Rabu, 13 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12745

Hasil Tangkapan Udang Nelayan Merosot

Putut A
-
0

batampos.co.id – Kapal nelayan asal Lingga dan Tanjungpinang yang menggunakan pukat mini di perairan Kabupaten Bintan marak. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan penangkap udang di pesisir Mantang dan Dendun merosot.

“Kami sudah banyak menerima keluhan dari nelayan penangkap udang di pesisir Mantang dan Dendun, akibat tangkapan mereka merosot sejak maraknya kapal kapal pukat mini milik nelayan Lingga dan Tanjungpinang,” ujar Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bintan, Baini yang dihubungi, Kamis (4/1).

Permasalahan keberadaan kapal pukat mini di pesisir Mantang dan Dendun, diakuinya belum dilaporkan ke pemerintah, namun dalam waktu dekat pihaknya akan menyampaikan masalah pukat mini ke pemerintah porovinsi agar dicarikan solusi terbaik.

Selain itu, Baini juga sudah menyarankan kepada nelayan penangkap udang agar menangkap kapal kapal Lingga dan Tanjungpinang yang menggunakan pukat mini karena cuaca saat ini sedang kurang baik, sementara tangkapan nelayan berkurang akibat kapal pukat mini. Ini membuat  kondisi ekonomi nelayan makin terpuruk.

Terpisah Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Fachrimsyah yang dihubungi siang kemarin mengaku belum menerima keluhan dari nelayan di Mantang dan Dendun jika ada kapal nelayan luar yang menggunakan pukat mini. Namun ia berjanji akan memeriksa dan turun langsung ke lapangan. (cr21)

Dua SMP Terima Bantuan Drumben

Putut A
-
0
batampos.co.id – Dua sekolah menengah pertama negeri di Tanjungpinang mendapatkan bantuan berupa satu set perangkat alat drumben dari Pemko Tanjungpinang. Kedua sekolah itu adalah SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 6 Tanjungpinang.
Dalam masing-masing satu set peralatan drumben itu terdiri dari march snare drum, bass drum, quard toms, bellyra, march hand cymbbal, pianika horn, stick majorette, bendera colour guard, dan tongkat alumunium.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah berharap bantuan ini dapat mendorong kreativitas generasi muda Tanjungpinang. Selain itu juga sebagai wahana penyalur minat pada musik dengan mengisinya sebagai kegiatan positif di sekolah.
“Kami ingin seluruh SMP di Tanjungpinang, siswa-siswinya punya kemampuan bermain dan belajar drumben, jadi ketika pulang sekolah, mereka punya aktivitas untuk menyalurkan bakat yang mereka miliki,” kata Lis ketika menyerahkan bantuan drumben di SMPN 6 Tanjungpinang, Kamis (4/1) kemarin.
Tak hanya itu saja. Lis juga menyebutkan ke depannya Pemko Tanjungpinang bakal merancang sebuah program berupa festival drumben yang diikuti seluruh SMP di Tanjungpinang. Kegiatan ini selain sebagai sarana pembinaan, juga berkenaan dengan mencari talenta terbaik agar kelak bisa ditampilkan pada ajang-ajang kepariwisataan yang ditaja Pemko Tanjungpinang.
“Jadi nanti mereka bisa tampil di Dragon Boat Race, atau perayaan HUT Tanjungpinang. Kalau bisa semua kegiatan melibatkan tim drumben dari sekolah-sekolah yang ada,” ujarnya. (aya)

Kinerja Lurah Harus Lebih Baik

Putut A
-
0
Kinerja Lurah Harus Lebih Baik
Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim meninjau loket pelayanan di Kelurahan Teluk Air. F. Humas Pemkab untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Setelah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), giliran kelurahan yang disidak Wakil Bupati Anwar Hasyim di hari kedua masuk kerja, Rabu (3/1). Diawali dari Kelurahan Seilakam Timur, Wabup tiba sekitar pukul 08.00 WIB.

Kepada Lurah maupun staf, Wabup meminta harus lebih disiplin dalam bekerja, dan melakukan penyempurnaan administrasi. Terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

“Pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik lagi di tahun 2018. Makanya, Lurah, dan staff harus lebih lagi meningkatkan disiplin kerja,” tegas Wabup.

Pun begitu ketika sidak ke Kelurahan Lubuk Semut, Kelurahan Teluk Air, dan Kelurahan Tebing. Wabup meminta seluruh pegawai kelurahan harus dapat memberikan pelayanan, dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan urusan. Tentunya harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Kelurahan adalah ujung tombak pertama pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, peningkatan kerja harus selalu digalakkan. Artinya, harus ada perubahan ke arah yang lebih baik,” terang Wabup.

Selain kelurahan, Wabup juga melakukan kunjungan kerja ke SMPN 1 Karimun. Di hadapan guru, dan siswa SMPN 1, Wabup memberikan motivasi agar pihak sekolah terus meningkatkan mutu pendidikan.

“Teruslah membangun dan memperbaiki infrastruktur, sarana, dan prasarana pendidikan. Tentunya diimbangi dengan semangat belajar. Karena akan menunjang dan memberikan rasa nyaman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar,” kata Anwar Hasyim. (enl)

Retribusi Pariwisata Nihil

Putut A
-
0
Retribusi Pariwisata Nihil

batampos.co.id – Hingga akhir tahun 2017 lalu, ternyata banyak retribusi daerah masih nihil. Salah satunya retribusi disektor pariwisata.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Natuna Wan Andriko mengatakan, pedapatan daerah dari retibusi daerah masih menentukan penerimaan dana perimbangan daerah.

Dijelaskan Andriko, pajak daerah ada beberapa bidang yang dikelola, diantaranya pajak hotel, pajak reklame dan lainnya. Sementara restribusi daerah terbagi tiga golongan, diantaranya ristribusi jasa umum, jasa usaha dan ristribusi prizinan tertentu. Penerimaannya belum optimal dari triwulan I hingga triwulan III tercatat dalam kas daerah.

“Sampai sekarang masih banyak retribusi daerah tidak terkelola. Diantaranya retribusi daerah dibidang pariwisata, ada retribus parkir, karena jelas sudah terlihat potensinya,” ujar Andriko, Kamis (4/1).

Menurut Andriko, masih banyak retribusi di organisasi perangkat darah (OPD) belum dikelola, termasuk di Dinas Lingkungan Hidup, terdapat retribusi sampah hingga saat ini t?idak memiliki setoran ke kas daerah. Diketahui, saat ini ada lembaga pengelolaan sampah dari rumah tangga.

Dikatakan Andriko, OPD lebih giat mengelola retribusi daerah, karena dilihat dari penerimaan dana bagi hasil migas terus mengalami penurunan. Dan terus memberikan pengaruh pada anggaran belanja daerah.

Andriko merinci, tahun 2017 lalu terdapat beberapa realisasi retribusi yang dikelola. Diantaranya retribusi pelayanan kesehatan, retibusi izin usaha perikanan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi penyeberangan air, retribusi izin gangguan, retribusi IMB dan retribusi sandaran kapal. Keseluruhannya baru mencapai Rp 321,878 juta
hingga triwulan ke III.(arn)

Rencana Pembentukan Provinsi Tinggal Bentuk Tim Kecil

Putut A
-
0

batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, rencana
pembentukan Provinsi Natuna Anambas selesai proses kajian. Langkahnya
tinggal pembentukan panitia antara Natuna dan Anambas untuk gerakan
selanjutnya.

Pembentukan Provinsi Natuna Anambas kata Hamid, adalah langkah tepat
mempercepat pembangunan dua Kabupaten di Kepri. Karena rentan kendali
di pusat Pemerintah Provinsi dengan Natuna maupun Anambas cukup jauh.

Disatu sisi, rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas kata Hamid
Rizal, akan menambah aliran dana ke daerah. Dan akhirnya dapat
mendukung percepatan pembangunan Natuna dan Anambas sebagai daerah
perbatasan di Utara yang berbatasan langsung laut negara tetangga,
Cina, Malaysia maupun Thailand.

“Rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas sudah selesai dikaji.
Tinggal dibentuk panitia kecil antara Natuna dan Anambas,” ujar Hamid
Rizal kemarin.

Menurut Hamid, pembentukan Provinsi Natuna Anambas adalah impian untuk
kemajuan daerah yang sama, sebelum dimekarkannya Kabupaten Kepulauan
Anambas. Karena dengan dibentuknya Provinsi, Natuna akan menambah
jumlah pemerintahan Kabupaten, dan menambah jumlah anggaran daerah
yang disalurkan pusat ke daerah.

Hamid mencontohkan, sebelum Anambas dimekarkan. Anggaran Kabupaten
Natuna saat itu masih kisaran Rp 1 triliun. Dan harus dibagi dengan
Anambas untuk kebutuhan pembangunan. Setelah Anambas dimekarkan,
Anambas mendapat anggaran sendiri, dan saat ini anggaran didaerah
sudah hampir Rp 2 triliun ke daerah.

“Provinsi Natuna Anambas ini adalah impian, semoga mendapat restu dari
pemerintah Pusat,” ujar Hamid.(arn)

Kembangkan Wisata Religi

Putut A
-
0
Kembangkan Wisata Religi
Gubenur Kepri Nurdin Basirun melihat rencana pembangunan tugu bernuansa islami di bundaran kedua depan Masjid Raya Nur Illahi, Dompak, Istana Kota Piring. F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun melakukan peletakan batu pertama pembangunan tugu bernuansa islami di bundaran kedua depan Masjid Raya Nur Illahi Dompak, Istana Kota Piring, Tanjungpinang, Kamis (4/1).

Gubernur Nurdin ingin Pulau Dompak menjadi pusat segala destinasi salah satunya wisata religi. Untuk mewujudkan hal tersebut haruslah dimulai dari pembangunan di area Masjid Raya.

“Peletakan batu pertama ini sebagai bentuk bahwa wisata keagamaan segera kita akan bangun dan kembangkan di Dompak,” ujar Nurdin.

Pembangunan dari masjid tadi dikatakan Nurdin haruslah berkelanjutan. Melihat keadaan ruas jalan menuju masjid saat ini sudah mulai gersang Nurdin ingin segera dibenahi.

“Rapikan jalan, sisi kiri dan kanan untuk pejalan kaki serta ketersediaan penerangan disepanjang jalan menuju masjid,” lanjut Nurdin.

Secara keseluruhan Nurdin menargetkan bahwa Pulau Dompak nantinya benar-benar dimanfaatkan dengan baik dari berbagai sektor wisata.

“Intinya semua fasilitas yang ada di pulau Dompak nantinya dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk masyarakat khusus untuk wisata qur’ani tentu kita ingin menghasilkan generasi-generasi muda yang berlandaskan keagamaan yang kuat,” tutup Nurdin.

Tugu bernuansa islami sendiri sendiri Kata Kepala Dinas PU Abu Bakar merupakan spontanitas dari Gubernur saat meninjau sejumlah lokasi pembangunan di Pulau Dompak. Gubernur ingin ada Ikon tersendiri khusus untuk wisata religi.

“Jadi saat itu langsung terpintas di pikiran Pak Gubernur. Segera kami langsung buat desain dan hari ini siap di letak batu pertama,” ujar Abu.

Gubernur mendesain pada Tugu ini nantinya memiliki 7 tiang penyangga dengan tiangnya sendiri bersegi lima, diatas tugu nantinya dibuat Ayat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas yang menghadap ke Masjid, dengan tinggi tiang antara 30 Meter – 60 Meter dengan diameter lokasi selebar 90 Meter. Mengelilingi tugu sendiri terdapat 7 buah tangga dan air pancur.

Untuk penamaan tugu sendiri masih belum dipastikan apakah bernama Tugu Qur’an, Tugu Iqra’ atau Tugu Asmaul Husna.

“Intinya 2018 ini perencanaan sudah kita buat, perihal nama tergantung Bapak Gubernur sendiri, 2019 baru kita mulai kerjakan,” lanjut Abu.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadillah, Asisten I dan III Raja Ariza dan Muhammad Hasbi, Kepala Dinas Perdagangan Burhanuddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Eddy Sofyan, Kepala Biro Humprohub Nilwan, Ketua MUI Kepri Azhar Hasyim dan Direktur Qur’an Centre Mahadi. (bni)

Dua SMP di Anambas Siap Terapkan UNBK

Putut A
-
0

batampos.co.id – Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Asiah, mengatakan, jika tahun lalu pelaksanaan Ujian Nasional (UN) masih manual. Namun ada kemungkinan untuk pelaksanaan UN tahun 2018 ada sejumlah sekolah yang sudah siap menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Ada kemungkinan tahun ini kita bisa menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer khususnya untuk tingkat SMP. Karena ada beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan akses Internet dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia,” ungkapnya kepada wartawan Rabu (4/1).

Sekolah yang sudah menyatakan siap kata Asiah, yakni SMP N 1 Siantan. Karena sekolah tersebut sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan memungkinkan untuk melaksanakan UNBK. Baik dari sisi jumlah komputer dan jaringan sudah siap. “Kemarin kepala sekolah SMP N 1 Siantan Maimun, sudah sampaikan kepada pihak Dinas,” ungkapnya lagi.

Sementara itu menurut pantauannya SMP N 2 Siantan juga sudah siap untuk menerapkan UNBK karena secara kelengkapan alat juga sudah ada. Ditambah lagi adanya bantuan akses Internet dari Kementerian Kominfo Republik yang saat ini masih dalam proses pemasangan tower.

“Untuk SMP N 2 Siantan belum ada pernyataan kesiapan dari sekolah, tapi dari sisi kelengkapan alat sudah cukup. Sertifikasi guru tahun lalu juga pernah dilaksanakan di SMP N 2 Siantan. Jumlah komputernya sudah cukup,” ungkapnya lagi.

Sebelumnya, Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan bantuan akses Internet dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ( BP3TI) yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) . Bantuan akses Internet tersebut diberikan kepada sejumlah sekolah, Puskesmas dan sejumlah kantor desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. (sya)

Pak Walikota Tak Sabar Ingin Segera Perbaiki Pasar Induk, BP Batam …

Putut A
-
0
Pak Walikota Tak Sabar Ingin Segera Perbaiki Pasar Induk, BP Batam …
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengungkapkan keinginan agar proses perombakan Pasar Induk Jodoh disegerakan. Untuk itu, ia meminta Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengeluarkan selembar surat agar aset tersebut dapat mulai dirombak.

“(tentang) Pasar induk Pak Lukita sudah tandatangan (diserahkan), saya minta ke beliau ada satu surat bahwa saya boleh menggunakan Pasar Induk itu langsung,” kata Rudi, di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (4/1).

Menurutnya Kepala BP Batam menyambut harapan tersebut, hal ini dibicarakan dalam rapat Formum Komunikasi Pimpinan Daerha, kemarin. BP Batam menargetkan pekan ini surat tersebut akan keluar.

“Surat keluar, pedagang sebanyak 85 orang di pasar tersebut kami pindahkan,” ucapnya.

Ia menyampaikan, tindakan tersebut perlu dilakukan sembari menunggu proses peralihan aset di Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI. Ia berpendapat, proses di Kemnetrian butuh waktu yang cukup lama yakni 3 sampai 4 bulan, bahkan bisa saja setahun. Sementara Batam sangat butuh pasar induk tersebut.

“Makanya saya minta beliau buat surat, pasar itu nanti bukan lagi direnovasi tapi dibongkar,” terangnya.

Ditanya soal desain pasar, Rudi menyampaikan beberap waktu lalu telah menugaskan tim untuk melakukan studi banding ke Pasar Klewer Surakarta, Jawa Tengah.

Dalam pengerjaannya, pasar Induk kelak akan dibangun bertingkat dan tingginya disesuaikan dengan jumlah pedagang yang kelak akan menempati pasar tersebut.

“Bisa 4 sampai 5 lantai, yang jelas bisa tampung seluruh PKL Jodoh Nagoya dan semuanya. dan Pasar basah harus di bawah, tak boleh di atas,” imbuhnya.

Untuk diketahui, penataan pasar induk merupakan satlah satu prioritas yang akan dikerjakan Pemko Batam berkenaan dengan penyerahan aset dari BP Batam ke Pemko Batam.

Terkait anggaran pembangunan, ia mengaku akan meminta bantuan ke Kementrian Perdagangan (Kemendag) RI. Sejatinya, ia bersama Wakil Wali Kota Amsakar Achmad juga Nyat Kadir sempat ke Kemendag sebelumnya, pada prinsipnya Kemendag mau memberikan bantuan namun kala itu masih terkendala ketidakpastian tempat pembangunan pasar.

“Kalau ada tempatnya Kemendag kasih bantuan,” imbuhnya. (cr13)

Harus Ada Solusi Terhadap Daerah Kumuh

Putut A
-
0
Harus Ada Solusi Terhadap Daerah Kumuh

batampos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Karimun untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemukiman Kumuh, Kamis (4/1) melakukan hearing bersama dua dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili oleh Kabid Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Rosmawati.

Hearing pipimpin Wakil Ketua Pansus Anwar Abu Bakar. Hasil hearing pertama, Pansus meminta sebelum dijadikan Perda, Pemda harus ada solusi konkrit mengenai permasalahan lahan.

“Paling penting, bagaimana solusi daerah-daerah yang status tanahnya ilegal. Artinya, rumah warga yang dirubuhkan secara otomatis dipindahkan. Nah, lahannya harus dipersiapkan oleh Pemda,” jelas Anwar Abu Bakar legislator dari PAN Karimun.

Kemudian, rumah warga yang mana yang perlu diremajakan. Sebab, menurut Dinas PUPR, bahwa daerah pinggir danau 50 meter harus tidak ada bangunan. Kenyataan dilapangan, selain wilayah pinggir danau juga kawasan hijau banyak tumbuh bangunan baru. Ini berarti, bagaimana sistem penataannya dan pelaksana dilapangan jangan cerita Perdanya saja.

“Mau tidak mau Bupati sebagai kepala daerah harus mengambil kebijakan yang tidak populis di publik. Dalam penataan daerah kumuh di kabupaten Karimun, tidak hanya di pulau Karimun saja yang dipetakan tapi harus daerah-daerah lainlah,” paparnya.

Masih kata Anwar lagi, ini baru tahap awal pembahasan Ranperda. Sebab, yang akan dibahas dalam ranperda ini membicara teknis dalam esekusi dilapangan. Sehingga, ketika sudah menjadi Ranperda Pemukiman dan Perumahan Kumuh bisa menjadi payung hukum yang berkekuatan tetap. Yang tidak merugikan masyarakat, maupun pihak Pemerintah nantinya.

“Di sini juga kawasan hijau tidak masuk. Harus di masukkan melalui Perbup yang lebih luas lagi,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan Karimun Rosmawati ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya baru melakukan penataan daerah kumuh dengan dinas terkait dan legislatif sebagai pengesahan payung hukumnya. Sedangkan, realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2017, untuk kabupaten Karimun mendapatkan 611 unit rumah.

Yang di bawah pengawasan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan (DPKPK) Karimun, hingga saat ini sudah selesai pengerjaannya secara swadaya dengan tiga kategori yaitu rehab berat sebesar Rp15 Juta, sedang Rp10 Juta dan ringan Rp7.5 Juta dalam bentuk material bangunan diberikan kepada penerima BSPS.

“Alhamdulillah, tahun lalu selesai semua pengerjaannya dan hasilnya cukup memuaskan. Sebab, mereka yang mengerjakan rumahnya. Tergantung merekalah mau bagus atau tidak rumahnya,” ungkapnya. (tri)

Tiga Ribu Lebih Nelayan Karimun dapat Asuransi

Putut A
-
0
Tiga Ribu Lebih Nelayan Karimun dapat Asuransi
Bupati Karimun Aunur Rafiq menyerahkan asuransi kepada perwakilan nelayan. F. Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Kamis (4/1) menyerahkan 3.622 asuransi Jasindo yang berasal dari pemerintah pusat untuk nelayan yang ada di 12 kecamatan yang bersumber dari APBN 2017. Jumlah nelayan yang menerima asuransi juga bertambah cukup banyak dibandingkan 2016.

Laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DPK) Kabupaten Karimun, pada 2016 jumlah nelayan yang menerima asuransi khusus nelayan dan buruh nelayan atau kru kapal yang bertugas di kapal nelayan hanya 845 orang saja. Tapi, pada tahun berikutnya jumlah yang mendapatkan melonjak drastis sampai tiga ribu lebih.

“Saat ini nelayan kita yang sudah dicover dengan asuransi melalui asuransi Jasindo ini sebanyak 4.467 orang,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq kepada Batam Pos.

Meski demikian, kata Bupati, belum semuanya nelayan di Kabupaten Karimun yang mendapatkan asuransi. yang saat ini telah menerima baru sebagian saja. Jumlah nelayan yang terdata dan bergabung di berbagai kelompok nelayan se Kabupaten Karimun saat ini ada 12.577 orang. Diharapkan pada tahun ini nelayan di Kabupaten Karimun akan kembali memperoleh jaminan asuransi dari pemerintah.

Sementara itu, Ketua Nelayan Terpadu Kabupaten Karimun, Azizman secara terpisah menyebutkan, sistim asuransi yang diterima oleh nelayan ini tentunya sangat memberikan manfaat. ”Sebab, untuk tahun pertama premi asuransi sebesar Rp175 ribu tidak perlu dibayar, melainkan sudah ditanggung oleh negara. Kemudian, untuk tahun kedua baru dibayar oleh masing-masing nelayan yang menjadi peserta asuransi,” jelasnya.

Biaya pertanggungan untuk nelayan, lanjutnya, tidak hanya ketika nelayan mengalami kecelakaan di laut dan sampai menyebabkan meninggal dunia. Tapi, termasuk juga jika nelayan tersebut meninggal dunia ketika berada di rumah akan mendapatkan santunan dan diserahkan kepada ahli waris. Tapi, sudah tentu tidak ada satu pun nelayan yang menginginkan mengalami kecelakaan di laut. (san)

 

 

1...12,74412,74512,746...14,305Halaman 12,745 dari 14,305

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000