Selasa, 7 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13134

Tiga Hal yang Harus Anda Kuasai Jika Ingin Lolos Tes CPNS

Putut A
-
0
Tiga Hal yang Harus Anda Kuasai Jika Ingin Lolos Tes CPNS
Ribuan Pegawai Nwegeri Sipil Pemko Batam meninggalkan lapangan Engku Putri Batamcente. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Siap-siap ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ya….

Untuk lolos Anda harus mencermati beberapa hal terkait seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT).

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 20/2017, tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017, pemerintah menetapkan tiga kelompok materi soal SKD.

Ketiga kelompok soal dimaksud adalah

  • Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),
  • Tes Intelegensia Umum (TIU)
  • Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

“Agar lolos ke tahapan berikutnya, peserta seleksi harus lolos atau ambang batas (passing grade) yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB),” kata Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB Suwardi, Kamis (13/7).

Untuk itu, kata Suwardi, peserta diminta mempersiapkan diri dengan mempelajari sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan. Ketiga tes itu merupakan indikator untuk mengukur nilai passing grade para peserta.

TWK dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) pilar kebangsaan Indonesia.

Materi kedua adalah Tes Intelegensi Umum (TIU) yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis.

Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi dan lainnya.

“TKP juga untuk menilai kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain,” jelas Suwardi.

Kementerian PAN-RB membuka formasi untuk dua instansi sebanyak 19.210 orang. Formasi itu terdiri dari 1.684 CPNS untuk  Mahkamah Agung (MA) dan 17.962 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui https://sscn.bkn.go.id  pada tanggal 1–31 Agustus.(cr1/JPG)

Investasi untuk Ketahanan Energi Nasional

Putut A
-
0

 

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mendampingi calon investor yang akan berinvestasi di Pulau Asam, Kabupaten Karimun, Rabu (12/7).

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun memastikan proses investasi di Pulau Asam berjalan segera. Ini setelah rombongan investor dari Singapura kembali meninjau Pulau Asam

“Mereka langsung meninjau lokasi. Mereka mau cepat melakukan aktivitas di Pulau Asam,” kata Nurdin, di Pulau Asam, Karimun, Rabu (12/7).

Dia antara yang hadir bersama Gubernur di Pulau Asam adalah Brian Fu, Vice President Silk Road Finance Corporation Limited dan Alvin Leong Managing Director WH Marathon Pte Ltd.

Menurut Nurdin, konsorsium yang akan berinvestasi ke Pulau Asam membawa nilai yang besar. Karena itu, pihaknya juga akan mendorong akan kegiatan mereka segera berlangsung di sini. Total investasi gabungan perusahaan ini mencapai 1,5 miliar dolar AS.

“Investasi mereka bukan soal bisnis saja, tapi juga akan membangun ketahanan energi nasional,” kata Nurdin.

W H Marathon Pte Ltd merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Teknik, Pengadaan, Konstruksi dan Pemeliharaan di Industri Minyak, Gas, Kimia, Petrokimia dan Industri dengan proyek bisnis di negara-negara ASEAN. Investor yang tergabung dalam PT. Karimun Storage Terminal (KST) tersebut direncanakan membangun oil tanking di Pulau Asam, sejalan dengan rencana pemerintah daerah yang akan mendirikan perusahaan di bidang oil storage terminal, kawasan shipyard, logistic-logistic base, transhipment, sektor pariwisata dan perdagangan. Di Pulau ini juga akan dikembangkan binsis LNG.

“Pulau Asam is the best-lah,” kata Alvin Leong tentang strategisnya pulau ini untuk menggerak investasi di bidang energi.

Pulau Asam sendiri direncanakan menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dari beberapa kali pertemuan di Jakarta, pulau ini menjadi yang paling memenuhi kriteria masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Karimun.

Senin (10/7) lalu, Kemeterian Koordinator Bidang Perekonomian kembali membahas permasalahan KEK di berbagai wilayah Kepri. Tiga lokasi yang dibahas adalah KEK di kawasan Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru. Juga dibahas pengembangan KEK Pulau Asam dan Galang Baru, Bintan.

“Semua progresnya menggembirakan. Kita akan terus dorong semakin cepat penetapan dan keluar aturannya,” kata Nurdin lagi.

Saat di Pulau Asam, Gubernur dan Alvin Leong langsung membahas groundbreaking pekerjaan di sini. Dengan groundbreaking, antusias kerja semakin cepat. Apalagi untuk penyiapan infrastruktur akan menyerap ribuan pekerja.

Apalagi ada teknologi tinggi pada investasi mereka. Diharapkan tenaga kerja tempatan bisa menyerap ilmu dan keahlian pada teknologi tinggi itu.

Nurdin memang terus memantau progres investasi-investasi yang masuk ke Kepri. Dia terus berupaya mendorong percepatan aktivitas investasi tersebut.

“Karena akan memicu dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Nurdin.(bni)

BP Batam Siapkan Tarif Baru Pengganti Tanaman Warga Sijantung

Putut A
-
0
BP Batam Siapkan Tarif Baru Pengganti Tanaman Warga Sijantung
Dam Sei Gong

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam sedang merevisi besaran tarif santunan yang akan digunakan untuk memberikan ganti rugi tanaman penduduk di wilayah sekitar Waduk Sei Gong.

“BP Batam saat ini sedang merevisi besaran tarif santunan tersebut, mengingat tarif tersebut masih mengacu pada tarif 2006,” ujar Deputi IV BP Batam, Robert Purba Sianipar, Rabu (12/7).

Robert mengatakan tarif baru ini nanti dihitung berdasarkan jumlah tanaman yang dimiliki masyarakat.

“Namun yang bisa diganti rugi hanyalah tanaman yang berada di atas Area Peruntukan Lain (APL) yang berada di luar kawasan hutan lindung,” kata Robert.

Masyarakat yang tinggal di sekitar Waduk Sei Gong sejak lama berarti juga telah menempati areal hutan lindung seluas 350 hektar.

“Yang di hutan lindung tak bisa diganti rugi karena merugikan uang negara,” jelasnya.

Pihaknya juga sudah meminta legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Kepri yang menyatakan tidak ada ganti rugi bagi masyarakat yang menempati hutan lindung. Pemberian ganti rugi hanya ada untuk yang bermukim di APL.

“Hal ini sudah sesuai dengan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 6 Tahun 2015 dan rencana tata ruang FTZ BBK pada Perpres Nomor 87 Tahun 2011,” ungkapnya.

“Kami sudah sosialisasikan ini kepada warga Sijantung pada Mei kemarin. Ini sudah sesuai dengan perkataan Pak Presiden yang menyatakan bahwa ganti rugi hanya untuk tanaman saja bukan aset atau bangunan,” tuturnya.

Menurut Robert, pembangunan Waduk Sei Gong harus terus berjaan karena perannya sangat krusial untuk masyarakat Batam.

“Waduk Sei Gong diperlukan untuk tambah pasokan air baku sampai tahun 2022 supaya menjaga Batam atasi krisis air bersih nanti,” pungkasnya. (leo)

Jumlah Pasien DBD yang Berobat di RSUD Menurun

Putut A
-
0


batampos.co.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji mencatat ada penurunan jumlah pasien Demam Berdarah Dangue (DBD) yang berobat di rumah sakit plat merah itu. Pasalnya sejak JAnuari hingga Juni 2017, hanya tercatat 38 pasien . Satu pasien anak-anak diantaranya meninggal dunia akibat sengatan nyamuk aede aegpty tersebut.

Jumlah tersebut memang menurun berdasarkan data perbandingan semester pertama tahun 2016 lalu yang merawat 259 pasien DBD. Namun demikian risiko terjangkitnya penyakit tersebut masih cukup tinggi hingga akhir tahun nanti.

Humas RSUD Embung Fatimah Batam Ellin Sumarni menuturkan, musim penghujan yang masih saja melanda kota Batam saat ini masih memberikan peluang akan tersebarnya penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk aedes aegpty itu.

“Memang menurun, tapi kita semua harus tetap waspada. Jaga kebersihan lingkungan serta ikuti petunjuk-petunjuk pencegahan penyakit DBD yang ada,” ujar Ellin. (eja)

Akses Telekomunikasi Tertinggal Jauh dengan Daerah Lain

Putut A
-
0
Jajaran Pemkab Anambas rapat bersama Deputi Tujuh bidang Telekomunikasi Kemenkopolhukam di kantor Bupati Anambas, Selasa (11/7).

batampos.co.id – Perairan Anambas ternyata dilalui oleh kabel serat kaca Internasional. Namun sayangnya sampai saat ini akses telekomunikasi di Kabupaten termuda di Kepri tersebut masih belum memadai dan masih ketinggalan dengan daerah lain di Kepri ini.

Data dari Asia Pacific Telecommunications Map tahun 2012 menunjukan, ada sejumlah jaringan kabel fiber optik terbentang di perairan Anambas seperti Tata TGN-Intra Asia (TGN-IA), Asia Pacific Gateway (APG), Asia submarine-cale Express (ASE) Cahaya Malaysia dan empat jaringan kabel serat optik melintasi perairan Anambas. Kabel-kabel tersebut milik sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina hingga Taiwan.

Dengan adanya potensi tersebut, pemda juga sudah mengetahui bahkan sampai saat ini ingin agar hal tersebut bisa bermanfaat bagi daerah.

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Wan Zuhendra pun berharap, agar persoalan fiber optik yang melintasi Anambas ini ada solusi nyata dari Pemerintah Pusat. “Melihat dari data, seperti itu. Mudah-mudahan ada solusi terkait kabel fiber optik yang melintasi Anambas dan wilayah NKRI,” ujarnya Rabu (12/7).

Upaya untuk mendongkrak kualitas akses telekomunikasi, diakuinya terus dilakukan Pemerintah baik dari pemerintah pusaat maupun Daerah. Usulan pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) sebanyak 13 unit ke sejumlah wilayah di Anambas, terus diupayakan ke Pemerintah Pusat, meski belum selesai sampai saat ini.

Ke-13 unit BTS tersebut ditempatkan di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Siantan Timur, Palmatak dan Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan Jemaja mengingat daerah tersebut masih blank spot. Pasalnya kondisi geografis di Anambas terdiri dari banyak pulau dari banyak perbukitan.

“Usulan belasan BTS ini, arahnya dengan pihak ketiga. kita akui jika berpegangan kepada keuntungan, maka tidak bisa Karena dari jumlah penduduk, pemakaian jumlah seluler rendah,” ungkapnya.

Kepala Badan penelitian, pengembangan dan perencanaan daerah (Balitbangpeda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Augus Raja Unggul menilai kebutuhan akan sinyal telekomunikasi di Anambas merupakan persoalan penting. Pemerintah Daerah, diakuinya ingin merespon keluhan masyarakat akan telekomunikasi secara cepat. Hanya saja, kewenangan daerah yang terbatas, sehingga kesulitan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat akan telekomunikasi.

“Mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan. Tentunya, akses telekomunikasi diperlukan oleh masyarakat. Jika terjadi sesuatu di laut, maka akses telekomunikasi sangat dibutuhkan untuk menyampaikan kabar kepada keluarga di rumah,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi tujuh bidang akses komunikasi dan informatika kemekopolhukam Sigit, mengatakan pihaknya akan menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat sejumlah terobosan-terobosan tertentu. Menurutnya, perlu adanya perubahan aturan yang memudahkan untuk merubah ke arah yang lebih baik.

“Jangan berpatokan kepada aturan hukum yang menyulitkan, karena aturan itu bisa dirubah,” ungkapnya.

Namun pada intinya pihaknya hanya kepanjangan tangan dari kementerian, apapun keluhan dari daerah akan disampaikan kepada kementerian terkait. “Untuk jangka panjangnya, kami akan tetap sampaikan kepada kementerian kominfo,” ungkap Sigit. (sya)

Produsen Lensa Kontak akan Hengkang dari Batam, Bila….

Putut A
-
0

batampos.co.id – Aturan larangan terbatas (Lartas) untuk komoditas impor yang dikeluarkan pemerintah pusat membuat sejumlah investor di Batam resah. Mereka meminta kebijakan itu dikaji ulang. Jika tidak, mereka akan hengkang dari Batam.

Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, mengatakan kebijakan Lartas ini sangat menghambat aktivitas investasi di Batam. Dia mencontohkan, ada sebuah perusahaan di Batamindo Industrial Park yang membutuhkan garam industri sebagai bahan baku pembuatan lensa kontak. Namun garam industri masuk dalam daftar Lartas, sehingga perusahaan tersebut kesulitan memperoleh bahan baku.

“Tak perlu saya sebutkan nama perusahaannya,” kata Tjaw Hoeing, Rabu (12/7).

Padahal, kata pria yang akrab disapa Ayung ini, garam industri hanya ada di Jerman dan Amerika. Sehingga sejak garam industri masuk daftar Lartas, perusahaan tersebut kesulitan mendapatkan garam industri.

“Untungnya mereka punya stok untuk sebulan,” jelasnya.

Perusahaan tersebut harus menunggu lama untuk bisa dapat persetujuan impor garam industri. Itupun dengan bantuan dari BP Batam.

“Jika tidak, mungkin mereka akan pindahkan pabriknya ke Malaysia. Padahal ada 1.500 karyawan yang menggantungkan hidupnya di sana,” katanya.

Ayung mengatakan, kebijakan pemerintah pusat harusnya memberikan kemudahan bagi dunia usaha. Karenanya, mewakili para investor, ia meminta kebijakan Lartas tersebut dikaji ulang.

“Kebijakan lartas sudah diwanti-wanti oleh Presiden agar berhati-hati penerapannya dan harus disampaikan langsung di sidang kabinet,” kata

Sebenarnya, kata Ayung, tujuan kebijakan Lartas ini sangat bagus karena bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Namun ada sejumlah kasus di mana kebijakan ini malah menghambat produksi.

Barang yang masuk dalam kategori Lartas ini sangat dibatasi impornya atau dilarang sama sekali. “Tidak boleh sembarangan keluar atau masuk Indonesia, karena harus dapat izin rekomendasi dari kementerian teknis,” tambahnya.

ilustrasi

Menurut Ayung, kebijakan yang baik untuk dunia industri adalah kebijakan yang tidak menghambat arus pergerakan manusia dan barang. Contohnya kebijakan di imigrasi, kebijakan UMK, kebijakan FTA dan lainnya. Semuanya harus diselaraskan demi kemajuan dunia industri.

Menanggapi keluhan ini, Direktur Promosi dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purnomo Andiantono, mengatakan pihaknya akan menampung semua masukan dan permasalahan dunia industri. Sebelumnya, BP Batam sudah menggelar safari investasi untuk mendengarkan keluhan dan masukan para pengusaha.

“Mereka sangat antusias ketika kami datang dan ingin menolong mereka bagaimana caranya berkembang,” ujar Andi, kemarin.

Andi berjanji, BP Batam akan mengupayakan kebijakan dan solusi untuk membuat sektor industri di Batam, khususnya industri pengolahan, bangkit dan berkembang dengan baik.

“Makanya kami bantu permudah lewat perizinan seperti I23J, KILK, dan jalur hijau,” katanya. (leo)

Akhir Juli, Pemko Batam Tentukan Proyek yang akan Ditunda

Putut A
-
0
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Gintoyono Batong menyebutkan akhir bulan Juli ini Pemerintah Kota (Pemko) Batam
akan menggelar rapat terkait proyek yang akan ditunda akibat defisit.

Sebelumnya disebutkan, Pemko Batam diperkirakan akan mengalami defisit hingga Rp 241 miliar, tahun ini. Namun sebelumnya, kini pihaknya menunggu laporan progres proyek lelang di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tunggu data dari OPD dulu,” katanya, Rabu (12/7)

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaporkan terkait realisasi proyek fisik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Hal ini dilakukan karena akhir bulan Juli ini seluruh proses lelang proyek-proyek yang dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan tahun ini harus selesai, jika tidak demikian proyek akan dilanjutkan tahun depan.

“Surat sudah kami sampaikan ke mereka (OPD, red).  (Proyek) kalau tak lelang-lelang, kapan bangunnya,” ucapnya.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyebutkan dampak defisit tak bisa dielakkan dan mempengaruhi proyek atau progaram daerah. Untuk itu dalam keadaan terpaksa harus ada bebearap proyek yang harus ditunda.

“Kriteria yang akan kita hold (tunda) adalah yang tak berkaitan dengan urusan publik,” katanya, belum lama ini.

Kriteria lain yang akan ditunda menurut Amsakar adalah proyek yang diperkirakan akan mengalami kendala hingga akhir tahu, dan kegiatan yang belum sama sekali melalui proses lelang. “Kita hemat belanja pegawai juga,” ujarnya.

Sementara itu, beberapa proyek yang sudah dipastikan akan ditunda yakni Beberapa proyek fisik yang ia ketahui yakni penundaan pembangunan gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang menelan anggaran sekitar Rp 7 miliar. Sementara Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, Pertamanan (Disperkimtan) akan menunda beberapa proyek dengan nilai total Rp 12 miliar. (cr13)

Reses di Sekolah, Dewan Kritik Kinerja Disdik

Putut A
-
0
Anggota DPRD Kepri Teddy Jun Askara, Ruddy Chua, Yuniarni Pustoko Weni, dan Syarafuddin Aluan reses di SMAN 2 dan SMK 1 Tanjungpinang, Rabu, (12/7). F.Adi untuk Batam Pos

batampos.co.id – Legislator DPRD Kepri Daerah Pemilihan (Dapil) Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang mengkritik kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri. Salah satu faktor yang menjadi sorotan tajam adalah amburadulnya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian kita. Salah satunya adalah mengenai banyaknya keluhan masyarakat tentang pelaksanaan PPDB SMA dan SMK di Tanjungpinang,” ujar Legislator Partai Golkar Kepri, Teddy Jun Askara (TJA) disela-sela reses di SMK Negeri 1 Tanjungpinang, Rabu (12/7).

Pria yang duduk sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kepri tersebut menjelaskan, kebijakan Disdik Kepri yang membuka penerimaan PPDB di SMA Negeri 7 dan SMK Negeri 5 Tanjungpinang memang menuai banyak kritikan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi terbatasnya daya tampung sekolah yang ada di Tanjungpinang.

“Tetapi kita melihat ada kebijakan yang kurang pada tempatnya. Karena mengingat kedua sekolah tersebut bangunannya masih belum jadi,” papar TJA.

Disebutkan Teddy, apa yang sangat disesalkan pihaknya adalah, Disdik Kepri tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD Kepri, khususnya Komisi IV yang membidangi persoalan pendidikan. Dijelaskannya, kebijakan ini akan menimbulkan persoalan baru tentunya.

“Kondisi sekolah masih belum siap. Bagaimana proses belajar mengajarnya nanti. Begitu juga dengan perangkat organisasi sekolahnya. Artinya membuat kebijakan tidak disertakan dengan penyelesaiannya,” tegas Teddy.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepri tersebut juga mengatakan, solusi yang tepat untuk mengatasi daya tampung sementara ini adalah dengan membangun Ruang Kelas Baru (RKB). Menurut Teddy, saat pembahasan anggaran lalu sudah pekat, bahwa tahun ini RKB harus disegerakan.

“Kenyataanya memang tidak sesuai dengan harapan. Apalagi peminat di SMA Negeri 7 dan SMK Negeri 5 Tanjungpinang sepi peminatnya. Artinya tidak ada sosialiasi yang baik dilakukan Disdik,” tutup Teddy.

Legislator DPRD Kepri dapil Tanjungpinang yang turut hadir dalam reses tersebut adalah, Pustoko Weni (PDI Perjuangan), Rudy Chua (Hanura), dan Sarafuddin Aluan (PPP).(jpg)

PLN akan Ganti Jaringan Layang yang Tak Layak

Putut A
-
0
PLN akan Ganti Jaringan Layang yang Tak Layak

batampos.co.id – Manajer PLN Rayon Natuna Hasdedi mengatakan, belum meratanya listrik di Kecamatan Pulau Laut disebabkan jaringan yang terpasang saat ini belum layak.

Dikatakan Hasdedi, PLN belum membenahi tiang listrik yang sudah terpasang berbahan kayu. Jika dipaksakan difungsikan akan membahayakan warga.

“Kami minta warga bersabar, rencana tahun ini jaringan layang tidak layak akan diganti. Mudah-mudahan bisa selesai tahun ini,” kata Hasdedi Rabu (12/7).

Diakui Hasdedi, memang saat ini baru di Desa Air Payang dialiri listrik. Namun di Desa Kadur dan Desa Tanjung Pala belum dialiri. Karena jaringannya belum layak. PLN akan secepatnya membangun jaringan baru, mudah-mudahan tahun ini bisa dilaksanakan.

“Jadi tahun 2016 lalu, kami tidak bisa aliri semua. Karena jaringan yang terpasang belum layak,” ujar Hasdedi.

Secara teknis sambungnya, PLN berupaya cepat. Namun harus ada proses yang dilalui, baik pelelangan, kontrak di kantor wilayah maupun dikantor area PLN Tanjungpinang hingga proses pemasangan jaringan. PLN Natuna sebatas pengawasan.

Masyarakat diharapkan bersabar. Jaringan keseluruhan akan dipasang. Dan tentu disekitar jaringan perlu dibebaskan dari pohon, agar tidak menggangu jaringan. Apalagi saat ini pembangunan PLTD di Desa Air Payang sudah selesai dibangun.(arn)

Pemkab Ajukan Pengadaan Hidran di APBD-P

Putut A
-
0
Salah satu hidran untuk memadamkan kebakaran terpasang di jalan Ahmad Yani laut Tarempa. F.Syahid/Batam Pos.

batampos.co.id – Rumah penduduk di Anambas mayoritas bangunannya terdiri dari bahan kayu yang dibangun ditepi laut seperti rumah panggung. Karena terlalu padat maka ruang gerak dan akses jalan cukup sempit yang sangat rawan terjadi kebakaran dan jika sudah terjadi kebakaran maka potensi merambat kerumah warga lain cukup tinggi.

Beberapa tahun belakangan ini sejumlah kecamatan sering mengalami kebakaran khususnya di Kecamatan Siantan, sejak Anambas dibentuk menjadi kabupaten, hampir 4 kali mengalami kebakaran hebat sehingga banyak warga mengalami kerugian materil cukup banyak, bahkan pernah menelan korban jiwa.

Korban kebakaran yang memakan jiwa tersebut ketika musibah kebakaran terjadi di jalan Tanjung Lambai Desa Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan. Satu korban tersebut merupakan personil Lanal Tarempa.

Salah satu warga Tarempa Rahmad, mengatakan, jika pemukiman penduduk mengalami kebakaran, hal yang sangat sulit dilakukan pemadaman karena
kendaraan pemadam kebakaran sulit masuk lokasi sebab akses jalan untuk keluar masuk kendaraan tidak ada.

Mestinya persoalan yang dialami warga menjadi suatu pembelajaran bagi Pemda, agar dapat merancang suatu solusi yang baik demi menjamin keamanan dan kenyamanan bagi warga dalam mendapatkan pelayanan yang terbaik.

“Tentu kita sebagai warga merasa cemas dengan kondisi pemukiman penduduk yang semberawut dan akses jalan yang sempit, belum lagi jika ada musibah kebakaran sulit dipadamkan. Perlu ada solusi dan tindakan yang nyata dalam membangunn sedemikian terkait pemukiman warga,” ucapnya.

Menanggapi hal itu Agus Supratman, selaku Kepala Bagian Pemadam Kebakaran ketika dihubungi menjelaskan, pasca kejadian kebakaran yang berada dijalan Patimura beberapa waktu yang lalu, Bupati Kepulauan Anambas langsung perintahkan kepada dirinya untuk menyediakan dan memperbaiki sejumlah peralatan pemadam kebakaran. Kini alat pemadam kebakaran sudah terpasang di jalan Tanjung yang dinilai sangat rawan kebakaran. Namun jika dilihat sangat jauh dari cukup.

Oleh sebab itu, pihaknya telah mengajukan anggaran penambahan pengadaan barang untuk hidran yang akan diperuntukan di seluruh kecamatan di Anambas. Pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini. “Sebanyak 4 unit saja kemarin kita pasang hidran, alat itu guna membantu memadam api menjelang kendaraan kebakaran tiba ditempat kejadian,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, saat ini air yang digunakan bersumber dari bak air yang berada di jalan Kampung Baru, tentunya dibantu menggunakan mesin untuk mendorong air tiba di lokasi.

Ia katakan sejumlah peralatan pemadam kebakaran sudah stanby dilokasi untuk mengantisipasi apabila ada musibah kebakaran. Ia berharap kebakaran tidak terjadi. “Kita berharap kepada semua pihak terutama masyarakat dapat menjaga keamanan dari potensi kebakaran lainnya,” ungkapnya. (sya)

1...13,13313,13413,135...14,109Halaman 13,134 dari 14,109

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000