batampos.co.id – Sudah 2 bulan, kepolisian bekerja keras menangkap
tahanan yang kabur dari Lapas kelas IIA Tanjungpinang di Kilometer 18,
Kijang, Rio Syaripan alias Rio bin Ramli (27). Tahanan kasus asusila
anak di bawah umur yang divonis hukuman 14 tahun kurungan penjara ini
masih bebas berkeliaran.
Kapolsek Gunung Kijang AKP Dunot P Gurning yang ditemui di Pasar Tani,
Toapaya, Selasa (23/1) mengatakan, tiap malam pihaknya melaksanakan
patroli di wilayah hukum Polsek, termasuk ke Lapas Kelas IIA
Tanjungpinang.
“Regu patroli kita selalu ke Lapas, karena tidak menutup kemungkinan ia
masih berkeliaran di sekitar sini,” katanya. Beberapa malam terakhir
dirinya juga ikut dalam patroli ke Lapas untuk mengantisipasi kejadian
yang sama terulang.
Selain itu, kepolisian juga sudah berupaya menyebar daftar pencarian
orang (DPO) tahanan itu ke polsek dan polres di wilayah hukum Polda
Kepri.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dua narapidana Lapas Kelas IIA
Tanjunguban, Muhammad Efendi bin Herman (31) dan Rio Syaripan alias
Rio bin Ramli (27) kabur saat narapidana lainnya sedang melaksanakan
salat magrib, pada Rabu (9/11) lalu. (met)
batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dari awal sudah memiliki rencana untuk segera melakukan pelelangan pada bulan Januari tahun ini. Namun sayangnya hal tersebut kemungkinan sulit diwujudkan. Pasalnya ada masalah dengan server dari pusat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, mengatakan, pihaknya tidak dapat menunggu sistem di server yang rusak itu selesai diperbaiki, karena pembagunan mesti harus terus berjalan dan tidak bisa berhenti disatu titik akibat adannya persoalan.
Oleh karena itu agar target yang telah ditetapkan tidak meleset pihaknya mengirim sejumlah pegawai seperti Kasubag Program Dinas-dinas besar seperti Dinas Perkerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Perhubungan untuk mengupload RUP langsung di LKPP. “Kerusakan yang terjadi bukan di Anambas namun pada sistem diserver pusat, untuk itu kita Upload langsung disana,” kata Sahtiar, Selasa (23/1).
Sahtiar mengungkapkan, sesuai jadwal para Kasubag Program ini akan pulang pada tanggal (29/1). Maka diperkirakan awal Februari 2018 pelelangan sudah bisa dilaksanakan. “Langkah tersebut digesah agar pada akhir Desember seluruh kegiatan pembangunan telah terselesaikan,” ujarnya.
Disinggung berapa jumlah paket proyek pada tahun 2018 ini, Sahtiar mengaku belum mengetahui secara pasti dikarenakan seluruh perangkat Daerah masih belum dikumpulkan,” Berapa totalnya masih belum pasti, nanti diketahui setelah Perangkat Daerah di Kumpulkan,” jelasnya.
Belajar dari pengalaman tahun 2017 tambah dia, untuk tahun 2018 target yang dicanangkan akan selesai, baik itu paket proyek besar maupun kecil. Apalagi untuk proyek-proyek strategis tetap dilakukan pendampingan tim TP4D dari Kejaksaan. “Untuk paket strategis tetap akan didampingi oleh TP4D,” ujarnya.
Pada tahun 2018 ini sambung Sahtiar, terdapat sejumlah proyek strategis diataranya pembangunan embung sebesar Rp 20 Milliar dikcematan Siantan, Pembangunan Jalan di Palmatak dan Jemaja semuanya menelan anggaran yang cukup besar. “Insya Allah untuk penyebaran pembangunan di tiga pulau besar dapat merata, komposisinya, apalagi besaran dana desa cukup membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan,” imbuhnya. (sya)
Kepala BNNP Kepri Ricard Nainggolan bersama Dirnarkoba Polda Kepri Kombes Pol K Yani dan perwakilan dari Kajati, Bea Cukai dan Ditpam mengangkat barang bukti penyelundupan sabu melalui anus. Foto: Fiska Juanda / batampos
batampos.co.id – Penjara tak mampu membatasi ruang gerak Muchtar dalam bisnis haram narkotika. Warga negara (WN) Malaysia yang dipenjara di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang itu tetap bisa mengendalikan bisnisnya dengan leluasa.
Namun kali ini sepak terjang Muchtar terendus aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri. Ia ditangkap petugas BNNP Kepri di Lapas Narkotika Tanjungpinang, Selasa (23/1) sore.
“Iya,” kata Kepala BNNP Kepri Brigjen Pol Ricard Nainggolan membenarkan penangkapan Muchtar, kemarin.
Ricard menjelaskan, penangkapan Muchtar ini berawal dari penangkapan terhadap empat kurir sabu dari Malaysia, Sabtu (20/1) lalu di Pelabuhan Feri Internasional Batamcenter, Batam. Keempatnya merupakan WN Malaysia. Mereka membawa 839,86 gram sabu.
Dari keempat kurir tersebut, petugas BNNP Kepri mengetahui sabu tersebut merupakan pesanan Muchtar yang statusnya merupakan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang. Sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Surabaya, Jawa Timur.
Ricard mengatakan, saat ini Muchtar sudah dibawa ke BNNP Kepri di Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Kami akan kembangkan kasusnya. Kami sedang interogasi (Muchtar),” katanya.
Dari pemeriksaan awal, Muchtar diketahui sudah terbiasa mengendalikan bisnis narkoba dari balik jeruji besi. Bahkan ia bebas menggunakan telepon genggam untuk alat komunikasi selama di penjara, termasuk untuk memesan sabu ke Malaysia.
Terkait hal ini, Ricard mengaku kaget. Sebab menurut dia, warga binaan di Lapas tidak dibenarkan menggunakan alat komunikasi apapun. Apalagi alat komunikasi untuk kepentingan bisnis narkoba.
“Nanti akan kami selidiki,” katanya.
Terkait penangkapan empat orang kurir sabu pesanan Muchtar pada Sabtu (20/1) lalu, Ricard menyebutkan ini merupakan hasil kerja sama denngan Bea dan Cukai Batam.
Pengungkapan kasus penyelundupan sabu ini berawal dari diamankannya Mf, 29, di Pelabuhan Internantional Batamcenter. Saat memasuki terminal kedatangan, petugas Bea Cukai melihat gerak-gerik Mf yang mencurigakan. Cara jalan Mf agak tidak biasa, begitu juga dengan mimik mukanya. Sehingga petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan.
Namun saat diperiksa, tidak ditemukan barang yang mencurigakan. Lalu petugas Bea Cukai berkoordinasi dengan pihak BNNP Kepri. Kedua instansi ini sepakat untuk membawa Mf ke Rumah Sakit Awal Bros. Saat dilakukan rontgen, ditemukan benda aneh di dalam anus Mf.
“Begitu dikeluarkan, isinya ternyata sabu seberat 241,13 gram,” kata Ricard.
Kabid Brantas BNNP Kepri Bubung Pramiadi menambahkan, pihaknya kemudian menginterogasi Mf. Awalnya, ia mengaku sendirian datang ke Batam dari Malaysia.
Dua kurir narkoba asal Malaysia saat ditangkap, Sabtu (20/1/2018). foto: bnnp kepri
Tapi saat ponselnya diperiksa, ditemukan riwayat percakapan di grup aplikasi Whatsapp. Selain Mf, ternyata ada tiga orang lainnya yang membawa sabu. Melalui grup tersebut, ke empat orang ini saling berkoordinasi.
Selain sabu seberat 241,13 gram, petugas juga menemukan tiket pesawat rute Batam-Surabaya dari tangan Mf. Dari tiket tersebut diketahui, Mf akan terbang ke Surabaya pada pukul 18.00 WIB, Sabtu (20/1) lalu melalui Bandara Hang Nadim, Batam.
Selanjutnya, petuga BNNP Kepri membawa Mf ke Bandara Hang Nadim. Sesampai di sana, Mf diminta menunjukkan ketiga rekannya. Benar saja, saat waktu check ini hampir habis, ketiga rekannya itu muncul di terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim.
“Itu, itu , itu,” kata Bubung menirukan perkataan Mf saat menunjukkan ketiga rekannya, Sabtu (20/1) lalu.
Tanpa menunggu lama, petugas langsung menyergap ketiga rekan Mf. “Dari pengakuan mereka, ternyata sudah delapan kali melakukan penyelundupan sabu dengan modus seperti ini,” ucap Bubung.
Tiga orang teman Mf yang ditangkap itu masing-masing berinisial Mfz, 34, membawa sabu seberat 176,17 gram. Lalu Mn, 37, membawa sabu seberat 243,96 gram dan Mnr, 37, membawa sabu 178,6 gram. Sehingga total sabu yang dibawa keempat kurir tersebut adalah 839,86 gram.
“Semua orang Malaysia. Sabunya disembunyikan di anus,” ujar Bubung.
Saat ditanya apakah pihak BNNP Kepri tidak melakukan penelusuran hingga ke Surabaya, Bubung mengatakan tidak mengejar sampai ke sana. Karena jaringan ini tidak akan menyerahkan langsung sabu kepada pemesannya. Tapi, nantinya sabu akan diletakkan di suatu tempat dan diambil oleh orang lain.
“Jadi kurir dan penerima ini tidak pernah bertemu,” ungkapnya.
Pengungkapan kurir sabu dari Malaysia ini bukan satu-satunya dalam bulan ini. Pada 11 Januari lalu, petugas BNNP Kepri mengamankan sabu seberat 102,88 gram.
Sabu tersebut masing-masing diperoleh dari Ma, 24, WN Malaysia yang ditangkap di sebuah hotel di Batamcenter. Dari tangan Ma, petugas mengamankan 100 gram sabu. Dari pengembangan yang dilakukan, petugas kemudian menangkap F dan S. Dari keduanya, petugas mendapati 2,88 gram sabu.
“Jadi totalnya 102,88 gram sabu,” kata Bubung. (FISKA JUANDA, Batam)
Seorang petugas SPBU Regata sedang mengisi bahan bakar minyak pertalite, Selasa (23/1). Harga BBM jenis pertalite mengalami kenaikan 100 rupiah menjadi 8000 per liter. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Terhitung sejak 20 Januari 2017, harga Pertalite naik Rp 100 per liter. Khusus di Batam, dari yang semula Rp 7.900 naik jadi Rp 8 ribu per liter.
Sales Executive Retail Wilayah XII, Ida Bagus Ru Adhi Atma Wiguna mengungkpakan salah satu komponen yang menyebabkan harga pertalite di tiga daerah tersebut tinggi karena Pemerintah Provinsi menerapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) maksimun sebesar 10 persen.
“Kalau daerah lain ada yang hanya 7,5 persen, juga 5 persen,” terang Ida.
Namun demikian, ia tak menampik ada faktor lain yang menyebabkan harga pertalite tinggi. Dengan kata lain penerapan pertalite tinggi tak melulu soal penerapan PBB KB maksimum. Namun ia menyampaikan, soal perhitungan harga merupakan ranah Pertamina Pusat.
“Bisa saja soal distribusi yang pengaruhi harga pasar di Batam. Saya tak bisa katakan (penerapan PBBKB maksimum) adalah faktor tunggal, namun yang jelas kompoenen ini punya andil,” ucap dia.
Ia mengungkapkan, seiring penerapan PBBKB maksimun, pihaknya menyetor ke Pemerintah Provinsi Kepri khusus Pertalite sekitar Rp 6 miliar setiap bulannya.
“Hitungan kasar sekitar Rp 6 miliar per bulan, ini khusus Pertalite saja belum yang lain. Kalau secara umum mesti kami komunikasikan dengan bidang yang lain,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga masuk dalam formula penetapan harga. Terkait hal ini, Batam merupakan daerah yang masuk dalam Free Trade Zone sejatinya dibebaskan dari PPN. Namun sayang fasilitas ini tertutupi dengan penatapan harga dasar yang tinggi dibanding daerah lain, baik di dalam Kepri maupun daerah lain Indonesia. Harga dasar Batam sebesar Rp 7.272,73 sementara secara umum di Kepri sebesar Rp 6.666,67 sementara daerah lain rata-rata Rp 6.608,70 serta Rp 6.638,30.
“Sebenarnya bukan harga Batam seolah naik atau harga dasarnya tinggi. Yang diluar FTZ yang kami sesuaikan dengan Batam,” imbuh Ida.
Sementara itu, Area Manager Communication and Relations Sumbagut, Rudi Ariffianto, mengungkapkan ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan harga pertalite di Batam beda dengan daerah lain, yakni distribusi juga storage (penyimpanan).
“Biaya transportasi atau distribusi hingga storage bisa pengaruhi harga tiap daerah,” imbuhnya.
Ketika ditanya adakah perbedaan mendasar antara biaya yang dimaksud dengan daerah lain di Kepri, Rudi enggan berkomentar banyak. menurutnya, hal tersebut hal yang tidak bisa dipublikasikan dan merupakan kewenangan perusahaan yang harsu dirahasiakan.
“Aku hanya bisa sampaikan secara normatif. Hal ini kan confidensial, pasti tidak bisa disampaikans ecara deti. Setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing, korporasi manapun,” ucap Rudi.
Bahkan ia menampik harga pertalite tinggi, ia membandingkan dengan produk serupa dengan milik kompetitor lain.
“Kami masih murah sekitar Rp 300 rupiah (per liter). Sebenranya harga Rp 8 ribu tu tak mahal,” imbuhnya.
Mengapa harus menggunakan pertalite?
Ida mengatakan, sejak akhir 2016 lalu pihaknya sudah memasarkan BBM non subsidi jenis pertalite secara masive. Akibatnya BBM Premium di sejumlah SPBU pun turut berkurang karena digantikan BBM jenis Pertalite. Sehingga terjadinya pengurangan ketersediaan BBM jenis premium di sejumlah SPBU, yang angkanya mencapai 59 juta liter.
“Untuk 2018 kami belum dapat penugasan berapa kuota premium yang disalurkan, karena masih awal tahun. Rata-rata tahun ini kita salurkan 12 juta liter setiap bulannya,” katanya.
Kuota premium sendiri, lanjut Ida, saat ini diatur BPH Migas, sehingga dalam hal ini Pertamina hanya sebatas menyalurkan kuota tersebut. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menjadikan Premium sebagai BBM penugasan di seluruh Indonesia. Hal ini untuk menunjang pelaksanaan program BBM Satu Harga.
“Karena ini penugasan ada komponen yang menjadi tanggungjawab kami kepada pemerintah. Dalam artian, harus benar benar premium disalurkan kepada orang yang tepat,” bebernya.
Sama halnya dengan penyaluran gas tiga kilogram, yang secara tegas disebutkan untuk masyarakat miskin.
“Sehingga kita harapkan ini juga jadi edukasi pada masyarakat bahwasanya bagi yang mau beralih ke pertalite. Sementara premium benar-benar dipakai oleh kendaraan umum misalnya atau sepeda motor. Mobil pertalite lah,” Sambung Ida.
Ditambahkan dia, pengurangan volume BBM bersubsidi lantaran meningkatnya permintaan BBM non subsidi pertalite. Ditambah lagi tuntutan teknologi pabrikan kendaraan yang mulai beralih ke mesin injeksi sehingga bahan bakar pun perlu penyesuaian. Bahkan ia mengakui seluruh kendaraan sudah merekomendasikan penggunaan bahan bakar ROW 91.
“Kan sayang menggunakian bahan bakar premium yang ROWnya 88 Makanya kami tawarkan Pertalite,” bebernya. (rng/adi)
batampos.co.id – Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Dabo Singkep, Bugie Kurniawan bersama sejumlah petugas Imigrasi mengunjungi SMA Negeri 2 Dabo Singkep. Kedatangan rombongan memberikan sosialisasi keimigrasian. Kegiatan ini memperingati Hari Bhakti ke 68 Imigrasi.
“Kegiatan ini sesuai dengan panduan dari Direktorat Jendral Imigrasi dan Kantor Wilayah Kemenkum HAM Kepri. Ini salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari jadi,” kata Bugie ketika ditemui setelah melakukan sosialisasi di SMA Negeri 2 Dabo Singkep, Selasa (23/1) pagi.
Pada sosialisasi kali ini, petugas Imigrasi memberikan pengertian terkait substansi Keimigrasian. Seperti memberikan pengetahuan terhadap produk dan wewenang Imigrasi di tengah-tengah masyarakat maupun program yang menjadi target.
Selain itu, sebanyak 43 siswa Kelas 12 yang mengikuti sosialisasi tersebut juga diberikan pengertian keberadaan Indonesia yang berdampingan dengan negara-negara lainnya. Ada negara yang mesti memerlukan visa ketika dikunjungi ada juga negara yang tidak memerlukan visa.
Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Dabo Singkep, Hendy Wijaya program ini sangat bagus untuk menambah wawasan pelajar. Dengan adanya kegiatan tersebut, membangkitkan keinginan pelajar untuk berkiprah di dunia keimigrasian jika selesai sekolah nanti.
“Ada anak yang telah bertanya terkait sekolah Politehnik Imigrasi. Dia mengaku berkeinginan menjadi petugas Imigrasi,” kata Hendy.
Selain melakukan sosialisasi, Kantor Imigrasi kelas III Dabo Singkep juga menggelar sejumlah kegiatan. Dalam bidang olah raga mereka menggelar turnamen tenis meja dan jalan santai yang diikuti seluruh pegawai. Mereka juga menggelar kegiatan sosial yakni gotongroyong di rumah ibadah dan memberikan sumbangan ke panti jompo dan pesantren.
“Pelayanan keimigrasian tetap berjalan. Khusus pada peringatan kali ini, petugas menggunakan pakaian adat,” kata Bugie.
Ditanya terkait pelayanan yang berhenti beberapa hari terakhir, Bugie menjawab dalam pekan depan kantor Imigrasi Dabo Singkep telah beroperasi kembali melayani pembuatan dan perpanjangan paspor setelah Direktorat Sistem dan Tehnologi Informasi Keimigrasian melakukan instalasi server baru. (wsa)
batampos.co.id – Sesosok mayat laki-laki yang belum diketahui identitasnya kembali ditemukan tewas di Lapangan Tembak Lanal Batam, Tanjungsengkuang, Batuampar, Selasa (23/1) siang. Mayat yang ditemukan sudah dalam kondisi rusak ini ditemukan pertama kali oleh Pekerja Harian Lepas (PHL) Lanal Batam, Mardan, 54.
Kanit Reskrim Polsek Batuampar Ipda Yohanes Bonar Adiguna mengatakan, Awalnya sekitar pukul 10.30 WIB Mardan sedang bekerja membersihkan sampah di kawasan Lapangan Tembak Lanal Batam. Saat sedang membersihkan bibir pantai itu, tiba-tiba Mardan mencium bau yang tidak sedap.
“Karena cium bau busuk, kemudian saksi ini turun ke bibir pantai untuk mencari sumber bau busuk itu dan ditemukannya ada mayat dan langsung hubungi polisi,” ujar Bonar.
Dijelaskan Bonar, saat ditemukan posisi mayat tersebut dalam kondisi terlentang dengan hanya menggunakan celana dalam berwarna biru. Kondisi tubuh mayat itu saat ditemukan sudah dalam kondisi membusuk dan kepalanya hanya menyisakan tulang tengkorak.
“Ciri-ciri mayat itu memiliki tinggi badan sekitar 158 centimeter dan bidang dada sekitar 40 centimeter. Saat ditemukan dia tidak menggunkan baju sama sekali,” tuturnya.
Bonar menambahkan, sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan penyebab meninggalnya mayat yang ditemukan tersebut. Untuk mengetahui penyebab meninggalnya, polisi membawa mayat itu ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri untuk dilakukan visum.
“Kepada mayarakat yang merasa kehilangan keluarganya bisa mendatangi polsek atau menghubungi polisi terdekat. Sejauh ini kami baru memeriksa satu orang saksi. Kepada masyarakat juga kami imbau untuk memberikan informasi sekecil apapun itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Komandan Lanal Batam Kolonel Iwan Setiawan menduga, tidak menutup kemungkinan bahwa dua mayat yang ditemukan tanpa identitas di laut dalam beberapa hari belakangan ini merupakan penyelundup narkoba yang terjun ke laut saat hendak ditangkap Lanal Batam.
“Kemungkinan ada hubungannya ke sana. Karena jaraknya dekat sekitar dua mil. Karena sampai saat ini sudah dua mayat yang ditemukan dalam waktu yang berdekatan,” ujarnya. (gie)
batampos.co.id – Komisi II DPRD Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Hiswana Migas dan Pertamina Batam, Selasa (23/1) siang.
Pada RDP kali ini, Komisi II DPRD Batam meminta penambahan kuota BBM jenis premium dari Pertamina atau mengembalikan ke kuota premium sebelumnya. Sebab, selama ini premium keberadaan premium dirasa langka di beberapa SPBU oleh masyarakat Batam.
Pada 2016, kuota BBM jenis premium di Batam kurang lebih dalam setahun mencapai 219 kilo liter (kl). Sejak muncul pertalite, kuota premium di Batam ada penurunan sekitar 30 persen atau tinggal sebanyak 160 ribu kl.
“Yang kami tanyakan ke Pertamina ini adalah, kok bisa BBM premium hampir tiap hari langka di hampir seluruh SPBU di Batam. Bahkan ada beberapa SPBU yang hanya menjual pertalite saja, terutama SPBU yang berada di kawasan Batuaji dan Sagulung. Apakah Pertamina tak memasok BBM premium atau ada permainan dari pihak SPBU atau bahkan Pertamina sendiri,” tanya salah satu anggota Komisi II DPRD Batam, Dandis.
PT Pertamina Wilayah XII mengakui pengurangan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di kota Batam. Pengurangan itu terutama untuk bahan bakar jenis premium. Jika tahun 2016 lalu Pertamina menyalurkan 219 juta liter. Sementara tahun 2017 penyaluran premium sebanyak 160 juta liter, atau menurun sekitar 30 persen.
“Sejak kami luncurkan pertalite memang ada penurunan konsumsi premium,” sebut Sales Executive Retail Wilayah XII, Ida Bagus Ru Adhi Atma Wiguna saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Batam, Selasa (23/1).
Ida mengatakan, sejak akhir 2016 lalu pihaknya sudah memasarkan BBM non subsidi jenis pertalite secara masive. Akibatnya BBM Premium di sejumlah SPBU pun turut berkurang karena digantikan BBM jenis Pertalite. Sehingga terjadinya pengurangan ketersediaan BBM jenis premium di sejumlah SPBU, yang angkanya mencapai 59 juta liter.
“Untuk 2018 kita belum dapat penugasan berapa kuota premium yang disalurkan, karena masih awal tahun. Rata-rata tahun ini kita salurkan 12 juta liter setiap bulannya,” katanya.
Kuota premium sendiri, lanjut Ida, saat ini diatur BPH Migas, sehingga dalam hal ini Pertamina hanya sebatas menyalurkan kuota tersebut. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menjadikan Premium sebagai BBM penugasan di seluruh Indonesia. Hal ini untuk menunjang pelaksanaan program BBM Satu Harga.
“Karena ini penugasan ada komponen yang menjadi tanggungjawab kami kepada pemerintah. Dalam artian, harus benar benar premium disalurkan kepada orang yang tepat,” bebernya.
Sama halnya dengan penyaluran gas tiga kilogram, yang secara tegas disebutkan untuk masyarakat miskin. “Sehingga kita harapkan ini juga jadi edukasi pada masyarakat bahwasanya bagi yang mau beralih ke pertalite. Sementara premium benar-benar dipakai oleh kendaraan umum misalnya atau sepeda motor. Mobil pertalite lah,” sambung Ida.
Ditambahkan dia, pengurangan volume BBM bersubsidi lantaran meningkatnya permintaan BBM non subsidi pertalite. Ditambah lagi tuntutan teknologi pabrikan kendaraan yang mulai beralih ke mesin injeksi sehingga bahan bakar pun perlu penyesuaian. Bahkan ia mengakui seluruh kendaraan sudah merekomendasikan penggunaan bahan bakar ROW 91.
Seorang petugas SPBU Regata sedang mengisi bahan bakar minyak pertalite, Selasa (23/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos
“Kan sayang menggunakian bahan bakar premium yang ROWnya 88 Makanya kami tawarkan Pertalite,” bebernya.
“Kalau sampai tiap hari langka premium, ini tak bisa kami sendiri yang harus turun tangan. Pihak instansi lainnya seperti Diseperindag juga harus ikut andil melakukan pengecekan dan pengawasan. Kemana larinya premium yang sudah kami pasok tiap hari itu,” ujar Ida Bagus.
Soal permintaan Komisi II DPRD Batam yang ingin jumlah kuota BBM premium di Batam dikembalikan utuh seperti sebelum ada pertalite, Ida Bagus mengatakan, hal itu bukan kewenangan Pertamina di daerah, tapi sudah kebijakan dari pusat.
“Usulan pengembalian jumlah kuota premium di Batam seperti semula sebelum muncul pertalite, akan kami tampung dan sampaikan ke Pertamina Pusat. Sebab kami hanya menjalankan regulasi dari pusat, bukan pengambil kebijakan,” terang Ida Bagus.
Anggota DPRD Batam Komisi II, Idawati Nur Santi, Mesrawati Tampubolon dan Dandi Rajagukguk menduga, kelangkaan BBM jenis premium hampir di seluruh SPBU di Batam dimainkan oleh beberapa oknum.
Oknum yang dimaksud adalah mereka yang menjalankan bisnis jual beli premium yang dinamakan dengan Pertamini yang saat ini keberadaannya menjamur merata se-Batam.
“Kebetulan saya beberapa hari kemarin memantau langsung di salah satu SPBU di kawasan Sagulung dan Batuaji. Begitu sampai lori Pertamina pemasok BBM jenis premium ke SPBU, beberapa oknum ini nekat sudah mengantre terlebih dahulu dengan membawa sepuluh sampai belasan jeriken ukuran 30 liter di SPBU. Mereka hendak mengisi BBM premium menggunakan jeriken plastik yang sudah disiapkannya. Ini faktanya di lapangan yang saya temukan,” ujar Dandis.
Ia menduga, tak hanya oknum pemilik Pertamini saja yang bermain memborong pembelian premium di SPBU menggunakan belasan bahkan puluhan jeriken. Dandis yakin pihak SPBU juga turun andil atas langkanya BBM jenis premium di lapangan.
“Logikanya saja lah, dari mana mereka (pemilik usaha Pertamini) bisa mendapatkan pasokan BBM premium tiap hari kalau tak ada permainan dengan pihak pengelola SPBU. Sedangkan aturan sebenarnya kan harusnya orang yang beli premium di SPBU menggunakan jeriken itu tak dilayani dan dilarang. Ini kok bisa mereka sampai mengantre,” tanya Dandis. (gas/rng)
batampos.co.id – Terdakwa kasus Pungutan Liar (Pungli) pengurusan sertifikat tanah, Januar dituntut hukuman 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Senin (22/1). Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Pungli saat menjabat Plh Kasi Pengukuran dan Pemetaan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjungpinang.
Dalam surat tuntutan, terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf e UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.
Terdakwa sebagai pegawai negeri terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran untuk dirinya sendiri di bawah Rp5juta.
“Menuntut terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp20juta subsider tiga bulan kurungan,” kata JPU, Gustian Juanda Putra.
Terhadap tuntutan tersebut, terdakwa Januar yang didampingi pengacaranya akan melakukan pledoi atau pembelaan tertulis pada sidang lanjutan nanti. Usai mendengar tuntuntan JPU dan penyataan pembela, Majelis Hakim Santonius Tambunan, Iriati Khoirul Ummah dan Yon Efri, menunda sidang selama satu pekan untuk mendengar pembelaan terdakwa. (odi)
batampos.co.id – Proses seleksi Komisioner Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) Kepri sudah rampung digelar pada Oktober 2017 lalu. Meskipun demikian, hingga saat ini, hasil keputusan tersebut masih belum sampai ke tangan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Sehingga menyebabkan sistem kelembagaan tersebut menjadi vakum.
“Hingga kini kami belum terima usulan dari DPRD Kepri. Karena proses akhir adalah dari uji kelayakan dan kepatutan yang digelar DPRD Kepri,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan
Informasi (Kominfo) Kepri, Guntur Sakti menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (23/1) di Tanjungpinang. Menurut Guntur, kekosongan kelembagaan KPID Kepri sudah terjadi sejak dimulainya proses seleksi berlangsung. Yakni pada bulan September lalu. Dijelaskan Guntur, setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan, DPRD Kepri sempat mengirimkan hasilnya.
“Tetapi ada yang harus diperbaiki. Sehingga ditarik kembali rekomendasi tersebut. Karena yang harus diputuskan adalah tujuh nama untuk disampaikan ke Gubernur,” papar Guntur.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kepri tersebut menegaskan, belum adanya struktur organisasi kelembagaan KPID Kepri, menyebabkan tugas penyiaran menjadi vakum. Ditegaskannya lagi, pihaknya hanya sebagai memfasilitasi berlangsungnya proses seleksi.
“Di luar itu, kita tidak ikut campur. Artinya, posisi kami sekarang ini adalah menunggu hasil yang akan disampaikan DPRD Kepri. Jika sudah ada, kita juga akan memfasilitasi pelaksanaan pelantikan,” tutup Guntur.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak belum memberikan respon terkait belum diserahkannya hasil uji kelayakan dan kepaturan calon komisioner KPID Kepri ke Gubernur. Sebelumnya, Jumaga mengakui pihaknya sudah menyerahkan sembilan nama.
“Ada revisi terkait jumlah nama. Makanya kita tarik kembali, jika sudah selesai akan diserahkan lagi ke Gubernur,” ujar Jumaga.
Seperti diketahui, tugas KPID adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, dan ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
Selain itu, KPID juga bertugas memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Berikut adalah menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.(jpg)
batampos.co.id – Bakal Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah Tanjungpinang, Lis Darmansyah-Maya Suryanti menjadi paslon paling tajir di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Tanjungpinang.
Merujuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Lis Darmansyah memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 7,2 miliar, sedangkan Maya Suryanti senilai Rp 7,58 miliar. Jika ditotal, nilai harta pasangan Lis-Maya senilai lebih dari Rp 14 miliar.
Sedangkan penantangnya, bakal paslon Syahrul-Rahma berada di urutan kedua perihal nilai kekayaannya. Syahrul melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI total kekayaannya hanya Rp 496 juta. Ada pun Rahma, pasangannya yang sebelumnya berstatus sebagai Anggota DPRD Tanjungpinang didapati memiliki nilai kekayaan mencapai Rp 6,5 miliar. Jika ditotal kekayaan pasangan yang diusung koalisi Golkar dan Gerindra ini tidak sampai Rp 7 miliar.
Sedangkan bakal paslon perseorangan, Edi Syafrani-Edi Susanto memiliki total kekayaan mencapai lebih dari Rp 1,1 miliar. Dengan rincian kekayaan Edi Syafrani senilai Rp 816 juta, dan pasangannya senilai Rp 376 juta.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang, Robby Patria menerangkan, dokumen LHKPN merupakan persyaratan wajib yang harus dilampirkan dalam pendaftaran sebagai bakal paslon kepala daerah.
“Aturan ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 1 poin k,” terang Robby.
Tanpa melampirkan dokumen LHKPN pada batas terakhir penyerahan dokumen pendaftaran, bisa dipastikan dinyatakan berkas paslon yang bersangkutan tidak lengkap dan tidak bisa terverifikasi dan besar kemungkinan tercoret dari daftar penetapan calon 12 Februari mendatang.
“Batas terakhir penyerahan kan Sabtu (20/1) kemarin. Jadi sekarang kami sedang memverifikasi semua berkas pendaftaran yang telah diserahkan, termasuk juga tentang LHKPN ini yang merupakan syarat wajib pendaftaran bakal paslon peserta Pilkada,” pungkas Robby. (aya)
Ida mengatakan, sejak akhir 2016 lalu pihaknya sudah memasarkan BBM non subsidi jenis pertalite secara masive. Akibatnya BBM Premium di sejumlah SPBU pun turut berkurang karena digantikan BBM jenis Pertalite. Sehingga terjadinya pengurangan ketersediaan BBM jenis premium di sejumlah SPBU, yang angkanya mencapai 59 juta liter.
batampos.co.id – Sesosok mayat laki-laki yang belum diketahui identitasnya kembali ditemukan tewas di Lapangan Tembak Lanal Batam, Tanjungsengkuang, Batuampar, Selasa (23/1) siang. Mayat yang ditemukan sudah dalam kondisi rusak ini ditemukan pertama kali oleh Pekerja Harian Lepas (PHL) Lanal Batam, Mardan, 54.
batampos.co.id – Komisi II DPRD Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Hiswana Migas dan Pertamina Batam, Selasa (23/1) siang.