Rabu, 22 April 2026
Beranda blog Halaman 12977

Pasangan Syahrul-Angga Mengerucut

0

batampos.co.id – Meskipun belum ada keputusan untuk berpasangan pada Pilwako Tanjungpinang. Nama Syahrul-Angga kian mengerucut untuk bersanding. Bahkan kedua kandidat itu, disebut-sebut menjadi penantang sepadan Lis Darmansyah pada Pilkada nanti.

“Sejauh ini memang belum ada keputusan politik yang dibuat. Pembicaraan yang dilakukan koalisi anak pinang terhadap Pak Syahrul memang intens belakangan ini,” ujar Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) DPD II Partai Golkar Tanjungpinang, Ashadi Selayar menjawab pertanyaan Batam Pos, Senin (25/9) di Tanjungpinang.

Menurut Legislator DPRD Kota Tanjungpinang itu, ada beberapa kriteria tentunya yang menjadi pertimbangan politik. Selain figuritas, sudah tentu elektabilitas di tengah masyarakat. Masih kata Ashadi, semua partai yang terlibat dalam koalisi anak pinang punya kader terbaik.

“Tugas kami sekarang ini adalah menentukan yang terbaik diantara yang baik. Karena punya tanggungjawab besar ketika terpilih nanti, yakni membangun Tanjungpinang lebih baik dari sekarang ini,” paparnya.

Adu Strategi Golkar-PDI P Pemerhati politik Provinsi Kepri, Endi Maulidi mengatakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang nanti adalah ajang pemanasan untuk mengukur kekuatan mesin partai politik dalam menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) serentak 2019 mendatang. Baik PDI Perjuangan, Golkar maupun parpol lain sudah tentu bersaing untuk menunjukan pengaruhnya.

“Saya melihat, Pilwako Tanjungpinang adalah anak tangga dalam menghadapi Pileg dan Pilpres serentak nanti,” ujar Endi Maulidi

Mantan Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, mengacu pada Pileg lalu adalah pertarungan antara PDI Perjuangan untuk ditingkat Provinsi Kepri. Dari segi perolehan suara, Golkar memang lebih unggul. Akan tetapi, PDI bisa merebut kursi lebih pada pesta demokrasi itu.

Masih kata Endi, pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu, Golkar dan PDI P bahu-membahu membangun sebuah kekuatan politik. Akan tetapi, untuk urusan Pileg adalah merupakan kepentingan individu masing-masing parpol. Diakui Endi, baik PDI ataupun Golkar akan bersaing untuk menunjukan pengaruhnya.

“Baik Soerya maupun Ansar Ahmad akan sama-sama menunjukan pengaruhnya. Karena kemungkin terjadinya koalisi Golkar-PDI sangat tipis peluangnya,” papar Endi.

Berbicara konstelasi Pilwako Tanjungpinang, merapatnya Maya Suryanti ke PDI memang diluar prediksi. Karena mengingat Maya adalah lawan politiknya Lis Darmansyah pada Pilwako lalu. Masyarakat tentunya akan sangat mengingat sosok Suryatati A Manan yang merupakan Mantan Walikota Tanjungpinang.

“Akan terjadi kolaborasi yang hebat tentunya. Artinya, tinggal mempoles investasi politik yang sudah ada,” paparnya lagi.

Advokad Tanjungpinang tersebut juga memaparkan, sosok Ketua PDI Perjuangan, Soerya Respationo dan Suryatati A Manan sangat memberikan pengaruh. Meskipun figuritas Lis-Maya adalah indikator utamanya. Persoalan yang menarik sekarang ini adalah, kemana Syahrul berlabuh dan sama siapa dia akan berpasangan untuk menandingi Lis Darmansyah.

“Golkar juga sejauh ini belum membuat kesimpulan. Artinya ada kemungkinan elektabilitas kader yang akan diusung masih di bawah kandidat petahana. Sehingga belum berani membuat keputusan. Maju sebagai Tanjungpinang I atau II,” jelasnya.

Ditambahkan Endi, masa kepemimpinan Lis-Syahrul akan berakhir pada pertengahan Januari nanti. Kondisi ini, juga akan mempengaruhi elektabilitas keduanya. Artinya kedua kandidat tersebut sudah kehilangan pengaruh, dalam mengendalikan lebijakan terhadap publik. Momentum ini, akan dimanfaatkan kandidat yang bukan petahana.

“Situasi politik bisa berubah sewaktu-waktu. Tinggal bagaimana masing-masing calon memanfaatkannya,” tutup Endi Maulidi. (jpg)

Gelapkan Rp 1,1 M, Karyawan BLR Lagoi Ditahan

0
Kasir PT Bintan Lagoon Resort (BLR) Nuraini,45,pelaku penggelapan sedang menjalanin periksaan polisi. F.Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Satreskrim Polres Bintan menahan General Cashir PT
Bintan Lagoon Resort (BLR) Nuraini (45), karena menggelapkan uang
perusahaan sebesar Rp 1,1 miliar, Senin (25/9) kemarin.

“Tersangka mengambil uang sedikit sedikit dari perusahaan,” kata Kasatreskrim
Polres Bintan AKP Adi Kuasa Tarigan kepada Batam Pos, Senin (25/9).

Dijelaskannya, kasus ini terungkap setelah salah seorang mantan
karyawan bagian finance controler BLR melaporkan ke sekuriti
perusahaan bahwa pelaku tidak menyetorkan uang perusahaan ke rekening
bank milik perusahaan. Selanjutnya, sekuriti memanggil pelaku untuk
dimintai keterangan atas laporan tersebut.

“Pelaku mengaku telah mengambil uang perusahaan hasil outlet selama 8
hari,” kata Adi.

Ia menambahkan berdasarkan hasil audit yang dilakukan
PT BLR bahwa manajemen mengalami kerugian sekitar Rp 1,1 miliar.
“Kasus ini sedang kami kembangkan,” ujar Adi. (cr21)

Terhambat Kebijakan Pusat, Dalih Batam Tertinggal dari Johor

0

batampos.co.id – Tumpang tindih aturan dan kebijakan pemerintah pusat dinilai menghambat pengembangan Pulau Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Karenanya, para pelaku industri menyarankan agar pusat melimpahkan kewenangan urusan perizinan dan investasi sepenuhnya kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, mengatakan Batam dulunya merupakan tempat belajar bagi pelaku industri dari luar negeri tentang bagaimana menata sebuah kawasan perdagangan bebas. Namun saat ini Batam malah tertinggal jauh.

“Di Kawasan Industri Iskandar (IRDA), pemerintah pusatnya tidak mencampuri lagi urusan di sana. Semua diserahkan kepada otoritas IRDA,” ujar pria yang akrab disapa Ayung tersebut, Senin (25/9).

Selain itu, hubungan kelembagaan antara IRDA dengan pemerintah daerah dan parlemennya juga terjaga dengan baik. Tidak ada tumpang tindih kewenangan dan masalah perizinan. “Semua karena perwakilan dari pemerintah Johor dan parlemennya ada di dalam IRDA,” ungkapnya.

Untuk urusan perizinan, segala perizinan lintas sektoral dapat diselesaikan dalam kawasan IRDA itu sendiri. Semuanya sudah terintegrasi dengan baik.

Menurut Ayung, jika ingin maju, Batam harus membenahi regulasinya dan mengatur pembagian kewenangan dan ruang kerja antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam.

Selain itu, Pelabuhan Batuampar harus dibenahi. Berkaca pada pelabuhan IRDA yakni Tanjungpelepas, pelabuhan di Batam sangat tertinggal jauh. “Di Tanjungpelepas, barang masuk tinggal kasih tahu syahbandar sudah bisa diproses, tidak ada pemeriksaan bea cukai. Ketika masuk pasar Malaysia baru ada pemeriksaan,” tambahnya lagi.

Sedangkan di Batam, waktu bongkar muat (dwelling time) sangat lama karena kapasitas Pelabuhan Batuampar yang kecil dan tidak memiliki sea crane. Ditambah lagi pemeriksaan Bea Cukai yang bisa memakan waktu hingga dua hari.

Ayung menyarankan agar Pelabuhan Batuampar dibenahi dengan mengubahnya menjadi pelabuhan pintar (smart port). “Sistem smartport yang kami maksud adalah untuk meningkatkan kelancaran sistem logistik, salah satunya melalui gerbang otomatis dan pembayaran elektronik,” ujarnya lagi.

Dengan sistem gerbang otomatis, maka transaksi elektronik yang merupakan bagian dari konsepnya akan meningkatkan pelayanan bisnis di pelabuhan. “Proses pengeluaran barang, perpindahan dan verifikasi data akan dilakukan melalui jaringan yang menghubungkan berbagai sistem termasuk di bea cukai dan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, sistem gerbang otomatis mampu mengidentifikasi ketika importir sudah menyelesaikan proses administrasi sehingga mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan barang.

“Di Batam ini kan banyak perusahaan manufaktur yang menerapkan konsep tepat waktu artinya barang baku yang mereka impor untuk produksi harus secepatnya dapat digunakan,” tambahnya.

Kebijakan pusat lainnya yang dinilai mengganggu aktivitas investasi di Batam adalah kebijakan barang larangan terbatas (lartas). Mestinya, kata dia, kebijakan ini dihilagkan, atau paling tidak dilonggarkan. “Hanya Indonesia yang menerapkannya,” tambahnya lagi.

Pernyataan Ayung mendapat dukungan dari Direktur Utama PT Kabil Citra Nusa, Peters Vincent. Menurutnya, pemerintah harus memberi dukungan dalam membangun infrastruktur untuk melengkapi kawasan industri. Salah satunya yang harus dibangun adalah pelabuhan yang komprehensif.

“Ditambah lagi dengan peningkatan konektivitas seperti jalan dan penurunan harga gas industri,” ujarnya.

Dengan begitu, ia yakin Batam akan mampu bersaing dengan kawasan industri di Asia Tenggara. “Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing investasi dengan negara lain,” katanya. (leo)

 

Gaji Diambil Oknum Dewan, Arif Curhat ke Polisi

0
Arif Jumana mengadu ke polisi, karena gajinya di bulan Mei
belum diterimanya, Senin (25/9) kemarin.. F.Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Anggota DPRD Bintan Arif Jumana mendatangi Mapolres Bintan, Senin (25/9). Dirinya mengadu soal gajinya di bulan Mei 2017 yang tidak diterimanya karena diduga ada oknum di dewan inisial HG yang telah mengambilnya.

“Yang mengambil tidak tahu,” ungkap politisi PAN Bintan ini usai melaporkan kepada awak media, kemarin, sore.

Dari bukti yang didapatnya, ia mengatakan, gajinya sudah dipotong antara lain potongan komisi sebesar Rp 200 ribu, potongan partai sebesar Rp 2,5 juta, bank sebesar Rp 7,8 juta, potongan BPJS sebesar Rp 160 ribu dan arisan sebesar Rp 1,5 juta.

“Anehnya, sisanya tidak masuk ke rekening saya. Saya sudah tanya ke Ibu Sarifah sebagai bendahara sekwan, tetapi dia menyerahkan ke salah seorang di dewan,” katanya.

Saat itu, oknum di dewan yang mengambil uangnya itu, mengaku kalau dirinya banyak utang. “Tak tahulah apa utang saya,” katanya.

Karena itu, ia melaporkan oknum di dewan itu, dugaan penggelapan karena sudah menandatangani surat pengambilan gajinya. “Sama sekali oknum di dewan itu tidak meminta persetujuan dari saya atau surat kuasa dari saya. Saya juga tidak pernah ditelepon, soal ini,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua PAN Bintan, Hesti Gustrian belum mau mengomentarinya saat dihubungi Batam Pos, kemarin sore. Ia mengaku, masih rapat dan akan menghubungi kembali.

Tak lama, Hesti menghubungi Batam Pos, dan menjelaskan, hak Arif Jumana melaporkan dirinya dan sekwan. “Silakan dia mau mencari pembenaran. Kita ada argumen sendiri, namanya (juga) orang belum diterima paw,” katanya. Yang jelas, ia mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah menjalankan yang benar sesuai aturan dan komitmen yang ada.

Kasatreskrim Polres Bintan AKP Adi Kuasa Tarigan membenarkan, Arif Jumana sudah datang ke kantor polisi. Hanya, ia enggan
mengomentari lebih jauh. (cr21)

 

Cara Beli Senapan

0

batampos.co.id – Kadivhumas Polri, Irjen Setyo Wasisto, menjelaskan mekanisme pengadaan senjata di luar TNI itu melalui rekomendasi dari Polri. Ada sejumlah lembaga yang bisa mengadakan senjata dan harus mendapatkan rekomendasi dari Polri, di antaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), BIN, Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), Bea Cukai dan Satpol PP.

”Spesifikasi senjata itu berbeda dengan militer,” terangnya.

Untuk 500 senjata yang dibeli BIN itu juga sudah melalui proses rekomendasi Polri. Bahkan, prosedurnya sebelum senjata diserahkan ke BIN, harus diidentifikasi terlebih dahulu oleh Polri.

”Setelah itu baru diserahkan ke BIN,” ujarnya.

Apakah ada lembaga lain yang melakukan pengadaan senjata belakangan ini? Dia mengatakan bahwa selain BIN, ada dua lembaga yang melakukan pengadaan senjata. Yakni, Polri dan BNN.

”Untuk Polri sendiri sedang dalam proses. Jumlah senjatanya yang akan dibeli 15 ribu pucuk,” tuturnya.

Lima ribu pucuk itu berasal dari Pindad dan 10 ribu pucuk berasal dari luar negeri. Keputusan membeli 10 ribu pucuk dari luar negeri itu juga karena terdesak, akibat Pindad tidak mampu memenuhi pesanan 10 ribu pucuk untuk melengkapi menjadi 15 ribu pucuk.

”15 ribu pucuk itu pun bukan senjata serbu, melainkan senjata law enforcement. Senjata yang sifatnya untuk melumpuhkan,” paparnya.

Untuk pengadaan senjata BNN sendiri sudah selesai tahun lalu. Jumlahnya cukup banyak karena untuk digunakan oleh BNN di setiap daerah.

”Kalau BNPT kurang tahu persis. Tapi, ada juga Satpol PP dan Bea Cukai yang mengadakan amunisi. Hal itu dikarenakan mereka berlatih,” jelasnya.

Sementara sumber Jawa Pos (grup Batam Pos) menyebut, untuk pengadaan senjata di BNN jelas bukan merupakan senjata dengan spesifikasi militer. Yang dimaksud Panglima TNI itu bukan merupakan senjata yang dibeli BNN. Pertama, karena BNN bukan lembaga yang memiliki kepentingan politis.

Kedua, memang lembaga lain yang dimaksud Panglima TNI.

Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari, tidak ingin berkomentar terkait masalah pengadaan senjata.

”Besok saja ya, tanya Pak Budi Waseso,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, menilai Komisi III tidak pernah mengetahui adanya rincian anggaran pembelian senjata oleh BNN. Menurut Bambang, pembahasan yang dilakukan antara Komisi III dengan BNN selama ini hanya berlangsung sebatas mekanisme yang diatur dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

”Kami di Komisi III tidak masuk di pembahasan satuan tiga, itu perintah UU MD3,” kata Bambang.

Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, dari sejumlah pembahasan di Komisi III, hanya Polri yang sudah meminta persetujuan DPR terkait pembelian senjata. Sejauh ini, Polri berencana membeli 5.000 pucuk senjata api dari PT Pindad. Selain itu, ada juga rencana untuk melakukan impor sebanyak 10.000 senjata dari luar negeri.

”Rencana Polri ini hal yang wajar,” kata Dasco.

Sedangkan untuk BNN, Dasco menyebut belum mendengar adanya pembelian senjata dari institusi yang dipimpin Budi Waseso itu. Jika memang benar adanya, tentu ada evaluasi dalam pembahasan anggaran untuk BNN. (idr/bay/jpgroup)

 

Tantangan Kepri Kian Berat

0

batampos.co.id – Provinsi Kepri memperingati hari jadinya yang ke-15 dengan upacara di halaman kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/9). Dalam sambutannya Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mengajak semua elemen masyarakat bersatu membangun provinsi ini. Sebab, tantangan Kepri ke depan akan semakin berat.

“Hilangkanlah sikap iri dan saling sikut. Saatnya kita bahu-membahu membuat provinsi ini semakin maju,” kata Nurdin Basirun.

Di antara tantangan itu, kata Nurdin, adalah pembangunan ekonomi yang dalam beberapa tahun terakhir tercatat menurun. Karenanya, ia mendorong seluruh wali kota dan bupati fokus mengembangkan wilayah masing-masing sesuai dengan potensi di setiap daerah.

Kemajuan zaman, di satu sisi, juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sebab di era keterbukaan publik dan modernitas saat ini, tuntutan masyarakat akan kinerja aparat pemerintah juga kian tinggi. Karenanya, Nurdin mengajak seluruh jajarannya fokus melakukan pemerataan pembangunan di sluruh wilayah.

“Tentu tujuannya tetap satu, kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Kata Nurdin, pembangunan di Kepri fokus pada infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sistem kelola pemerintahan yang makin baik. Pemerintah juga terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, tepat guna, dan tepat sasaran.

Sisi keamanan juga menjadi tantangan Kepri. Posisi Kepri yang berbatasan dengan sejumlah negara memang menguntungkan. Namun di satu sisi, posisi ini kerap mendatangkan potensi kerawanan tersendiri.

Dalam kesempatan itu, Nurdin juga menyinggung era digital yang bisa menjadi tantangan baru bagi generasi muda. Serta gaya hidup generasi muda yang mudah terjerumus dalam jeratan narkotika dan kehidupan negatif lainnya.

“Kita harus bentengi dengan agama. Sehingga Kepri menjadi daerah yang beriman dan bertaqwa dan sesuai dengan ideologi negara, Pancasila,” katanya.

Namun di balik semua tantangan itu, Nurdin menyebut sejumlah prestasi gemilang yang ditorehkan Kepri. Dalam berbagai catatan pusat, banyak kemajuan dan peningkatan yang diraih provinsi ini.

Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), misalnya, Kepri berada pada posisi empat nasional dan peringkat satu di Sumatera. Meski begitu, Nurdin terus mengajak semua pihak meningkatkan prestasi tersebut agar lebih baik lagi.

Caranya, menurut Nurdin, dengan terus meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Untuk pengelolaan SLTA yang kini sudah menjadi tanggung jawab pihak provinsi, Nurdin selalu menegaskan semuanya harus semakin baik ke depannya.

“Supaya generasi muda Kepri bisa bersaing dimana saja dan dalam level apa saja. Karena, posisi Kepri yang strategis, kita juga bersaing dengan negara tetangga,” kata Nurdin. (jpg)

Dipaksa Mesum, Direkam lalu Diperas…. demikian Kisah Gadis 27 Tahun Ini

0

batampos.co.id – Ditreskrimsus Polda Kepri menangkap pria berinisial Mss, 31, di Bandung pada Jumat (22/9) lalu karena diduga memproduksi video porno dan menyebarkannya. Selain itu, pelaku juga diduga melakukan pemerasan.

Penangkapan Mss berawal dari laporan korban berinisial RS. Wanita 27 tahun itu mengaku diperas pelaku. Awalnya, kasus ini dilaporkan ke Polsek Siantan, Anambas. Namun laporan tersebut kemudian ditangani Ditreskrimsus Polda Kepri.

Kepada polisi RS mengatakan, kasus pemerasan ini bermula dari perjalanan wisata dengan pelaku ke Hong Kong, beberapa waktu lalu. Saat di Hong Kong, RS mengaku dipaksa berhubungan intim oleh Mss. Tak hanya itu, Mss merekam semua adegan intim tersebut dengan ponselnya.

Selain itu, Mss juga memaksa RS menandatangani surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa RS memiliki utang sebesar Rp 400 juta kepada Mss.

“Peristiwa itu terjadi di Hong Kong pada 29 Juni lalu,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga, Senin (25/9).

Setelah kejadian itu, pelaku kemudian meminta korban membayar uang sebesar Rp 400 juta, sesuai isi perjanjian yang menurut RS merupakan perjanjian yang dipaksakan. Jika tak dituruti, pelaku mengancam akan menyebarkan video porno rekaman hubungan badan dengan korban.

Karena takut video pornonya tersebar, RS akhirnya mengirim uang Rp 100 juta ke rekening pelaku. Namun rupanya pelaku belum puas. Ia tetap meminta RS mentransfer Rp 400 juta, sesuai surat perjanjian.

Karena RS tak kunjung mentransfer uang lagi, Mss mewbuktikan ancamannya. Ia mengirimkan video porno itu ke ponsel kakak RS. “Tak hanya itu, pelaku ini juga mengirimkan video ini ke teman kontak korban,” ungkap Erlangga.

Tak tahan dengan pemerasan itu, RS lapor polisi. Hingga akhirnya pelaku ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa enam unit ponsel, empat akun e-mail, satu bukti transfer, satu buah rekening koran, dan satu surat pengakuan hutan RS terhadap Mss.

Pelaku dijerat dengan pasal 45 ayat 1 jo pasal 45 ayat 4 dan pasal 45b Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

“Ancamannya penjara paling lama enam tahun, denda maksimal Rp 1 miliar,” pungkas Erlangga. (ska)

Momen Bangkit

0

15 tahun berlalu sejak “dilahirkan”, Kepulauan Riau atau yang karib disapa Kepri menjelma menjadi salah satu provinsi maju. Terletak di perbatasan, daerah kepulauan itu punya peran penting.

Posisinya begitu vital. Berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, hingga Myanmar. Memiliki tujuh kabupaten/kota, tak salah jika dikatakan bahwa Kepri adalah “benteng” Indonesia di wilayah utara. Atau bisa juga dijuluki wajah Indonesia di wilayah utara.

Banyak potensi yang bisa dikembangkan di provinsi dengan semboyan Berpancang Amanah Bersauh Marwah itu. Setidaknya, itulah hasil sharing antara kami dengan beberapa pemangku kepentingan belum lama ini.

Di usianya yang masih muda, tak salah rasanya jika Kepri terus melakukan pengembangan. Mulai dari sektor ekonomi, pariwisata, budaya, dan potensi lainnya.
Makanya, upaya pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten/kota untuk mengembangkan daerahnya harus kita dukung.

Memang, saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik. Tidak bersahabat. Bahkan mencekik dompet.

Bayangkan saja, tahun ini pertumbuhan Kepri merosot hingga titik nadir. Dari 2,02 persen pada triwulan I 2017, turun menjadi 1,54 persen pada triwulan II. Bahkan, Kepri berada di peringkat 33 dari 34 provinsi di Indonesia. Miris.

Namun, pelbagai upaya terus dilakukan untuk membangkitkan lagi ekonomi Kepri. Tak hanya upaya pemerintah saja. Peran pengusaha juga tidak bisa dikesampingkan. Karena lewat beragam investasinya, Kepri menjadi semakin maju.

Okelah. Ekonomi memang lagi sakit. Tapi jangan sampai semangat kita ikut-ikutan sakit. Harapan itu masih ada. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah pasrah dengan keadaan, atau memilih terus maju bersama-sama melewati cobaan ini.

Tema HUT ke-15 Kepri yang diusung memberikan spirit baru. “Merajut Kebersamaan Membangun Kepri,” demikian bunyi temanya.

Harapannya, tema itu tidak hanya sekadar dijadikan bacaan saja. Melainkan harus dimaknai secara dalam. Juga jadi semangat bersama untuk membangun Kepri.

Maka dari itu, dibutuhkan sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan di provinsi ini. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Pemerintah tentunya ingin pembangunan berjalan. Sehingga daerah semakin maju.

Sedangkan bagi para pengusaha, mereka ingin mendapatkan kemudahan dalam investasi. Urus izin tidak ribet. Juga ada jaminan kemudahan lain-lain. Berinvestasi pun menjadi tenang. Rupiah bisa berputar. Ekonomi tumbuh lagi.

“Kaburnya” para investor ke negeri tetangga macam Singapura, Malaysia, Vietnam, hingga Myanmar memang bikin enggak enak hati. Namun, itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Kita harus kompak untuk meyakinkan investor menanamkan modalnya di Kepri.
Tentunya harus dibarengi dengan perbaikan sistem. Badan Pengusahaan (BP) Batam, pemerintah daerah, dan pengusaha harus satu suara. Samakan tekad dan semangat. Kita bergerak bersama-sama.

Karena jika masih jalan sendiri-sendiri alias lu-lu gue-gue, Kepri akan kesulitan lepas dari cobaan. Dengan demikian, perubahan harus dimulai sekarang juga. Semuanya harus bekerja. Harus kompak. Jangan sampai pasrah. Apalagi terpecah.

Bahkan, Allah SWT pun mendorong manusia untuk membuat perubahan yang lebih baik. Seperti yang tercantum dalam Surat Ar-Ra’du ayat 11.

Bunyinya: Innallaha la yughayyiru ma bi qoumin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim (Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves).

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan yang ada pada suatu kaum, hingga mereka mengubah apa-apa/keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Makna dari surat ini sangat dalam. Bisa menjadi pegangan bagi kita. Terutama untuk mengubah dan membangun Kepri menjadi lebih baik, maju, serta sejahtera rakyatnya.
Kalau kita memperbaiki diri kita (khususnya jiwa dan hawa nafsu), tentu saja Allah SWT akan memperbaiki hidup kita sebagai seorang umat manusia.

Untuk itulah, harus dimulai dari kita. Lewat usaha, doa, dan tentu saja semangat kerja, kerja, kerja.

Harapan kita semua, HUT ke-15 Kepri yang diperingati setiap tanggal 24 September menjadi tonggak sejarah bangkitnya ekonomi Kepri.

Sejak itu pula, kita berharap agar Kepri perlahan-lahan mampu menghadapi krisis ekonomi ini. Sektor perekonomian tumbuh, wisata terus berkembang, dan potensi-potensi lainnya dapat dikelola dengan baik. Ending-nya, kita semua sejahtera. ***

 

Guntur Marchista Sunan
General Manager Batam Pos

Kebocoran Parkir Akibat Kurangnya Pengawasan

0

batampos.co.id – Tiga tahun terakhir, pendapatan pajak parkir di Kota Batam tidak pernah mencapai target. Potensi kebocoran terjadi karena longgarnya pengawasan laporan pendapatan parkir. Kondisi itu diperburuk minimnya petugas untuk mengawasi kejanggalan laporan keuangan para juru parkir (jukir).

Semrawutnya pengelolaan parkir juga tidak terlepas dari mafia parkir yang menguasai lahan-lahan parkir. Bahkan Pemko Batam, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) tak berkutik untuk bisa lepas dari kungkungan raja-raja parkir tersebut. Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir jebol.

Bila melihat target retribusi parkir saat ini, dari sebelumnya Rp 30 miliar turun menjadi Rp 6 miliar. Alasannya, karena kenaikan tarif parkir yang diusulkan Pemko tidak disetujui DPRD Batam. Selain itu, belum jalannya sistem parkir berlangganan jadi alasannya diturunkannya target retribusi parkir tersebut.

Berdasarkan data yang masuk ke Badan Penerimaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Pemko Batam, realisasi retribusi perSeptember ini baru angka Rp 2,89 miliar, angka yang minim meskipun target sudah diturunkan.

“Retribusi parkir Rp 2,89 miliar,” kata Raja Azmansyah, Kepala BP2RD Kota Batam.

Kebocoran pendapatan dari parkir, menurut anggota Komisi III DPRD Batam, Jefri Simanjuntak, akibat pengawasan yang minim. Menurut dia, bayangkan saja, seorang juru parkir bisa menarik retribusi Rp 400 sampai Rp 500 per hari. Sementara uang yang disetorkan ke Dinas Perhubungan tak sampai dari Rp 50 ribu.

“Bisa dihitung berapa kerugian daerah. Dan itu sudah saya buktikan di lapangan,” tegasnya.

Bahkan, di satu titik parkir dijaga dua orang. Mereka mulai menarik retribusi parkir mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB,  ganti lagi orang yang jaga parkir. Satu titik bisa dua kali berarti Rp 800 ribu hanya di setor Rp 100 ribu. Bisa dihitung berapa persen saja yang masuk ke kas daerah.

“Saya tanya mereka setor ke mafia parkir yang mengatasnamakan kordinator parkir, dan hanya sebagian kecilnya saja untuk dishub (daerah),” terangnya.

Menurut Jefri, Kepala UPTD parkir seharusnya bertanggung jawab dalam restribusi pengelolaan parkir, bukan melakukan pembiaran dan membiarkan pihak tertentu memperkaya diri dengan menggunakan uang rakyat. “Pengawasan ini yang seharusnya ditingkatkan. Berapa ke daerah berapa untuk mereka harus jelas,” katanya.

Melihat besarnya kebocoran pendapatan daerah ini membuat Ketua DPD PKB itu meminta Wali Kota mengevaluasi kinerja pegawainya. Apalagi PAD sektor retribusi parkir ini bukan kali pertama. Hampir setiap tahun retribusi pendapatan parkir tepi jalan ini tidak sesuai dengan target dan perencanaan dari Pemko Batam.

“Saya minta pak Walikota Batam untuk mengevaluasi itu,” katanya

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari menilai, guna menghilangkan mafia parkir tepi jalan, pemko harus berani menolkan tarif parkir selama satu tahun. Artinya selama satu tahun parkir tepi jalan digratiskan sehingga raja-raja kecil tersebut tak bisa lagi menerima uang dari juru parkir (jukir).

“Pengawasannya juga harus tegas, jika masih ada yang minta bayar harus ada sanksinya,” kata Riky.

Sehingga ketika parkir digratiskan, untuk tahun selanjutnya pengelolaan parkir diatur oleh pemko Batam. Survey titik parkir pun harus jelas, mana titik potensial, retribusinya juga harus lebih besar.

Kepala UPT Pakir Dishub Kota Batam, Tongam belum memberikan konfirmasi terkait retribusi parkir tersebut. (rng)

Angpao pun Dikirim dengan WeChat

0

Tiba di Tianjin pekan lalu saya tersenyum: jumlah sepeda yang bisa disewa bertambah dua kali lipat. Begitu pesat perkembangan enam bulan terakhir. Di rumah sakit tempat saya checkup pun begitu banyak sepeda sewaan. Sebelah gerbang selatan. Sebelah gerbang timur. Sebelah gerbang utara. Penuh dengan sepeda sewaan diparkir.

Enam bulan yang lalu hanya satu perusahaan yang menyediakan sepeda sewaan. Mobike. Warnanya kuning hitam. Kini ada empat perusahaan yang bergerak di sektor itu. Dengan warna sepeda yang berbeda. Sistemnya saja yang sama. Gunakan handphone. Untuk memotret barcode di sepeda itu.

Sedetik kemudian muncul empat angka di layar handphone. Anda tinggal memencet tombol empat angka yang ada di kunci sepeda. Jlek. Kunci membuka. Anda sudah bisa menaiki sepeda itu ke mana pun.

Tidak perlu mengembalikannya ke tempat asal. Anda taruh saja di mana pun tujuan Anda. Tidak harus di tempat khusus. Di bawah pohon pun boleh. Yang penting Anda kunci lagi. Sebagai tanda Anda sudah selesai memakainya. Untuk menentukan tagihan di handphone Anda. Nanti pasti ada orang yang memerlukan sepeda itu lagi. Biayanya pun murah. Hanya 1 yuan. Atau setara Rp 2.000 satu jam.

Rumah sakit yang merawat saya ini tidak menyediakan makan untuk pasien. Waktu makan siang, setelah pemeriksaan lab yang pertama, saya menuju gerbang belakang. Di kanan-kiri banyak sepeda sewaan parkir. Saya praktikkan sewa sepeda itu. Gampang sekali. Untuk jarak dekat betul-betul lebih praktis. Dan lebih cepat. Katakanlah sampai jarak 5 kilometer. Daripada naik taksi. Apalagi jalanan macet. Tarif taksi adalah 8 yuan. Untuk 5 kilometer pertama.

Bahkan, barusan saya naik sepeda sewaan yang terbaru: tidak perlu pencet empat nomor. Begitu memotret barcode dengan handphone langsung jlek…kuncinya membuka sendiri.

Saya pun menikmati bersepeda sewaan. Di udara akhir September yang sejuk. Bisa melawan arus, kalau terpaksa. Asal di pinggir. Tidak dianggap melanggar. Setidaknya tidak disalahkan. Saya lihat sudah begitu banyak orang lalu-lalang dengan sepeda sewaan. Teknologi informasi begitu mendarah daging sudah.

Tidak hanya bayar sepeda sewaan yang pakai handphone. Kini toko-toko sudah jarang menerima pembayaran dengan kartu debit atau kartu kredit atau uang cash. Sudah lebih banyak dengan handphone. Menggunakan Alipay (grup Alibaba) atau WeChat. Maka seseorang yang sudah mengambil barang di toko langsung datang ke kasir untuk menyodorkan handphone.

Saya sempatkan berdiri di depan toko untuk melakukan pengamatan. Dari sepuluh pembeli yang saya lihat, hanya satu yang membayar dengan uang. Yang sembilan cukup menyodorkan handphone.

”Di pasar pun ibu-ibu beli sayur sudah dengan handphone,” ujar teman saya yang asli Tianjin. ”Praktis sekarang ini di Tiongkok tidak perlu mengantongi uang,” tambahnya. Juga tidak perlu punya dompet. Tidak ada kartu yang perlu dimasukkan dompet.

Dan yang lucu, mulai Imlek tahun lalu angpao pun sudah dikirim dengan WeChat. Teman saya, seorang bos perusahaan di Beijing, bercerita: tahun ini tadi semua angpao untuk anak-anak sudah 100 persen dia kirim via WeChat. Tahun lalu hanya untuk anak-anak yang jauh yang dikirim via WeChat. Tahun ini tadi untuk anak-anak yang bertetangga pun angpaonya dikirim via WeChat.

E-money benar-benar sudah memasyarakat di Tiongkok. Inilah zaman matinya kartu kredit atau kartu debit. Di Tiongkok. Dalam hal ini Tiongkok sudah melompati Singapura sekalipun.

Kedatangan saya juga disuguhi berita baru: yuan sudah diterima sebagai mata uang internasional. Bocoran berita seperti itu sudah lama beredar, tapi bocoran kepastiannya baru keluar dari IMF pekan lalu. Yang penting bukan informasi itu sendiri, melainkan spekulasi di balik penerimaan itu: akankah yuan menjadi pengganti US dollar (USD) di masa 30 tahun lagi?

Kenapa 30 tahun lagi? Rupanya ada yang menghubungkan dengan siklus seratus tahunan. Tiap sekitar 100 tahun mata uang yang mendominasi dunia selalu berganti. USD sudah merajai dunia sekitar 80 tahun. Artinya, 20 tahun lagi kemaharajaannya mencapai 100 tahun.

Raja 100 tahun sebelumnya adalah pound sterling. Mata uang Inggris. Yang mengakhirinya adalah Perang Dunia Pertama. Kekuatan pound sterling digerogoti Prancis dan Jerman. Saat pound sterling melemah, frank-nya Prancis maupun mark-nya Jerman belum cukup kuat untuk menggantikannya. Maka perpecahan Eropa itu membuat dolar Amerika Serikat mengambil alih dunia.

Seratus tahun sebelum pound sterling adalah real Spanyol. Beriringan dengan penguasaan Spanyol atas hampir seluruh daratan Amerika. Mulai Argentina sampai California.

Sebelum itu lagi adalah gulden-nya Belanda. Sisa-sisa kehebatan Belanda di bidang keuangan ini masih terasa sampai sekarang. Kini pun Belanda masih sering disebut sebagai Yahudi-nya Eropa.

Itulah sejarah raja-raja mata uang dunia modern. Memang sejarah mencatat mata uang Roma (aureus) pernah merajai dunia. Itu 100 tahun sebelum lahirnya tahun Masehi. Mata uang aureus lenyap seiring dengan runtuhnya Roma. Maka mata uang solidus (dari Kekaisaran Byzantium) menggantikannya.

Raja mata uang terakhir sebelum real adalah fiorino dari Kerajaan Florence (sekarang bagian dari Italia). Florence memang pernah jaya di bidang keuangan. Di Florence-lah sistem bank pertama lahir di dunia. Kalau catatan itu tidak dianggap cacat. Sebab, Tiongkok juga mengklaim sebagai tempat lahirnya bank. Saya pernah mengunjungi tempat kelahirannya di Pingyao, sekarang masuk Provinsi Shanxi.

Sebenarnya banyak yang bercita-cita menjadi raja mata uang dunia. Tapi, yen Jepang ternyata gagal. Padahal, ekonomi Jepang pernah menjadi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Dinar Arab juga gagal. Euro yang merupakan kesatuan mata uang Eropa juga belum berhasil menggeser USD.

Kini kita akan menyaksikan apakah yuan Tiongkok bakal mampu menggusur USD. Atau yang akan digusur menemukan cara. Agar menjadi raja abadi. Misalnya berdoa agar ada perang di Asia. (*)

oleh: Dahlan Iskan