batampos.co.id – Tersangka dalam penyelewengan anggaran kegiatan dinas sosial dan pemakaman (Dinsoskam) Kota Batam, Raja Muhammad Rizal , mantan bendahara Dinsoskam 2015, tak lagi hidup bebas.

Ia dijebloskan ke dalam tahanan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Selasa (22/8).

Aparatur sipil negara (ASN) Pemko Batam yang ditetapkan tersangka sekitar 6 bulan lalu itu, juga sudah tiga kali mangkir dalam pemanggilan pihak Kejari Batam.

“Hingga tadi (kemarin,red), tersangka hadir memenuhi panggilan kami untuk pemeriksaan akhir, dan langsung ditahan di Rutan Batam,” ujar Kasi pidsus Kejari Batam, M Chadafi Nasution.

Ia mengatakan, dari hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan pihaknya dan audit dari tim BPKP bahwa terbukti adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tersangka.

“Kerugian negara mencapai Rp 1.505.990.249 bersumber dari anggaran 15 kegiatan 2015 yang tidak disetorkan terdakwa ke kas daerah,” terang Chadafi.

Diantara 15 kegiatan itu, lanjutnya, anggaran kegiatan RTLH yang tercatat paling banyak diselewengkan tersangka sebesar Rp 1,1 miliar.

“Sisanya dari 14 kegiatan Dinsoskam lainnya,” sebutnya.

Dalam perbuatan itu juga diketahui, tersangka sempat memalsukan tanda tangan atasannya terhadap laporan kegiatan yang seolah-olah sisa anggaran setiap kegiatan tersebut sudah diterima atau masuk ke kas daerah.

“Sementara dana itu tidak pernah disetorkan, sehingga tampak ketidaksinkronan antara uang kas yang ada dengan laporan yang dijadikan alat bukti perbuatannya,” jelas Chadafi.

Dari besaran dana yang dikorupsi tersangka belum ditemukan adanya aliran dana ke pihak lain atau pembelian barang yang memungkinkan untuk disita. “Setelah kami telusuri, masih belum ditemukan adanya aset-aset terdakwa yang bisa disita terkait perkara maupun pihak lain yang ikut terlibat. Sejauh ini, masih mengarah pada satu tersangka saja,” paparnya.

Perbuatan tersangka diatur dan diancam sesuai pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3), subsider pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi, atau kedua pasal 21 UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Ancaman hikuman minimal 3 tahun penjara,” ucap Chadafi.

Selanjutnya, berkas perkara tersangka yang sudah dinyatakan lengkap oleh Kejari Batam segera dilimpahkan ke penuntut umum dan diajukan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang. “Tersangka tinggal menunggu disidangkan,” tutupnya. (nji)

batampos.co.id – Jatuh tempo 31 Agustus mendatang, pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada angka Rp 73 miliar atau 55 persen dari target Rp 131 miliar tahun ini.

“Mudah-mudahan pekan ini mendekati jatuh tempo masyarakat pada bayar,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah, kemarin.

Dari angka capaian tersebut, artinya pembayaran PBB P2 masih kurang Rp 58 miliar.

Walau demikian, Azmansyah pihaknya mengaku optimis akhir tahun target Rp 131 tercapai. “Angka itu target tahun ini, inshaa allah tercapai, dengan resiko yang telah bayar kena denda, dua persen perbulan,” ungkapnya.

Sebelumnya, untuk meningkat pembayaran PBB P2, pihaknya meggunakan sistem ‘jemput bola’ yakni dengan membuka konter di mall yang dilakukan sepanjang Agustus ini di tiga mall, di antaranya Mega Mall, Kepri Mall dan Nagoya Hill. Tak hanya itu, pihaknya juga keliling kecamatan.

“Kami ingin dekatkan layanan, di Batam kan beda dengan daerah lain, warganya rata-rata pekerja,” katanya.

Dia mengimbau masyarakat segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, 31 Agsutus mendatang. Jika tidak akan dikenakan denda 2 persen perbulan.

Ke depannya, pihaknya merencanakan pembayaran pajak cukup via telepon genggam. Hal ini tak hanya terkait PBB P2, namun juga pajak dan retribusi lainnya.

“2018 kita upayakan, kita sedang susun security-nya, infrastrukturnya. Kami akan usahakan ini,” pungkasnya. (cr13)