batampos.co.id – Ratusan siswa kelas tujuh SMPN 37 Batam, Tembesi terpaksa mengikuti proses belajar mengajar dengan melantai. Hal itu, lantaran sekolah tersebut tidak memiliki kursi dan meja.

Wakil Kepala Sekolah SMP 37, Devi Susanti mengatakan kondisi itu sudah berlangsung selama empat hari belakangan ini. Meja dan kursi yang mereka gunakan sebelumnya merupakan milik SMA 18 yang menumpang di sekolah mereka. Karena SMA 18 pindah dan sudah memiliki gedung sekolah sendiri, mereka pun membawa seluruh meja, kursi, papan tulis dan lainnya ke sekolah barunya.

“Ada empat kelas yang belajar ngedrop ke lantai,” ujar Devi saat dikonfirmasi, Jumat (5/1).

Karena hal itu, pihak sekolah pun meminta kepada komite untuk mencarikan solusi. Oleh komite, orang tua siswa diminta untuk berkumpul, guna membahas permasalahan yang sekolah alami. Setelah berdiskusi selama satu hari, akhirnya mereka memutuskan dan sepakat untuk mengumpulkan dana masing- masing Rp 75 ribu per orang. Namun, bagi orang tua yang memiliki dana lebih, dapat menyumbang jumlah uang yang disepakati.

“Itu merupakan putusan pihak sekolah, komite dan orang tua siswa dan mereka tidak keberatan,” katanya.

Ia mengatakan dana yang terkumpul itu akan dibelikan kursi, meja dan fasilitas lainnya. Bila dikalikan dengan jumlah siswa 240 orang, dana yang terkumpul adalah sebesar Rp 18 juta. Jika nominal yang terkumpul lebih dari yang diperkirakan, pihaknya pun berinisiatif untuk memperbaiki sejumlah kursi dan meja kayu milik sekolah yang telah rusak.

“Kursi dan meja itu untuk menambah jika ada kekurangan,” jelasnya.

Di tanya apakah kekurangan fasilitas tersebut sudah pernah diajukan ke pihak Dinas Pendidikan Kota Batam? Perempuan berjilbab ini mengaku belum. Sebab, kekosongan meja dan kursi baru terjadi usai libur panjang Natal dan tahun baru.

“Persoalan itu saya tak tahu. Itu wewenang kepala sekolah. Mereka yang tahu,” jelasnya.

Salah satu anggota komite sekolah SMPN, Armiardi mengatakan pungutan tersebut merupakan kesepakatan bersama dengan orang tua murid.

“Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Yang punya uang lebih bisa membayar lebih, begitu pun sebaliknya,” jelasnya.

Pungutan itu, katanya untuk memudahkan proses belajar siswa. Sebab, selama empat hari melantai, banyak siswa yang mengeluh.

“Kan kasian kalau mereka belajar dengan kondisi itu,” ucapnya.

Sementara itu, orang tua siswa, Desi Ermasari mengaku tak keberatan dengan pungutan itu. ” Kami setuju aja, itu demi anak, agar mereka memperoleh fasilitas yang memadai saat proses belajar mengajar berlangsung,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD kota Batam, Djoko Mulyono mempertanyakan pengelolaan penganggaran di SMPN 37 Batam. Hal ini menyusul masih adanya siswa di sekolah tersebut yang belajar di lantai tanpa menggunakan meja dan kursi.

“Harusnya saat penganggaran satu paket, sekolah termasuk didalamnya meja dan bangku belajar,” kata Djoko, Jumat (5/1).

Namun demikian ia meminta kondisi ini jangan berlarut-larut. Dinas Pendidikan (Disdik) kota Batam harus cepat tanggap merespon. “Bagaimana solusi itu yang kita cari bersama. Tak mungkin dianggarkan, karena APBD sudah disahkan,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman, menilai ada perencanaan yang tidak matang di sekolah tersebut. Hampir setiap kali membangun sekolah, penganggarannya termasuk untuk pengadaan bangku, kuris dan perabotan sekolah lainnya.

“Lucu juga sekolah tidak ada meja dan bangku. Ini perencanaannya seperti apa sih dari disdik,” kata Aman.

Dan jika pun mereka memakai fasilitas di SMAN 8 harusnya disdik sudah mengantisipasi ketika fasilitas tersebut diambil alih oleh SMAN 8. Bukan sebaliknya, ketika fasilitas itu diambil alih yang dirugikan siswa, mereka belajar tanpa bangku.

“Disini ada dua kemungkinan, dianggarkan tapi barangnya tak ada atau memang tidak dianggarkan karena waktu itu SMAN 8 meminjamkan fasilitasnya karena sekolah itu belum memiliki bangunan,” terang Aman.

Ricky Indrakari, anggota Komisi IV lain menambahkan, harusnya kepala sekolah sudah mengantisipasi hal ini jauh-jauh hari. Salah satunya dengan mengusulkan rancangan anggaran belanja sekolah Pada disdik, sehingga bisa dianggaran di DPRD.

“Pernah gak kepala sekolah mengusulkan anggaran belanja sekolah. Kalau tak itu kesalahan kepala sekolahnya,” kata Ricky.

Namun begitu, untuk mengetahui secara pasti kondisi sekolah itu, Komisi IV berencana akan melakukan sidak di SMPN 37.

“Senin, (8/1) kita sidak kesana. Karena bagaimana pun harus ada solusinya,” jelas Djoko.(rng)