Sejumlah warga mengunjungi Masjid Raya Sultan Riau Penyengat di Pulau Penyengat, beberapa waktu lalu. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Setiap wisatawan yang datang ke Penyengat tidak bisa lagi berpakaian seenaknya. Mereka harus mengindahkan etika dan kesopanan ketika berkunjung ke sana. Mengingat pulau ini merupakan bagian dari destinasi wisata sejarah dan religi sarat dengan budaya Melayu dan Islam yang kental.
“Karena itu harus dijaga betul kesopanan selama ke sana. Nggak ada lagi yang boleh pakai rok mini kalau ke Penyengat,” kata Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, akhir pekan kemarin.
Imbauan ini disampaikan agar Penyengat sebagai upaya pemerintah daerah ikut melestarikan kebudayaan Melayu yang lekat dengan Islam. Apalagi, sambungnya, setiba di sana hal pertama yang akan menyambut wisatawan adalag Masjid Sultan Riau.
“Masa iya mau foto-foto latarnya masjid pakai rok mini, belum lagi misalnya ketika sedang masuk waktu salat ya diminta seluruh turis itu ikut menghormati,” kata Lis.
Ke depannya, sambung Lis, imbauan ini akan dijadikan kebijakan tertulis. Ia meminta kepada warga setempat ikut mengawasi hal ini. Sehingga jangan sampai justru warga Penyengat yang malah tidak mengindahkannya.
“Lebih-lebih lagi pada waktu salat, tak ada lagi warga yang tak memakai baju sambil nongkrong dan tertawa-tertawa di tempat umum. Tentu, pemandangan ini tak kan enak dilihat bila ada wisatawan yang berkunjung ke Penyengat,” papar Lis.
Sedangkan untuk etika bangunan di pulau Penyengat, menurut Lis, harus berkonsep Melayu. Karena itu Lis meminta dukungan warga supaya Pulau Penyengat yang kaya akan sejarah melayu tetap terjaga indentitasnya.
“Indentitas melayu adalah Islam, Islam adalah melayu harus kita jaga, kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaganya,” pungkasnya. (aya)
batampos.co.id – Dari tahun ke tahun pendapatan daerah dari sektor dana perimbangan untuk pembiayaan belanja Kota Tanjungpinang masih bergantung penuh pada dana alokasi umum (DAU).
Pada struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 pun masih sedemikian. Dinyatakan bahwasanya dari total estimasi pendapatan daerah sebesar Rp 778,23 miliar, sebanyak Rp 430,74 miliar di antaranya bersumber dari DAU.
“Sedangkan sisanya masih bersumber dari DAK dan dana bagi hasil dari sejumlah sektor,” kata Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, kemarin.
Dari total estimasi dana perimbangan sebesar Rp 613,43 miliar dan dikurangi DAU sebesar Rp 430,74 miliar, sisanya adalah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 86,7 miliar, dana alokasi khusus fisik Rp 50,06 miliar, dan dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp 45,85 miliar.
“Lalu kami masih ada juga estimasi penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp 47,58 miliar,” kata Syahrul.
Dengan pendapatan sebesar itu, ada enam kerja prioritas yang akan digesa Pemko Tanjungpinang pada 2018 mendatang. Mulai dari infrastruktur dan fasilitas umum, pendidikan dasar yang jadi kewenangan daerah, akses kesehatan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, hingga pengembangan potensi-potensi unggulan daerah.
Syahrul berharap draf KUA-PPAS yang sudah disusun ini bisa lekas dibahas di tingkat DPRD Tanjungpinang untuk kemudian dapat disahkan jadi RAPBD 2018. “Ya agar kerja-kerja yang lain juga dapat lekas dilakukan,” pungkasnya. (aya)
Warga melakukan perekaman e KTP di Kantor Disdukcapil Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Proses perekaman data dan pencetakan E-KTP penduduk Tanjungpinang masih panjang. Hal ini disebabkan hanya satu unit mesin yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tanjungpinang untuk melakukan perekaman.
“Dalam sehari hanya bisa cetak 60 kartu saja. Itu pun mesinnya sudah ngos-ngosan,” kata Kepala Disdukcapil Tanjungpinang, Irianto, kemarin.
Hal ini lantas begitu mengganggu optimalisasi pelayanan kependudukan. Mengingat masih ada 58 ribu lebih antrean pencetakan E-KTP yang belum tertangani dan di sisi lain, masih ada puluhan ribu warga pula yang belum melakukan perekaman data E-KTP.
Menurut Irianto, hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus lekas dicarikan jalan keluarnya. Pengadaan mesin cetak baru adalah keniscayaan tak terbantahkan. Sebab itu, pada penyusunan draf APBD Perubahan tahun ini, Disdukcapil Tanjungpinang akan mengajukan pembelian dua unit mesin baru.
“Itu pilihan tercepat. Karena tidak mungkin kalau hanya mengandalkan satu mesin saja,” kata mantan Kepala Satpol PP Tanjungpinang ini.
Untuk satu unit mesin cetak, kata Irianto, harganya bisa mencapai lebih dari Rp 50 juta. Karena itu alokasi anggaran lebih dari Rp 100 juta telah dilampirkan pada draf pembahasan APBD Perubahan nanti. Besar harapannya, pengajuan ini dapat dikabulkan agar pelayanan kependudukan bisa lekas dioptimalkan.
“Ya kalau tidak begitu, bagaimana mau mengejar cetak 58 ribu lebih yang menunggu itu,” pungkas Irianto. (aya)
Masjid Jami Baiturrahim tahun ini batal direhab karena Dinas PU gagal melaksanakan lelang. F.Syahid/Batam Pos.
batampos.co.id – Rehab Masjid Jami’ Baiturahim batal di laksanakan tahun ini. Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas telah melaksanakan dua kali pelelangan namun tetap gagal lelang. Sehingga kemungkinan besar harus dilaksanakan tahun depan.
Kepalah Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Anambas, Effi Sjuhairi mengatakan, pelelangan sudah dilaksanakan sejak awal bulan Juli lalu. Namun gagal, sementara pelelangan yang kedua dilaksanakan pada akhir bulan Juli.
“Lelang perdana itu tidak ada satupun perusahaan yang ikut dan memasukan penawaran, dan pada pelelangan kedua ada satu perusahaan yang ikut, sayangnya perusahaan tersebut secara administrasi tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat,” ungkapnya Minggu (27/8).
Karena dua kali pelelangan dilaksanakan tidak ada pemenang, sebut Effi, maka lelang dianggap gagal. Sehingga harus dilaksanakan tahun depan. Nilai Rehab masjid Jami’ sendiri kata Effie, yakni sebesar Rp 2,4 miliar. “Sebenarnya jika ada pemenang tentunya rehab masjid sudah dapat dilaksanakan,” bebernya.
Masjid Jami’ merupakan masjid tertua di Anambas dan menyimpan sejarah di Anambas. Namun atap masjid sudah mula bocor sehingga tahun ini sudah pantas untuk segera di rehabilitasi. “Kondisi yang perlu direhab sebenarnya bagian atas untuk kondisi konstruksi bawah itu masih sangat baik,” terang Effi.
Effi mengakui untuk tahun 2017 ini hanya proyek yang dilelang oleh pihaknya yang gagal lelang, sisanya semua berjalan sesuai dengan harapan. “Tahun ini yang gagal lelang hanya rehab Masjid saja, sisanya semua berjalan,” jelasnya.
Pihaknya akan mengupayakan agar pelelangan dilaksanakan pada awal tahun depan. Namun harus ada kesepakatan antara Pemerintah dan DPRD untuk memasukan anggaran tersebut pada tahun 2018 mendatang. “Jika sudah masuk di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) maka lelang rehap Masjid dapat dilakukan dengan lelang dini,” tukasnya. (sya)
batampos.co.id – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Karimun, membagi-bagikan paket 100 sembako kepada warga kurang mampu, Minggu (278) kemarin. Pembagian sembako ini merupakan wujud rasa syukur hari jadi PAN ke 19.
“Alhamdulillah, selain membagi-bagikan paket sembaki, kita juga akan melaksanakan qurban satu ekor sapi yang akan dibagikan kepada masyarakat,” jelas Ketua DPD PAN Karimun, Anwar Abubakar di Sekretariat DPD PAN Kabupaten Karimun yang juga sebagai rumah aspirasi masyarakat.
Paket sembako yang dibagikan berisi beras, tepung, gula, teh, terigu. Tahap awal, penyerahan dikhususkan untuk warga kurang mampu di Pulau Karimun besar. Dan ke depannya, akan dibagikan paket sembako yang lebih di beberapa pulau seperti Buru, Kundur, Moro dan Durai.
“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang masih mempercayakan kepada partai PAN sebagai wadah aspirasi keluh kesah masyarakat dalam mengisi pembangunan,” tuturnya.
Ditanya sejauh mana bakal calon (balon) anggota legislatif untuk Pemilu 2019 mendatang. Ia mengatakan, hingga saat ini sedang dalam proses administrasi sesuai dengan undang-undang pemilu. Sebab, masyarakat yang mendaftarkan diri di PAN cukup banyak yang artinya kepercayaan masyarakat cukup tinggi terhadap PAN kabupaten Karimun.
“Intinya, kita persiapkan balon anggota legislatif yang terbaik nanti. Sekarang masih dalam berproses sesuai program kerja di PAN, untuk keterwakilan wanita masih belum cukup. Tapi, nanti akan di penuhi sebesar 30 persen,” tegasnya.
Sedangkan, target keterwakilan di DPRD Kabupaten Karimun nanti yaitu 5 kursi dan DPRD Provinsi Kepri 1 kursi. Untuk DPRD Karimun akan diraih melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Karimun satu kursi, Dapil Meral-Tebing-Meral Barat satu kursi, Dapil Kundur-Kundur Barat-Kundur Utara-Belat-Ungar dua kursi dan Dapil Moro-Durai 1 kursi.
“Paling penting adalah semua kader PAN maupun simpatisan harus turun ke lapangan. Tujuannya menyakinkan masyarakat bahwa PAN adalah partai yang terbuka untuk semua elemen masyarakat. Dengan dibuktikan saat pembukaan pendaftaran balon anggota legislatif saat ini, yang persyaratannya berlaku umum,” ungkapnya.
Pantauan di lokasi, masyarakat yang mendapatkan kupon langsung diberikan paket sembako secara antri. Ini sebagai bentuk kebersamaan, antara pengurus PAN dengan masyarakat yang cukup dekat.
“Syukurlah, lumayan bang dapat paket sembako. Semoga PAN komitmen hingga nanti duduk di DPRD Karimun sebagai perwakilan rakyat,” harap salah seorang warga yang mendapatkan paket sembako. (tri)
Kegiatan ngopi-ngopi (coffe morning) Kapolsek Kundur Utara/Barat serta Tokoh agama Tionghoa, Sabtu (26/8) lalu.
batampos.co.id – Dalam upaya menolak faham radikalisme, deradikalisasi, serta tentang bahaya narkoba, jajaran Polsek Kundur Utara/Barat menggelar kegiatan ngopi pagi (coffee morning), di Vihara Maitri Segara Tanjungberlian Sabtu (26/8).
Kegiatan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antar masyarakat, Polri,TNI, pemuda serta tokoh agama Thionghua dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Kapolsek Kundur Utara/Barat AKP Emsas Merdenis menyebutkan, selain menjalin silaturahim, coffee morning juga dimaksudkan untuk menunjang koordinasi dengan masyarakat, TNI,Polri, tokoh pemuda, tokoh agama di wilayah hukum Polsek Kuta/Kuba.
Selain itu, untuk menjaga keharmonisan antar jajaran unsur pimpinan kecamatan bersama masyarakat sereta tokoh agama. Harapanya untuk menjaga agar terciptanya situasi dan kondisi yang aman, nyaman serta kondusif.
“Meskipun hanya terlihat ngopi bersama namun kegiatan ini mampu memberikan manfaat terutama menjaga hubungan antar pemerintah kecamatan, TNI, Polri, pemuda, tokoh agama. Hal yang dicapai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI, Polri, juga pemerintahan,“ tegas Emsas.
Hadir dalam kegiatan coffee morning Kapolsek Kuta/Kuba AKP Emsas Mardenis, camat Kundur Utara Ery Novaljadinata, wakil DPRD Karimun Azmi, Danramil Kundur Mayor Slamet Wahyudi, ketua vihara Maitri Segara Alow Sujatno, kepala puskesmas Tanjungberlian Riza, pemuda, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
Camat Kundur Utara Ery Novaljadinata mengajak masyarakat senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan peran aktif masyarakat demi pembangunan di kecamatan Kundur Utara. (ims)
SAYA lagi asyik menulis sore itu. ’’Ada tamu dari Gang Dolly,’’ ujar istri saya sambil berbisik.
Gang Dolly?
Terbayang oleh saya kompleks pelacuran terbesar di Surabaya itu. Yang sudah ditutup oleh Wali Kota Surabaya Bu Risma pada 2014 lalu. Saya pun bergegas keluar rumah. Ada tiga anak muda di pintu depan. Semua mengenakan kopiah. Satu orang lagi berambut pendek.
’’Kami dari Taman Pendidikan Alquran Gang Dolly,’’ kata salah seorang yang benama Muhammad Nasih. ’’Ingin diskusi sebentar,’’ tambahnya.
Saya memang tertarik pada program apa saja yang dilakukan di Gang Dolly pasca penutupan perdagangan kelamin di sana. Saya sudah bertemu aktivis LSM yang bergerak di situ. Saya juga ditemui wartawan yang sedang menulis buku bertema Gang Dolly. Misi buku itu: Surabaya tetap perlu lokalisasi pelacuran.
Alasannya sederhana: banyak pelaku kriminal yang bersembunyi di kompleks pelacuran. Terutama pelaku pencurian dan perampokan. Sambil membuang uang hasil rampokannya. Bersama nafsunya. Lalu… hap…! tertangkap.
Sang wartawan minta saya menuliskan kata pengantar buku itu. Mungkin itulah kata pengantar tersulit yang harus saya tulis. Saya kan pro penutupan. Polisi tentu punya ilmu yang tinggi untuk tetap bisa menangkap perampok. Ada atau tidak ada tempat persembunyian.
Diskusi dengan aktivis Gang Dolly sore itu ternyata asyik sekali. Hampir dua jam. Saya relakan jatah waktu penulisan buku saya. Agar diskusi bisa lebih lama. Saya bisa meneruskan penulisan buku lain waktu. Toh, buku itu kalaupun selesai ditulis belum tentu saya terbitkan sekarang. Isinya menyangkut orang-orang yang masih hidup yang mungkin kurang suka membaca isinya.
Tiga anak muda berkopiah itu ternyata kompak. Urunan kumpul-kumpul uang. Untuk membeli salah satu rumah bordil di Gang IV B Putat Jaya Timur. Itulah salah satu gang yang dulunya padat dengan perdagangan pantat. Rumah ’’akuarium’’ wanita tersebut mereka ubah menjadi tempat belajar membaca Quran. Khusus untuk anak-anak.
Satu di antara tiga pemuda itu, Muhammad Rofiuddin, menjadi pengajar tetap. Rofi lulusan pesantren Al Amin Prenduan, Madura, yang terkenal itu. S-1-nya dia peroleh dari Unej, Jember. Rofi juga hafal Alquran.
Mohamad Nasih adalah ketuanya. Dia anak pedagang yang juga menjadi pedagang. Nasih punya toko pakaian di Jalan Jarak, sekitar 200 meter dari rumah bordil yang dibeli. Toko itu sendiri berdwifungsi. Waktu sore dan malam, sebagian dagangannya disisihkan. Untuk tempat anak-anak belajar membaca Quran. Istri Nasih yang menjadi pengajarnya.
Abdullah Izzin, yang paling muda di antara tiga pemuda itu, bekerja di bank. Merangkap bisnis online. Dia juga keluarga pedagang. Abdullah yang kelahiran Sumenep itu adalah lulusan Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Lalu melanjutkan S-1 di UIN Sunan Ampel Surabaya.
Tiga pemuda tersebut ternyata sudah membuka pesantren Dolly sejak Dolly masih jaya. Mereka berjuang dengan diam. Tidak pernah bikin provokasi. Atau bikin penentangan dengan kekerasan. Mereka berbuat melalui apa yang bisa diperbuat. Dengan diam. Tapi gigih. Gigih, tapi diam.
Sebagai anak-anak muda, mereka bersikap profesional. Guru-guru ngajinya mereka bayar lebih tinggi dari gaji umumnya guru ngaji. Agar bisa menerapkan disiplin tinggi kepada para pengajar: gajinya dipotong setiap menit keterlambatan. Dikalikan berapa menit dia terlambat datang.
Meski awalnya sulit mendapatkan anak yang mau mengaji di situ, mereka justru meningkatkan kedisiplinan. Mereka belajar dari pengalaman: sekolah yang maju adalah yang disiplinnya tinggi. Mereka pun berani menerapkan aturan: murid yang sekian kali tidak masuk tanpa alasan langsung dikeluarkan. Hasilnya justru baik. Saat ini 150 anak belajar mengaji di situ. Sepulang mereka dari sekolah secara bergantian. Setiap kelompok mengaji selama satu jam. Mulai pukul 4 sore sampai pukul 8 malam.
Rabu sore lalu saya ke sana. Melewati jalan-jalan dan gang-gang yang dulu padat dengan toko kelamin. Di beberapa gang masih terdengar dentum musik yang keras. Dari rumah-rumah di kanan-kiri gang yang sempit. Itu pertanda rumah tersebut masih dipergunakan untuk usaha karaoke.
Bangunan sebelah dinding kiri pesantren Dolly ini juga masih mendentumkan musik. Demikian juga bangunan sebelah dinding kanan. Pesantren Dolly ini praktis dijepit oleh dua bangunan karaoke. Mereka bisa bertetangga dengan misi masing-masing.
Menjelang magrib, sirene dari pos penjagaan berbunyi. Itu pertanda semua karaoke harus mematikan musiknya. Selama orang salat magrib. Saya ikut berjamaah di taman pendidikan Alquran itu. Bersama anak-anak usia TK dan SD. Setelah magrib, musik didentamkan lagi dengan kerasnya. Sirene seperti itu sudah ada sejak zaman kejayaan Dolly. Dan masih eksis meski Dolly sudah ditutup.
Saat menelusuri gang-gang sempit dengan penduduk yang padat itu, saya sering diminta mampir ke rumah warga. Salah satunya rumah yang dihuni mucikari yang sudah alih kerja. Setelah tidak mengelola pelacur, dia mengelola taman bacaan untuk anak-anak. Dapat uang pembinaan dari Dinas Perpustakaan Kota Surabaya. Istrinya berjualan sosis goreng yang wajannya berada di pinggir gang.
Saya juga mampir ke rumah Pak Ridwan Tanro yang dulu menjadi salah satu ketua RT. Waktu Dolly masih jaya, Pak RT punya penghasilan besar. Dari setoran pengusaha kelamin. Dan dari usaha sampingannya: dagang cairan pembersih lantai. Sebagai ketua RT, dia bisa memasarkan pembersih lantai buatannya sendiri dengan mudah: ke rumah-rumah bordil di wilayah RT-nya. Pakai teknik pemasaran injek kaki? Dia hanya tersenyum.
Setelah Dolly ditutup, Ridwan punya bisnis menarik: industri pembuatan meja biliar. Sore itu saat ke rumahnya, saya melihat kesibukan yang tinggi. Tujuh karyawannya sibuk menyelesaikan beberapa meja biliar. Ridwan tidak pernah kekurangan pesanan. Termasuk dari luar negeri. Di situ saya baru tahu: lantai meja biliar itu ternyata terbuat dari marmer.
Dulu Ridwan pernah bekerja sebagai buruh pabrik industri meja biliar. Setelah Dolly ditutup, dia justru jadi juragan industri rumahan meja biliar. Ridwan ini termasuk manusia unik. Sukunya Makassar. Belajarnya justru di sekolah karawitan Jawa. Di SMKI. Lalu jadi buruh. Lalu jadi pemungut setoran merangkap injek kaki. Kini jadi juragan. Merangkap guru karawitan. Dia sudah mau untuk sesekali mengajar karawitan di rumah saya. Saya memang lagi membangun gasebo. Untuk gamelan pelok slendro yang sudah lama kurang terurus.
Gang Dolly, kata para pedagang di sana, kini tidak lagi ramai dan tidak sibuk dan tidak bising dan tidak riuh seperti dulu. Masih perlu banyak inisiatif. Agar Dolly tidak kembali. (*)
batampos.co.id – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan untuk kebutuhan pangan atau sembako yang menjadi salah satu komoditas yang sangat berpengaruh terhadap tingginya biaya hidup di Batam, memang disebabkan biaya mahal transportasi dari daerah penghasil ke Batam.
“Kami sering mengumpulkan distributor di Batam, semua mengatakan biaya transportasi yang membuat harga sembako dijual mahal di Batam,” katanya.
Jika dikaitkan dengan FTZ Batam, Jadi melihat status istimewa itu tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Batam. Pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), cukai, dan lainnya, umumnya hanya untuk bahan baku produksi industri dan kendaraan mewah saja. Sedangkan untuk sembako, kewenangannya masih dipegang erat pusat.
Jadi mencontohkan beras, gula, minyak, dan sayuran. Kewenangannya hanya diberikan ke Bulog dan BUMN lainnya.
Ironisnya, sembako yang diimpor Bulog maupun BUMN lainnya itu masuk lewat Jakarta lalu didistribusikan ke Batam lewat Pekanbaru. Rantai distribusi yang terlalu panjang membuat harga kian melonjak tajam.
Seharusnya, sebagai kawasan FTZ, semua jenis barang kebutuhan, termasuk untuk konsumsi bebas masuk ke Batam. Kecuali barang-barang yang dilarang seperti senjata, narkoba, dan lainnya.
Kadin bersama Pemko Batam dan BP Batam mengaku pernah beberapa kali melobi agar Batam diberi kuota impor beras, gula, minyak, dan lainnya. Bahkan sempat bertemu langsung dengan Menteri Perdagangan yang saat itu masih dijabat Thomas Lembong. Tapi hingga saat ini tak pernah disetujui.
ilustrasi
“Kuota impor tetap diberikan ke Bulog dan BUMN lainnya. Itupun tak langsung ke Batam,” ungkap Jadi. Bulog menurut Jadi tak hanya impor beras biasa, tapi juga kelas premiun.
Alasan Mendag tak memberikan kuota impor sembako ke importir di Batam karena menjaga produksi petani. Jadi melihat alasan itu masuk akal. Namun tak pas untuk Batam. Batam yang notabene bukan daerah penghasil, harusnya diberi kelonggaran.
Impor langsung ke Batam, menurut Jadi, bisa menekan biaya transportasi. Apalagi jika barang tersebut tersedia di Singapura. Jarak Singapura ke Batam hanya dua jam saja untuk angkutan kargo.
“Kalau kran impor dibuka, tinggal sama-sama mengawasi agar tak merembes keluar Batam. Harga terkendali, warga senang,” katanya.
Alternatif lainnya jika memang pintu impor tak mau dibuka, harus bisa memaksimalkan potensi tol laut yang jadi program Jokowi. Semua kebutuhan dari luar Batam bisa menggunakan tol laut berupa kapal Pelni atau kapal lain yang disediakan pemerintah.
“Apalagi kalau disubsidi, makin ringan biaya transportasinya. Tapi faktanya kan belum,” katanya.
Sementara terkait biaya sewa rumah yang tinggi, Jadi melihat ke depan harus lebih banyak lagi bangunan vertikal. Apakah itu berupa rumah susun atau apartemen yang harga sewanya murah. Seperti yang dilakukan Pemda DKI saat ini.
“Lahan di Batam makin terbatas. Kalaupun ada mahal dan otomatis rumahnya juga semakin mahal,” katanya.
Namun, Jadi juga menilai, persoalan biaya hidup tinggi di saat ekonomi Batam sedang layu, juga efek berbagai persoalan yang mendera Batam. Intinya, regulasi yang berubah-ubah dan dua lembaga yang berperan besar di Batam kurang akur membuat investor dalam dan luar negeri ragu berinvestasi di Batam.
Regulasi yang berubah-ubah itu salah satunya bisa dilihat dari rencana penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Padahal Batam sudah berstatus FTZ. Kalaupun nanti KEK dipusatkan ke Rempang-Galang dengan pengelola Pemko Batam, bakal menimbulkan persoalan lagi. Karena regulasi yang ada, Relang juga bagian dari wilayah kerja BP Batam.
“FTZ saja kondisi Batam begini, apalagi kalau KEK yang jika tiga tahun tak dibangun bisa dicabut statusnya,” katanya.
Sisi lain, saat ini, Kadin melihat tidak ada keseriusan pengembangan ekonomi kerakyatan di Batam. Dalam hal ini usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Padahal, UMKM tidak rentan terhadap krisis.
Selain itu, UMKM juga menjadi solusi bagi masyarakat Batam yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Terutama yang tak terserap lagi di industri karena faktor umur.
Pemko Batam, menurut Jadi, hanya sibuk mengurus pelebaran jalan, tapi lupa menyiapkan sentra-sentra UMKM. Seolah persoalan ekonomi Batam semua jadi tanggungjawab BP Batam.
“Pelebaran jalan itu bagus, tapi jangan lupa masyarakat butuh makan. Jalan lebar tapi ekonomi di sekitarnya tidak tumbuh kan sayang juga,” katanya.
Jadi juga tak yakin proyek pelebaran jalan itu menyerap tenaga kerja asal Batam. Bisa jadi pekejanya didatangkan dari luar Batam. “Itu sebabnya perlu sentra-sentra UMKM,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BI Kerpi, Gusti Raizal Eka Putra, dalam diskusi tentang berbagai persoalan Batam yang ditaja Batam Pos juga meminta BP Batam, Pemko Batam, dan Pemprov Kepri berhenti untuk saling menyalahkan. Berbagai persoalan Batam membutuhkan kerja sama yang baik untuk mengatasinya.
“Kita harus bergerak cepat, kreatif mencari solusi terbaik, supaya ekonomi Batam bisa tumbuh lagi,” kata Gusti.
Ia optimisi ekonomi Batam akan tumbuh pesat jika semua pihak terkait mau bekerja sama menyelesaikan berbagai persoalan di Batam.
Beberapa langkah cepat yang bisa dilakukan antara lain, mempercepat realisasi proyek-proyek yang dibiayai APBD maupun APBN. Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai salah satu potensi kemartiman.
Kemudian merealisasikan investasi berskala besar dan berteknologi tinggi. Mempercepat pertumbuhan sektor-sektor baru. Tak kalah pentingnya, mengoptimalkan sinergi daerah lain. Khususnya dalam memasok kebutuhan bahan pokok, supaya harga bisa terkendali. (nur)
batampos.co.id – Berstatus sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ), harga kebutuhan apapun di Batam harusnya lebih murah. Sebab, semua jenis bahan kebutuhan yang masuk, khususnya impor, bebas pajak. Namun fakta berkata lain, Batam justru menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi kelima di Indonesia. Sementara pertumbuhan ekonominya di urutan nomor dua dari belakang se-Indonesia.
BAGIR Abunumay meninggalkan Lucky Plaza, Nagoya, tempat usahanya. Ia bergegas pulang ke tempat tinggalnya, di Rumah Susun Bida Batuampar, Selasa (22/8) malam. Pria yang berbisnis ponsel secara online ini tinggal lantai tiga. Kamarnya berukuran 3×4 meter.
Di kamar bertipe studio itu berisi tempat tidur susun, dapur, lemari, dan kamar mandi. Fasilitas itu disediakan pengelola. Pria asal Jawa Tengah ini baru dua pekan menghuni kamar itu. Sewanya Rp 550 ribu per bulan. Di luar sewa kamar, dia juga harus membayar tagihan listrik dan air paling kecil Rp 100 ribu per bulan.
“Kalau di kamar lantai bawah lebih mahal kisaran Rp 600-an ribu,” ujar Bagir ketika ditemui di tempat bisnisnya, Selasa malam.
Sebelum pindah ke Rusun Bida Ampar, Bagir tinggal di rumah kos di Blok III Baloi. Ia menyewa kamar dengan fasilitas kamar mandi di dalam. Tidak ada fasilitas dapur, lemari, dan tempat tidur. Sewanya Rp 1 juta per bulan. Sewa itu relatif mahal jika dibandingkan dengan fasilitas yang disediakan.
“Harga dan fasilitas tidak sepadan. Mahal. Makanya saya pindah,” ungkap pria yang biasa disapa Bagir ini.
Tak sekali saja Bagir mendapatkan harga sewa kos yang relatif mahal. Sebelumnya ia juga pernah kos di Seipanas. Awalnya ia menempati kamar di lantai satu yang lumayan luas. Kamar mandi di dalam. Tanpa fasilitas tempat tidur dan lemari. Namun harga sewanya sudah Rp 1,5 juta per bulan.
“Sewanya segitu karena kamarnya luas. Ada fasilitas kulkas, tapi dipakai bersama penghuni kos lainnya,” ungkapnya.
Dari kamar di lantai satu, ia pindah ke lantai dua karena sewanya lebih murah. Meski ukuran kamarnya lebih kecil. Tarifnya Rp 1 juta per bulan. Namun ada fasilitas AC. “Kamar ini tanpa tempat tidur dan lemari,” katanya.
Tarif sewa kos itu tak jauh berbeda di kawasan Nagoya. Bagir sempat menyewa kamar kos di Nagoya Newton. Tarifnya Rp 900 ribu per bulan. Namun penghuni kos tidak boleh mencuci pakaian sendiri. Mereka harus menyerahkan urusan cucian pada laundry yang sudah disediakan pengelola kos. “Tarif laundry sih murah, Rp5 ribu per kilo,” katanya.
Menurut Bagir, tarif sewa kos di kawasan Nagoya relatif mahal. Rata-rata Rp 1 juta per bulan.
Semenetara di kawasan Batam Centre, jauh lebih mahal lagi. Di kawasan Legenda Malaka, misalnya, rata-rata sewa rumah berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan. Itupun sudah sulit menemukan rumah yang disewakan per bulan. Rata-rata per tiga bulan. Bahkan per enam bulan hingga per satu tahun.
Selain biaya kos, pengeluaran biaya hidup terbesar adalah makanan. Bagir mengungkapkan, untuk makan paling tidak ia harus mengeluarkan Rp 20 ribu sekali makan. Ia hanya menghitung dua kali makan. Makan siang dan makan malam. Meski begitu, jika dikali 30 hari, biaya konsumsi menghabiskan Rp 1,2 juta. Itu di luar sarapan dan pengeluaran sesekali nongkrong di kafe.
“Di Nagoya biaya sekali makan segitu. Kalau mau lebih murah kadang saya ke Batuampar atau Seipanas,” ujarnya.
ilustrasi
Biaya lainnya yang juga cukup menguras keuangan adalah pulsa ponsel untuk berinternet. Sebulan, Bagir menganggarkan Rp 400 ribu – Rp 500 ribu. Sebab ia mengandalkan internet untuk menjalankan bisnis online miliknya. Lalu untuk transportasi, ia mengandalkan motor. Ia cukup membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite.
“Beli pertalite itu rata-rata 3 hari sekali isi Rp 20 ribu. Jadi sekitar Rp200 ribu,” katanya.
Pengeluaran lainnya, biaya laundry sekali sepekan, perlengkapan mandi, dan biaya jalan-jalan. Untungnya Bagir tidak merokok sehingga pengeluaran tidak lebih besar dari pemasukan. Sebab bisnisnya agak lesu. Saat ditemui hari Selasa, ia mengaku baru menjual dua unit ponsel. Padahal tahun sebelumnya, ia masih bisa menjual 10 unit ponsel sehari.
Namun, jika ditotal-total, pengeluaran wajibnya setiap bulan paling tidak menghabiskan Rp3,4 juta. Di atas upah minimum Kota Batam yang nilainya Rp3,2 Juta per bulan. Beruntung masih sendiri, belum ada tanggungan anak dan istri.
Lalu bagaimana biaya hidup untuk satu keluarga dengan dua anak? Salah satu keluarga kecil, Jike Hariyaningsih dan Akut Wibowo mengungkapkan biaya hidup di Batam termasuk mahal. Jike merasakan biaya hidup di Batam yang tinggi setelah berkeluarga.
Ia mengaku lahir dan hidup di Batam. Selama itu, ia tak merasakan mahalnya biaya hidup karena masih tinggal bersama orang tua. Namun setelah menikah, ibu muda ini mulai merasakannya.
“Saya belum pernah tinggal di kota lain sih, tapi kalau dibandingin biaya hidup di Batam dengan di luar kota seperti di Pulau Jawa atau Palembang misalnya yang pernah saya kunjungi, biaya hidup di Batam lebih mahal,” paparnya.
Setelah menikah dan punya dua anak, Jike menyebutkan biaya hidup semakin bertambah. Untuk pengeluaran kebutuhan anak-anak saja yang masih balita sudah menguras keuangan. “Seminggu untuk biaya susu dan popok saja Rp 500 ribu,” ungkapnya. Per bulan bisa sampai Rp 2 juta.
Biaya konsumsi atau makanan, pasangan muda ini belanja mingguan berkisar Rp 400 ribu.
Bila dirata-ratakan Rp 400 ribu per pekan dikali empat, berarti Rp 1,6 juta per bulan. Biaya ini tak jauh beda dengan pengeluaran sewa rumah dan biaya listrik serta air. Jike sekeluarga menyewa rumah di Perumahan Aviari Garden 2. Sistemnya dibayar per tiga bulan sebesar Rp 3 juta atau Rp 1 juta per bulan.
Sementara biaya air bersih dan listrik Rp 400 ribu per bulan. Biaya lainnya, internet di rumah sebulan Rp 300 ribu. Kemudian pulsa ponsel, BBM untuk kendaraan, dan rokok suami.
Jika ditotal-total, sebulan pengeluaran keluarga kecil ini menembus angka di atas Rp 6 juta. Itupun karena anak-anaknya belum ada yang masuk sekolah karena masih kecil-kecil. Jika sekolah, akan jauh lebih besar lagi.
***
ilustrasi foto: iman wachyudi / batampos
Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan lima tahun sekali memang menempatkan Batam sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi kelima di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari indeks harga konsumen (IHK). Sebulan, warga Batam dengan satu istri dan dua anak paling tidak menghabiskan Rp 6,3 juta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Survei ini dilakukan di 82 kota, 49 kabupaten di 33 Provinsi dengan melibatkan 136.080 rumah tangga. Di tempat teratas masih menempatkan Jakarta sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi, yakni Rp 7,5 juta per rumah tangga per bulan.
Biaya hidup tertinggi kedua dipegang Jayapura sebesar Rp 6,93 juta per rumah tangga per bulan. Menyusul Ternate Rp 6,4 juta, Depok Rp 6,3 juta, lalu Batam.
Di bawah Batam ada Monokwari Rp 6,2 juta, Banda Aceh Rp 6,1 juta, Surabaya Rp 6,0 juta, Pekanbaru Rp 5,8 juta, Makassar Rp 5,7 juta, Bekasi Rp 5,7 juta, dan Tanjungpinang ada di urutan ke-12 dengan biaya hidup 5,7 juta per bulan per rumah tangga dengan empat anggota keluarga.
Sementara untuk biaya hidup terendah adalah Banyuwangi, Jawa Timur. Hanya Rp 3 juta per bulannya.
Kepala BPS Provinsi Kepri Panusunan Siregar mengatakan meski survei ini berlaku lima tahun (2012-2017), namun ia yakin masih relevan dipakai hingga saat ini. Kalaupun terjadi perubahan tingkat kebutuhan, tidak akan jauh bergeser.
Panusunan membeberkan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan Batam masuk lima besar kota dengan biaya hidup tertinggi karena faktor geografis. Sebagai daerah kepulauan, semua bahan logistik dibawa melalui jalur laut. Hal ini mempengaruhi harga yang dibayarkan masyarakat ikut tinggi.
“Ketika suplai terlambat, langsung harga melonjak. Inilah risiko daerah yang kondisi geografisnya kepulauan,” kata Panusunan.
Ia mencontohkan, kenapa Papua masuk dua besar biaya tertinggi di Indonesia. Kondisi geografislah penyebabnya. Hampir semua logistik dibawa melalui jalur udara, karena tidak adanya jalur darat yang memadai.
“Tak mengherankan ketika satu karung semen dijual Rp 1 jutaan, karena dibawa lewat pesawat,” tuturnya.
Biaya konsumsi sehari-hari juga menyebabkan Batam masuk masuk dalam kota dengan biaya hidup tertinggi. Hampir 95 persen kebutuhan masyarakat Batam didatangkan dari luar daerah.
“Sebagai kota industri, itu sebabnya harga manufaktur lebih rendah. Sedangkan kebutuhan lebih mahal dibanding daerah lain,” paparnya.
Kondisi ini diperparah dengan status Batam yang bukan daerah penghasil kebutuhan sembilan bahan pokok. Kebanyakan didatangkan dari luar daerah Batam dan ini membutuhkan biaya tambahan transportasi. Itulah mengapa harga sembako di Batam jauh lebih mahal dibanding daerah lain. Sementara kebutuhannya sendiri sangat tinggi.
“Yang paling dibutuhkan beras, memiliki andil 30 persen. Ketika beras langka dari luar daerah, harga menjadi tinggi,” ungkap Panusunan.
Selanjutnya rokok. Bagi daerah pinggiran di Batam, rokok lebih diutamakan dari biaya sekolah anaknya. Itulah mengapa ketika distribusi terganggu, harga melambung.
Panusunan sendiri tetap yakin posisi Batam dilima besar akan tetap kokoh pada survei 2017-2022 nanti. Sebab, survei lima tahun sebelumnya menjadi dasar penetapan inflasi hingga saat ini.
“Prediksi kita masih tinggi. Itu makanya upah minimum kota (UMK) di Batam termasuk tinggi. Karena disesuaikan dengan biaya hidup yang juga tergolong tinggi,” katanya.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, Rahayudin, merinci 20 komoditas yang memberi andil pada tingginya biaya hidup di Batam. Komoditas penyumbang tingginya terutama sewa rumah, tranportasi, dan makanan.
“Benar, bahan makanan seperti beras bisa tinggi karena bila terjadi gejolak sedikit (pasokan tersendat), harga langsung naik,” ujar Rahayudin kepada Batam Pos.
Mengacu pada survei komoditas biaya hidup yang berlaku lima tahun (2012-2017) tersebut, biaya tempat tinggal memberikan andil 14,91 persen terhadap total pengeluaran. Menyusul transportasi 12,76 persen dan makanan 9,8 persen. Bahan bakar minyak (BBM), penerangan, dan air bersih memberikan andil 6,04 persen. Sementara komunikasi dan pengiriman menyumbang andil 4,54 persen terhadap total pengeluaran. (Selengkapnya lihat tabel, red)
“Rokok juga masuk yang teratas. Rokok ini banyak yang konsumsi dan seperti makanan dikonsumsi tiap hari. Kalau terjadi gejolak, harganya juga naik,” jelasnya Rahayudin.
***
Buruh pabrik pulang kerja dari perusahaan di kawasan Batamindo, Mukakuning, Seibeduk,. F. Dalil Harahap/Batam Pos
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Suprapto mengatakan yang paling merasakan mahalnya biaya hidup di Batam adalah kalangan pekerja. Dengan upah minimum kota (UMK) yang terbilang kecil, membuat buruh tidak bisa menabung karena memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih sulit.
Ironisnya, saat ini ekonomi Batam sedang lesu. Lebih dari 200 ribu pekerja galangan kapal di-PHK dalam dua tahun terakhir. Sebagian ada yang bertahan, sebagian lagi pulang kampung.
Mereka yang bertahan terpaksa mencari pekerjaan baru dengan upah yang jauh lebih kecil dari nilai IHK yang dikeluarkan BPS. Upah pekerja yang baru berkeluarga atau tidak tetap UMK yang besarannya Rp 3,2 juta per bulan. Sementara biaya kebutuhan hidup berdasarkan IHK sudah Rp 6,3 juta.
“Jauh sekali. Banyak yang tak kuat akhirnya memilih pulang kampung,” kata Suprapto, Jumat (25/8).
Dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, UMK Batam juga jauh tertinggal. Berada di urutan ke-14, sementara kebutuhan hidup berada di urutan kelima.
Ironisnya, Batam memiliki status FTZ, namun segala macam fasilitas ini tak mampu membuat ekonomi Batam menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Kepri (60 persen dipengaruhi Batam) pada semester pertama 2017 berdasarkan data Bank Indonesia Kepri yang berkantor di Batam, hanya 1,52 persen. Terendah kedua se-Indonesia. Bahkan jika dihitung per kwartal, hanya tumbuh 1 persen.
Menurutnya, Pemko, BP Batam, dan Pemprov Kepri harus sungguh-sungguh mencari solusi agar perekonomian di Kepri menjadi lebih baik. “Daerah lain yang tak punya FTZ saja pertumbuhan ekonominya bagus, harusnya Batam jauh lebih bagus,” katanya.
Sementara itu, akademisi dari Politeknik Negeri Batam, Muhammad Zainudin melihat, tingginya biaya hidup di Batam hanya efek dari akumulasi berbagai persoalan di Batam.
Namun, dari sekian banyak persoalan, Zainudin menarik benang merahnya di persoalan kepastian hukum yang tak jelas. Termasuk di dalamnya dualisme perizinan investasi yang membuat investor enggan masuk dan memperluas usahanya di Batam.
“Bayangkan, investor dihadapkan pada dua institusi untuk mengurus perizinan. Lahan misalnya dipegang BP, tapi izin mendirikan bangunan ada di Pemko,” katanya.
Zainuddin juga tak sependapat dengan alibi bahwa ekonomi Batam terpuruk karena krisis global. Jika itu jadi alasan, maka kawasan serupa dengan Batam seperti Iskandar Development Region Malaysia, pasti juga akan terkena dampaknya.
Pria yang baru menyelesaikan program doktornya ini juga tak sependapat dengan alasan bahwa krisis yang terjadi di Batam ini juga efek krisis nasional. “Buktinya, daerah lain ekonominya tumbuh lebih bagus dari Batam,” ungkapnya.
Efek dari kepastian hukum yang tak jelas dengan beragam regulasi tumpang tindih itu, investasi di Batam menjadi mati suri. Pertumbuhan ekonomi menjadi lesu, termasuk semua sektor penyokong industri. Daya beli masyarakat pun menurun. Sementara harga-harga kebutuhan terus meroket. Masyarakat akhirnya tercekik kebutuhan hidup tinggi. Mulai dari sewa rumah, hingga ke urusan perut.
Zainuddin mengatakan pada 2011-2015 pertumbuhan ekonomi Kepri yang 60 persen ditopang Batam masih di atas rata-rata nasioal. Sejak 2016 terjun bebas ke nomor dua dari belakang se-Indonesia.
“Kesimpulan saya ini sejalan dengan hasil penelitian tim dari DPR RI yang turun dua pekan lalu. Benang merahnya itu tadi, tidak adanya kepastian hukum. Regulasi yang ada cenderung berubah-ubah dan kadang tumpang tindih. Termasuk dualisme itu tadi,” beber Zainuddin.
Ia menyarankan, benang merah yang diberi nama kepastian hukum itu yang tak pasti itu, dan kini jadi benang kusut harus segera diurai. Supaya investor percaya berinvestasi di Batam.
Dengan begitu, ekonomi Batam ke depan bisa menggeliat lagi. Daya beli masyarakat bisa membaik lagi, sehingga komoditas yang mempengaruhi kebutuhan hidup tinggi selama ini, selain bisa ditekan, juga bisa terjangkau. (uma/nur/rng/cr13)
Sejumlah pekerja sedang melakukan bongkar muat di pelabuhan Batuampar,beberapa waktu lalu). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Terminal Umum Batuampar, Pelabuhan Laut BP Batam, Adil Setiadi, 47, tersangka perkara pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Batun Ampar, Batam. Akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Senin (29/8) hari ini.
Hal tersebut dikatakan Panitera Muda Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, L Siregar, setelah menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batam.
“BAP tersangka dugaan pungli di Pelabuhan Batuampar, Batam dengan nomor 9/Pid. Sus-TPK/2017/PN Tpg tersebut sudah kita terima dari jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Batam,” ujar Siregar, kemarin.
Berdasarkan hasil rapat Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, kata Siregar, sidang tersebut akan dipimpin oleh Guntur Kurniawan SH MH sebagai Ketua majelis hakim, didampingi dua hakim anggota Suherman dan Corpioner.
“Sesuai jadwal yang ditetapkan, rencananya hari ini ,Senin (28/8) akan digelar sidang perdananya dengan pembacaan dakwaan,” kata Siregar.
Seperti diketahui sebelumnya, Adil Setiadi, Kepala Satuan Kerja Terminal Umum Batuampar Pelabuhan Laut BP Batam sebelumnya ditangkap Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Polda Kepri. Ia dirinkus karena melakukan pungli bongkar-muat di pelabuhan tersebut beberapa waktu lalu saat berada dalam mobil Toyota Avanza warna hitam BP 1658 OY yang diparkir depan Ruko Kek Pisang Villa.
Penangkapan dilakukan, setelah yang bersangkutan meminta uang Rp 10 juta kepada Manager Operasional PT Lautan Jaya, Suimi alias Emi. Permintaan uang itu agar diberi pelayanan buka pintu bongkar muat module atau tempat kontrol pengeboran minyak lepas pantai kepada Suimi, manager operasional PT Lautan Jaya Sukses, perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat.
Selain menerima uang Rp 10 juta, tersangka Adil juga menerima uang Rp 6 juta dari saksi Amirudin alias Amir, Manager Operasional PT Kencana Bayu Utama, perusahaan bergerak di bidang jasa keagenan kapal untuk uang sandar kapal yang akan mengangkut modul (tempat kontrol pengeboran) minyak lepas pantai.
Sebelum penangkapan tersangka, tim Saber mendapat laporan dari masyarakat kalau petugas Kasatker Terminal Umum Pelabuhan Laut Batuampar meminta sejumlah uang untuk layanan ‘buka pintu’ agar module tersebut dapat diangkut dari yard (kawasan industri) PT Siemen ke kapal pengangkut di pelabuhan. Uang uang untuk layanan buka pintu tersebut adalah pungutan liar dan besaran yang bervariasi mulai dari Rp10 juta hingga sampai Rp15 juta.
Menindak lanjuti laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan dan diketahui perusahaan yang melakukan muat barang berupa module adalah PT Lautan Jaya Sukses. Setelah diselidiki ternyata benar, Kasatker Adil Setiadi meminta uang Rp10 juta kepada pihak PT Lautan Jaya Sukses agar pintu dibuka.
Selain tersangka Adil, polisi juga mengamankan sebanyak 4 orang saksi yang ikut menyaksikan kejadian itu. Mereka adalah, Suimi, Fauzi Nasution, Novi Andaria dan Muthia Alifa.
Perbuatan tersangka Adil dinilai telah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Melanggar Pasal 12 huruf (e) dan atau 11 UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(ias)
