Senin, 4 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12842

Gubernur Kepri Minta Semua Pihak Terima UMK

Putut A
-
0

batampos.co.id – Gubernur Kepri telah mengesahkan Upah Minimum Kota (UMK) 2018 untuk tujuh kabupaten/kota di Kepri, Senin (20/11) lalu. Gubernur berharap, keputusan tersebut bisa diterima dan dijalankan semua pihak, khususnya kalangan buruh.

“Kita semua tahu, kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Kenaikan UMK tentu menjadi beban,” kata Nurdin di gedung DPRD Kepri, Rabu (22/11).

Karenanya, ia meminta kaum buruh legowo dan tetap menjaga situasi dan iklim investasi tetap kondusif. Di sisi lain, kata dia, pemerintah akan terus berupaya membuka lapangan kerja melalui program-program percepatan pembangunan ekonomi.

“Pekerja harus mensyukuri kenaikan UMK ini. Tantangan yang kita hadapi saat ini sangat berat,” katanya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho. Ia meminta buruh tetap realistis dalam menyampaikan tuntutan upah. Menurut dia, buruh harus mempertimbangkan kondisi ekonomi sebelum menuntut upah yang tinggi.

“Saat ini banyak pengusaha yang mengeluhkan besarnya biaya operasional,” kata Udin, Rabu (22/11).

Bahkan, menurut Udin, awal tahun depan bakal ada lagi perusahaan yang menutup usahanya di Batam. “Kalau buruh terus menuntut upah tinggi, dipastikan akan semakin banyak perusahaan yang tutup dan hengkang dari Batam,” kata Udin.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri, Tagor Napitupulu, mengatakan apabila ada perusahaan yang keberatan atas keputusan Gubernur yang menaikan UMK 2018, bisa mengajukan penangguhan. Pengajuan penangguhan tersebut harus disampaikan maksimal 10 hari sebelum diberlakukannya UMK 2018.

“Sesuai dengan Permenaker Nomor 231 Tahun 2003 tentang Penangguhan Upah, perusahaan punya hak mengajukan keberatan,” ujar Tagor, kemarin.

Masih kata Tagor, pengajuan harus didukung dengan hasil audit independen selama dua tahun belakangan. Selain itu juga bersedia diaudit mengenai kondisi keuangan perusahaan.

“Syarat lainnya adalah mendapatkan persetujuan penangguhan gaji dari 50 plus 1 karyawan yang bekerja. Jika tidak mencukupi persentasenya, juga tidak bisa dilakukan,” papar Tagor.

Sementara Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengaku menerima keputusan Gubernur Kepri tentang UMK Batam 2018. Ia meyakini, keputusan tersebut telah melalui beberapa proses dan dipastikan telah menimbang kepentingan pengusaha maupun pekerja.

“Aturannya kan sudah dibikin dan dikaji. Sekian persen naik, nah dapatlah angka ini,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Menurutnya, angka tersebut merupakan usulan yang berkembang di rapat dewan pengupahan Batam beberapa waktu lalu.

“Pada rapat itu kan yang hadir bipartit dan tripartit. Hasilnya kami teruskan ke provinsi, nah sekarang sudah disetujui Gubernur,” imbuhnya.

Ia berharap, keputusan ini dapat diterima oleh semua pihak, baik pengusaha maupun para pekerja. “Mudah-mudahan tidak jadi masalah lagi, kami harap serikat pekerja juga paham,” pungkasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti menyambut baik penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2018 yakni sebesar Rp 3.523.427 oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

“Ya semua berjalan dengan baik, angka yang kami usulkan disetujui,” kata Rudi, Rabu (22/11).

Rudi mengungkapkan dalam waktu dekat ini akan segera mengirim surat kepada perusahaan dan serikat buruh mengenai penetapan UMK tersebut. “Secepatnya tentu kami akan surati mereka,” sebutnya.

Sesuai dengan aturan, penerapan UMK ini akan mulai di Januari 2018 mendatang. Seluruh perusahaan harus dan wajib menerapkan UMK yang telah ditetapkan tersebut.

Disinggung mengenai keberatan perusahaan yang nanti muncul, Rudi mengatakan pihaknya akan menerima jika ada perusahan yang keberatan. Sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan perusahaan dan buruh pihaknya akan menjembatani penyelesaian permasalahan tersebut.

“Ya, jika ada tentu kami takkan halangi, hanya saja tetap mereka harus mematuhi ketentua seperti tahun sebelumnya,” ucapnya.


Buruh Tetap Menolak

Panglima Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Suprapto, tetap UMK Batam 2018 sebesar Rp 3.523.427. Upah tersebut, menurutnya, tak sesuai dengan kebutuhan hidup layak masyarakat di Batam yang pernah disurvei.

“Kami tetap menolak, dan tetap berada diangkat Rp 3,85 juta hingga Rp 3,9 juta,” kata Suprapto, Rabu (22/11).

Selain itu, ia juga mempermasalahkan proses penetapan UMK berdasarkan PP 78. Menurut dia, kalau memang sesuai PP 78, Gubernur atau Menteri Ketenagakerjaan sudah bisa langsung menetapkan upah. Karena di PP 78, Dewan Pengupahan serta pihak terkait tak punya wewenang ikut dalam pembahasaan.

“Kalau kemarin, semuanya ikut membahas sebelum diajukan ke Gubernur,” jelas Suprapto. (rng/she/cr13/jpg/cr17)

3 Desember Batas Akhir Warga Baloi Kolam Tinggal

Putut A
-
0
3 Desember Batas Akhir Warga Baloi Kolam Tinggal

batampos.co.id – PT. Alfinky Multi Berkat (AMB) pemilik lahan 9,3 Hektar di RT 03 dan RT 10 RW 16 Baloi Kolam menawarkan solusi terakhir bagi warga Baloi Kolam. Adapun solusi yang diberikan berupa uang sagu hati atau kavling di Sambau Nongsa.

Humas PT Alfinky Multi Berkat, Jamaluddin mengatakan, sagu hati dan kavling ini merupakan solusi terakhir yang diberikan pihak perusahaan. Sebab, per 3 Desember, kedua solusi ini sudah tidak berlaku lagi, tim terpadu akan melakukan penggusuan.

“Kami sudah berkordinasi dengan tim terpadu Pemko Batam. Lewat 3 Desember, baik sagu hati dan kavling sudah tidak berlaku lagi,” kata Jamaluddin saat konfrensi pers di Lubukbaja, Rabu (22/11).

Jamaluddin menghimbau kepada warga Baloi Kolam RT 03 dan RT 10 RW 16 untuk bisa melakukan hal-hal yang positif. Mengambil uang sagu hati yang berkisar antara Rp 7 sampai Rp 10 juta atau memilih kavling siap bangun yang disediakan 420 kavling.

“Kepada semua pihak yang merasa berkepentingan, manajemen Alfinky tetap membuka ruang. Kita bicarakan bersama untuk mencari solusi terbaik,” ucap Jamaluddin lagi.

Ia menyebutkan, bagi warga yang ingin memilih uang sagu hati, bisa langsung menemui pihak manajemen. Syaratnya membawa kartu keluarga, KTP dan gambar profil rumah. Ia juga menyayangkan jika kalau masih ada warga yang mengindahkan hal ini.

“Lewat itu tak berlaku lagi, dan dapat kami pastikan akan digusur tanpa mendapat apa-apa. Makanya sebelum penertiban ini kami masih bersikap koperatif,” tuturnya.

Ia menambahkan, dalam penertiban ini, pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak termasuk Komnas Ham, dan forum komunikasi pimpinan daerah. Hasilnya, apa yang dilakukan manajemen sudah sesuai koridor dan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Kita berharap ada kerjasama yang baik dengan tokoh masyarakat setempat. Terutama dalam memberikan edukasi pencerahan, bahwa lahan baloi kolam sudah dialokasikan BP Batam pada pihak managemen. Begitu juga dengan legalitas kita lengkap,” lanjutnya.

Diakui dia, dalam pertemuan 10 November lalu dengan pimpinan BP Batam menghasilkan keputusan bahwa lahan Baloi Kolam menjadi skala prioritas BP untuk diselesaikan.

“Pemberitahuan ini merupakan surat resmi bahwa tim terpadu dan managemen bakal melakukan penggusuran dan langsung pemerataan tanah dengan alat berat,” jelasnya.

Dalam penertiban ini, sambung dia, manajemen perusahaan masih mengedepankan misi kemanusian. Solusi yang diberikan bersifat fleksibel. Artinya ketika ada permintaan dari warga masih tetap bisa dibicarakan dengan cara musyawarah mufakat.

“Apapun yang bisa kita bicarakan kami bisa beri kebijakan,” sebut Jamaluddin.

Terkait laporan warga terhadap anggota DPRD Batam, Jurado, ia mmenyambut baik. Artinya warga sudah mulai sadar hukum. Benar tidak perbuatan lembaga hukum yang menilai.Namun begitu warga juga harus sadar dimana mereka berdomisi saat ini.

“Setahu saya, Jurado disana bertugas memantau demo sesuai kesepakatan di RDP Komisi I DPRD Batam,” pungkasnya. (rng)

Proses Persiapan Mall Pelayanan Publik Lambat

Putut A
-
0
Deputi 5 BP Batam Brigjen Pol Bambang Purwanto (tiga kiri) meninjau persiapan mall pelayanan publik di Gedung Sumatera Promotion Center di Batamcenter, Rabu (22/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Proses persiapan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC) Batam center terkesan lambat. Padahal rencananya MPP akan mulai diresmikan pada tanggal 5 Desember mendatang, atau dua pekan dimulai dari sekarang.

Kemarin, rombongan Badan Pengusahaan (BP) Batam memantau kesiapan renovasi tempat yang akan dijadikan MPP. Namun saat itu ternyata, tak satupun stand yang sudah selesai dikerjakan. Padahal disana, rencananya akan ada lebih dari 340 stand perizinan.

“Kondisinya seperti yang terlihat sekarang. Kontraktor janjinya tanggal 23 (hari ini, red) sudah pasang karpet dan selesai tanggal 26 (November). Tapi ini saja belum siap,” terang Deputi V Bidang Umum dan SDM, Bambang Purwanto saat mengecek kesiapan MPP di SPC, kemarin.

Disinggung apa yang menjadi kendala lambatnya proses pengerjaan, Bambang tak bisa menjelaskan. Menurutnya, proses pengerjaan merupakan wewenang Pemko Batam.

“Pemko yang kerjakan, kalau kami inginnya cepat. Karena peresmian antara tanggal 5 hingga 13 Desember. Tapi bisa dilihat sudah 70 persen kurang lebihnya,” jelas Bambang lagi.

Disisi lain, Bambang mengaku di MPP nantinya akan ada 117 perizinan BP Batam. Seluruh perizinan yang ada di BP Batam akan tersedia di MPP.

“117 izin. Semuanya ada disini (MPP), tidak lagi tersebar kemana-mana. Bahkan seluruh instansi yang terkait dengan BP Batam semuanya ada disini,” imbuh Bambang.

Bahkan, menurutnya BP Batam akan mengawal kelanjutan penyelesaian pengurusan izin di instansi yang lain. Contohnya, izin mendirikan pabrik, pendiaan lahan serta investasi ditangani BP Batam, namun izin mendirikan bangunan di Pemko Batam.

“Nah ini akan kami kawal hingga selesai. BP wajib mempercepat dalam pengurusan izin apapun, mulai perumahan, perdagangan atau lainnya,” ujar Bambang.

Tak hanya perizinan didaerah, BP Batam juga akan memfasilitasi perizinan hingga ke pusat. Sehingga investor dengan cepat mendapat perizinan.

“Yang ke pusat akan kami akomodir, kami akan komunikasikan juga ke pusat,” katanya.

Ia juga mencontohkan untuk pengurusan izin impor yang biasanya memakan waktu empat hari, kedepannya akan bisa selesai dalam waktu dua hari. Bahkan pengurus izin bisa melakukan via ponsel, asalkan persyaratannnya lengkap.

“Izin online tetap ada, asal syaratnya juga lengkap. Tujuan MPP adalah jangan sampai perizinan di Kota Batam ini lambat. Artinya cepat,” beber Bambang.

Bambang juga menjelaskan di MPP nantinya disediakan pos pengaduan, jika ada investor yang mengeluhkan lambatnya pengurusan izin. Bahkan ada enam orang yang disiapkan untuk pemandu jika ada yang bingung dalam pengurusan izin.

“Enam orang ini akan kami traning sebelum MPP diresmikan. Pokoknya di MPP semua perizinan ada dan saling berkaitan,” pungkas Bambang. (she)

Pengiriman JNE dari Batam masih Belum Lancar

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Pegawai JNE di gerai 99 terletak di Jalan Daeng Kamboja,Batamcenter, yang dikelola Winoto terlihat merapikan setiap barang yang akan dikirim. Biasanya ruangan seluas 5×6 meter itu selalu penuh sesak dengan barang-barang yang akan dikirim. Tapi saat Batam Pos menyambangi salah satu gerai JNE ini, tak terlihat lagi pemandangan seperti itu.

Hal ini disebabkan tersendatnya pengiriman barang.

“Saya kurang tahu penyebabnya apa, tapi dari pusatnya begitu (JNE,red),” kata Winoto sehabis menerima telepon dari konsumen yang akan mengirimkan barang, Rabu (22/11).

Ia mengatakan tersendatnya arus lalu lintas barang di kargo, mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menunda pengiriman. Barang-barang yang dikirimkan masyarakat, kebanyakan berasal dari online shop.

“Saya menerangkan, pengiriman barang saat ini kondisinya seperti ini. Kalau mau yang silahkan. Kalau tidak mau, yah tidak apa-apa,” ucapnya.

Kondisi ini sudah berlangsung sekitar 1 bulan belakang ini, kata Winoto. Kondisi pengiriman makin sulit, karena dari minggul lalu pihak Bea Cukai menerapkan secara ketat penggunaan dokumen CN 23.

Form yang harus diisi oleh masyarakat untuk CN 23 ini terdiri dari tiga rangkap. Dalam form secara umum meminta nama lengkap, alamat rumah pengirim dan penerima. Selain itu barang yang dikirim diminta penjelasan untuk apa. Tidak hanya itu saja, pengirim juga diminta mencantumkan harga, jenis, dan beratnya.

Pemberlakuan form CN 23 ini melalalui jasa pengiriman POS sudah sejak lama. Customer Service Kantor POS Indonesia cabang Batamcenter, Rianti memperlihatkan proses pengiriman barang di sana. Sebelum mengirimkan barang atau menuju loket pengiriman. Masyarakat terlebih dahulu mengisi beberapa formulir. Bila yang dikirimkan berupa surat atau dokumen, tak perlu mengisi form CN 23.

Tapi bila barang itu berupa, sepatu, tas, jam, ponsel, baju, pengirim haruslah mengisi form CN 23. Setelah itu akan diarahkan ke ruangan tempat Bea Cukai. Disanalah akan ditentukan barang yang dikirimkan itu dikenai pajak atau tidak.

Rianti mengatakan kadang masyarakat mengisi formulir tak sesuai dengan barang yang akan dikirimnya. Barang yang dikirim dua, ternyata isinya lebih. Sehingga kadang pihak kantor POS Batamcenter menelpon kembali pengirim, agar mengisi formulir sesuai barang yang dikirim. (ska)

Seribuan Pilot Menganggur

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Selesai pendidikan diharapkan akan mendapatkan kerja yang layak. Namun sayangnya harapan itu tak bisa dirasakan semua pilot. Seribuan pilot di Indonesia masih belum bisa mengudara.

”Yang kami inginkan, dari flying school lulusannya langsung tersalurkan,” tutur Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Muzaffar Ismail. Namun sayangnya tidak semua pilot tidak bisa langsung bekerja di maskapai penerbangan.

Salah satu yang menjadi penyebab adalah adalah pola rekruitmen tang belum diketahui. Selain itu menurut Muzaffar, selama ini belum terjalin informasi yang bagus antara flying school dengan maskapai. Sehingga sekolah penerbangan tidak tahu berapa jumlah pilot yang dibutuhkan di maskapai.

Muzaffar juga menampik jika banyaknya pilot yang nganggur lantaran ada banyak pilot asing di Indonesia. Terutama beropeasi di daerah Papua. Menurutnya pilot asing yang bekerja di Indonesia hanya diijinkan selama dua tahun saja. ”Kalau pilot asing mau bekerja di Indoneia, stepnya banyak. Salah satunya harus lewat kami dan Depnaker,” ujarnya.

Salah satu solusi yang diberikan Kemenhub adalah kerja sama dengan maskapai di Tiongkok dan Meksiko. Muzaffar mengatakan jika dengan pemerintah Tiongkok, pihaknya sedang menyusun regulasi. Peraturan dan kualifikasi pilot lulusan sekolah penerbangan di Indonesia harus sama dengan di Tiongkok.

”Kalau regulasinya sama kemungkinan bisa terbang,” ujarnya.

Sementara itu dengan pemerintah Meksiko, baru tahap pertemuan awal. Sebelumnya memang Dirjen Hubungan Udara Kemenhub telah bertemu dengan pemerintah Meksiko. Salah satu yang dibahas adalah mengenai industri pesawat terbang di Indonesia. Pemerintah Meksiko tertarik untuk menerbangkan Pesawat N219 karya PT Dirgantara. Di sela-sela pertemuan tersebut, juga membahas mengenai kerjasama pilot lulusan Indonesia. ”Ini sebagai salah satu langkah kerjasama kita,” ujarnya.

Kemenhub pun mencoba menjembatani antara sekolah penerbangan, pilot dan maskapai, untuk berdialog. Kemarin (22/11) Kemenhub mengadakan diskusi terbuka di Tangerang, Banten, bersama 500 pilot dan beberapa maskapai. Dalam pertemuan tersebut, Muzaffar membeberkan hal-hal yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Langkah yang akan dilakukan di lingkungan internal antara lain dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Inspektur keselamatan penerbangan.

”Saat ini Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara masih bergantung pada tenaga profesional yang ada di industri (airlines). Namun secara terprogram akan kami gantikan dengan tenaga Inspektur yang berasal atau berstatus Pegawai Negeri Sipil,” katanya.

Sayangnya jumlah PNS yang memiliki kualifikasi pilot atau penerbang di Ditjen Perhubungan Udara masih kurang.

”Untuk itulah kami mengadakan recruitment pilot ab initio atau pilot yang baru lulus untuk dididik sebagai Inspektur Operasi Pesawat Udara,” tambahnya.

Sementara itu langkah-langkah eksternal yang dilakukan Ditjen Perhubungan Udara adalah dengan terus melaksanakan standarisasi terhadap sekolah penerbangan dan operator penerbangan dengan training program yang berkelanjutan.

”Basic Training Program akan dilakukan di sekolah-sekolah penerbangan dan advanced training pada operator penerbangan secara berkelanjutan. Juga dilakukan peningkatan standar kualifikasi Flight Instructor (FI) pada sekolah penerbangan,” ucapnya. Dengan demikian diharapkan lulusan pilot dari Indonesia memiliki kemampuan yang maksimal. (lyn/jpg)

Dunia Kerja Dipenuhi Generasi yang Hobi Pindah Kerja

Putut A
-
0

batampos.co.id – Pada tahun 2018, permintaan terhadap tenaga teknologi dan informatika (IT) akan semakin tinggi. Hal tersebut karena perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba membangun platform digital untuk bisnis mereka. Selain itu, dunia kerja akan dipenuhi oleh generasi millenial yang hobi berpindah-pindah pekerjaan.

Dalam Salary Survey yang dirilis perusahaan rekrutmen profesional Robert Walters pada Rabu (22/11), para tenaga profesional di Indonesia akan mendapatkan kisaran 35 persen kenaikan gaji. Sekitar 20 hingga 30 persen kenaikan gaji diperkirakan dinikmati oleh tenaga bidang Human Resource Development (HRD), Sales dan Marketing.

Toby Fowlston, Managing Director untuk Robert Walters Asia Tenggara mengatakan tren digitalisasi yang menyapu kawasan telah memacu banyak bisnis untuk menciptakan platform online atau mobile karena perusahaan berusaha meningkatkan daya saing mereka dan meningkatkan pangsa pasar dengan konsumen.

Sebagai hasil dari transformasi ini, banyak perusahaan yang ingin mempekerjakan para profesional dengan keahlian digital, baik di bidang pemasaran dan teknologi informasi (TI). Terutama mereka yang mahir dalam menjalankan infrastruktur digital back office atau dengan keahlian teknologi khusus.

“Selain itu, profesional TI di bidang komputasi cloud, keamanan siber dan big data juga diminati karena sub-sektor TI ini menjadi area pertumbuhan utama, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut pada 2018,” kata Toby, kemarin.

Survei tersebut juga mencatat bahwa fokus pada transformasi bisnis ke platform digital juga telah membantu memicu permintaan bagi para profesional sumber daya manusia (SDM) yanga memiliki pengalaman akan perubahan manajemen. Terutama yang terbukti telah sukses mengelola transformasi budaya perusahaan.

Namun, Indonesia mengalami tantangan yakni terbatasnya suplai tenaga ahli yang diproduksi setiap tahunnya. Trennya akan terus naik serta berpotensi mencapai kesenjangan kemampuan setinggi 50-60 persen pada tahun 2020.

Untuk itu, kata Toby, perusahaan harus membuat proses rekrutmen semakin mudah dan fleksibel.

ilustrasi

“Harus ada program pembelajaran, tidak semata langsung dieksploitasi keterampilan teknisnya,” katanya.

Rob Bryson, Country Manager Robert Walters Indonesia memperingatkan bahwa akan ada fenomena perpindahan kerja (Job Movers) pada karakter pekerja di era milenial. Dengan kemampuan yang dimiliki, para tenaga ahli tersebut bisa melompat-lompat pindah pekerjaan dengan harapan kenaikan gaji.

“Pekerja terampil biasanya mengharapkan kenaikan 15-30 persen, tapi spesialis IT bisa sampai 50 persen,” katanya.

Saat ini, menurut Robert tren yang terjadi para tenaga ahli muda tidak terlalu memikirkan karir atau uang yang harus didapatkan dalam jangka waktu tertentu. Namun, lebih pada melakukan sesuai passion. Seorang pekerja bisa bekerja untuk satu sampai tiga perusahaan secara bersamaan.

“Pagi mereka kerja untuk perusahaan ini, sore untuk perusahaan lain, malamnya mereka bekerja untuk diri sendiri, alasannya untuk fun,” katanya.

Dengan fenomena Job Movers ini, semakin banyak pula potensi pembajakan tenaga kerja antarperusahaan. Agar perusahaan mampu mempertahankan tenaga ahlinya, harus dicari formulasi keseimbangan antara gaji, kesempatan untuk waktu libur, serta fasilitas untuk pengembangan diri (upskilling).

“Para pekerja hari ini tidak kenal konsep loyalitas pada perusahaan,” pungkas Rob. (tau/jpg)

 

Peduli Generasi Nasionalis

Putut A
-
0

Sesuai amanat undang-undang PGN pun melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR). Pendidikan merupakan salah satu kegiatan CSR yang dilakukan.

Inilah tanggung jawab sosial PGN, mencerdaskan generasi bangsa.

Seperti foto diatas. Murid SD 015 Sagulung Kelurahan Tanjung Gundap Kecamatan Sagulung asyik membaca buku  tentang pahlawan Nasional bantuan dari PGN. Buku-buku perjuangan ini untuk menumbuhkan nasionalisme siswa-siswi.

Bantuan buku ini diserahkan pada Selasa (28/2/2017). Kepala Divisi Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Gas Negara (persero) Enik Indriastuti, kala itu, mengatakan inilah bentuk kepedulian pada dunia pendidikan anak-anak Indonesia.

Teks / Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Beri Sarana Terbaik, Lahirkan Bibit Bagus

Putut A
-
0
Nurdin saat meninjau pelabuhan di Pulau Penyengat, Selasa (21/11). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan sarana dan prasarana olahraga yang bagus akan mendukung lahirnya bibit-bibit terbaik suatu daerah. Tidak hanya untuk olahraga, sarana pendidikan juga harus dalam kondisi yang menunjang proses belajar mengajar dan mengembangkan kreativitas.

“Pemerintah selalu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Kepri di segala bidang. Kita dukung dengan memberikan sarana prasarana terbaik agar lahir bibit-bibit yang bagus,” kata Nurdin saat meninjau lapangan sepakbola di Pulau Penyengat, Selasa (21/11).

Nurdin yang didampingi Sekdaprov TS Arif Fadillah dan Asisten Administrasi Umum Muhammad Hasbi, sejak Selasa subuh sudah melakukan aktivitas bersilaturahmi dan meninjau sejumlah proyek. Aktivitas bermula dengan Safari Subuh di Masjid Sultan Penyengat.

Setelah salat dan bersilaturahmi dengan masyarakat, Nurdin meninjau lapangan sepak bola yang direncanakan akan dibangun stadion mini. Gubernur sangat mendukung kawasan ini dijadikan stadion mini. Dia ingin pembangunan itu segera mungkin diselesaikan. “Akan banyak manfaat untuk masyarakat dan generasi muda jika sarana olahraga sudah tersedia,” kata Nurdin.

Sebelum meninggalkan Pulau Penyengat, Nurdin berziarah terlebih dahulu. Selain itu, Nurdin melihat progres rehabilitasi pelabuhan Pulau Penyengat. Tampak Nurdin berbincang-bincang dengan Sekda Arif. Pesan Nurdin agar pembangunan harus cepat dan tepat waktu serta sesuai dengan yang direncanakan.

Nurdin kemudian melihat progres pembangunan di Pelantar II, Tanjungpinang. Apalagi belum lama ini Nurdin melakukan pemancangan tiang untuk revitalisasi pembangunan kawasan pelantar. Dengan infrastruktur pelabuhan yang semakin baik, arus barang dan orang akan semakin lancar. Nurdin juga melakukan dialog dengan buruh pelabuhan.
Kemudian melakukan peninjauan ke SMA Negeri 7 di kawasan Senggarang.

Walau kondisi sekolah belum selesai 100 persen, Nurdin mengingatkan para pelajar untuk tidak kendor semangatnya. Ke depan, seiring perjalanan waktu, sekolah-sekolah di Kepri akan semakin baik. “Belajarlah yang rajin, biar bisa menjadi orang yang sukses terhadap orang tua dan bangsa,” kata Nurdin.

Nurdin menegaskan kepada guru-guru kelas supaya peralatan peralatan yang sudah ada dan dibeli itu bisa digunakan, jangan dipajang saja. (bni)

Warga Batam mulai Urus Izin secara Online

Putut A
-
0
Sejumlah warga sedang melakukan pengurusan perizinan dikantor Badan Penanaman Modan (BPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemko Batam, Rabu (18/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Perizinan online di Pemko Batam yang sudah mulai diluncurkan Senin (20/11) akan membantu warga dari efektifitas waktu. Satu hari, sedikitnya lima pemohon izin langsung mengurus lewat online.

“Hari ini sudah langsung dua yang mau selesai. Sedang diverifikasi oleh Kabid terkait. Paling lambat besok mungkin sudah selesai,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Selasa (21/12).

Ia mengatakan dua izin yang akan selesai tersebut adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaa (TDP). Sementara beberapa pemohon lainnya ada persyaratan yang kurang lengkap.

“Jadi persyaratan yang kurang lengkap. Kita sampaikan kepada mereka, apa saja yang kurang lengkap dan yang harus dilengkapi. Kalau lengkap semua, saya sampaikan bahwa prosesnya maksimal 3 hari,” katanya.

Ia mengatakan terobosan yang dilakukan Pemko Batam dalam mensukseskan program mall pelayanan publik ini, sebenarnya sudah ditunggu warga. Ia berharap warga yang mungkin rumahnya jauh bisa mengurus izin lewat online.

“33 Izin yang sudah online ini sangat membantu. Dan mudah-mudahan minggu ini sudah terus bertambah yang online. Jadi kalau misalnya ada yang di Sagulung dan Sagulung tidak usah ke kantor,” katanya.

Ia mengatakan, kemarin, masih ada sejumlah warga yang mengurus manual datang ke DPM-PTSP. Hampir semuanya mengapresiasi, perizinan online tersebut.

“Jadi kalau yang masih mengurus manual, kita sambil jelaskan bagaiamana mengurus online agar mereka jangan lagi datang ke kantor,” katanya.

Anggota komisi I DPRD Kota Batam Jurado S mengatakan pemko Batam harus terus memperbaiki sistem online yang diluncurkan. Termasuk peran aktif dari pegawai jika ada dokumen persyaratan yang memang masih kurang.

“Kalau memang ada persyaratan yang kurang dari pemohon izin, harus diinformasikan. Jadi warga bisa langsung segera melangkapinya,” katanya.

Menurutnya, perizinan memang harus terus diperbaiki. Investasi di Batam tergantung kepada perizinan dan birokrasi.

“Pemko harus terus mempermudah perizinan. Kita apresiasi mal pelayanan publik yang digagas Pemko Batam ini. Harapan kita akan semakin mudah berinvestasi di Batam,” katanya. (ian)

BP Batam Sebar Revisi Perka 10

Putut A
-
0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menerbitkan rancangan dari revisi Perka 10/2017, Selasa (21/11).

“Kami membuka kesempatan kepada masukan dan saran sampai dengan 23 November pukul 23.59 WIB,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Selasa (21/11).

Sedangkan untuk Surat Keputusan (SK) terkait Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) saat ini juga masih dalam pembahasan final dan akan dibagikan paling lambat pada 24 November.

“Kemudian dilihat agar bisa dapat masukan dan saran lagi,” paparnya.

Sedangkan untuk rancangan revisi Perka 9/2017 mengenai tarif dan layanan Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Andi mengatakan bahwa saat ini BP Batam hanya membagikan lampiran perhitungan saja.

“Sedangkan revisi batang tubuh Perka 9 saat ini masih dalam pembahasan,” jelasnya.

Di dalam rancangan revisi Perka 10 ini, nilai dari JPP mengacu kepada luas lahan, lokasi lahan, peruntukan lahan dan perkembangan kondisi perekonomian.

Besaran nilai JPP ini juga berdasarkan persentase nilai UWTO dan akan diatur dalam Keputusan Kepala. JPP diserahkan paling lambat 30 hari setelah surat pemberitahuan keluar.

JPP ini akan dikembalikan secara perlahan sesuai dengan rencana bisnis si pemilik lahan.

Pada tahap awal, JPP akan dikembalikan sebesar 30 persen pada saat tahap perencanaan pembangunan. Kemudian 30 persen lagi saat tahap pelaksanaan konstruksi pembangunan dan 40 persen terakhir pada saat penyelesaian pembangunan. Jika pembangunan dibatalkan, maka JPP akan dicairkan seluruhnya.

Kemudian, JPP tidak diwajibkan untuk perorangan dengan peruntukan rumah tinggal, instansi pemerintah dan badan hukum non profit.

Sedangkan mengenai hak tanggungan, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari BP Batam sebagai pemilik lahan di Batam.

Hak tanggungan akan diberikan tujuh hari setelah dokumen permohonan diterima oleh BP Batam. (leo)

1...12,84112,84212,843...14,255Halaman 12,842 dari 14,255

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000