batampos.co.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Repormasi dan Birokrasi (KemenpanRB) berencana membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 mendatang.
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menyambut baik pembukaan CPNS tersebut, mengingat hingga saat ini kebutuhan PNS di tingkat kota terbilang cukup besar.
“Ya, Alhamdulillah dibuka kembali setelah cukup lama kota tidak ada penerimaan,” kata Amsakar usai menghadiri upacara pembukaan Perkemahan Pesisir Saka Bahari di Ocarina, Jumat (24/11).
Amsakar mengungkapkan kebutuhan PNS yang akan diajukan tergantung dari analisis kebutuhan di masing-masing OPD nantinya. “Jadi setelah kami data dan hitung berapa banyaknya, baru diajukan ke kementerian. Mengenai berapa kuota yang diberikan untuk Batam ya tergantung dari kementerian,” jelasnya.
Mengenai formasi kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam sendiri, menurutnya masih sama seperti yang disebutkan Walikota Batam beberapa waktu lalu yakni tenaga guru, tenaga medis hingga insinyur teknik. “Inilah yang mendesak,” sebutnya.
Tenaga guru dan medis merupakan salah satu prioritas yang akan diajukan pada penerimaan CPNS tahun mendatang, seiring semakin bertambahnya pembangunan sekolah dan puskesmas yang di bangun pemerintah kota Batam.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Batam, kebutuhan PNS untuk tenaga guru mencapai 1.200 orang. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, Pemko Batam dibantu dengan keberadaa tenaga guru honorer yang saat ini mengajar di sekolah yang ada di Batam.
Mantan Kepala Dinas KUKM Batam ini menambahkan masih menunggu petunjuk teknis mengenai penerimaan CPNS nanti. “Kami masih tunggu pemberitahuan resmi dari Kemenpan RB terkait hal ini, setelah itu baru kami lakukan pendataan,” tambah pria 49 tahun ini.
Sebelumnya, MenpanRB, Asman Abnur mengatakan tahun 2018 mendatang, pemerintah berencana akan membuka penerimaan CPNS mulai dari lingkungan kementerian hingga kabupaten/kota. Mengenai kuota yang akan dibuka, pihaknya masih mendata berapa jumlah formasi yang akan dibuka nanti. (cr17)
batampos.co.id – Setiap kali hujan, banjir kerap terjadi di Batam. Salah satu penyebabnya yakni sistem drainase yang belum mumpuni. Di lapangan, lahan jadi kendala pengembangan infrastruktur tersebut.
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengakui hal ini. Untuk itu, ia berkomitmen menjemput semangat pengembangan drainase oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan menyiapkan lahan untuk drainase.
“Kalau kita ingin Batam jadi kota yang baik, fasilitas drainasenya harus dibenahi,” kata Lukita, kemarin.
Ia mengaku, kini komunikasi intens sedang ia lakukan dengan Pemko Batam. Menurutnya, Batam sudah selayaknya tak terganggu dengan permasalahan seperti banjir.
“Drainase itu penting, kalau nggak ada itu (drainase) hujan sedikit saja datang banjir. Kita semua tak mau itu terjadi,” ucapnya.
Mantan Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian ini menyebutkan, inisiatif Wali Kota Batam membenahi banjir Batam adalah inisiatif yang baik. Namun, Lukita enggan menyampaikan kapan target agar lahan untuk drainase dipenuhi BP Batam.
“Aduh nggak pakai target, pokoknya lebih cepat lebih baik,” ujarnya.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengungkapkan, pembukaan lahan untuk drainase saat ini, tak sepenuhnya tanah milik pemerintah. Sebagian besar adalah tanah milik swasta.
“Pemerintah hanya satu hingga dua meter, kita buka sampai ada yang 8 meter, 10 meter hingga 50 meter,” terang Rudi.
Hal inilah yang membuat dia berharap BP Batam merespon cepat permintaan lahan untuk drainase oleh Pemko Batam. Termasuk lahan yang sudah dialokasikan swasta dan diperlukan untuk pengembangan drainase.
“Kalau kami butuh lima meter, kasih lebih tujuh hingga delapan meter atau lebih,” harap Rudi.
Ia juga menyampaikan keinginannya agar ada satu lokasi penampungan air buangan (banjir) di Batam. Lagi-lagi, rencana ini perlu lahan khusus. Kini yang terjadi air buangan langsung ke laut. “Ini kalau boleh, nanti airnya kan bisa diolah, ini lagi-lagi di pak Lukita. Beliau siapkan lahan, kami yang bekerja,” ucapnya.
Ia mengklaim Pemko Batam telah memiliki desain, namun belum bisa disampaikan hingga ada keputusan soal lahan. Secara umu, ia berharap lahan yang diberikan BP Batam kelak sesuai dengan rencana pembangunan oleh Pemko Batam.
“Yang penampungan tadi memang butuh daerah yang rendah. Tapi yang lain disesuiakn, jangan di lembah atau bukit,”pungkasnya. (cr13)
Petugas kantor Pos Batamcenter sedang merampuihkan paket barang kiriman, Jumat (24/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Pascapenerapan aturan Consigment Note (CN) 23 pengiriman barang lewat kantor pos meningkat tajam.
CN 23 adalah dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dengan penyelenggara pos atau PJT untuk mengirimkan barang kiriman kepada penerima barang, khususnya barang dari kawasan bebas Batam atau FTZ diwajibkan oleh Bea Cukai.
Seperti yang dikatakan oleh perwakilan Kantor Pos Batam Centre, Taufik. Sejak aturan CN 23 diwajibkan ke seluruh pengiriman barang dari daerah zona perdagangan bebas, arus pengiriman barang dari Batam ke daerah tujuan lain meningkat hingga 25 persen.
“Peningkatan tersebut sudah tampak mulai hari Jumat lalu. Puncaknya empat hari kemarin sejak Senin, arus pengiriman barang dari Kantor Pos di Batam ini meningkat. Kami akui ini juga pengaruh dari penerapan CN 23 yang perusahaan jasa titipan lainnya hanya sebagian yang menerapkan,” ujar Taufik, Jumat (24/11).
Apalagi, lanjut Taufik, Kantor Pos merupakan satu-satunya jasa titipan yang dalam pemindaian barang paket atau kiriman, terdapat pengawas langsung dari Bea Cukai yang berjaga di Kantor Pos.
Namun untuk pelimpahan pengiriman barang dari perusahaan jasa titipan lainnya, Taufik mengaku belum ada. Peningkatan pengiriman barang didominasi dari beberapa pelaku usaha online shop seperti mengirim tas, sepatu, baju dan lainnya.
“Peningkatan ini dari personal atau tiap perseorangan saja yang akan mengirim barang ke daerah lainnya, bukan dari limpahan perusahaan jasa titipan lainnya ataupun korporasi. Memang dalam dua bulan ini terjadi peningkatan pengiriman barang dari Batam ke daerah lainnya,” terang Taufik.
Taufik mengakui, sejak terjadi peningkatan volume pengiriman barang paketan di Kantor Pos, durasi pekerjaan di gudang pengiriman barang di Kantor Pos juga bertambah. Hal tersebut untuk menghindari penumpukan barang di gudang maupun kargo.
“Biasanya perhari itu maksimal 3 ribu sampai 3.500 barang saja yang akan dikirimkan ke daerah lain. Sekarang ini tak kurang tiap hari ada 5 ribu barang paketan yang harus dikirim dari Batam ke daerah lainnya,” kata Taufik.
Sementara salah satu perusahaan jasa titipan swasta ternama yakni JNE menegaskan, pihaknya sudah lama menerapkan CN 23 setiap barang paketan sejak awal keluarnya Permenkeu Nomor 120 Tahun 2017.
“Semua konter JNE di Batam sudah menerapkan penyertaan CN 23 untuk diisi dan disertakan ke barang paketan yang hendak dikirim. Intinya kami juga sudah menerapkan aturan itu. Jadi tak benar kalau kami dikatakan belum menerapkan aturan penyertaan CN 23 di setiap pengiriman barang paketan,” terang accounting perwakilan JNE Batam, Vivi.
Vivi juga menegaskan, volume arus pengiriman barang di perusahaannya saat ini stabil, tak mengalami penurunan ataupun peningkatan yang signifikan.
“Kalau untuk peningkatan ada, tapi persentasenya tak signifikan. Kalau untuk berapa pastinya volume pengiriman barang dari Batam ke daerah lain, kami harus buka datanya dahulu,” ujar Vivi.
Sedangkan Kabid Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai (BC) Batam, Raden Evy Suhartantyo menegaskan, yang sebelumnya terjadi penumpukan barang di kargo Bandara Hang Nadim, saat ini penumpukan tersebut sudah tak lagi ada.
“Memang masih ada beberapa perusahaan jasa titipan yang belum menerapkan CN 23, tapi jumlahnya sedikit. Mereka yang belum menerapkan sudah membuat komitmen untuk secepatnya menerapkan CN 23 dalam setiap pengiriman barang paketan, atau bertahap, tak bisa langsung semuanya. Intinya sudah banyak perusahaan jasa titipan yang langsung merespon dan saat ini sudah menerapkan penyertaan dokumen CN 23 di setiap barang paketan yang hendak dikirimkan,” terang Raden Evy.
Aplikasi CN 23 sendiri merupakan aplikasi sederhana yang didalamnya berisi nama atau jenis barang, taksiran harga barang, serta jumlah barang yang dikirimkan. Perusahaan jasa titipan nantinya diwajibkan menyediakan aplikasi CN 23 sendiri dan menerapkannya di setiap transaksi pengiriman barang.
Pantauan Batam Pos di gudang Kantor Pos Batam Centre, barang yang hendak dikirimkan ke daerah lainnya di luar Batam sangat banyak dan menumpuk hingga di luar gudang Kantor Pos.
“Untuk menyelesaikan agar bisa terkirim semua, kami yang bagian gudang ini terpaksa bekerja ekstra lah. Daripada menumpuk seperti ini. Peningkatan barangnya luar biasa banyak dalam empat hari ini,” ujar Manto, salah satu pegawai gudang Kantor Pos.
Tumpukan di Kargo Berkurang
Petugas cargo Bandara Hang Nadim Batam sedang melakukan pengangkuta barang kiriman baik yang mau naik maupun yang turun dari peswat 1-F Cecep Mulyana/Batam Pos
Penumpukan barang di kargo Bandara International Hang Nadim Batam sudah mulai berkurang bila dibandingkan dua minggu lalu. Tumpukan barang juga tak terlalu banyak.
“Ini sudah normal bang,” kata petugas kargo yang enggan namanya disebutkan, menunjuk tumpukan barang di bagian depan kargo, Jumat (24/11).
Ia mengatakan barang yang menumpuk itu, baru saja datang. Dan petugas masih belum sempat memasukannya ke dalam kargo, karena sudah waktunya istirahat. “Karena Jumat, jadi waktunya singkat. Ada yang istirahat, ada juga yang sholat,” ucapnya.
Hal yang senada diucapkan oleh General Manager Operasional Hang Nadim Batam, Suwarso. Ia mengatakan pengurangan penumpukan ini karena peraturan baru Bea Cukai,yang sudah berlaku efektif sejak seminggu ini.
“Sekarang ini kalau dokumen belum lengkap, barangnya tak kami perbolehkan masuk ke dalam kargo atau ditarok dibagian depan. Dokumen dulu lengkap, baru barangnya boleh masuk ke kargo,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Bea Cukai (BC) Batam menggelar sosialisasi sekaligus koordinasi ke Perusahaan Jasa Titipan (PJT) se-Batam serta Kantor Pos mengenai pemberlakuan atau penerapan penyertaan dokumen Consigment Note (CN) 23 dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dengan penyelenggara pos atau PJT untuk mengirimkan barang kiriman kepada penerima barang, khususnya barang dari kawasan bebas Batam atau FTZ, Rabu (22/11).
Pengiriman barang dari daerah di luar pabean atau kawasan bebas seperti Batam ataupun Sabang ke daerah pabean seperti dari Batam ke Jakarta, Batam ke Surabaya, Batam ke Medan, menurut Kabid Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) BC Batam, Raden Evy Suhartanyo, wajib disertakan dokumen CN 23.
“Terkait kebijakan yang diatur dalam wilayah di luar pabean atau kawasan bebas (FTZ), itu kami tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2017 khusus untuk di Batam. Kami juga menyampaikan, tentu harus ada penggunaan resi atau dokumen CN 23 untuk pengiriman barang dari Batam ke luar daerah,” ujar Raden Evy.
Aturan penerapan dokumen CN 23 berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2017, lanjut Raden Evy, hanya berlaku di tingkat lokal di Batam saja, bukan nasional.
Untuk penerapan penggunaan resi atau dokumen CN 23, diwajibkan bagi PJT serta Kantor Pos untuk menyediakan aplikasi CN.
“Nanti teman-teman PJT di Batam ini perlahan-lahan akan melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan Kantor Pos terlebih dahulu yakni menggunakan resi atau dokumen CN 23 dalam pengiriman Barang,” terang Raden Evy.
Untuk penggunaan atau penerapan resi atau CN 23 sendiri, pengirim maupun PJT, tak dikenai sama sekali biaya. Dokumen CN 23 ini merupakan aplikasi untuk menjelaskan barang apa yang dikirim, berapa nilainya.
Untuk di Batam sendiri pengiriman barang yang nilainya dibawah 1500 USD, pengirim tak dikenai biaya tambahan berupa pajak barang, dan diharuskan menggunakan resi atau dokumen CN 23. Tapi kalau nilai barang yang akan dikirim tersebut diatas 1500 USD, maka kelebihan tersebut akan dikenai pajak barang dan menggunakan dokumen PP FTZ Nomor 01, bukan menggunakan CN 23.
“Perhitungannya kalau nilai barangnya diatas 1500 USD, misalnya saja nilainya 2.000 USD, maka yang akan dikenakan pajak barangnya atau kelebihan nilainya tersebut yakni sebesar 5 persennya dari 500 USD. Itu contoh simpelnya,” ujar Raden Evy.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2017 tentang kepabeanan itu nantinya apabila masyarakat Batam akan mengirimkan barang, ini nantinya ada batasan harga barangnya.
“Per jenis barang kiriman dari Batam, nanti kami klasifikasikan berdasarkan tarif. Dari tarif itulah akan ketahuan tarif bea masuknya berapa. Dari tarif bea masuk, nanti akan diketahui juga berapa nilai barangnya,” ujar Raden Evy.
Nanti sampai di Bea Cukai, tinggal penetapan saja, apakah paket yang dikirim itu, pengirim harus bayar atau tidak. (gas/ska)
batampos.co.id – Sekretaris Partai Gerindra Kepri, Onward Siahaan mengatakan Partai Gerindra tengah mempertimbangkan nama Mustafa Widjaja sebagai kandidat Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri. Sementara itu, Ketua Partai NasDem Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, pihaknya akan menjadi makmum dalam persoalan ini.
“Masuknya dukungan tiga partai politik untuk nama Mustafa Widjaya memang menjadi pertimbangan kami,” ujar Onward menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (24/11).
Legislator DPRD Kepri tersebut menjelaskan, terkait perkembangan yang terjadi, pihaknya sudah menyampaikan ke DPP Partai Gerindra. Apalah keputusannya merubah Surat Keputusan (SK) sebelumnya atau tidak masih belum ada jawaban. Menurut Onward, situasi ini bukan merupakan kebijakan untuk menunda proses pemilihan Cawagub Kepri. Melainkan menjalankan mekanisme partai.
“Semua ada mekanismenya. Karena sejak awal kita sudah memutuskan mendukung Isdianto dan Fauzi Bahar. Tetapi pada pertengahan jalannya, ada perkembangan lagi. Tentu perlu DPP yang menyikapi,” papar Onward.
Anggota Komisi II DPRD Kepri tersebut juga menjelaskan, tidak etis apabila pihaknya membuat keputusan politik. Karena ada tanggungjawab moral yang sudah dibuat Gerindra. Yakni dengan mendukung Isdianto dan Fauzi Bahar. Sehingga perlu dilakukan pembicaraan lagi untuk mendudukan persoalan ini.
Ditanya apakah sebelum atau sesudah dapat dukungan dari tiga partai, Mustafa ada melakukan komunikasi politik dengan pihaknya. Terkait hal itu kata Onward, pada proses awal, nama Mustafa Widjaja memang ada masuk dalam bursa kandidat. Tetapi dengan berbagai pertimbangan, DPP membuat keputusan yang berbeda.
“Makanya kita menunggu keputusan resmi DPP. Apalah mencabut SK yang sudah dikeluarkan atau tidak,” tutup Onward.
Terpisah, Ketua Partai NasDem Kepri, Nurdin Basirun mengatakan terkait adanya dukungan tiga partai untuk Mustafa, Partai NasDem akan menjadi makmum saja. Menurut Nurdin, proses ini cepat selesai tentu akan lebih baik. Masih kata Nurdin, apa yang terbaik tentu harus didukung.
Ditanya dalam kapasitas Gubernur, apakah dirinya sudah menerima SK dukungan Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Diakuinya, surat dukungan tersebut sudah diterima. “Tetapi SK tersebut masih pada tingkat DPW bukan DPP,” jawab Gubernur singkat usai menghadiri kegiatan di RSAL Tanjungpinang, kemarin. (jpg)
batampos.co.id – Mengajar anak berkebutuhan khusus bukanlah perkara mudah. Selain pengetahuan dan keterampilan khusus, diperlukan hati yang mengasihi untuk menangani mereka.
Pagi hari, aktivitas di Pusat Layanan Autis (PLA) Batam tidak seperti biasa. Yang biasa hanya canda tawa anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, kesibukan lebih kepada orangtua yang biasanya mengantarkan anak-anaknya.
Sebagian dari mereka ada yang memegang erat tangan anaknya, sebagian lagi membiarkan anaknya berjalan sendiri memasuki ruangan di PLA Batam tersebut. Tangan mereka penuh dengan barang-barang spesial yang sengaja dibawa. Tumpeng, bunga, kado dan tulisan ucapan dari anak-anak autis pun dibawa.
Hari ini (24/11) adalah peringatan Hari Guru yang diadakan oleh PLA Batam. Satu hari lebih awal. Di antara rombongan, seorang ibu yang mengenakan jilbab coklat pun mendatangi Batam Pos. Ia memperkenalkan diri dengan nama Rana.
“Kami hari ini membawa semua ini untuk peringatan hari guru,” kata Rana.
Sebut saja sebagai ungkapan rasa terima kasih atas ketulusan dan keikhlasan ketika mengajari anak-anak mereka. Meskipun itu, menurut Rana tidaklah cukup. “Apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan pengorbanan mereka. Yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada anak-anak kami,” tuturnya. Matanya mulai berkaca-kaca.
Tidak mudah, tentunya merawat anak-anak autis. Perjuangan dan kesabaran mungkin itulah yang dirasakan semua orangtua di PLA Batam ini. Terlebih mereka merasakan ada perkembangan yang membanggakan dari anak-anak istimewa mereka.
“Kami mengharapkan semoga anak kami bisa lebih cepat menyerap apa yang diberikan oleh guru-guru di sini. Kami ingin anak kami hidup normal layaknya anak seusia dia,” jelasnya.
“Terima kasih sekali. Yang kami berikan ini tidak ada apa-apanya,” tambahnya.
Sebagai bentuk terimakasih murid Pusat Layananan Autis (LPA) Batam memberikan bunga kepada guru dan terapis pada peringatan hari guru, Jumat (24/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Kepala PLA Batam, Riniatun mengatakan rasa terima kasih atas pemberian para orangtua.
“Semoga silahturahmi ini bisa berjalan terus, bersinergi dan lebih dekat antara guru, orangtua dan anak. Sehingga apa yang kita harapkan anak-anak bisa mandiri. Berubah walaupun sedikit, tapi yang pasti ada perubahan perkembangan yang lebih baik dari anak,” terang Riniatun.
Apa yang dibawa para siswanya, bukanlah sesuatu yang diharapkan Riniatun dan tenaga terapis. Dia mengaku apa yang disampaikan siswanya justru membuatnya terharu.
Ini berbeda dari hari guru yang dia rasakan. Terlebih ketika dengan terbata-bata anak didiknya membacakan ucapan terima kasih dari atas kertas yang mereka tulis sendiri. Rasa haru bercampur bahagia, itulah yang Rini dan seluruh terapis.
“Jiwa saya mungkin sudah menyatu dengan ABK. Untuk menjadi guru ABK khususnya autis lebih ekstra sabar dan harus dengan hati,” tutur Rini.
Cukup rasa haru, kegiatan dilanjutkan dengan mengajak anak-anak autis untuk bergoyang bersama. Tarian baby sharks pun berhasil mengundang tawa hingga ke langit-langit ruangan yang biasa dipakai untuk tempat bermain anak-anak tersebut. (cr18)
batampos.co.id – Pembangunan SDN 010 Batamkota masih belum sempurna meski sudah berdiri tiga lantai di kawasan belakang Botania 2, Batamcenter. Sejak didirikan 2013 lalu, bangunan sekolah ini tak pernah mendapat polesan cat dasar hingga polesan akhir.
Bahkan setiap hujan deras, beberapa ruang kelas kerap kemasukan tempias air hujan. Yang artinya, para siswa harus mengeser meja ke tengah agar ruangan agar tak kena percikan air hujan.
Jumat (24/11), kondisi bangunan sekolah masih tetap sama tanpa cat. Di bagian depan halaman sekolah terdapat belasan pondasi terbengkalai dengan tinggi sekitar 80 cm. Diduga pondasi itu akan dibangun ruang kelas baru, namun terbengkalai.
Melihat ke dalam,ternyata tak satupun dari ruang kelas yang sudah dicat. Bahkan, beberapa plafon ruang kelas tampak ada yang rusak bahkan jebol.
Kepala Sekolah SDN 10 Batamkota, Rianawati membenarkan kondisi sekolah yang masih belum sempurna. Meski begitu, sekolah tersebut tetap beraktifitas seperti sekolah lainnya.
“Saya tidak tahu pasti bagaimana sejarah sekolah ini. Yang pasti sejak saya bertugas, sekolah ini memang belum pernah dicat,” kata Riana kepada Batam Pos, kemarin.
Begitu juga dengan pondasi yang ada di halaman depan sekolah,Riana mengaku tak tahu persis fungsinya. Namun ia sempat mendengar jika pondasi itu rencananya akan dibangun ruang kelas.
“Ada yang bilang itu dibangun ruang kelas, tapi belum selesai. Untuk berapa kelasnya saya tidak tahu,” jelasnya.
Menurut dia, proses belajar para murid dibagi dua shift, karena keterbatasaan ruang kelas. Dimana, murid kelas 1,2,5 dan 6 masuk pagi dan untuk kelas 3 dan 4 masuk siang.
“Ruang kelas hanya 16, sementara jumlah murid terbagi kedalam 24 kelas. Jadi proses belajar kami bagi dua, pagi dan siang,” terang Riana.
Disisi lain, Riana berharap kabar tentang adanya proses kelanjutan pembangunan SDN 10 tahun 2018 benar adanya. Sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar karena satu shift.
Sejumlah murid SD sedang bermain dihalaman Sekolah SD010 Batamkota, Jumat (24/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos
“Alhamdulillah kalau memang ada rencana perbaikan. Kalau pun bukan tahun 2018, kami akan tetap menunggu. Yang penting ada perbaikan,” pungkas Riana.
Ditahui, sekolah tersebut dibangun oleh Dinas Tata Kota tahun 2013 lalu. Pembangunan sekolah tersebut telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp 3,9 miliar. Namun, hingga sekarang, masih ada RKB yang belum dibangun.
Tak Bisa Digunakan 2018
Komisi IV DPRD Kota Batam menagaskan bahwa 14 sekolah yang mangkrak dipastikan tidak akan bisa digunakan 2018 mendatang. Apalagi saat penerimaan peserta didik baru. Kemungkinan besar, kalau semua dianggarkan, maka sekolah tersebut baru bisa digunakan 2019 mendatang.
“14 sekolah tersebut memang tidak masuk dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah 2018. Di mana RKPD ini adalah pasar penyusunan program atau kegiatan RAPBD 2018,” Kata anggota komisi IV DPRD Kota Batam Riki Indrakari, Jumat (24/11).
Riki mengatakan hingga kemarin, Pemko Batam belum mengusulkan untuk kegiatan lanjutan 14 sekolah yang mangkrak tersebut. Dan kalau ada usulan dari Pemko maka tidak langsung bisa jalan begitu saja.
“Jadi kalau itu memang ada, maka akan diminta persetujuan fraksi-fraksi pada rapat paripurna siang ini. Dipastikan usulan itu belum ada,” katanya.
Anggota komisi IV lainnya, Marlon Brando mengatakan seharusnya dinas pendidikan mengusulkan kegiatan lanjutan pembangunan 14 sekolah tersebut. Di mana menurutnya, dipastikan, sekolah tersebut tidak akan bisa digunakan untuk PPDB 2018 mendatng.
“Jadi kalau pak Wali Kota mengatakan akan masuk di APBD perubahan,artiya tahun depan tidak akan bisa digunakan. Mudah-mudahan 2019 bisa digunakan. Itu pun kalau anggaran cukup,” katanya.
Ia mengatakan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan sedikit teratasi jika 14 sekolah tersebut bisa digunakan. Menurutnya, Pemko Batam harusnya dari dulu memasukkan sekolah tersebut dalam RKPD.
“Jadi kalau masih tetap seperti ini, maka PPDB tahun depan juga tidak akan berubah. Akan tetap bermasalah seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Muslim Bidin, menyampaikan semua sekolah itu tak bisa dilanjutkan 2018 karena tak terdaftar di RKPD. Justru, sekolah baru lain dianggarkan. Terakit ini, Rudi menyampaikan telah mebicarakan dengan Muslim Bidin.
Sementara Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan pembangunan 14 sekolah tersebut bukanlah mangkrak. Pembangunannya tetap dilanjutkan, tetapi memang ada beberapa bagian yang tidak bisa dikerjakan.
“Sekolah itu tetap dilanjutkan, muridnya udah ada. Cuma masalahnya ada yang tidak dapat dikerjakan, misal lapangan voli belum semenisasi karena Disdik belum dapat melanjutkan berita acara,” katanya.
Pemko Diminta Mengubah RKPD 2018
Komisi IV DPRD kota Batam mengatakan, kelanjutan pembangunan 14 sekolah yang belum selesai dibangun masih memungkinkan dianggarkan di APBD perubahan 2018 nanti. Namun dengan catatan, Pemko Batam harus mengubah rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) 2018.
“Selagi pemko mau merubah RKPD-nya, masih memungkinkan untuk dianggarkan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Batam, Djoko Mulyono, Jumat (24/11).
Diakui Djoko, RKPD merupakan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun. Sama halnya dengan APBD, RKPD juga bisa dilakukan perubahan. Perubahan RKPD ini juga mesti sepersetujuan DPRD Batam. Sebab sesuai prinsipnya perubahan atas RKPD atas dari dua lembaga pemerintahan ini.
“Makanya apakah dilanjutkan atau tidak pembangunan ke-14 sekolah ini kita lihat di RKPD perubahan,” lanjut dia.
DPRD sendiri, lanjut dia mengambil sikap agar pembangunan 14 sekolah yang terbengkalai ini segera dilaksanakan. Namun disayangkan pemko Batam tidak memasukan di dalam RKPD murni 2018, sehingga dapat dipastikan kelanjutan pembangunan tidak bisa dilaksanakan di awal tahun ini.
“Juah-jauh hari kita sudah minta ditindaklanjuti. Namun karena masalah di internal pemko, pembangunan terbengkalai,” sesal Djoko.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Yunus mengakui sah-sah saja dianggarkan di APBD perubahan.
“Bisa kok, tinggal merubah RKPD. Hanya saja persoalannya ada uang tak untuk melanjutkan pembangunan ke-14 sekolah tersebut,” tuturnya.
Ia mengakui wali kota harus komitmen dengan apa yang sudah disampaikan. “Makanya disiapkan dulu uangnya. Jadi ketika bahas perubahan bisa langsung dimasukan. Kalau tidak ada uang atau ketika defisit anggaran gimana mau melanjutkan pembangunan,” sebut politisi Demokrat itu.
Bila melihat 14 sekolah tersebut, sebagian besar tinggal di finising saja seperti pengecatan dan pengadaan meja dan bangku.
“Saya nilai tak terlalu besar anggarannya. Inpektorat juga harus berani menyelesaikan permasalahan ini. Baik itu distako atau disdik harus dipanggil, agar serah terima bangunan bisa segera dilaksanakan,” jelasnya. (rng/ian/she)
Opsi Taman Nasional Geopark di Indonesia semakin lengkap. Kini, terdapat 5 destinasi baru Taman Nasional Geopark di Tanah Air.
Lima ‘pemain’ baru Taman Nasional Geopark ini menambah kekuatan destinasi alam di Indonesia. Taman Nasional Geopark itu adalah :
Aspiring Geopark Belitung,
Geopark Raja Ampat,
Geopark Tambora,
Geopark Maros Tangkep
Geopark Bojonegoro.
Ke-5 destinasi itu resmi menyandang status sebagai Taman Nasional Geopark baru di Indonesia dalam Seminar Nasional Geopark Belitung di Hotel Santika Belitung, 24 November 2017.
Gelar Taman Nasional Geopark membuat’ lima serangkai’ ini berhak mendapatkan sertifikat sebagai Geopark Nasional dari Komite Nasional Indonesia .
Sertifikat dari Komite Nasional Indonesia ini menjadi dasar untuk mendaftarkan Taman Nasional Geopark ini ke Badan Kebudayaan Dunia PBB (UNESCO) sebagai warisan budaya dan tempat bersejarah di dunia.
Yunus Kusumabrata, Ketua Taskforce Geopark Indonesia sekaligus Staf Ahli Kementerian ESDM menjelaskan, status 5 Taman Nasional Geopark ini telah melalui serangkaian penilaian dari Kementerian ESDM.
Lima Taman Nasional Geopark ini lolos sertifikasi dari 12 juri penilai. Mereka berasal dari unsur Kementerian, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan juga beberapa perwakilan dari akademisi Geopark.
“Berdasarkan penilaian dan eveluasi dari 12 tim penilai, maka Aspiring Geopark Belitung, Geopark Raja Ampat, Geopark Tambora, Geopark Maros Tangkep dan Geopark Bojonegoro berhak mendapatkan status Geopark Nasional,” papar Yusuf.
Lima Taman Nasional Geopark ini telah memenuhi persyaratan ketat antara lain adalah memiliki keragaman fenomena geologi, memiliki keragaman biologi, dan budaya.
Penilaian dan evaluasi terakhir dilakukan tanggal 31 Oktober lalu oleh 12 tim penilai pimpinan Safri Burhanuddin, Deputi IV Bidang Kordinasi ESDM Kriteria penilaian Taman Nasional Geopark ini , terdiri dari 5 kategori, lulus langsung dengan nilai A bila mendapatkan nilai diatas 70%. Kemudian bila mendapatkan 60-70% nilai B lulus dengan beberapa rekomendasi dan harus diperbaiki.
Kemudian nilai C , bila cuma meraih 50-60 % dari semua kriteria penilaian, Taman Nasional Geopark tersebut tetap lulus dengan rekomendasi dan verifikasi lapangan dalam jangka waktu dan verifikasi lapangan maksimal setengah tahun.
“Berarti, dalam jangka waktu 6 bulan, Geopark tidak melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi tim penilai, maka status Geopark akan kami tinjau ulang,” kata Yusuf.
Tiga Aspiring Pulau Belitung, Raja Ampat dan Tambora lulus dan mendapatkan nilai B, sedangkan Geopark Maros Tangkep mendapatkan nilai C. Tim bakal memberika rekomendasi dan kembali melakukan verifikasi lapangan. “Rekomendasi itu harus dilaksanakan dengan jangka waktu 6 bulan.”
Sementara, Geopark Bojonegoro mendapatkan nilai D, tetap lulus dan harus melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi tim penilai dan diberi jangka waktu perbaikan selama setahun.
Bagi Kementerian Pariwisata, keberhasilan lima lokasi ini menyandang status sebagai Geopark Nasional membuat nilai jual destinasi wisata Indonesia dari Sabang sampai Merauke semakin meningkat.
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Esthy Reko Astuti didampingi Kepala Bidang Promosi Perjalanan Insentif, Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Asdep Pengembangan Segmen Bisnis dan Pemerintah Hendri Karnoza gembira dengan kelulusan 5 Taman Nasional Geopark tersebut.
Geopark itu memiliki prinsip dasar bottom up, harus tumbuh dari masyarakat. Semua stakeholder, termasuk masyarakat harus melestarikan lima Taman Nasional Geopark ini
“Bukan sekadar mendukung, kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat,” kata Hendri.
Khusus Belitung, Hendri menyampaikan, Menteri Pariwisata, Arief Yahya memberikan perhatian kepada Belitung, sebagai kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang.
“Kami harus terus membantu membangun Kawasan Wisata Geopark berskala internasional dan mendapat pengakuan dari UNESCO. Kamk jangan kehilangan momentum, terutama lima wilayah dengan sertifikat sebagai Geopark Nasional,”bebernya.
Menteri Pariwisata RI Arief Yahya optimistis, Geopark Belitung dan Danau Toba menjadi tujuan wisata dunia UNESCO Global Geopark (UGG) di masa mendatang.
Keyakinan Menpar muncul lantaran Belitung dan Geopark memiliki keragaman hayati (biodiversity), geologi (geodiversity), dan budaya (culturdiversity), Geopark Belitung dan Danau Toba sudah menjadi geopark nasional ini memenuhi tiga unsur syarat destinasi wisata kelas dunia: menarik, akses mudah, dan sumber daya wisata.
“Rumus destinasi kelas dunia adalah attraction, access, dan tourism resource, semua ada di Belitung dan Danau Toba,semoga terwujud Belitung dan Danau Toba sebagai Geopark Interbansional,” ucap Menpar.(*)
Kamis (23/11) siang, Menpar Arief Yahya menyempatkan diri mengunjungi Homestay di Lembah Bakkara di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
Didampingi Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata Anneke Prasyanti, dan Dirut BOPDT Arie Prasetyo, Menpar meninjau Homestay yang bakal menunjang pariwisata Danau Toba. Di kawasan Lembah Bakara ini terdapat atraksi budaya, Istana Sisingamangaraja.
Kehadiran Menpar disambut antusias masyarakat. Disimbolkan dengan memakaikan ulos kepada Menpar dan diantar masuk menuju Istana Sisingamangaraja.
“Kehadiran saya di sini adalah untuk menindaklanjuti instruksi Presiden agar pariwisata dapat memberi dampak langsung kepada masyarakat. Salah satu upaya terobosannya adalah melalui Homestay Desa Wisata,” ujar Menpar Arief Yahya.
Menpar mengatakan, Danau Toba adalah salah satu destinasi prioritas yang dikembangkan pemerintah atau yang juga disebut sebagai “Bali Baru”. Progressnya pun semakin menunjukkan peningkatan. Terlebih setelah bandar udara internasional Silangit dibuka dan resmi melayani penerbangan internasional dari Singapura.
Arus wisatawan terbuka lebar. Singapura yang merupakan pusatnya wisatawan dunia, mulai tertarik ke Danau Toba. Danau Toba pun makin terlihat seksi. Karena itu dibutuhkan atraksi lain yang dapat menunjang keberadaan Danau Toba. Salah satunya adalah di Lembah Bakkara ini.
“Istana Sisingamangaraja menjadi daya tarik di Bakara. Akses saat ini tidak masalah karena sedang dikerjakan. Untuk amenitas, Kementerian Pariwisata siap mendukung dan memberi pendampingan. Terutama homestay,” kata Menpar.
Lembah Bakara memang menyimpan potensi wisata yang tinggi. Utamanya di kekuatan budaya. Bakara dulunya adalah pusat peradaban, tercermin dari adanya Istana Raja Sisingamangaraja yang sudah menjadi objek wisata. Selain itu juga terdapat budaya pertanian tradisional Masiripa dan sanggar seni Batak.
Desa Lembah Bakara juga dikeliling oleh perbukitan. Di Desa ini juga memiliki keunikan, yakni adaya batu vulkanik yang bertebaran di tengah sawah. Desa ini juga berbatasan langsung dengan Danau Toba dan memiliki pantai. Cukup langka di Danau Toba. Desa ini juga memiliki beberapa air terjun.
Di desa ini pula terdapat potensi 153 unit rumah yang terdata untuk dijadikan homestay. Untuk itu Menpar menyatakan, Kemenpar akan memberi 150 bantuan untuk stimulus Homestay. Yakni berupa pemberian kasur, selimut, spresi, handuk dan buku tamu.
Nantinya pengelolaan operasional akan difasilitasi melalui pendampingan oleh Kementerian Pariwisata dan rencana pembangunan tahun depan akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan kementerian terkait.
Dalam pengelolaan homestay, nantinya kepemilikan tetap ada di masyarakat. Namun pengelolaannya akan diserahkan kepada ahlinya dan dibantu oleh Kemenpar. Hingga pemasarannya juga dapat dibantu dalam pemasaran penjualan sewa homestay secara digital.
“Penghasilannya untuk masyarakat dan pemasaran secara online akan dibantu Kemenpar,” kata Arief Yahya.
Apabila konsep homestay ini berkembang maka developer akan banyak membangun homestay. Dan pemerintah pusat juga akan membantu modal investasinya dengan menggunakan desain arsitektur nusantara.
“Arahan Pak Presiden, sebelum membangun destinasi yang besar sebaiknya kita melibatkan peran serta masyarakat. Restoran, sesuai arahan Presiden, nantinya juga akan dibangun dengan mencerminakan arsitektur nusantara dengan kearifan lokal masyarakat,” ujar Menpar. (*)
Workshop Creativity Day for Teachers (23/11/2017), berlangsung sukses. Sebanyak 285 guru PAUD se-Belitung sukses di drive ke arah wawasan wisata. Semuanya dikawal langsung Ikatan Alumni ITB Komisariat 85 dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
“Kita harus terus membangun masyarakat kreatif berwawasan pariwisata yang berkesinambungan. Untuk itulah kita mendukung workshop ini,” kata Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Esthy RekoAstuti yang didampingi Kepala Bidang Penguatan Jejaring Kemenpar Hidayat, Jumat (24/11).
Lebih Lanjut Hidayat mengatakan, memajukan sektor pariwisata tidak akan lepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal. Dengan menumbuh kesadaran dan kepekaan terhadap kepariwisataan sejak dini.
“Keberhasilan pembangunan kepariwisataan tidak akan pernah lepas dari SDM yang handal, dan untuk itu pengenalan masyarakat kreatif berwawasan pariwisata ini sangatlah tepat jika dimulai dari generasi emas, generasi usia dini. Dan salah satu pihak yang berperan membangun generasi emas ini adalah guru. Untuk itulah workshop ini dibuat,” kata Hidayat.
Menurut Hidayat sangatlah tepat jika workshop ini diadakan di Belitung. Belitung merupakan salah satu dari 10 Bali baru yang dicanangkan pemerintah. Nantinya diharapkan para pendidik ini dapat membentuk karakter generasi sadar wisata. Sehingga pariwisata Belitung dapat berkembang.
“Proses kita mulai dari sekarang, walau pun hasilnya tidak akan langsung kita rasakan. Tetapi kedepannya kreatifitas dari apa yang kita bangun sekaranglah yang akan membangun pariwisata Belitung nantinya,” kata Hidayat.
Workshop yang di Ikatan Alumni ITB Komisariat 85 gagas ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kemenpar dalam membangun pariwisata di Belitung.
“Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mengembangkan pariwisata Belitung. Untuk itu kita menggandeng semua pihak, salah satunya Ikatan Alumni ITB Komisariat 85 ini,” tambahnya.
Dalam workshop yang berlansung di Hotel Santika Premiere tersebut para pendidik di ajarkan untuk kreatif dalam mengajarkan anak didiknya. Sehingga diharapkan nantinya akan lahir individu-individu yang kreatif. Disamping itu para guru juga di ajarkan untuk menanamkan nilai-nilai budaya melalui gerak dan lagu serta story telling.
“Individu kreatif dapat diciptakan melalui pendidikan kreatif yang sudah selayaknya diperkenalkan sejak usia dini. Melalui gerak dan lagu serta story telling kita mendorong penanaman nilai-nilai budaya. Disamping itu pula kita ajarkan para guru tersebut utuk berperan aktif dalam membangun generasi sadar wisata,” Kata ketua Ikatan Alumni ITB Komisariat 85 ini, Larasati Sedyaningsih.
Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya pun mengapresiasi acara tersebut. Menurutnya dunia pariwisata itu dituntut harus kreatif dan terus berinovasi. Maka dari itu pembangunan guru yang siap membentuk generasi sadar wisata yang kreatif mutlak diperlukan. Sehingga nantinya akan tumbuh generasi sadar wisata yang kreatif. Siap bersaing dalam membangun pariwisata.
“Generasi emas ini harus kita bentuk, sehingga nantinya akan sesuai dengn apa yang kita harapkan. Kita butuh SDM handal yang kreatif membangun pariwisata,” kata Arief Yahya. (*)
Pembayaran tagihan air ATB juga bisa dilakukan di seluruh kantor pos di Indonesia yang telah dimulai sejak Februari 2013, dengan cabang loket kantor pos sebanyak 25 cabang , 91 unit agen pos serta lebih dari 1920 agen pospay yang hadir di lingkungan perumahan di Batam,
“Seluruh layanan kantor pos sampai ke agen-agen pospaynya bisa membayar tagihan ATB. Tidak hanya di Batam, saat berada di luar Batam di seluruh wilayah di Indonesia tetap bisa membayar tagihan air reguler ATB,” ucap Enriqo Moreno, Corporate Communication Manager ATB, Jumat (24/11)
Tidak hanya sebatas itu, perusahaan air bersih terbaik di Indonesia ini, segera mempersiapkan layanan mobil kas keliling (mobile payment). Mobil kas keliling ATB dirancang untuk memanjakan pelanggan dengan mengunjungi langsung ke daerah-daerah pelanggan.
“Adanya mobil kas keliling ATB sebagai bentuk pelayanan ATB memberikan yang terbaik buat pelanggan. Karena selain selalu meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas suplai air pelanggan diiringi dengan kemudahan membayar tagihan. Nantinya mobil kas keliling ATB dapat menjangkau langsung ke pelanggan yang ingin membayar tagihan air,” ujarnya.
Mobil kas keliling ATB akan disiapkan sebanyak empat unit, dengan jadwal tersebar di beberapa wilayah strategis mulai dari wilayah Nongsa, Tanjung Uncang, Marina hingga Batu Ampar. Setiap harinya mobil keliling yang disiapkan akan bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya.
Dengan fasilitas-fasilitas tersebut, setidaknya pelanggan akan semakin banyak pilihan tempat dan cara untuk membayar tagihan air, sehingga dapat membayar lebih tepat waktu dan terhindar dari denda keterlambatan pembayaran. Kedepan, ATB akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas layanan fasilita pembayaran tagihan air. (*)
Kamis (23/11) siang, Menpar Arief Yahya menyempatkan diri mengunjungi Homestay di Lembah Bakkara di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
Workshop Creativity Day for Teachers (23/11/2017), berlangsung sukses. Sebanyak 285 guru PAUD se-Belitung sukses di drive ke arah wawasan wisata. Semuanya dikawal langsung Ikatan Alumni ITB Komisariat 85 dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
Pembayaran tagihan air ATB juga bisa dilakukan di seluruh kantor pos di Indonesia yang telah dimulai sejak Februari 2013, dengan cabang loket kantor pos sebanyak 25 cabang , 91 unit agen pos serta lebih dari 1920 agen pospay yang hadir di lingkungan perumahan di Batam,