Ngesti Yuni Suprapti Wakil Bupati Natuna saat mengecek lima kapal tangkap yang diserahkan untuk kelompok nelayan Pulau Tiga kemarin. F. Aulia Rahman/Batam Pos.
batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menyerahkan bantuan lima unit kapal tangkap kepada nelayan tradisional. Bantuan tersebut pengadaan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2017 di kantor sentra kelautan dan perikanan terpadu Selat Lampa kemarin.
Ngesti mengatakan, bantuan kapal tangkap dengan kapasitas 3 gros ton ini adalah mensejalankan prgram Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk wilayah Natuna. Meningkatkan produksi perikanan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan di Natuna.
Bantuna kapal tangkap ini kata Ngesti, untuk memberikan sarana tangkap kepada nelayan yang tidak mampu agar melaut lebih mudah menangkap ikan. Pemerintah terus memberdayakan peluang perikanan agar terjadi kemandirian dalam ekonomi.
“Potensi perikanan di Natuna memang sangat besar, hambatan yang dirasakan nelayan selama ini adalah minimnya sarana pendukung bagi para nelayan tangkap,” ujar Ngesti.
Pelaksanan tugas kepala Dinas Perikanan Pemkab Natuna Suherman mengatakan, penyerahan bantuna kapal tangkap tersebut, dinas perikanan menentukan kelompok nelayan Tiga Bersaudara Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga.
Bantuan kapal tangkap Pemerintah kata Suherman, tujuannya untuk menambah produktifitas nelayan tangkap dan meningkatkan produksi perikanan di Natuna dalam mendukung beroperasinya sentra kelautan dan perikanan terpadu di Selat Lampa.(arn)
Para pekerja menggesa pengerjaan pembangunan stadion olahraga yang menelan anggaran Rp 10,7 miliar di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Bintan, Rabu (15/11). F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Pemkab Bintan terus menggesa pembangunan stadion olahraga di Desa Busung Kecamatan Seri kuala Lobam Bintan. Pengerjaan stadion yang menelan anggaran sekitar Rp 10,7 miliar ini dikebut siang dan malam. Dengan harapan lapangan berkapasitas lima ribu penonton ini bisa rampung sesuai target awal Desember.
Kadis Perumahan dan Pemukiman Bintan, Herry Wahyu ketika ditemui di sela acara Regional Diplomatic Meeting (RDM) di Nirwana Gardens Resort and Hotel di kawasan pariwisata terpadu Lagoi, Rabu (15/11) memastikan pekerjaan tidak menemukan kendala, meski di awal pekerjaan memerlukan waktu yang lama untuk pematangan lahan. “Yang bikin lama karena harus menimbun, meratakan lapangan sepakbola dan tribun penonton. Dibutuhkan tanah timbun sekitar 12 ribu meter kubik,” katanya.
Dirinya optimis pekerjaan selesai awal Desember, bahkan diklaim progres pekerjaan sudah lebih cepat 5 persen meski tidak disebutkan progresnya. Ia menargetkan tanggal 10 Desember pekerjaan tribun satu stadion akan selesai, karena pembangunan tahap awal ini hanya sebatas pekerjaan tiang beton dan tidak semua antar tiang ditembok. “Tinggal merampungkan pekerjaan tribun saja, yang lain seperti penanaman rumput
lapangan sudah,” katanya.
Sebelumnya, Kabid Pemukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman Bintan Bayu mengatakan, pembangunan stadion olahraga di Desa Busung kecamatan Seri
Kuala Lobam di atas lahan seluas 4.5 hektare. Tahun ini, pemerintah membangun satu tribun dengan kapasitas lima ribu penonton dari total empat tribun yang akan dibangun. Menurut rencana dua tribun akan dibangun tertutup di sisi barat dan timur, sedangkan dua tribun lagi akan dibangun terbuka di sisi utara dan selatan.
Pantauan Batam Pos di lapangan, pekerjaan dilakukan siang dan malam. Tiang beton sudah rampung. Terlihat pekerja sedang merampungkan pekerjaan tiang di lantai kedua dengan mengecor. (cr21)
Penjual daging menyiapkan daging untuk pembeli di Pasar Baru Tanjungpinang, belum lama ini. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Kendati berisiko tinggi, bukan tidak menutup kemungkinan Tanjungpinang bisa berswasembada sapi. Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah masih optimis risiko serangan penyakit yang menyebabkan kematian ternak dan berujung kerugian itu bisa ditekan dengan ragam cara.
Satu di antaranya agar para peternak berani menempuh risiko menuju swasembada sapi adalah perbantuan asuransi bagi para peternak. “Ini biar membantu peternak meminimalisasi kerugian yang bisa saja terjadi ketika masa ternak,” kata Lis, kemarin.
Lis juga menyampaikan premi asuransi diberikan untuk mendorong peningkatan akses pembiayaan di sektor pertanian, sistem pengajuannya akan diatur sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah untuk diikuti.
Dengan begitu, semua peternak sapi dapat berpartisipasi langsung tanpa mengalami kendala yang tidak diharapkan. Untuk pola asuransi yang diterapkan oleh Jasindo ini berupa pola swadaya dan pola pengembangan asuransi melalui Skim Credit atau Bank Insurance.
Lis yakin, perlahan tapi pasti, akan ada hasil dari pemberian premi asuransi ini terhadap produksi sapi di Tanjungpinang. Apalagi kini dalam waktu-waktu ke depan, Lis yakin pemerintah pusat akan punya perhatian lebih terhadap peningkatan kualitas peternakan di daerah. “Lewat dukungan pemerintah pusat, maka produktivitas ternak sapi semakin meningkat secara optimal di Kota Tanjungpinang,” pungkasnya. (aya)
batampos.co.id – Haris memasuki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Batubesar, Batam, Rabu (15/11). Mengendarai Yamaha Vega tahun 2008, ia langsung berhenti di samping dispenser premium di SPBU tersebut. Namun setelah cukup lama menunggu, tak ada petugas yang melayaninya.
“Jangan di sana, Pak. Premium habis,” seru seorang petugas SPBU yang berjaga di dispenser pertalite. Petugas tersebut kemudian mengarahkan Haris supaya mengisi pertalite saja.
Tak punya pilihan, Haris terpaksa menuruti saran petugas SPBU itu. Ia menggeser motornya dan ikut antrean pemotor lainnya yang ingin membeli pertilite.
“Kalau premium selalu habis ini, bukan hal yang baru, Mas,” kata Haris usai mengisi penuh tangkai motornya dengan pertilite.
Warga Nongsa ini mengaku, satu-satunya SPBU di Batubesar itu memang sering kehabisan premium. Sehingga ia dan konsumen lainnya terpaksa harus membeli pertilite. Sebab jarak SPBU Batubesar dengan SPBU lainnya cukup jauh. Sehingga jika memaksakan mencari premium di SPBU lain, mereka khawatir akan kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Itupun belum pasti mereka akan mendapatkan premium di SPBU berikutnya.
Padahal, kata Haris, dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, ia bisa menghemat cukup banyak. Selisih harga menjadi hal penting bagi Haris yang mengaku berpenghasilan rendah.
“Kerja gak menentu. Kadang disuruh ke Tiban, kadang Batuaji. Jadi gak menetap,” ujarnya.
Haris mengatakan, dengan mengisi premium Rp 15 ribu, ia sudah bisa keliling Batam. Tapi jika membeli pertalite Rp 20 ribu, ia masih harus mengisi lagi Rp 10 ribu sebelum pulang kerja.
“Hematnya itu antara Rp 5 ribu sampai Rp 15 ribu sehari. Lumayan jugalah dengan gaji saya yang pas-pasan,” ujarnya.
Ia berharap, pemerintah melalui Pertamina tetap memasok BBM jenis premium. Sebab BBM subsidi masih sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
“Hidup sudah susah. Kami berharap pemerintah tetap memberikan BBM bersubsidi,” kata Haris.
Kelangkaan premiun tidak hanya terjadi di SPBU Batubesar saja. Pantauan Batam Pos, premium juga kosong di sejumlah SPBU, seperti SPBU Simpang KDA dan SPBU samping Kapita Plaza, Batamcenter.
“Habis, Pak. Paling sore (baru datang). Itu pun tak bisa janji. Isi pertalite saja,” ujar petugas SPBU Kapita Plaza, kemarin.
Sembari mengisi pertalite ke motor wartawan koran ini, petugas SPBU itu mengatakan kondisi premium langka ini sudah berlangsung lama. Bukan SPBU tak mau menjual, tetapi pasokan dari Pertamina memang dibatasi. “Kami hanya jual saja, Pak,” ujarnya.
Sejumlah kendaraan sedang melakukan pengisiian bahan bakar di SPBU Regata, Rabu (15/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Pertamina Diminta Terbuka
Kelangkaan premium di Batam saat ini juga menjadi sorotan anggota DPRD Kota Batam. Mereka meminta Pertamina transparan terkait kuota BBM untuk Batam, khususnya BBM jenis premium.
“Ketika ditanya data, jawabannya kuota (premium) tetap disediakan. Sementara di lapangan, bisa dilihat sendiri masyarakat kesulitan mendapat premium,” ungkap anggota DPRD Batam, Aman, Rabu (15/11).
Ia mengatakan, pemerintah daerah harus mampu berkordinasi dengan Pertamina untuk mengetahui jatah sesungguhnya yang diberikan kepada masyarakat Batam. Selain itu, Pertamina juga harus terbuka dalam penyaluran bahan bakar subsidi pemerintah itu kepada setiap SPBU.
“Kelangkaan premium tentu merugikan masyarakat. Terutama bagi mereka yang memang tak mampu beli bahan bakar jenis lain yang harganya jauh lebih tinggi,” tegas dia.
Aman mengakui, premium sendiri masih menjadi kebutuhan pokok masyarakat Batam. Apalagi di tengah lesunya ekonomi saat ini, Pertamina tak bisa memaksakan masyarakat beralih ke BBM jenis lain.
“Pemerintah harus mampu mengantisipasi hal ini, karena bisa jadi akan timbul persoalan lain jika pemenuhan akan BBM di tengah masyarakat tidak terpenuhi,” terang dia.
Selain itu, dinas terkait harus mampu mengawasi peredaran premium di SPBU. Jangan sampai ada pihak yang sengaja bermain, menjual premium secara eceran dengan harga yang lebih mahal. “Kalau memang terbukti harus ada sanksi tegas. Pengawasan peredaran premium juga harus dilaksanakan,” jelasnya.
Kepala Dinas Perindustrian perdagangan (Disperindag) Batam Zarefriadi mengatakan, pergerakan premium saat ini sudah tidak begitu bebas lagi. Ada kuota-kuota tertentu yang sifatnya temporer.
“Jadi ketika kosong bisa saja sudah dikeluarkan habis. Besok keluar lagi. Tapi tiap hari tetap ada kok,” kata Zaref, Rabu (15/11).
Terkait berapa kuota premium Kota Batam, Zaref mengakui tidak mengetahui jumlahnya. “Kalau kuota tanya Pertamina,” ucapnya, singkat.
Namun demikian, terkait kekosongan premium ini, ia mengaku akan secepatnya berkordinasi dengan Pertamina. “Kenapa sampai terjadi kekosongan. Nanti mereka yang mengklarifikasi,” pungkas Zaref.
Sementara ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Edward Brando, mencurigai ada permainan di tingkat SPBU. Untuk itu ia meminta Disperindag aktif melakukan pengawasan di lapangan.
“Disperindag harus aktif, bagaimana mengatasi dugaan permainan di SPBU,” kata Edward Brando saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Disperindag Kota Batam, Rabu (15/11).
Selain masalah kelangkaan premium, ia juga meminta agar kadar oktan pada BBM yang dijual di SPBU. “Saya hobi balap, jadi kadar oktan itu sangat penting dan mempengaruhi mesin-mesin kendaraan tertentu. Ini harus benar-benar diawasi,” katanya.
Hal yang sama diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kota Batam Mulia Rindo Purba. Menurut dia pemerintah dan Pertamina harus mampu memenuhi kebutuhan premium di masyarakat, khususnya di Batam.
“Jadi Pertamina jangan diam saja. Harus benar-benar dilakukan pengawasan. Dan menurut saya kemungkinan permainan di tingkat SPBU sangat besar. Makanya Pemda dan Pertamina harus melakukan pengawasan,” katanya.
Menurutnya uji oktan harus sering dilakukan di setiap SPBU dan harusnya diumumkan kepada masyarakat. Ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Dari pihak SPBU Tanjunguncang, Batuaji memasang plang bertulisan BBM Premium dalam pengiriman, Rabu (15/11). Premium di SPBU ini sering kosong. Warga selalu kesulitan mencari premium. F. Dalil Harahap/Batam Pos
Premium mulai Ditinggalkan
Area Manager Communication and Relations Pertamina MOR 1 Sumbagut, Rudi Ariffianto, mengakui saat ini distribusi premium memang diatur dan dibatasi. Sebab saat ini premium bukan lagi BBM yang disubsidi pemerintah. Sehingga tidak ada lagi penetapan kuota premium.
“Yang masih bersubsidi itu solar dan minyak tanah. Premium dan lainnya tidak bersubsidi. Jadi pengiriman berdasarkan penugasan khusus,” kata Rudi, Rabu (15/11).
Namun Rudi membantah, kelangkaan premium yang terjadi saat ini karena Pertamina mengurangi pasokan ke tingkat SPBU. Menurut dia, kekurangan yang terjadi di lapangan dikarenakan penyaluran premium tidak lagi berdasarkan kuota.
“Kalau pun ada kosong, paling itu satu dua SPBU, mungkin karena keterlambatan pengiriman,” terang Rudi.
Di sisi lain, ia mengakui terjadinya peningkatan tren pada pengguna BBM jenis pertalite dan pertamax. Bahkan, angka pengguna pertalite hingga pertamax di Batam sudah berada di 48 persen. Sedangkan untuk premium masih 52 persen.
“Konsumsi masyarakat berkurang untuk premium, mereka cenderung beralih ke pertalite,” imbuh Rudi.
Menurutnya, tren peralihan pertalite ke premium diduga karena masyarakat sadar jika kualitas dua BBM ini jauh berbeda. Selain dapat mengurangi emisi, pertalite juga diyakini lebih irit, meski harga berbeda dengan premium.
“Situasi ini juga dimanfaatkan oleh SPBU karena permintaan pertalite meningkat. Meningkatnya permintaan membuat SPBU menyetok pertalite di tangki timbun,” jelas Rudi.
Bahkan, ia mengakui permintaan untuk premium cenderung menurun karena meningkatnya pengguna pertalite. Namun, ia menampik informasi banyak SPBU di Batam yang selalu kekosongan premium.
“Kalau banyak itu saya belum tahu, soalnya pengiriman rutin. Nanti saya cek lagi kebenaraan informasi itu,” ujarnya. (ska/rng/she/ian)
batampos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, masih memburu keberadaan Direktur PT Lobindo Nursada, Yon Fredy alias Anton, yang statusnya kini telah ditetapkan sebagai buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejari Tanjungpinang, sebagai terpidana putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), dalam kasus dugaan penggelapan biji bauksit milik PT Gandasari Rescourse senilai Rp 728 juta.
“Kita belum tahu posisi pasti terpidana (Anton, red) yang sudah menjadi buronan kita saat ini dimana. Namun, hingga kini kita masih mengupayakan pencarian untuk memburu dimana keberada sekarang,” jelas Kasi Pidum Kejari Tanjungpinang, Supardi, Rabu (15/11).
Menurutnya, dalam memaksimalkan upaya pencarian tersebut, pihaknya juga kini tengah meminta bantuan melalui Adhyaksa Monitoring Center (AMC) di Kejaksaan Agung (Kejagung), untuk mencari keberadaan terpidana tersebut.
“Kita juga sudah mengeluarkan surat resmi pencekalan keluar negeri terhadap Anton. Ini dilakukan agar pencarian yang dilakukan bisa lebih efektif,” ungkapnya.
Ia mengaku pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kuasa hukum dan keluarga terpidana, yakni sang istri Kristina, namun mereka belum memberitahukan dimana keberadaan pasti terpidana saat ini.
“Sampai saat ini kuasa hukum masih menyampaikan keterangan bahwa dia sakit (terpidana, red) melalui surat keterangan resmi dari rumah sakit di Malaysia. Hanya saja belum memberitahukan dimana posisi pasti keberadaannya,” sebutnya.
Supardi menambahkan pihaknya akan terus berupaya mencari keberadaan terpidana sampai akhirnya bisa dieksekusi.
“Tidak ada batas waktu dalam pengeksekusian. Sampai kapan pun sebelum dia bisa kita eksekusi ya kita akan eksekusi. Kita tinggal menunggu sampai akhirnya terpidana yang menjadi buronan ini bisa ditemukan,” imbuhnya.(cr20)
Polisi menggiring Acong ke dalam sel Mapolsek Tanjungpinang Kota, Selasa (15/11). f, Choky Nainggolan/Batam Pos.
batampos.co.id – Polsek Tanjungpinang Kota, berhasil mengamankan Acong, 33, pelaku pembacokan terhadap M. Zam (55), di Kampung Bugis, Selasa, (14/11) kemarin, sekitar pukul 12.30 WIB.
Pelaku ini nekat membacok korban, lantaran cemburu karena kekasihnya digoda.
“Pelaku kita amankan beserta barang bukti sebilah parang yang digunakan untuk membacok korban (Zam, red),” jelas Kapolsek Tanjungpinang Kota, AKP Edy Supandi, di ruang kerjanya, Selasa (15/11).
Ia menjelaskan peristiwa pembacokan ini berlangsung sangat cepat. Dimana pelaku tiba-tiba datang dan menyerang korban, dengan mengayunkan sebilah parang saat sedang duduk sambil minum kopi di teras PT Ketam Tanjungpinang.
“Mendapat serangan, korban tiba-tiba refleks dan langsung menangkis. Sehingga tangan dan bahunya mengalami luka robek,” terangnya.
Menurutnya kejadian ini disebabkan karena faktor cemburu terhadap korban yang mengetahui bahwa kekasihnya telah digoda.
“Ini salah paham, yang berujung cemburu, karena mendengar omongan orang lain yang menyampaikan kalau pacarnya telah dirayu oleh si korban itu,” sebutnya.
Sementara, Acong yang akrab dipanggil Zulkarnaen ini mengaku khilaf, telah melakukan perbuatan yang membahayakan nyawa tersebut.
“Saya khilaf melakukan itu. Saya nyesal, gak mau lagi melakukannya,” ungkapnya sedih dibalik jeruji besi di Polsek Tanjungpinang Kota. (cr20)
Kepala Bank Indonesia Cabang Kepri Gusti Raizal Eka Putra memberikan pemaparan pertumbuhan ekonomi Kepri 2017 di Grand i Hotel Nagoya, rabu (15/11/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Pertumbuhan ekonomi Kepri belum menunjukkan tren positif. Bank Indonesia (BI) kantor Perwakilan Kepri memprediksi, ekonomi Kepri pada triwulan IV tahun ini akan tumbuh di kisaran 2,26 hingga 2,4 persen.
Kepala BI Perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan IV 2017 tergolong rendah dan melambat. Sebab tahun lalu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03 persen.
“Tapi secara year on year, ekonomi Kepri pada triwulan IV 2017 menguat di kisaran 4,0-4,4 persen,” kata Gusti di Grand i-Hotel Batam, Rabu (15/11).
Gusti mengatakan, dengan hanya tumbuh sekitar 2,2 sampai 2,4 persen, pertumbuhan ekonomi Kepri masih yang terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera.
Meski begitu, Gusti menyebut pencapaian tersebut merupakan hal yang positif. Sebab, meski rendah, ekonomi Kepri mulai bangkit. Terutama jika dibandingkan dengan triwulan II tahun ini yang hanya menyentuh angak 1,6 persen.
Menurut Gusti, pertumbuhan ekonomi Kepri banyak ditopang industri pengolahan, perbaikan tingkat konsumsi pemerintah dan rumah tangga, serta tingkat permintaan ekspor luar negeri yang tetap menguat.
“Survei kegiatan dunia usaha, pelaku usaha optimistis. Survei konsumen sampai Oktober 2017 ada tanda-tanda perbaikan,” katanya.
Seperti diketahui, perekonomian Provinsi Kepri tumbuh lebih baik pada triwulan III sebesar 2,41 persen (yoy) dibanding triwulan kedua sebesar 1,04 persen (yoy). Pada triwulan keempat, indikasi perbaikan meningkat seiring membaiknya harga komoditas seperti migas, batubara, dan crude palm oil (CPO), akan menodorong peningkatan kebutuhan kapal.
“Investasi kontruksi di Kepri diperkirakan tetap kuat terutama didorong oleh konsumsi pemeritah seperti waduk Seigong dan beberapa proyek swasta seperti pembangunan hotel dan apartemen,” imbuhnya.
Sedangkan dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi triwulan IV dipengaruhi oleh perbaikan kinerja investasi dan konsumsi rumah tangga. Investasi meningkat 9.03 persen, khususnya untuk investasi bangunan baru, baik oleh pemerintah dan swasta. Selain itu ada investasi non bangunan, seperti pembelian mesin dan peralatan industri yang mengalami kontraksi. Demikian net ekspor yang masih mencatatkan kontraksi, terutama bersumber pada penurunan ekspor antar Provinsi.
“Konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan 0.04 persen (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi,” jelasnya.
Sementara itu konsumsi rumah tangga tumbuh menguat sebesar 7.20 persen (yoy) ditopang peningkatan jumlah kunjungan Wisman dan penurunan tingkat pengangguran sejak Agustus 2017. “Sedangkan dari sektor lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi bersumber dari perbaikan kinerja sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan,” beber Gusti.
Sementara tekanan inflasi Kepri pada triwulan III 2017 melemah. Hal itu dipengaruhi dengan telah berlalunya perayaan hari besar keagamaan. Inflasi triwulan III sebesar 3.78 persen (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 4.73 persen (yoy).
“Kelompok administered price, mencatatkan inflasi 8.88 persen (yoy), dengan andil terbesar inflasi dari tarif listrik,” imbuhnya.
Di tengah pertumbuhan ekonomi saat ini, kinerja perbankan Kepri diakui tetap kuat. Hal ini tercermin dari kredit yang tumbuh 5.43 persen (yoy) dibanding triwulan sebelumnya sebesar 4.13 persen (yoy). Penguatan kredit khususnya pada kredit investasi, modal kerja dan konsumsi dana pihak ketiga (DPK) tumbuh melemah 6.87 persen (yoy) dibanding sebelumnya sebesar 7,60 persen (yoy).
“Pelemahan dana pihak ketiga, khususnya pada tabungan dan deposito. Sementara giro menunjukkan penguatan,” pungkasnya. (leo)
batampos.co.id – Pihak kecamatan Batuaji bersama Dinas Bina Marga kota Batam bongkar jembatan ilegal yang mempersempit alur sungai di belakang perumahan Taman Anugerah RT03/RW15, kelurahan Tembesi, Sagulung, Rabu (15/11) pagi.
Jembatan tersebut dibangun oleh tiga pengembang perumahan sebagai akses untuk aktifitas reklamasi lahan resapan air di sekitar lokasi jembatan itu.
Pembongkaran dipimpin langsung oleh Camat Sagulung Reza Khadafi. Kepada wartawan Reza menuturkan, pembongkaran paksa jembatan illegal itu untuk mengatasi persoalan banjir yang terjadi di perumahan MKGR, kelurahan Buliang, Batuaji dan juga pemukiman warga di kelurahan Tembesi dan Seilangkai, Sagulung.
“Sungai ini akses keluar air dari perumahan warga di MKGR Batuaji dan Sagulung. Jadi kalau disumbat seperti ini tentu banjir tak bisa dielak lagi. Ini memang wajib dibongkar,” kata Reza.
Pembongkaran jembatan illegal itu diakui Reza sudah sesuai prosedur yang mana sebelumnya sudah diperingati namun tidak digubris oleh pihak pembangun jembatan.
“Tak ada alasan lagi. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Sudah tahu musim hujan tapi malah cuek. Sudah begitu jembatan ini dibangun tanpa gorong-gorong jadi air tak ngalir sama sekali. Air malah meluap melalui atas badan jembatan. Inikan tak betul,”tuturnya.
Senada disampaikan Lurah Tembesi Hafiz Rosie yang menuturkan, pembongkaran itu memang harus dilakukan sebab tak ada etikad baik dari pengembang yang membangun jembatan itu.
“Jembatan ini tak layak dibangun. Sudah tak ada gorong-gorong, sungai juga dipersempit jadi empat meter. Padahal lebar awal sungai ini sampai 12 meter. Ini yang jadi pemicu banjir selama ini,” ujarnya.
Dengan adanya pembongkaran itu kedepannya baik Reza maupun Hafiz sama-sama berharap agar tidak ada lagi pembangunan jembatan serupa di lokasi yang sama atau disepanjang alur sungai itu.
“Kalaupun mau bangun tentu harus ada izin dan kajian dari Dinas Bina Marga,” ujar Hafiz.
Pihak Kecamatan Sagulung membongkar jembatan yang mempersempit alur sungai di Tembesi, belakang perumahan Taman Anugrah, Rabu (15/11). Bila tidak dibongkar jembatan ini bila hujan datang selalu banjir. F. Dalil Harahap/Batam Pos
Ketua RT 03/RW15, Kelurahan Ttembesi Eko Pujakusuma menyambut baik pembongkaran jembatan illegal itu. Dia juga berharap agar kedepannya pemerintah rutin mengawasi sungai itu agar tidak disalahgunakan.
“Karena kami yang rasakan dampaknya. Setiap hujan deras atau air laut pasang, perumahan kami (Taman Anugerah) pasti digenangi banjir. Padahal sebelum jembatan ini dibangun tidak seperti itu,” kata Eko.
Sebagai perwakilan warga setempat, Eko juga berharap agar normalisasi drainase itu dilakukan sampai ke hulu.
“Yang dari depan SP itu juga harus dibongkar pak, karena kalau tak dibongkar percuma juga bongkar jembatan sini. Air tetap tersendat di jembatan masuk SP itu,” ujarnya.
Menanggapi itu Reza menegaskan jembatan masuk SP Plaza juga akan dibongkar dalam waktu dekat ini. Itu karena jembatan di gerbang masuk pusat perbelanjaan itu juga mempersempit drainase.
“Ya itu harus. Ini beda jalur dengan depan SP makanya itu juga tetap akan dibongkar,” kata Reza.
Pihak SP Plaza sendiri saat dikonfirmasi mengaku belum memastikan kapan akan membongkar jembatan yang mempersempit drainase itu.
“Belum tahu. Kita lihat dulu. Kalau setelah jembatan (belakang perumahan Taman Anugerah) dibongkar dan tak banjir maka jembatan depan SP tak perlu dibongkar tapi kalau tetap banjir maka akan dibongkar,” ujar Lina, perwakilan manajemen SP Plaza, kemarin. (eja)
Sejumlah warga Kabil sedang membeli sembako murah yang digelar Disperindag Kota Batam di pasar Kabil Center, Nongsa, Jumat (3/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam menjamin persediaan sembako aman sampai menjelang perayaan hari raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.
“Persediaan sembako seperti gula, minyak, beras dan daging tidak ada masalah. Masih cukup dan diprediksi aman hingga akhir tahun,” ujar Kepala Disperindag Batam, Zarefriadi, kemarin.
Menurut Zaref, guna menghadapi kebutuhan di akhir tahun, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan, salah satunya dengan rutin melakukan pengecekan di sejumlah pasar tradisional.
Termasuk juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ketersediaan bahan pokok bisa tercukupi. “Mana yang bisa di stok, kita stok dulu. Yang penting bagaimana stok sembako tetap tersedia. Bahkan untuk beras saja udah aman hingga 6 bulan ke depan,” sambung dia.
Untuk pengiriman rutin sembako dari luar daerah sampai saat ini juga masih aman. Meskipun kondisi cuaca di Batam kurang mendukung, namum belum mempengaruhi proses pengirimannya.
Terkait harga, Zaref menambahkan tidak ada kenaikan dan masih sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat. “Selain menjaga ketersedian sembako, kita mengecek harga di pasar. Sampai saat ini masih sesuai HET yang ditetapkan,” imbuh Zaref. (rng)
Pekerja menggesa pembangunan ruang kelas SMPN 36 di Sagulung, Senin (24/7). F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam dinilai tak transparan mengenai audit 14 sekolah negeri yang terkendala kelanjutan pembangunan. Padahal, audit BPKP atas 14 sekolah itu telah keluar, namun tak pernah diumumkan.
“Audit BPKP itu harus diumumkan, sementara sampai sekarang Pemko hanya diam saat ditanya soal ini,” kata Riki Indrakari, Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, kemarin.
Dijelaskannya, masyarakat pasti ingin tahu secara rinci seperti apa pembangunan sekolah yang sempat mangkrak tersebut. Seberapa persen sisa yang akan ditindaklanjuti hingga status sekolah tersebut.
“Kondisi sekolah harus bisa diumumkan, jangan didiamkan saja. Karena masyarakat pasti bertanya seperti apa sekolah yang mangkrak tersebut,” jelas Riki.
Bahkan menurut Riki pada rencana anggaran dan pendapatan daerah (APBD) Kota Batam 2018, Pemko tidak memasukan anggaran untuk menindaklanjuti 14 sekolah tersebut. Padahal, saat ini sudah hampir masuk ke tahap pengesahan karena reses dewan hampir selesai.
“Anggaran untuk menindaklanjuti ini tak ada, bagaimana mau ditindak lanjuti. Disini saja Pemko sudah tak transparan,” imbuh Riki.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Batam telah menyelesaikan verifkasi 14 sekolah negeri yang terkendala kelanjutan pembangunannya Oktober lalu. Sekolah sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Dinas Tata Kota Batam ini tidak bisa dilanjutkan oleh Disdik karena permasalahan dokumen.
Bahkan, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan kelanjutan pembangunan sekolah yang bersifat ringan seperto penambahan RKB akan coba diusulkan di anggaran yang telah ada seperti APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Beberapa sekolah yang kewenangannya berada di bawah Dinas Tata Kota diantaranya, SMPN 53 Batuaji,SMPN di Tanjungsengkuang, SMPN 50 Batam Kota, SMPN Tanjungriau, SMPN Dapur 12, SMPN 54 Mangsang, Seibeduk, SDN 19 villa muka kuning, SDN 20 Kavling Nato, dan SDN 21 Sungailangkai.(she)
