batampos.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan 15 ribu Kaveling Siap Bangun (KSB) di Batam disertifikasi tahun ini. Ini bertujuan untuk memberikan legalitas rumah kepada warga Batam sesuai dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari pemerintah pusat.
Kepala kantor pertanahan kota Batam Asnaedi optimis target tersebut akan tercapai, sebab dari 58 ribu KSB yang terdata baru sekitar 1.000 an unit yang sudah disertifikasi baik secara mandiri ataupun melalui program sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sebelumnya.
“Masih sangat banyak KSB yang belum ada sertifikat. Makanya tahun ini pemerintah kembali meluncurkan program PTSL sebagai pengganti Prona dengan target 15 ribu rumah yanhg harus disertifikasi,” ujar Asnaedi, kemarin.
Target sertifikasi tersebut kata Asnaedi, untuk tahap awal masih fokus untuk KSB yang ada di kecamatan Sagulung. Itu karena Sagulung memang cukup banyak KSB yang tersebar di tiga kelurahan yakni Seilangkai, Seipelenggut dan Seilekop.
“Tapi jika target tersebut tak bisa dicapai di Sagulung, maka ke kecamatan lain juga akan kita upayakan masuk,” tuturnya.
Sejauh ini sambutan warga dengan program PTSL itu sudah baik, sebab sejak program tersebut dijalankan sudah 1.488 berkas yang masuk dan 859 diantaranya sudah selesai disertifikasi.
“Prosesnya tak lama dan berbelit-belit lagi. Syarat lengkap 14 hari sudah jadi sertifikat itu,” kata Asnaedi
Untuk mengurus sertifikat tersebut, syarat mutlak yang harus dilakukan adalah membayar UWTO ke Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Kalau sudah ada faktur pembayaran UWTO, maka skep akan dikeluarkan dan itu sudah bisa urus. Syarat lainnya tentu dengan dokumen identitas pribadi pemilik kaveling,”tutur Asnedi.
Ilustrasi Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
Untuk itu kepada pemilik KSB yang ada di Sagulung yang belum mengurus sertifikat dihimbau agar segera diurus. Jika pemilik KSB terkendala dengan uang untuk membayar UWTO, saat ini pemerintah telah memberikan kemudahan dengan menggandeng pihak bank sebagai mitra untuk memberikan pinjaman kepada pemilik KSB khusus untuk melunasi UWTO mereka.
“Salah satunya BPR Dana Nusantara(Danus). Jadi sudah mudah sekarang, pinjam untuk sesuatu yang lebih berharga kenapa tidak. Nanti kalau rumah sudah ada sertifikat tentu nilainya akan lebih tinggi,”kata Asnaedi.
Melalui program PTSL itu, pemerintah kata Asnedi, sebenarnya menargetkan pemasukan negara. Yang mana jika semua KSB yang ada di Batam yakni 58 ribu KSB semuanya disertifikasi maka pemasukan dari pembayaran UWTO itu mencapai Rp 173 Miliar.
“Pemasukan negara hanya pada UWTO itu, sementara pengurusan sertifikat di BPN gratis. Jadi mari sama-sama kita sukseskan program pemerintah ini, ” tutur Asneidi.
Hamonangan,seorang pemilik KSB di kelurahan Seipelenggut merasa sangat terbantu dengan program PTSL itu. Pasalnya kebingungannya selama ini untuk mengurus KSB akhirnya terjawab.
“Kemarin waktu Prona tak sempat, makanya sekarang saya langsung urus begitu tahu ada PTSL ini,” ujarnya.
Begitu juga dengan pembiayaan dari Bank yang memberikan pinjaman Hamonang merasa terbantu. Kesulitan untuk mendapatkan uang pembayaran UWTO bisa diatasi dengan adanya pinjaman ke bank tersebut.
“Jadi memang dipermudah sekarang dan itu baik,” ujar Hamonang. (eja)
batampos.co.id – Kapolsek Sekupang, Kompol Oji Fharoji menyebutkan ada dua titik rawan aksi begal yang ada di wilayah Kecamatan Sekupang. Dua titik ini dinilai sering menjadi begal melancarkan aksinya.
“Ada dua lokasi yang rawan pertama di Marina dan Mata Kucing,” kata Oji, Rabu (30/8).
Ia menjelaskan begal biasanya beroperasi sekitar pukul 03.00 WIB, karena jalanan yang sudah sepi, jadi mereka mengincar pengendara.
“Dari kasus yang terjadi selama ini mereka beraksi dari pukul 03.00 WIB hingga subuh hari, ada pekerja yang berangkat kerja pagi hari atau ibu-ibu yang mau berbelanja,” terangya.
Maraknya aksi begal ini, pihaknya mengintensitaskan patroli di daerah tersebut. Tidak saja aksi begal, kawasan hutan tersebut juga sering dijadikan lokasi pemerkosaan, hingga pembunuhan.
“Ini yang kami antisipasi dengan rutin patroli,” ujarnya.
Tidak saja patroli, pihaknya juga menurunkan tim patroli rutin di dua kawasan tersebut. Oji mengngkapkan saat beraksi, pelaku begal sering melempari pengendara motor dengan batu. “Jadi saat pengendara menengok, mereka lagsung menghantam pengendara hingga jatuh,” ucapnya.
Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati- hati dan menghindari wilayah rawan begal tersebut. “Jangan berkendara terlalu malam, apalagi sendiri. kalau bisa laluilah jalanan yang ramai,” imbau Oji.
Mengenai kasus begal di kawasan Sekupang, ia mengatakan jumlahnya tidak sebanyak bila dibandingkan daerah lainnya.
“Akhir-akhir ini mereka sering beraksi di kawasan Batuaji, Sagulu, hingga Seibeduk, bahkan korban mereka harus meregang nyawa. Ini yang harus kita cegah dengan patroli rutin,” ungkapnya. (cr17)
batampos.co.id – Pemko Batam terus berupaya mengatasi persoalan banjir di wilayah Seibeduk. Hari ini, Rabu, (30/8) Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meninjau langsung kondisi drainase utama di Kecamatan Seibeduk yang sedang dikerjakan oleh Dinas Bina Marga Kota Batam.
Hasil tinjauan itu, Amsakar menemukan beberapa kendala terkait normalisasi drainase di Seibeduk. Salah satunya, rumah warga yang masih berdiri dibantaran drainase. Ia menilai, keberadaan bangunan di samping kiri-kanan drainase menghambat pengerjaan normalisasi.
Ia pun mengintruksikan kepada pihak kecamatan untuk segera mendata jumlah rumah atau bangunan yang masih berdiri dibantara kali.
“Dinas Bina Marga cukup kesulitan untuk mengeruk dan memasukkan alat berat,” ujar Amsakar.
Dia mengatakan saat ini pihaknya beserta Dinas Bina Marga Kota Batam telah melakukan pendataan terkait titik yang sudah dilakukan pengerjaan dan lokasi yang akan segera dinormalisasikan. Namun, kata Amsakar saat ini dinas terkait harus fokus dulu untuk pengerjaan drainase utama yang mengalirkan air dari hulu ke hilir.
“Makanya drainase utama dinormalisasikan, sehingga setiap kali hujan air mengalir dengan lancar tanpa menggenangi rumah warga,” katanya.
Kepala Dinas Bina Marga Kota Batam, Yumasnur memastikan proses pengerjaan drainase di wilayah Seibeduk akan terselesaikan. Saat ini, pihaknya fokus pada pelebaran drainase. Drainase utama yang membentang sepanjang tiga kilo meter itu akan dilebarkan hingga 50 meter.
Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad (duduk) meninjau titik banjir di Kelurahan Mangsang, Seibeduk, Rabu (30/8). Daerah Seibeduk bila hujan turun banyak titik banjir yang terjadi. F Dalil Harahap/Batam Pos
“Konsentrasi kita adalah membereskan masalah sistem aliran yang mengurai ke laut dan kita sudah patok lebarnya dan akan segera dikerjakan,” katanya.
Selama pengerjaan itu, Yumasnur meminta kerja sama dengan warga. Ia meminta pengertian warga yang tinggal dibantaran drainase untuk membongkar bangunan mereka.
“Kiri-kanan drainase itu harus ada jalan. Tak boleh ada bangunan apapun. Gunanya, ya kalau ada pengerjaan, alat berat gampang masuk,” jelasnya.
Camat Seibeduk Science Taufik Riyadi mengatakan banjir yang kerap menghantui warganya disebabkan sistem drainase yang buruk. Ia mencotohkan drainase yang ada di Kebun Sayur, Seipancur yang menyempit dan dangkal. Makanya, saat hujan lebat, air dari drainase itu meluap dan menggenagi rumah warga.
“Di sana drainasenya hanya tiga meter saja dengan kedalaman sekitar satu meter,” katanya.
Ia menambahkan, selain drainase yang buruk, pola hidup masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan juga memicu terjadinya banjir. (cr19)
Anggota Satpol PP Kota Batam saat latihan di Dataran Engku Putri Batamcenter beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi menilai penerapan peraturan daerah sangat dipengaruhi kondisi di lapangan. Pihaknya tak ingin frontal menegakkan perda tanpa pertimbangan yang matang.
“Faktor di lapangan jadi faktor utama kami bertindak, saya tak boleh karena ada perda yang dibuat langsung bertindak,” kata Rudi, kemarin.
Ia mencontohkan Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Menurutnya, kini ekonomi tengah lesu dan rakyat perlu diperhatikan kondisi ekonominya. “Lihat (gepeng) di jalan kami tak bisa tindak semua, ekonomi lagi jatuh. Rumah-rumah liar tak bisa juga saya gusur semua dulu,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya akan memperhatikan urgensi alasan dibalik penertiban yang akan dilakukan. Ia mencontohkan, misalkan di suatu daerah akan dibangun jalan, mau tidak mau rumah liar maupun kios liar akan ditertibkan.
“Kalau tidak (ada alasan) saya tak mau (tertibkan dulu), disumpah semua orang mana tentram hidup saya lagi,” paparnya.
Hal lain yang membuat perda tak efektif, menurut Rudi yakni respon masyarakat sendiri. Dalam hal ini ia mencontohkan penerapan perda zakat dan profesi yang sudah diterbitkan sejak dirinya menjadi anggota DPRD Batam.
“Tidak jalan mengapa? karena masyarakat sendiri tidak merespon,” imbuhnya.
Sebelumnya, Anggota komisi II DPRD Batam Idawati Nursanti, juga mantan ketua Badan Legislasi DPRD Kota Batam tegas mengatakan banyak Perda yang mandul. Menurutnya, ini karena tidak ada keseriusan pemerintah untuk menegakkannya.
“Banyak yang tidak jalan. Mandul. Berbagai alasan mereka (Pemko Batam) sampaikan. Adalah sosialisasi terhambat anggaran dan sebagainya,” katanya, Senin (28/8).
Tak hanya Ida, Wakil ketua Badan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Batam, Tumbur Sihaloho juga mengakui bahwa memang banyak Perda dari sejak DPRD Batam dibentuk tidak jalan. Bahkan menurutnya, banyak Perda yang tidak diketahui masyarakat keberadaanya.
“Misalnya Perda terumbu karang. Saya saja baru tahu. Apalagi masyarakat. Artinya sosialisasinya kurang,”katanya. (cr13)
batampos.co.id – Keluhan tentang buruknya sinyal ponsel warga di pulau-pulau penyangga (hinterland) di sekitar Batam, kini sudah berakhir. Pasalnya, Telkomsel membuat terobosan dengan mengekspansi jaringan hingga ke pulau-pulau pelosok, termasuk hinterland.
Bahkan, warga di sana bukan hanya bisa menikmati kualitas jaringan sinyal generasi kedua dan ketiga (2G/3G) saja, melainkan juga sudah bisa mengakses layanan jaringan terbaik di Indonesia saat ini, yakni 4G LTE (Fourth Generation Long Term Evolution). Saking majunya, jangan heran jika kini warga di hinterland sudah bisa berjualan secara online.
***
Putra meletakkan telepon pintar ke meja makan di hadapannya. Tangan kanannya gantian meraih cangkir berisi kopi susu, lalu menyeruputnya dua kali. Sembari meletakkan cangkir, matanya berbinar.
“Barusan kawan di Bengkulu WA (Whatsapp), dia pesan kamera,” kata Putra dengan senyum merekah, saat dijumpai di sudut kedai kopi yang berjarak sekitar 300 meter dari Pelantar Pelabuhan Rakyat Belakangpadang, Minggu (20/8) lalu.
Pria 27 tahun itu memang tengah getol berjualan berbagai jenis barang secara online (daring). Rutinitas itu mulai ia lakoni sejak tiga tahun silam. Ia memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta media perpesanan seperti WhatsApp (WA) dan Line untuk memasarkan barang dagangannya.
Barang yang dijualnya juga beragam, mulai dari perangkat elektronik seperti kamera dan ponsel, hasil karyanya sendiri seperti karikatur dan lukisan, bahkan hingga batu akik. “Dua tahun lalu saat batu akik booming, saya banyak dapat pesanan, bahkan pelanggan saya ada yang dari Pulau Jawa,” kenang Putra.
Sedangkan jika ada pelanggan yang memesan kamera atau ponsel, ia akan mencarikan barang tersebut dengan menyeberang ke Pulau Batam dengan menumpang kapal pompong (perahu kayu kecil bermesin tempel).
“Pesan apa saja kita layani, yang penting kalau enggak ada di sini (Belakangpadang), saya carikan ke Batam,” ujarnya.
Bahkan, dari hasil berjualan barang-barang secara online tersebut, Putra mengaku bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengaku punya tabungan yang cukup. Pasalnya, omset jualan online itu tak kurang dari Rp 30 juta setiap bulannya. Maklum saja, pelanggannya memang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dari Pulau Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan.
“Untungnya lumayan untuk beli susu anak,” kata bapak satu orang anak tersebut.
Putra merupakan warga asli Pulau Belakangpadang, Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pulau Belakangpadang merupakan satu di antara beberapa pulau hinterland di sekitar pulau utama (main land) Batam. Selain Belakangpadang, pulau hinterland lain di Batam yakni Pulau Galang dan Bulang.
Meski berada di pulau kecil dan pelosok, namun Putra mengatakan aktivitasnya berjualan online tetap lancar. Ia mengaku tak pernah terkendala masalah jaringan dari penyedia jasa telekomunikasi seluler (provider) yang ia pakai.
“Saya pakai Simpati (dari Telkomsel, red), dan sejauh ini oke-oke saja,” sebutnya.
Kondisi itu, sambung Putra, memang jauh berbeda dibanding beberapa tahun silam. Dulu, kata ia, warga Belakangpadang kerap mengeluh tak mendapatkan sinyal ponsel. Bahkan, jika berada di bibir pantai, ponsel warga malah kerap mendapatkan luapan sinyal (spillover) dari provider asing, seperti dari Singapura dan Malaysia.
“Kalau pas sinyal kita lemah, biasanya yang nyangkut malah sinyal SingTel (Singapore Telecommunications Limited), jadinya kami kena roaming internasional,” ia mengingat kejadian sekitar tujuh tahun silam.
Maklum saja, lokasi Pulau Belakangpadang memang cukup dekat dengan Singapura. Jaraknya kurang lebih hanya sekitar 20 kilometer, dan hanya dipisahkan laut internasional, yakni Selat Singapura. Pulau Belakangpadang termasuk satu di antara ratusan pulau terluar di Indonesia.
Namun kini, kejadian serupa tak ada lagi. Menurut Putra, kekuatan sinyal di ponselnya jauh lebih bagus sejak sekitar empat tahun terakhir. Bahkan, ia mengaku kini sudah bisa menikmati layanan data dengan kualitas jaringan terbaik di tanah air, yakni 4G LTE. Tak heran, kata dia, beberapa kawannya di Belakangpadang juga sudah mulai banyak yang mengikuti jejaknya berjualan barang-barang secara online.
“Mau mengakses apapun gampang sekarang. Kalau sudah begini, warga yang tinggal di pulau kecil kayak kami ini enggak kalah sama yang tinggal di Batam sana,” kata Putra bangga.
Tak hanya Putra. Warga yang tinggal di pesisir Pulau Batam lainnya juga mengaku mendapatkan berkah dengan pengembangan jaringan telekomunikasi seluler di wilayahnya. Seperti yang dirasakan Hikma, warga yang tinggal di Batumerah, Kecamatan Batuampar, Kota Batam. Wanita berjilbab itu juga menekuni aktivitas berjualan online aneka jenis produk fashion seperti tas, baju, hingga parfum. Ia juga memanfaatkan media sosial maupun media perpesanan untuk berjualan.
Tentu saja, ia membutuhkan kualitas layanan jaringan yang bagus dari provider telekomunikasi untuk menopang aktivitasnya tersebut.
“Saya pakai Kartu As, internetan enggak ada masalah. Jualan jalan terus,” kata Hikma saat ditemui di bibir pantai Batumerah, Minggu (27/8) lalu.
Ia tak memungkiri, keandalan sinyal dari provider telekomunikasi turut menopang kelancarannya berbisnis. Betapa tidak, untuk mengunggah foto produk maupun berkomunikasi dengan relasi usahanya, ia membutuhkan kualitas layanan data yang cepat dan stabil.
“Apalagi sekarang sinyal saya sudah 4G, jadi makin mudah kalau mau update barang jualan,” tutur wanita 22 tahun itu.
Hikma juga mengungkap, meski tinggal di pesisir pantai dan bisa menatap langsung deretan gedung pencakar langit Singapura dari tempat tinggalnya, namun ia tak pernah terkena luapan sinyal dari provider di negeri seberang. Padahal, kata ia, beberapa kerabatnya yang menggunakan provider selain Telkomsel, kerap terkena roaming saat berada di rumah.
“Barusan bibi saya mengeluh karena kena roaming, dia dapat SMS (Short Message Service/pesan singkat) dari Digi, bunyinya selamat datang di Malaysia. Padahal dia di sini (Batumerah),” kata Hikma sembari tertawa.
Ia berharap, kualitas jaringan telekomunikasi Telkomsel semakin meningkat agar komunikasi dan bisnisnya tak terganggu. Terlebih, ujar Hikma, di era digitalisasi seperti saat ini, kekuatan jaringan telekomunikasi merupakan hal yang sangat penting.
“Semakin banyak orang bisa mengakses internet, semakin maju bangsa kita,” katanya.
Hikma sedang menamai beberapa produk fashion yang akan diunggahnya ke media sosial di dekat rumahnya di tepi pantai Batumerah, Batuampar, Batam, Minggu (27-8) lalu. Foto: Ratna-Batam Pos
***
Luasnya jangkauan jaringan telekomunikasi, terutama layanan data, memang membawa dampak positif bagi warga yang tinggal di wilayah yang berbentuk kepulauan seperti di Provinsi Kepri ini. Betapa tidak, dengan luas wilayah 252.601 kilometer persegi (km2) dengan mayoritas sekitar 96 persen berupa lautan dan hanya 4 persen yang berupa daratan atau pulau, kebanyakan merupakan pulau-pulau kecil, membuat jangkauan jaringan telekomunikasi tak bisa merata. Hanya warga di beberapa pulau utama seperti Batam, Bintan, dan Karimun yang sudah bisa mendapatkan layanan sinyal yang kuat dan akses internet memadai. Sedangkan warga yang tinggal di ratusan pulau-pulau hinterland, baru beberapa saja yang bisa menikmati layanan internet.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi Kepri mencatat dalam kurun dua tahun belakangan ini, terjadi peningkatan jumlah warga yang memanfaatkan akses jaringan telekomunikasi, terutama layanan data untuk menunjang aktivitas perdagangan secara elektronik atau e-commerce.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepri, Guntur Sakti mengatakan, berdasar data dari Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia (ADEI) Kepri, jumlah pelaku usaha e-commerce meningkat hampir 100 persen dibanding tahun 2015 lalu. Jika dulu pelaku usaha digital hanya satu hingga lima orang saja, kini sudah ada 25 pelaku start up baru.
“Member ADEI Kepri sekarang sudah 43 anggota. Itu bukti kalau start up digital sangat bertumbuh di Kepri,” jelas Guntur.
Kepala Dinas tak memungkiri, ada beberapa faktor lain yang membuat ekosistem digital di wilayah Kepri belum bisa maksimal. Antara lain, minimnya dukungan kebijakan yang inovatif yang dapat mendukung dunia digital. Itu karena, antara satu pulau dengan pulau lainnya berbeda kondisi dan infrastrukturnya. Selain itu, juga karena akses infrastruktur broadband internet yang masih rendah, terutama yang berada di luar pulau utama Batam.
“Tapi perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang sedang dilakukan adalah salah satu upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya ekosistem digital di daerah,” kata mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri tersebut.
Guntur juga mengaku, saat ini pihaknya aktif berkoordinasi dengan operator telekomunikasi. Salah satunya Telkom Group, agar dapat mempercepat pembangunan jaringan infrsatruktur dan mengakhiri kesenjangan digital di daerah pelosok dan pulau-pulau terluar di Kepri.
“Kami juga ingin mendorong e-government (electronic government/sistem pelayanan pemerintahan secara elektronik) hingga tingkat pemerintahan terbawah. Makanya kita jajaki kerjasama dengan Telkom Group,” paparnya.
Sementara itu, Manager Network service Telkomsel Batam Andi Suapril mengatakan, pengembangan dan ekspansi jaringan telekomunikasi di daerah-daerah hinterland merupakan salah satu fokus Telkomsel untuk mencerdaskan Indonesia. Begitu juga, kata Andi, untuk Kecamatan Belakangpadang, Bulang dan Galang, Telkomsel terus memantau perkembangan dan pemerataan jaringan di daerah tersebut.
“Untuk Belakangpadang, sinyal sudah merata. Ekspansi terus dilakukan terutama untuk 4G. Sedangkan Galang dan Bulang masih bergantung pada ketersediaan PLN (jaringan listrik) di daerah tersebut. Tapi saat ini daerah tersebut hampir semua site/tower sudah tercover jaringan 3G,” tutur Andi.
Menurut Andi, terjadi peningkatan jumlah pelanggan Telkomsel di pulau-pulau hinterland tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga mencatat ada kenaikan penggunaan layanan data di wilayah itu, dibanding tahun 2016 lalu.
“Kenaikan di Belakangpadang sebesar 132 persen. Kalau daerah Bulang 79 persen dan Galang 180 persen,” sebutnya.
Untuk menjaga keunggulan layanan, Andi mengatakan Telkomsel akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan di semua lokasi daerah terpencil. Bahkan, untuk daerah yang langsung berbatasan dengan negara luar seperti Singapura dan Malaysia. Antara lain, memperkuat dan melakukan ekspansi jaringan dengan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) baru. Selain itu, juga menjaga keandalan jaringan dengan mengutamakan kualitas dan menjaga ketersediaan situs/tower (availability site).
“Kami juga terus meningkatkan kualitas network (jaringan) dengan modernisasi perangkat,” ujar Andi. (Ratna Irtatik/Batam)
Komite Akreditasi Rumah Sakit meninjau persediaan logistik di RSUP. F. Choki/ Batam Pos.
batampos.co.id – Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Tanjungpinang, kembali melaksanakan penilaian akreditasi ulang terhadap empat Pokja, yang dinilai langsung oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Rabu (31/8).
Penilaian ini dilakukan untuk meningkatkan status akreditasi, demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Peningkatan mutu pelayanan menjadi hal utama yang terus kita dorong. Untuk itu, kita berupaya melakukan peningkatan akreditasi dengan melakukan penilaian ulang yang dikhususkan bagi 4 Pokja untuk menyempurnakan akreditasi yang sesuai dengan standart rumah sakit secara nasional di seluruh Indonesia,” jelas Ketua Tim Akreditasi RSUP, Sunarto, disela-sela kegiatan tersebut.
Sunarto mengatakan penilaian akreditasi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan, dimana dari 15 pokja yang sebelumnya mengikuti penilaian awal Januari lalu, empat diantaranya belum memenuhi standar kelulusan nilai di atas 80.
Diantaranya, bidang Pencegah dan penanggulangan Infeksi (PPI), Managemen Komunikasi dan Informasi (MKI), Pendidikan Pasien Keluarga (PPK) serta Managemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK).
“Hasil penilaian awal lumayan bagus. 11 pokja nilainya memuaskan diatas 80. Namun, sesuai kriterianya harus 15 pokja mendapatkan nilai diatas 80 untuk layak mendapatkan akreditasi Paripurna. untuk itu, kita fokus melakukan pembenahan secara keseluruhan dari segi kelengkapan fasilitas dan kebersihan rumah sakit,” terangnya.
Menurutnya dengan peningkatan akreditasi ini tentunya akan memberikan jaminan bagi masyarakat. Dimana seluruh dokter yang menangani pasien tidak akan diragukan lagi keahliannya, sebab sudah memiliki surat izin praktek.
“Intinya ada jaminan supaya masyarakat dapat merasakan kenyamanan dengan pelayanan yang diberikan terhadap rumah sakit yang memiliki akreditasi yang sama dengan rumah sakit besar yang ada di seluruh Indonesia,” sebutnya.
Ia berharap semoga penilaian akreditasi yang dilakukan tersebut bisa mendapatkan hasil yang memuaskan.
“Mudah-mudahan hasilnya nanti bagus, nilai yang diraih juga tinggi,” imbuhnya.
Ketua Tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), dr Tri Hastuti, mengatakan untuk penilaian akreditasi ulang ini dilakukan melalui empat tahapan. Diantaranya, kelengkapan dokumen, penelusuran (obeservasi), wawancara, serta simulasi.
“Ke empat persyaratan yang ditentukan untuk penilaian sudah kita lakukan secara menyeluruh. Paling cepat dua minggu hasilnya sudah keluar,” ujar Tri.
Ia mengakui dari hasil penelusuran (observasi, red) yang dilakukan bersama, tentunya masih ada beberapa hal kecil yang perlu dibenahi oleh pihak rumah sakit. Seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit (IPAL) yang seharusnya tempat penyimpanan limbah medis tersebut berada tersendiri.
Ini dikarenakan limbah medis, seperti bekas darah dan lainnya harus berada di tempat penyimpanan sementara, yang disesuaikan dengan kriterianya.
“Hasil yang sudah didapat ini akan segera dinilai kembali dan dikirim melalui website KARS. Dan dilanjutkan dengan penilaian Konsilor. Nantinya itu akan menjadi hasil akhir untuk bisa mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna, apabila mendapatkan nilai 80 ke atas,” terangnya.
Tri menambahkan, peningkatan akreditasi ini seharusnya juga bisa dilakukan oleh rumah sakit lainnya. Hal ini tentunya untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
“Seluruh rumah sakit harus meningkatkan standarisasinya sebagai sentra pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini. Apalagi peningkatan ini akan disejalankan dengan target BPJS tahun 2019, yang hanya ingin bekerjasama dengan rumah sakit yang memiliki akreditasi lebih tinggi, dengan kualitas pelayanan yang baik,” imbuhnya. (cr20)
Kondisi pemukiman warga di Tarempa yang rapat dengan badan jalan. F. Syahid/Batam Pos
batampos.co.id – Pedagang kaki lima (PKL) dilarang berjualan di bahu jalan. Hal itu ditegaskan Kepala Bidang Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kepulauan Anambas Suhaimi. Dia mengatakan, kondisi jalan di Kota Tarempa sempit, sehingga jika PKL dibiarkan maka kondisi jalan akan semakin sempit.
“Kita imbau kepada PKL untuk tidak berjualan di bahu jalan, jalan akan menjadi sempit yang akan berpengaruh pada kemacetan lalu lintas,” kata Suheimi, Rabu(30/8).
Dia menambahkan, untuk tahap awal ini pihaknya melakukan sosialisasi lebih dulu terhadap PKL. Tetapi setelahnya, bila PKL tetap memajang jualan di bahu jalan, akan diberikan sanksi berupa penyitaan barang dagangan. Sosialisasi diberikan selama dua minggu dan usai sosialisasi tindakan akan dibuat tegas.
“Kita sosialisasi dulu, nanti jika pedagang masih membandel baru kita tindak sesuai dengan Perda. Jangan nanti kita yang disalahkan. Makanya sekarang masih sebatas imbauan,” ujar Suheimim.
Menurutnya, masyarakat banyak mengeluhkan kondisi jalan yang sempit dan macet dengan banyaknya PKL. Apalagi saat jam sibuk, jalanan semakin macet dikarenakan kendaraan roda dua parkir hingga ke tengah jalan. Sementara itu kata Suhaimi, Dinas Perhubungan sudah membuat batas lahan parkir, namun karena terganjal dagangan PKL akibatnya parkir semakin ke tengah jalan raya. “Kalau begini kedua sisi jalan maka akan sempit dan menimbulkan kemacetan,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, penertiban PKL sudah pernah dilakukan, tapi saat ini kembali banyak PKL yang berjualan di bahu jalan. (sya)
batampos.co.id – Jabatan Dirut Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Karimun masih lowong pasca meninggalnya Indrawan Susanto beberapa waktu lalu. Pelaksana Tugas saat ini diembankan kepada Sensissiana selaku Asisten II Pemkab Karimun.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Dirut BUP, Komisi II DPRD Karimun memiliki harapan agar yang terpilih nantinya harus mampu memaksimalkan keberadaan BUP Karimun di tingkat nasional. Sebab, di Provinsi Kepri, hanya BUP Karimun, sebagai perusahaan BUMD yang mempunyai izin resmi pengelolaan pelabuhan.
“BUMD Karimun saat ini yang sangat memberikan kontribusi ke daerah hanya BUP saja. Jadi saya harapkan Dirut BUP yang baru nantinya harus bisa meningkatkan potensi pendapatan dengan memanfaatkan pengelolaan pelabuhan di wilayah lain,” tegas Ketua Komisi II DPRD Karimun, M Yusuf Sirat, Rabu (30/8).
Diakui Yusuf Sirat, peluang usaha di bidang kepelabuhan sangat besar bagi BUP Karimun. Untuk itu diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Karimun bisa melakukan pembicaraan kepada Pemerintah Provinsi Kepri, untuk pengembangan usaha BUP Karimun yang sudah mempunyai izin resmi di Indonesia. Izin operasional BUP Karimun yang dimiliki bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.
“Walaupun wewenang ada di provinsi, tapi bisa dilakukan pelimpahan wewenang ke kabupaten. Dimana BUP Karimun bisa mengelola usaha labuh jangkar di pelabuhan kabupaten/kota di Provinsi Kepri,” paparnya.
Dengan demikian izin yang dimiliki BUP Karimun tidak sekadar beroperasi di Kabupaten Karimun, tapi bisa mengembangkan usahanya di wilayah lain. Bila perlu ekspansi di provinsi lain, dalam menggali potensi pendapatan BUP itu sendiri.
“Ini tantangan bagi Dirut BUP yang baru nanti. Kami sangat mendukung dan siap membuat peraturan daerah sebagai legal dalam usaha di bidang kepelabuhanan,” urainya. (tri)
dr Iwan Berri Prima Kasi Kesehatan Dinas Pertanian Bintan memeriksa salah satu hewan kurban di kandang peternak di Kecamatan Toapaya, Rabu (30/8) kemarin.F.Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Dinas Pertanian Bintan menemukan hewan kurban kambing yang tidak layak jual karena belum cukup umur. Hewan yang tidak layak jual itu ditemukan di tiga kecamatan yakni Toapaya, Teluk Sebong dan Bintan Timur.
Selain itu, petugas juga mengantisipasi adanya cacing hati dan pita pada daging sapi usai penyembelihan hewan kurban.
Kasi Kesehatan Dinas Pertanian Bintan dr Iwan Berri Prima membenarkan, adanya beberapa hewan kurban yang mau dijual namun belum cukup umurnya. Ini ditemukan saat petugas Dinas Pertanian Bintan memeriksa hewan kurban ke kandang-kandang milik peternak di Bintan.
“Belum cukup umur, jadi tidak kami berikan surat layak dan sehat,” katanya.
Hewan kurban yang layak jual harus cukup umur. Di mana, hewan kurban sapi harus berumur lebih dari 2 tahun, sedangkan hewan kurban kambing harus di atas 1 tahun. Minimal atau setidaknya ada satu gigi dari hewan kurban tersebut yang tanggal.
Selain itu, tim gabungan dari Dinas Pertanian Bintan bersama dokter dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Provinsi dan dibantu dokter swasta akan melakukan pemeriksaan daging hewan kurban usai disembelih. Ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya cacing hati dan pita di daging sapi.
“Memastikan apakah ada parasit atau bakteri di daging sapi, karena berbahaya juga apabila dikonsumsi oleh masyarakat,” katanya.
Ditanya soal jumlah petugas, ia mengaku, sangat minim. Dinas Pertanian saja, ada sekitar 6 orang, kemudian dibantu tenaga kesehatan dari Provinsi dan dokter dari Lagoi, maka berjumlah sekitar 13 orang.
“Kurang sebenarnya tapi kami akan berupaya untuk mengantisipasi hal itu,” katanya.
Di samping itu, ia juga mengimbau kepada petugas penyembelihan hewan kurban agar memperlakukan hewan kurban saat akan disembelih dengan baik.
Maksudnya, sesaat akan dijatuhkan, sebaiknya hewan kurban tidak ditarik dengan paksa. Karena dapat mengakibatkan hewan kurban cacat.
“Kalau dipaksa ditarik, bisa jadi kakinya patah. Kalau sudah patah, kan cacat. Syarat hewan kurban, tidak boleh cacat,” tegasnya.
Kemudian lanjutnya, jangan baringkan hewan kurban di tanah, sebaiknya disiapkan alas teriplek. Dan, jangan membungkus daging dengan kantong pelastik warna hitam. Juga, tidak langsung mencuci daging sapi dengan air. Dikhawatirkan daging sapi yang dicuci dengan air, akan terkontaminasi bakteri yang ada di air.
“Kalau mau langsung dimasak, silakan dicuci. Tapi kalau belum,
sebaiknya dipotong kecil, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, dan disimpan di kulkas,” tukasnya.
Sejauh ini, Dinas Pertanian Bintan mencatat ada sebanyak 409 ekor sapi yang layak dan sehat untuk dikurbankan. Sedangkan stok kambing sebanyak 500an ekor sapi. Hewan kurban tersebar di Toapaya, Gunung Kijang, Teluk Sebong, Bintan Timur, Teluk Bintan.
Sementara itu, Suroso pedagang hewan kurban di Kampung Sungai Jeram Desa Lancang Kuning, Bintan Utara mengatakan, harga hewan kurban sapi berkisar Rp 17 juta hingga Rp 18 juta, sedangkan kambing berkisar Rp 2,7 jut. Ia mengatakan, tahun ini daya beli sapi berkurang. Tahun lalu pedagang di kampungnya bisa menjual sekitar 200 ekor, sedangkan tahun ini baru laku sekitar 90 ekor sapi.
“Kalau kambing 70 ekor tahun lalu yang laku terjual, sedangkan tahun ini baru laku terjual 45 ekor,” jelasnya. Diakuinya daya beli menurun, mungkin disebabkan kondisi ekonomi yang lesu. (cr21)
Besok Lebaran Kurban, warga Batam banyak yang bikin ketupat. Penjaja selongsong ketupat pun bermunculan.
Satu ikat selongsong itu ia jual seharga Rp 8 ribu per 10 biji. Para pedagang mengambil janur / daun muda kelapa dari Tanjungbatu, Tanjungsamak dan Meranti.
