Jumat, 17 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12949

Dana KPU Belum Cair, Banyak Kerja Tertunda

Putut A
-
0

batampos.co.id – Belum kunjung dicairkannya anggaran pilkada dari APBD Tanjungpinang, mulai memengaruhi laju kinerja KPU Kota Tanjungpinang. Tercatat, ada lima agenda utama yang telah disusun pelaksanaannya sepanjang September bahkan tertunda. Dikarenakan belum adanya dana daerah yang memang dialokasikan pada kegiatan-kegiatan itu.

“Untuk kegiatan yang menggunakan APBN tidak ada masalah. Karena dana langsung dicairkan, sebelum kegiatan dimulai. Namun memang kami terkendala di kegiatan yang harus dibiayai dengan APBD,” papar Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria pada Batam Pos, Senin (25/9) kemarin.

Beberapa kegiatan yang tertunda tersebut, yakni sosialisasi pencalonan independen, launching Pilkada, launching laman resmi KPU Tanjungpinang hingga konsultasi yang ke Jakarta.

“Seperti untuk sosialisasi calon independen, kami tak bisa melangsungkan di kantor KPU Tanjungpinang. Karena hanya muat sekitar 15 orang. Akan menjadi tidak nyaman kalau dipaksakan,” sambung Robby lagi.

Dan meski Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah ditandatangi sejak 31 Juli lalu, Robby mengaku belum mendapatkan kejelasan pencairan anggaran Pilkada. Justru, tambahnya, ia mendapatkan informasi bahwa untuk mencairkan dinas terkait meminta rekomendasi surat dari Dinas Kesbangpol.

“Seakan-akan dari awal lagi. Kami juga bingung,” tutur pria berkacamata itu.

Robby mengaku masih berharap Pemko Tanjungpinang dapat mencairkan anggaran Pilkada sebesar Rp 5,6 miliar ini. Sehingga beberapa agenda penting di September dapat segera dilangsungkan komisi penyelenggara Pilkada 2018 mendatang.

“Misalnya langsung dicairkan, agenda penting seperti sosialisasi calon independen bakal segera dijalankan. Tapi kalau belum, bahkan agenda Oktober yang lebih vital lagi bisa-bisa tertunda. Akhirnya KPU tak bisa berbuat,” tutup Robby Patria. (aya)

Disdik Terima Sertifikat Lahan Banguan SMAN

Putut A
-
0

batampos.co.id – Bersempena perayaan hari ulang tahun (HUT) Agraria Nasional ke-57, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui kantor wilayah (Kanwil) Kepri memberikan sertifikat lahan seluas 18.030 meter persegi di Kecamatan Tebing, Karimun ke Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Kepri untuk dibangun Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Karimun.

Perayaan sederhana itu diawali apel bendera dengan inspektur upacara Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dihadiri Kepala Disdik Kepri Arifin Nasir, Kepala BPN Kepri Syafriman, dan seluruh kepala kantor BPN kabupaten/kota se-Kepri di Kantor wilayah BPN Provinsi Kepri, Jalan MT Haryono Tanjungpinang, Senin (25/9).

Dalam amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan A Djalil yang dibacakan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menyampaikan agar semua jajaran Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, para stakeholder, serta seluruh lapisan masyarakat, dapat bersatu padu dan ikut berperan aktif dalam mensukseskan berbagai program strategis nasional di bidang agraria/pertanahan dan penataan ruang yang lebih berkualitas.

Hari Agraria Nasional ke-57 kali ini mengusung tema Sertifikasi Tanah dan Penataan Tata Ruang Untuk Kesejahteraan Rakyat.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk Kepri. Ini merupakan proses administrasi untuk ketertiban penetapan aset berupa pengamanan aset milik negara,” ungkapnya.

Kepala Disdik Kepri, Arifin Nasir melalui Kasie Lembaga Sarana dan Prasarana SMA, Irwan Panggabean mengatakan terkait pemberian sertifikat lahan dari Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Kepri diperuntukan pembangunan SMAN Karimun.

“Sebelumnya lahan itu milik warga dan sudah dilakukan ganti rugi,” kata Irwan di kantor Disdik Kepri, Senin (25/9).

Irwan menjelaskan, tujuan sertifikasi tersebut untuk pendataan sekaligus pengamanan setiap aset milik pemerintah di seluruh kabupaten/kota di Kepri.

“Ini salah satu pencapaian kita melalui program dari Kementerian ATR/BPN,” ujarnya. (cca)

Tambang Timah Beroperasi di Sri Bintan

Putut A
-
0

batampos.co.id – Aktivitas tambang timah yang diduga tidak mengantongi izin yang resmi beroperasi di Desa Sri Bintan, Teluk Sebong. Tambang timah ini telah beroperasi sejak dua minggu yang lalu.

Infomasi yang dihimpun Batam Pos ada aktivitas bukan yang pertama terjadi. Sebelumnya, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah orang yang melakukan kegiatan pertambangan di sana, karena tidak mengantongi izin. Namun, kegiatan ini kembali dijalankan.

Kades Sri Bintan yang dihubungi Batam Pos, Senin (25/9) kemarin membenarkan ada kegiatan tambang timah yang beroperasi di desanya. Ditanya izinnya, ia tidak tahu apakah resmi atau ilegal sebab dirinya sudah meminta foto kopi surat izinnya tetapi tak diberikan. “Ilegal, tapi yang kerja aparat,” katanya.

Ia sudah menanyakan izinya ke badan perizinan, namun tidak ada. “Sudah dua minggu operasi, saya juga tidak pernah ke sana, tidak ada yang berani, takut jadi tumbal pula.
Biar ajalah, saya cari aman saja,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Bintan yang membidangi hukum, Daeng M Yater mengatakan, telah menerima informasi adanya pertambangan timah diduga liar yang beroperasi di Desa Sri Bintan. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama tim gabungan akan melakukan sidak ke lokasi tambang tersebut.

“Kita akan tanyakan perizinannya,” kata Ketua Komisi I DPRD Bintan, Daeng M Yater kepada Batam Pos, saat ditemui di Kantor DPRD Bintan, Senin (25/9) siang kemarin.

Ia mengatakan, saat ini perizinan tambang dikeluarkan provinsi. Hal ini yang akan ditanya ke provinsi, jika benar ada izinnya. Sebab, lokasi tersebut sesuai RTRW adalah pemukiman dan pertanian, bukan kawasan pertambangan.

“Tidak boleh ada kegiatan pertambangan di sana,” tukasnya. Sementara itu, Kasat Pol PP Bintan Insan Amin belum berhasil dimintai penjelasan. Demikian juga, Kadis ESDM Provinsi Kepri, Amjon belum berhasil dihubungi.(cr21)

Penangkaran Tukik Jadi Daya Tarik Wisata

Putut A
-
0
Penangkaran Tukik Jadi Daya Tarik Wisata
Bupati Bintan Apri Sujadi bersama Ketua TP PKK Bintan Deby Apri Sujadi melepas ratusan tukik di Pantai Trikora, Gunung Kijang, Minggu (24/9). F. Arfandi Humas Pemkab Bintan.

batampos.co.id – Kabupaten Bintan menyimpan sejuta daya tarik dan pesona wisata yang tak kalah memikat. Selain keindahan pasir putih, pantai dan lautnya, penangkaran tukik yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Bintan.

Kadis Perikanan Bintan, Fachrimsyah saat ditemui Senin (25/9) kemarin mengatakan, banyak lokasi pelestarian dan penangkaran tukik yang dikelola masyarakat di Bintan. Beberapa penangkaran tukik di Bintan menyebar di Desa Mapur, Pulau Tambelan, Malang Rapat, Lagoi dan lokasi wisata White Sand Island.

Sebelumnya, Minggu (24/9) siang, Bupati Bintan Apri Sujadi bersama Ketua TP PKK Bintan, Deby Apri Sujadi dan anak-anak TK Tunas Muda melepas 200 tukik di Pantai Trikora, Bintan, Kecamatan Gunung Kijang.

Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, pemerintah terus menggalakkan budaya hidup bersih melalui program Bintan bersih. Dari program ini, ia mengajak generasi muda untuk terus menjaga pelestarian hewan dan lingkungan hidup di Bintan. Salah satunya adalah melibatkan generasi muda dalam pelepasan tukik.

“Pelepasan tukik yang dilakukan anak-anak ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi mereka. Setidaknya membentuk karakter dan jiwa untuk melestarikan hewan,” tukasnya. (cr21)

Pasangan Syahrul-Angga Mengerucut

Putut A
-
0

batampos.co.id – Meskipun belum ada keputusan untuk berpasangan pada Pilwako Tanjungpinang. Nama Syahrul-Angga kian mengerucut untuk bersanding. Bahkan kedua kandidat itu, disebut-sebut menjadi penantang sepadan Lis Darmansyah pada Pilkada nanti.

“Sejauh ini memang belum ada keputusan politik yang dibuat. Pembicaraan yang dilakukan koalisi anak pinang terhadap Pak Syahrul memang intens belakangan ini,” ujar Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) DPD II Partai Golkar Tanjungpinang, Ashadi Selayar menjawab pertanyaan Batam Pos, Senin (25/9) di Tanjungpinang.

Menurut Legislator DPRD Kota Tanjungpinang itu, ada beberapa kriteria tentunya yang menjadi pertimbangan politik. Selain figuritas, sudah tentu elektabilitas di tengah masyarakat. Masih kata Ashadi, semua partai yang terlibat dalam koalisi anak pinang punya kader terbaik.

“Tugas kami sekarang ini adalah menentukan yang terbaik diantara yang baik. Karena punya tanggungjawab besar ketika terpilih nanti, yakni membangun Tanjungpinang lebih baik dari sekarang ini,” paparnya.

Adu Strategi Golkar-PDI P Pemerhati politik Provinsi Kepri, Endi Maulidi mengatakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang nanti adalah ajang pemanasan untuk mengukur kekuatan mesin partai politik dalam menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) serentak 2019 mendatang. Baik PDI Perjuangan, Golkar maupun parpol lain sudah tentu bersaing untuk menunjukan pengaruhnya.

“Saya melihat, Pilwako Tanjungpinang adalah anak tangga dalam menghadapi Pileg dan Pilpres serentak nanti,” ujar Endi Maulidi

Mantan Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, mengacu pada Pileg lalu adalah pertarungan antara PDI Perjuangan untuk ditingkat Provinsi Kepri. Dari segi perolehan suara, Golkar memang lebih unggul. Akan tetapi, PDI bisa merebut kursi lebih pada pesta demokrasi itu.

Masih kata Endi, pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu, Golkar dan PDI P bahu-membahu membangun sebuah kekuatan politik. Akan tetapi, untuk urusan Pileg adalah merupakan kepentingan individu masing-masing parpol. Diakui Endi, baik PDI ataupun Golkar akan bersaing untuk menunjukan pengaruhnya.

“Baik Soerya maupun Ansar Ahmad akan sama-sama menunjukan pengaruhnya. Karena kemungkin terjadinya koalisi Golkar-PDI sangat tipis peluangnya,” papar Endi.

Berbicara konstelasi Pilwako Tanjungpinang, merapatnya Maya Suryanti ke PDI memang diluar prediksi. Karena mengingat Maya adalah lawan politiknya Lis Darmansyah pada Pilwako lalu. Masyarakat tentunya akan sangat mengingat sosok Suryatati A Manan yang merupakan Mantan Walikota Tanjungpinang.

“Akan terjadi kolaborasi yang hebat tentunya. Artinya, tinggal mempoles investasi politik yang sudah ada,” paparnya lagi.

Advokad Tanjungpinang tersebut juga memaparkan, sosok Ketua PDI Perjuangan, Soerya Respationo dan Suryatati A Manan sangat memberikan pengaruh. Meskipun figuritas Lis-Maya adalah indikator utamanya. Persoalan yang menarik sekarang ini adalah, kemana Syahrul berlabuh dan sama siapa dia akan berpasangan untuk menandingi Lis Darmansyah.

“Golkar juga sejauh ini belum membuat kesimpulan. Artinya ada kemungkinan elektabilitas kader yang akan diusung masih di bawah kandidat petahana. Sehingga belum berani membuat keputusan. Maju sebagai Tanjungpinang I atau II,” jelasnya.

Ditambahkan Endi, masa kepemimpinan Lis-Syahrul akan berakhir pada pertengahan Januari nanti. Kondisi ini, juga akan mempengaruhi elektabilitas keduanya. Artinya kedua kandidat tersebut sudah kehilangan pengaruh, dalam mengendalikan lebijakan terhadap publik. Momentum ini, akan dimanfaatkan kandidat yang bukan petahana.

“Situasi politik bisa berubah sewaktu-waktu. Tinggal bagaimana masing-masing calon memanfaatkannya,” tutup Endi Maulidi. (jpg)

Gelapkan Rp 1,1 M, Karyawan BLR Lagoi Ditahan

Putut A
-
0
Gelapkan Rp 1,1 M, Karyawan BLR Lagoi Ditahan
Kasir PT Bintan Lagoon Resort (BLR) Nuraini,45,pelaku penggelapan sedang menjalanin periksaan polisi. F.Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Satreskrim Polres Bintan menahan General Cashir PT
Bintan Lagoon Resort (BLR) Nuraini (45), karena menggelapkan uang
perusahaan sebesar Rp 1,1 miliar, Senin (25/9) kemarin.

“Tersangka mengambil uang sedikit sedikit dari perusahaan,” kata Kasatreskrim
Polres Bintan AKP Adi Kuasa Tarigan kepada Batam Pos, Senin (25/9).

Dijelaskannya, kasus ini terungkap setelah salah seorang mantan
karyawan bagian finance controler BLR melaporkan ke sekuriti
perusahaan bahwa pelaku tidak menyetorkan uang perusahaan ke rekening
bank milik perusahaan. Selanjutnya, sekuriti memanggil pelaku untuk
dimintai keterangan atas laporan tersebut.

“Pelaku mengaku telah mengambil uang perusahaan hasil outlet selama 8
hari,” kata Adi.

Ia menambahkan berdasarkan hasil audit yang dilakukan
PT BLR bahwa manajemen mengalami kerugian sekitar Rp 1,1 miliar.
“Kasus ini sedang kami kembangkan,” ujar Adi. (cr21)

Terhambat Kebijakan Pusat, Dalih Batam Tertinggal dari Johor

Putut A
-
0

batampos.co.id – Tumpang tindih aturan dan kebijakan pemerintah pusat dinilai menghambat pengembangan Pulau Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Karenanya, para pelaku industri menyarankan agar pusat melimpahkan kewenangan urusan perizinan dan investasi sepenuhnya kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, mengatakan Batam dulunya merupakan tempat belajar bagi pelaku industri dari luar negeri tentang bagaimana menata sebuah kawasan perdagangan bebas. Namun saat ini Batam malah tertinggal jauh.

“Di Kawasan Industri Iskandar (IRDA), pemerintah pusatnya tidak mencampuri lagi urusan di sana. Semua diserahkan kepada otoritas IRDA,” ujar pria yang akrab disapa Ayung tersebut, Senin (25/9).

Selain itu, hubungan kelembagaan antara IRDA dengan pemerintah daerah dan parlemennya juga terjaga dengan baik. Tidak ada tumpang tindih kewenangan dan masalah perizinan. “Semua karena perwakilan dari pemerintah Johor dan parlemennya ada di dalam IRDA,” ungkapnya.

Untuk urusan perizinan, segala perizinan lintas sektoral dapat diselesaikan dalam kawasan IRDA itu sendiri. Semuanya sudah terintegrasi dengan baik.

Menurut Ayung, jika ingin maju, Batam harus membenahi regulasinya dan mengatur pembagian kewenangan dan ruang kerja antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam.

Selain itu, Pelabuhan Batuampar harus dibenahi. Berkaca pada pelabuhan IRDA yakni Tanjungpelepas, pelabuhan di Batam sangat tertinggal jauh. “Di Tanjungpelepas, barang masuk tinggal kasih tahu syahbandar sudah bisa diproses, tidak ada pemeriksaan bea cukai. Ketika masuk pasar Malaysia baru ada pemeriksaan,” tambahnya lagi.

Sedangkan di Batam, waktu bongkar muat (dwelling time) sangat lama karena kapasitas Pelabuhan Batuampar yang kecil dan tidak memiliki sea crane. Ditambah lagi pemeriksaan Bea Cukai yang bisa memakan waktu hingga dua hari.

Ayung menyarankan agar Pelabuhan Batuampar dibenahi dengan mengubahnya menjadi pelabuhan pintar (smart port). “Sistem smartport yang kami maksud adalah untuk meningkatkan kelancaran sistem logistik, salah satunya melalui gerbang otomatis dan pembayaran elektronik,” ujarnya lagi.

Dengan sistem gerbang otomatis, maka transaksi elektronik yang merupakan bagian dari konsepnya akan meningkatkan pelayanan bisnis di pelabuhan. “Proses pengeluaran barang, perpindahan dan verifikasi data akan dilakukan melalui jaringan yang menghubungkan berbagai sistem termasuk di bea cukai dan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, sistem gerbang otomatis mampu mengidentifikasi ketika importir sudah menyelesaikan proses administrasi sehingga mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan barang.

“Di Batam ini kan banyak perusahaan manufaktur yang menerapkan konsep tepat waktu artinya barang baku yang mereka impor untuk produksi harus secepatnya dapat digunakan,” tambahnya.

Kebijakan pusat lainnya yang dinilai mengganggu aktivitas investasi di Batam adalah kebijakan barang larangan terbatas (lartas). Mestinya, kata dia, kebijakan ini dihilagkan, atau paling tidak dilonggarkan. “Hanya Indonesia yang menerapkannya,” tambahnya lagi.

Pernyataan Ayung mendapat dukungan dari Direktur Utama PT Kabil Citra Nusa, Peters Vincent. Menurutnya, pemerintah harus memberi dukungan dalam membangun infrastruktur untuk melengkapi kawasan industri. Salah satunya yang harus dibangun adalah pelabuhan yang komprehensif.

“Ditambah lagi dengan peningkatan konektivitas seperti jalan dan penurunan harga gas industri,” ujarnya.

Dengan begitu, ia yakin Batam akan mampu bersaing dengan kawasan industri di Asia Tenggara. “Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing investasi dengan negara lain,” katanya. (leo)

 

Gaji Diambil Oknum Dewan, Arif Curhat ke Polisi

Putut A
-
0
Gaji Diambil Oknum Dewan, Arif Curhat ke Polisi
Arif Jumana mengadu ke polisi, karena gajinya di bulan Mei
belum diterimanya, Senin (25/9) kemarin.. F.Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Anggota DPRD Bintan Arif Jumana mendatangi Mapolres Bintan, Senin (25/9). Dirinya mengadu soal gajinya di bulan Mei 2017 yang tidak diterimanya karena diduga ada oknum di dewan inisial HG yang telah mengambilnya.

“Yang mengambil tidak tahu,” ungkap politisi PAN Bintan ini usai melaporkan kepada awak media, kemarin, sore.

Dari bukti yang didapatnya, ia mengatakan, gajinya sudah dipotong antara lain potongan komisi sebesar Rp 200 ribu, potongan partai sebesar Rp 2,5 juta, bank sebesar Rp 7,8 juta, potongan BPJS sebesar Rp 160 ribu dan arisan sebesar Rp 1,5 juta.

“Anehnya, sisanya tidak masuk ke rekening saya. Saya sudah tanya ke Ibu Sarifah sebagai bendahara sekwan, tetapi dia menyerahkan ke salah seorang di dewan,” katanya.

Saat itu, oknum di dewan yang mengambil uangnya itu, mengaku kalau dirinya banyak utang. “Tak tahulah apa utang saya,” katanya.

Karena itu, ia melaporkan oknum di dewan itu, dugaan penggelapan karena sudah menandatangani surat pengambilan gajinya. “Sama sekali oknum di dewan itu tidak meminta persetujuan dari saya atau surat kuasa dari saya. Saya juga tidak pernah ditelepon, soal ini,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua PAN Bintan, Hesti Gustrian belum mau mengomentarinya saat dihubungi Batam Pos, kemarin sore. Ia mengaku, masih rapat dan akan menghubungi kembali.

Tak lama, Hesti menghubungi Batam Pos, dan menjelaskan, hak Arif Jumana melaporkan dirinya dan sekwan. “Silakan dia mau mencari pembenaran. Kita ada argumen sendiri, namanya (juga) orang belum diterima paw,” katanya. Yang jelas, ia mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah menjalankan yang benar sesuai aturan dan komitmen yang ada.

Kasatreskrim Polres Bintan AKP Adi Kuasa Tarigan membenarkan, Arif Jumana sudah datang ke kantor polisi. Hanya, ia enggan
mengomentari lebih jauh. (cr21)

 

Cara Beli Senapan

Putut A
-
0
Cara Beli Senapan

batampos.co.id – Kadivhumas Polri, Irjen Setyo Wasisto, menjelaskan mekanisme pengadaan senjata di luar TNI itu melalui rekomendasi dari Polri. Ada sejumlah lembaga yang bisa mengadakan senjata dan harus mendapatkan rekomendasi dari Polri, di antaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), BIN, Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), Bea Cukai dan Satpol PP.

”Spesifikasi senjata itu berbeda dengan militer,” terangnya.

Untuk 500 senjata yang dibeli BIN itu juga sudah melalui proses rekomendasi Polri. Bahkan, prosedurnya sebelum senjata diserahkan ke BIN, harus diidentifikasi terlebih dahulu oleh Polri.

”Setelah itu baru diserahkan ke BIN,” ujarnya.

Apakah ada lembaga lain yang melakukan pengadaan senjata belakangan ini? Dia mengatakan bahwa selain BIN, ada dua lembaga yang melakukan pengadaan senjata. Yakni, Polri dan BNN.

”Untuk Polri sendiri sedang dalam proses. Jumlah senjatanya yang akan dibeli 15 ribu pucuk,” tuturnya.

Lima ribu pucuk itu berasal dari Pindad dan 10 ribu pucuk berasal dari luar negeri. Keputusan membeli 10 ribu pucuk dari luar negeri itu juga karena terdesak, akibat Pindad tidak mampu memenuhi pesanan 10 ribu pucuk untuk melengkapi menjadi 15 ribu pucuk.

”15 ribu pucuk itu pun bukan senjata serbu, melainkan senjata law enforcement. Senjata yang sifatnya untuk melumpuhkan,” paparnya.

Untuk pengadaan senjata BNN sendiri sudah selesai tahun lalu. Jumlahnya cukup banyak karena untuk digunakan oleh BNN di setiap daerah.

”Kalau BNPT kurang tahu persis. Tapi, ada juga Satpol PP dan Bea Cukai yang mengadakan amunisi. Hal itu dikarenakan mereka berlatih,” jelasnya.

Sementara sumber Jawa Pos (grup Batam Pos) menyebut, untuk pengadaan senjata di BNN jelas bukan merupakan senjata dengan spesifikasi militer. Yang dimaksud Panglima TNI itu bukan merupakan senjata yang dibeli BNN. Pertama, karena BNN bukan lembaga yang memiliki kepentingan politis.

Kedua, memang lembaga lain yang dimaksud Panglima TNI.

Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari, tidak ingin berkomentar terkait masalah pengadaan senjata.

”Besok saja ya, tanya Pak Budi Waseso,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, menilai Komisi III tidak pernah mengetahui adanya rincian anggaran pembelian senjata oleh BNN. Menurut Bambang, pembahasan yang dilakukan antara Komisi III dengan BNN selama ini hanya berlangsung sebatas mekanisme yang diatur dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

”Kami di Komisi III tidak masuk di pembahasan satuan tiga, itu perintah UU MD3,” kata Bambang.

Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, dari sejumlah pembahasan di Komisi III, hanya Polri yang sudah meminta persetujuan DPR terkait pembelian senjata. Sejauh ini, Polri berencana membeli 5.000 pucuk senjata api dari PT Pindad. Selain itu, ada juga rencana untuk melakukan impor sebanyak 10.000 senjata dari luar negeri.

”Rencana Polri ini hal yang wajar,” kata Dasco.

Sedangkan untuk BNN, Dasco menyebut belum mendengar adanya pembelian senjata dari institusi yang dipimpin Budi Waseso itu. Jika memang benar adanya, tentu ada evaluasi dalam pembahasan anggaran untuk BNN. (idr/bay/jpgroup)

 

Tantangan Kepri Kian Berat

Putut A
-
0
Tantangan Kepri Kian Berat

batampos.co.id – Provinsi Kepri memperingati hari jadinya yang ke-15 dengan upacara di halaman kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/9). Dalam sambutannya Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mengajak semua elemen masyarakat bersatu membangun provinsi ini. Sebab, tantangan Kepri ke depan akan semakin berat.

“Hilangkanlah sikap iri dan saling sikut. Saatnya kita bahu-membahu membuat provinsi ini semakin maju,” kata Nurdin Basirun.

Di antara tantangan itu, kata Nurdin, adalah pembangunan ekonomi yang dalam beberapa tahun terakhir tercatat menurun. Karenanya, ia mendorong seluruh wali kota dan bupati fokus mengembangkan wilayah masing-masing sesuai dengan potensi di setiap daerah.

Kemajuan zaman, di satu sisi, juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sebab di era keterbukaan publik dan modernitas saat ini, tuntutan masyarakat akan kinerja aparat pemerintah juga kian tinggi. Karenanya, Nurdin mengajak seluruh jajarannya fokus melakukan pemerataan pembangunan di sluruh wilayah.

“Tentu tujuannya tetap satu, kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Kata Nurdin, pembangunan di Kepri fokus pada infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sistem kelola pemerintahan yang makin baik. Pemerintah juga terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, tepat guna, dan tepat sasaran.

Sisi keamanan juga menjadi tantangan Kepri. Posisi Kepri yang berbatasan dengan sejumlah negara memang menguntungkan. Namun di satu sisi, posisi ini kerap mendatangkan potensi kerawanan tersendiri.

Dalam kesempatan itu, Nurdin juga menyinggung era digital yang bisa menjadi tantangan baru bagi generasi muda. Serta gaya hidup generasi muda yang mudah terjerumus dalam jeratan narkotika dan kehidupan negatif lainnya.

“Kita harus bentengi dengan agama. Sehingga Kepri menjadi daerah yang beriman dan bertaqwa dan sesuai dengan ideologi negara, Pancasila,” katanya.

Namun di balik semua tantangan itu, Nurdin menyebut sejumlah prestasi gemilang yang ditorehkan Kepri. Dalam berbagai catatan pusat, banyak kemajuan dan peningkatan yang diraih provinsi ini.

Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), misalnya, Kepri berada pada posisi empat nasional dan peringkat satu di Sumatera. Meski begitu, Nurdin terus mengajak semua pihak meningkatkan prestasi tersebut agar lebih baik lagi.

Caranya, menurut Nurdin, dengan terus meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Untuk pengelolaan SLTA yang kini sudah menjadi tanggung jawab pihak provinsi, Nurdin selalu menegaskan semuanya harus semakin baik ke depannya.

“Supaya generasi muda Kepri bisa bersaing dimana saja dan dalam level apa saja. Karena, posisi Kepri yang strategis, kita juga bersaing dengan negara tetangga,” kata Nurdin. (jpg)

1...12,94812,94912,950...14,162Halaman 12,949 dari 14,162

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000