Rabu, 6 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13253

Setengah Triliun APBD Masuk Daftar Rasionalisasi

Putut A
-
0

batampos.co.id – Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatatakan Pemerintah Provinis Kepri belum bisa berbuat banyak untuk mencegah terjadinya defisit anggaran tahun 2017 ini. Bahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri telah membintangi atau memberikan tanda khusus pada sejumlah kegiatan APBD tahun ini.

“TAPD sudah menandai puluhan kegiatan yang nilainya mencapai sekitar Rp 500 miliar. Kegiatan-kegiatan yang ditandai ini adalah calon-calon yang akan dikorbankan apabila terjadi defisit anggaran,” ujar Rudy Chua, Minggu (23/7) disela-sela meninjau korban ke bakaran di Lorong Teladan, Tanjungpinang.

Legislator dapil Tanjungpinang tersebut mengungkapkan, adapun target rasionalisasi yang sudah dipatok TAPD adalah sekitar Rp 180 miliar. Akan tetapi menjelang pembahasan APBD Perubahan 2017 ini, mereka baru mendapat sekitar Rp 140 miliar.

Menurut politisi Partai Hanura tersebut, semua anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri dipangkas rata 15 persen dari nilai anggaran yang mereka kelola. Akan tetapi kebijakan rasionaliasi juga menimbulkan persoalan lainnya. Lantaran rasionaliasi dilakukan pada kegiatan yang sudah berjalan.

“Kita khawatir dengan pemangkasan terhadap kegiatan yang sudah berjalan konsekuensinya sangat buruk. Karena menyangkut kualitas produk yang dihasilkan,” papar Rudy.

Masih kata Rudy, dana bantuan sosial (Bansos) juga menjadi korban rasionalisasi tahun ini. Dijelaskannya, persoalan rasionaliasi menjadi salah satu penyebab lambatnya progres kegiatan tahun ini. Apalagi dari sekian banyak paket kegiatan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) baru menerima sekitar 485 paket kegiatan.

“Dari jumlah tersebut baru sekitar 50 persen yang diproses lelang. Sedangkan sebagiannya lagi belum dilakukan pelelangan,” tegas Rudy.

Wakil rakyat yang sudah dua priode duduk di DPRD Kepri tersebut menjelaskan, pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada OPD yang menjadi mitra di Komisi II. Dikatakannya, pemaparan yang mereka terima adalah OPD merasa takut untuk menjalankan kegiatan.

“Karena mereka juga ditekan jangan sampai terjadi kewajiban kepada pihak ketiga pada tahun ini. Persoalan ini juga yang menjadi faktor lemahnya progres fisik,” tutup Rudy.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Pemprov Kepri, Naharuddin mengkalaim pendapatan Pemprov Kepri terjadi peningkatan sekitar Rp80 miliar. Meskipun demikian, Pemprov Kepri terpaksa melakukan rasionalisasi dari kegiatan fisik sekitar Rp 140 miliar.

“Dari hasil rapat TAPD dengan Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri, terjadi peningkatan pendapatan sekitar Rp 80 miliar,” ujar Naharuddin.

Menurut Nahar, terjadi rasionalisasi disebabkan adanya penambahan kebutuhan yang harus segera di penehui. Dijelaskannya, keperluan tersebut sekarang ini tidak masuk dalam susun APBD Kepri 2017. Disebutkannya, kebutuhan tersebut adalah untuk membayar biaya sertifikasi guru yang nilainya mencapai Rp 57 miliar. Selain itu ada juga kebutuhan tunjangan jabatan, karena terjadinya promosi jabatan.

“Pos-pos kebutuhan ini belum ada masuk dalam struktur APBD murni 2017. Tentu akan kita sesuaikan pada APBD Perubahan nanti,” papar Naharuddin.(jpg)

22 Sekolah Masih Terapkan Dua Shift

Putut A
-
0
Tamsir. Foto: Choki/Batam Pos.

batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tamsir menyebutkan sebanyak 22 sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di Bintan, masih memberlakukan sistem belajar dua shift, hingga saat ini. Hal ini disebabkkan karena sekolah tersebut masih kekurangan ruangan kelas untuk belajar.

“Kita akui sampai saat ini memang masih ada sekitar 22 sekolah yang sistem belajarnya masih dua shift, masuk pagi dan siang. Namun itu hanya untuk yang SD, sedangkan SMP tidak ada sama sekali,” jelas Tamsir, Minggu (23/7).

Ia menuturkan sekolah yang masih kekurangan ruang kelas diantaranya, SDN 009 Bintan Timur, SDN 010 Bintan Timur, SDN 001 Bintan Timur, SDN 013 Bintan Timur, SDN 015 Bintan Timur, SDN 006 Bintan Timur, SDN 005 Bintan Timur, SDN 002 Bintan Timur, SDN 011 Bintan Timur, SDN 004 Toapaya, SDN 001 Bintan Utara, SDN 005 Bintan Utara, SDN 002 Bintan Utara, SDN 003 Bintan Utara, SDN 003 Gunung Kijang, SDN 001 Gunung Kijang, SDN 006 Gunung Kijang, SDN 006 Seri Kuala Lobam, SDN 001 Seri Kuala Lobam, SDN 005 Seri Kuala Lobam, SDN 003 Teluk Sebong, dan SDN 002 Teluk Sebong.

Menurutnya sistem belajar dua shift ini sudah berlangsung cukup lama, hingga bertahun-tahun diberlakukan.

“Ini sudah lama. Sudah ada lima tahunan atau mungkin juga lebih,” terangnya.

Tamsir menjelaskan dari sekolah yang masih kekurangan ruangan kelas belajar ini, tentunya ada beberapa sekolah yang akan digabung untuk mensiasati penambahan ruangan kelas baru. Hal ini disebabkan karena ada beberapa sekolah yang tidak memiliki lahan, sehingga harus digabung dari satu sekolah menjadi dua sekolah atau bahkan tiga sekolah.

Seperti SD 001 Bintan Utara, akan digabung menjadi satu sekolah dengan SD 002 Bintan Utara, SD 005 Bintan Utara akan digabung menjadi satu sekolah dengan SD 007 Bintan utara, SD 001 Bintan Timur, SD 003 Bintan Timur, dan SD 004 Bintan Timur, akan digabung menjadi satu sekolah, serta SD 002 dan SD 005 Bintan Timur juga akan digabung menjadi satu sekolah.

“Untuk sekolah yang dua shift namun kekurangan lahan untuk penambahan ruangan kelas, kami akan melakukan revitalisasi menjadi dua lantai, yang digabung menjadi satu sekolah, untuk dua sekolah atau bahkan lebih,” ucapnya.

Ia menambahkan dengan kondisi ini, pihaknya juga akan segera mungkin melakukan penambahan ruang kelas baru, dengan segera mengusulkannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.

“Penambahan ruangan kelas ini tentu akan menjadi prioritas kita dan secepatnya akan dilakukan,” ujarnya. (cr20)

Tanjungpinang Kota Layak Anak Pratama 2017

Putut A
-
0
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menerima penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Pratama 2017 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yanbise di Ballroom Swissbel Hotel, Pekanbaru, Sabtu (22/7). F.Humas Pemko Tanjungpinang.

batampos.co.id – Pemko Tanjungpinang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Pratama 2017. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yanbise kepada Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah di Ballroom Swissbel Hotel, Pekanbaru, Sabtu (22/7).

Penghargaan Kota Layak Anak yang ditoreh rezim kepemimpinan Lis-Syahru ini merupakan prestasi perdananya. Keduanya dinilai berhasil menerapkan kebijakan dan komitmen yang kuat dengan pihak lain. Mulai dari peran media, masyarakat, kelembagaan hingga legislatif.

Yohana mengatakan untuk memilih kabupaten/kota yang layak anak ini sangat sulit. Banyak proses yang harus dilalui, dari peninjauan ke lapangan sampai menempuh seleksi yang sangat ketat. Bahkan penilaiannya juga melibatkan tim evaluasi dari kementerian lain.

“Kabupaten/kota penerima penghargaan kota layak anak patut berbangga. Karena hanya 126 daerah saja yang berhasil lulus seleksi dari beberapa tim evaluasi kementerian,” ujarnya.

Dikatakan Yohana, penilaian kota layak anak ini ada empat tingkatan. Mulai tingkat pratama, madya, utama sampai benar-benar kota layak anak. Kesemuanya dinilai oleh tim evaluasi dari kementerian teknis seperti Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian Kesehatan, Kementrian Hukum dan Ham, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Bappenas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta pakar anak.

Namun, kata Yohana hingga saat ini belum ada satupun kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat predikat kota layak anak. Sebab kesemua daerah belum memenuhi beberapa unsur. Diantaranya anak berhak mendapatkan akte kelahiran, pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang baik dan tidak diskriminatif, mendapatkan kesejahteraan anak, tersedianya sarana dan prasarana anak berkebutuhan khusus, serta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

“Untuk mendapatkan kota layak anak harus memenuhi 24 kriteria penilaian dalam lima kluster. Apabila tidak daerah itu hanya bisa mengantongi tingkatan pratama, madya atau utama,” bebernya.

Lis mengaku senang menadapatkan prestasi perdana ini. Karena sejak Tanjungpinang berdiri sebagai daerah otonom, baru dibawah kepemimpinannyalah kota ini berhasil memboyong penghargaan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, OPD serta seluruh elemen yang telah mendukung. Dengan kerjasama yang baik inilah prestasi tersebut dapat kita raih,” ucapnya.

Meskipun Tanjungpinang berhasil memboyong tingkat pratama, kata Lis bukan berarti permasalahan anak tidak pernah terjadi. Melainkan masih banyak permasalahan yang belum bisa teratasi dengan maksimal.

Tetapi, lanjut Lis di bawah koordinasinya berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir permaslaahan anak tersebut.

“Seluruh pihak memliki komitmen yang sama yaitu menciptakan kota layak anak. Maka dengan komitmen itulah Tanjungpinang kami jadikan tempatnya anak-anak berkreativitas,” jelasnya.

Lis menambahkan agar Tanjungpinang lebih layak untuk dijadikan tempat tinggal anak dalam mengembangkan kreativitas. Kedepannya akan dilakukan perbaikan sarana dan prasarana untuk fasilitas anak melalui Anggaran APBD. Dia juga berjanji akan mengalokasikan dana yang besar untuk penyediaan permainan anak.

“Kami akan penuhi fasilitas umum yang mendukung ramah anak. Seperti puskesmas, sekolah ramah lingkungan, taman bermain,” pungkasnya. (ary)

Normalisasi Drainase Belum Atasi Masalah Banjir di Batuaji

Putut A
-
0
Normalisasi Drainase Belum Atasi Masalah Banjir di Batuaji
ilustrasi. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Upaya normalisasi saluran drainase utama di jalan R Suprapto Batuaji belum berjalan maksimal. Pasalnya gorong-gorong yang menjadi jalur penyebrangan drainse dari wilayah Batuaji ke Sagulung belum tersentuh perbaikan. Imbasnya aliran air pembuangan dari wilayah Batuaji tidak berjalan mulus hingga ke hulu sebab tersangkut di lokasi gorong-gorong yang tersumbat itu.

Kondisi seperti itu juga terlihat di lokasi drainase simpang masuk komplek Pasar Aviari, kelurahan Buliang yang sedang dinormalisasikan oleh petugas gabungan dari Dinas Bina Marga dan petugas kebersihan Kecamatan Sagulung selama tiga hari belakangan ini. Meskipun saluran drainase utama dengan lebar mencapai enam meter tersebut sudah dibersihkan dari tumpukan sampah dan tanah, namun air yang mengalir melalui drainase utama itu belum lancar.

Itu karena gorong-gorong menuju kaveling baru Sagulung yang berada di simpang tersebut belum dibersihkan. Sampah plastik dan botol minuman kaleng dalam jumlah yang sangat banyak masih menyumbat aliran ke dalam gorong-gorong jalan tersebut.

Pemandangan yang sama juga terlihat di gorong-gorong depan pasar Melayu, Batuaji. Setiap kali hujan gorong-gorong dan drainase di sepanjang jalan tersebut pasti akan digenangi banjir. Itu karena gorong-gorong belum tersentuh perbaikan ataupun normalisasi. Padahal drainase di sekitarnya sudah dibersihkan oleh petugas gabungan sebelumnya.

Warga berharap agar proyek normalisasi drainase yang sedang berjalan segera menuntaskan persoalan tersebut agar masalah banjir yang selalu merepotkan warga selama ini diatasi secara baik.

“Karena percuma juga kalau drainase saja yang dikorek, tapi gorong-gorongnya nggak. Air mau ngalir kemana?. Satu-satunya jalur air hanya melalui gorong-gorong ini,” ujar Suparman, warga perumahan Mukakuning Indah II, Batuaji.

Camat Batuaji Fridkalter saat dikonfirmasi mengakui persoalan itu. Saat ini petugas gabungan memang masih gencar membersihkan sejumlah lokasi drainase utama yang tersumbat dari tumpukan sampah dan tanah, namun demikian upaya normalisasi gorong-gorong belum bisa dilakukan.

“Bukan tak dikerjakan, tapi bertahap. Saat ini masih fokus drainasenya dulu. Alat berat terbatas makanya ini dilakukan bertahap,” kata Fridkalter.

Saat ini normalisasi drainase sambung Fridkalter, sedang fokus di dua titik lokasi rawan banjir yakni di Simpang Tobing, samping perumahan Mukakuning Paradise serta simpang Aviari atau Taman Makam Pahlawan Bulang Gebang, Batuaji.

“Memang sia-sia juga kalau drainase saja yang dikeruk tapi gorong-gorongnya tak dibersihkan. Tapi mau gimana lagi, alat kita terbatas jadi memang harus bertahap untuk menyelesaikan semua proyek normalisasi drainase ini,” ujarnya.

Fridkalter juga berharap jika nanti gorong-gorong tersebut sudah dibersihkan, agar saluran drainase di wilayah Sagulung yang menjadi jalur pembuangan ke hilir sungai juga dibersihkan. Sebab jika tidak maka, upaya normalisasi yang dilakukan di wilayah kecamatan Batuaji juga akan sia-sia.

“Yang penting di wilayah Sagulung. Semua pembuangan dari sini menuju ke sana. Jadi kalau disana tak dikerjakan maka sia-sia juga yang kami kerjakan di sini (wilayah Batuaji),” ujar Fridkalter. (eja)

Kades Tandatangani Pakta Integritas

Putut A
-
0
Sejumlah Kades melakukan penandatanganan pakta integritas untuk mengatasi penyalahgunaan anggaran. Sebagai pencegahan KPK juga melakukan sosialisasi peraturan dan mendampingi para Kades yang membutuhkan pendampingan. F. Syahid/Batam Pos.

batampos.co.id – Kades-kades yang ada di kabupaten kepulauan Anambas diminta untuk menandatangani pakta integritas di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Balai Pertemuan masyarakat Siantan (BPMS) Tarempa Minggu (23/7). Penandatanganan pakta integritas ini merupakan bentuk komitmen pemberantasan sekaligus pencegahan tindak pidana korupsi.

Pada saat penandatanganan pakta integritas tersebut tampak sejumlah Kades gemetar ketika memegang pena sebelum menandatangani pakta integritas tersebut. Namun mereka tetap melakukan penandatanganan tersebut. Bahkan ada sedikitnya 14 dari 52 kepala desa tidak hadir dan memilih diwakili oleh Sekertaris Desa. Namun penandatanganan ini tidak bisa diwakili sehingga kades yang belum datang diminta untuk datang langsung di kantor Inspektorat untuk menandatangani langsung.

Deputi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agung Kusnandar, menegaskan agar kepala desa yang ada jangan sampai melakukan korupsi. Menurutnya sampai saat ini sudah ada sekitar 300 lebih kasus berasal dari desa sehingga dirinya mengingatkan kepada seluruh kepala desa yang ada di Anambas untuk menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan aturan.

“Kepala desa jangan semaunya saja menggunakan uang negara, jangan sampai korupsi terjadi di Anambas. Semua yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Diakuinya dari beberapa kasus yang terjadi ada sebagian kepala desa melakukan korupsi. Oleh karena itu ia meminta kepada kepala desa untuk mempelajari dengan baik peraturan perundang-undangan yang ada mulai dari UU tentang desa dan sebagainya supaya bisa memegang pakta integritas yang telah ditandatangani.

Pembangunan di desa kata Agung, juga harus transparan dari mulai perencanaan awal pembangunan hingga pembangunan selesai. Jika perlu pemerintah desa harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes) supaya pembangunan lima tahun ke depan menjadi lebih terarah.

Dirinya juga mengingatkan kepada kepala desa agar keuangan desa lebih sehat. Artinya antara belanja dengan langsung dengan tidak langsung itu normal. “Jangan sampai prosentase gaji lebih besar daripada untuk pembangunan,” ungkapnya.

Dirinya menegaskan dalam kunjungannya kali ini selain menyaksikan penandatanganan pakta integritas, juga membagikan peraturan perundang-undangan dan panduan yang harus dilaksanakan di pemerintahan desa supaya KPK bisa melihat langsung keuangan dipemerintahan desa. Peraturan tersebut diberikan dalam bentuk CD. CD itu juga berisi sistem yang sudah dibuat oleh BPKP yang harus dipakai.

“Nanti harus dipakai, jangan sampai ke luar dari jalur itu, jika tak bisa nanti bisa didampingi,” ungkapnya lagi.

Sementara itu Bupati kepulauan Anambas Abdul Haris, mengatakan untuk melakukan pencegahan korupsi ini di Anambas dibentuk lima pokja. Diantaranya yakni pokja pengelolaan APBD yang diketuai oleh Badan keuangan Daerah (BKD), Pokja Barang dan jasa yang diketuai oleh Asisten Ekonomi Pembangunan, Pokja Optimalisasi Pendapatan yang diketuai oleh kepala Badan keuangan Daerah, Pokja Perizinan yang diketuai oleh bidang Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pokja Pengawasan dan Pengendalian yang diketuai oleh Inspektur.

“Setiap tiga bulan sekali KPK akan mengontrol sistem. Jadi jangan main-main dengan penandatanganan pakta integritas ini. Ini bukan hanya sekedar tandatangan saja tapi untuk pencegahan korupsi,” ungkap Haris. (sya)

Kecamatan Kundur Barat Seleksi Anggota Paskibra

Putut A
-
0
Seleksi paskibra Kundur Barat di Halaman Kantor Camat Kundur. Foto: Imam/Batam Pos.

batampos.co.id – Camat Kundur Barat Anjitrisno menyebutkan, pihaknya bersama tim seleksi dari anggota Polsek Kundur Utara/Barat, dan anggota Koramil 03 TBK Kundur, telah menyeleksi pelajar SMA,SMK untuk mengisi pasukan pengibar bendera (paskibra) pada upacara peringatan HUT ke-72 RI. Seleksi dipusatkan di halaman kantor Camat Kundur Barat diikuti puluhan pelajar SMA, SMK dan MA Kecamatan Kundur Barat.

“Seleksi segaja dilakukan lebih awal agar mereka yang terpilih nantinya dapat mengikuti program latihan yang lebih lama. Kita inginnya paskibra yang terseleksi benar-benar memiliki kemampuan dan kesehatan yang mumpuni. Sehingga kondisi mereka benar-benar siap melaksanakan tugas pada puncak peringatan HUT RI 17 Agustus mendatang,” kata Anjitrisno, Sabtu (22/7) lalu.

Sementara Bhabinkamtibmas Sawan Aiptu Ari Suandi salah seorang pelatih paskibra Kundur Barat mengatakan, seleksi terbuka untuk seluruh pelajar SMA, SMK dan MA di lingkungan Kecamatan Kundur Barat. Seleksi dimulai Jumat (21/7) diikuti puluhan pelajar dan sudah terseleksi sebanyak 17 orang. Nantinya mereka akan mengikuti latihan baris berbaris, latihan fisik, mental dan pengetahuan umum.

Dikatakan sudah terseleksi sebanyak 17 orang cadangan 2 orang nantinya mereka akan mengikuti latihan yang rencananya dimulai hari Senin 24/7. Sementara porsi latihan sore hari setelah mereka pulang dari sekolah kita harapkan kondisi kesehatan mereka benar-benar prima sehingga dapat melaksanakan tugas pada upacara HUT RI. Mereka akan dilatih bersama Babinsa Pelda TNI AD Yuherman anggota Koramil 03 TBK Kundur. (ims)

Pemko Batam Bangun Sekolah Baru di Tiban Mentarau

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam Muslim Bidin mengatakan sekolah yang dimungkinkan untuk dibangun dalam waktu dekat adalah pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bilangan Tiban Mentarau, Sekupang.

Ia menyampaikan dasar hal ini karena selain lahan untuk sekolah sudah tersedia, jumlah anak yang belum tertampung juga banyak di sekitar lingkungan yang bakal dibangun sekolah tersebut.

“Dalam membangun sekolah kita lihat yang paling besar siswa yang tak tertampung. Yang masih tak tertampung 10 sampai 20 tak mungkin kita bangun kan, kalau di Tiban sudah di atas 100 orang,” kata Muslim, kemarin.

Menurutnya, jumlah siswa yang tak tertampung di wilayah tertentu dengan kuatitas 10 hingga 20 orang masih bisa diatasi dengan pemanfaatan ruang yang ada.

“Kalau sebanyak ini masih bisa lah,” ucapnya.

Namun demikian, ia mengatakan rencana ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Karena ada beberapa hal yang terbilang butuh pertimbangan yang matang.

“Kalau dibuka kita masih pikirkan bagaiamana kebutuhan gurunya, bayar gajinya lalu operasional sekolah dari kertas, spidol dan lain-lain. Karena ini (bangun sekolah) perlu budget khusus,” ujarnya.

Sebelumnya, Muslim mengungkapkan untuk mengatasi daya tampung di Batam sedikitnya perlu dibangun enam sekolah per tahun, dengan rincian tiga bangunan Sekolah Dasar (SD) dan tiga gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan ia berencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini akan mencoba mengajukan enam bangunan sekolah yang dimaksud.

“Tiga SDN dan Tiga SMPN, kita akan coba usulkan di APBD-P nanti,” ujar mantan Kepala Sekolah SMKN 1 Batam ini, beberapa waktu lalu.

Untuk membagun satu sekolah baru, membutuhkan biaya hingga Rp 5 miliar, gedung sekolah akan dibangun dalam tiga lantai. (cr13)

Harga Sebungkus Rokok Rp 50 Ribu, Setuju?!

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Naikkan harga rokok, itulah seruan pakar kesehatan.

Harga rokok per bungkus rata-rata Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu saat ini masih sangat murah.

Angka ideal sesuai hitungan yang terukur, sebaiknya harga rokok per bungkus harus Rp 50 ribu.

Angka ini merupakan hasil kajian para akademisi di bidang kesehatan untuk menekan jumlah perokok pemula. Harga Rp 50 ribu dianggap efektif untuk membuat perokok pemula berpikir dua kali untuk membeli rokok. Banyak pula masyarakat miskin yang selama ini mengeluarkan uang untuk membeli rokok agar berhenti.

“Harga rokok Rp 50 ribu perlu digalakkan terus. Saya kira kita memulai dengan Rp 50 ribu itu aspirasi publik berdasarkan survei. Kami tanya, harga berapa sih orang akan berhenti merokok, jawabannya segitu,” kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Hasbullah Thabrany kepada JawaPos.com, Senin (24/7).

Harga Rp 50 ribu pun, tidak akan langsung berdampak positif untuk menekan angka perokok pemula. Pengaruhnya baru akan terasa pada 20 tahun kemudian,

“Rp 50 ribu, memang orang akan mulai berhenti merokok namun efeknya masih akan 20 tahun lagi. Masyarakat akan mengurangi konsumsi rokoknya. Namun di situ dibutuhkan ketegasan politik dari pemerintah. Saya juga lihat RUU pertembakauan malah ramai lagi,” katanya.

Hasbullah menambahkan pemerintah harus memperhatikan bahwa pemerintah punya peluang menaikkan harga rokok cukai rokok, namun hal itu tidak dilakukan. Padahal, kata dia, potensi cukai rokok besar.

“Cukai rokok bahkan lebih besar dari tax amnesty. Lebih besar dan negara lagi butuh duit,” tukasnya.

Salah satu kampanye bahaya merokok dilakukan pemerintah dengan memasang gambar seram pada bungkus rokok. Hasbullah menilai hal itu kurang efektif menekan jumlah perokok.

“Gambar seram di bungkus rokok kurang. Rokok yang dijual di Nepal dengan volume lebih kecil ada 90 persen dengan bungkus rokok begitu. Kita cuma 40 persen, kenapa takut,” jelasnya.

Dia juga menyesalkan banyaknya warung dan toko kelontong yang mengizinkan jual beli rokok dalam jumlah ketengan atau satuan.

“Diketeng (ecer, red) itu membuat anak semakin terjerumus bisa membeli dengan mudah dan murah,” tandasnya.

Bagaimana menurut Anda?  (ika/JPC)

Jaksa Dituntut Harus Profesional

Putut A
-
0
Kajari Tanjungbalai Karimun foto bersama jajarannya usai upacara Peringatan HUT ke 57 Adhyaksa. Foto: Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – Kejari Tanjungbalai Karimun melaksanakan upacara peringatan HUT ke 57 Adhyaksa, Sabtu (23/7). Pada peringatan tahun ini, jaksa diminta untuk selalu profesional dalam menjalankan tugas-tugas sebagai aparat penegak hukum.

”Sehingga jaksa bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan selalu profesional dalam bertugas, citra kejaksaan akan selalu dipandang baik oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan tema peringatan HUT Adhyaksa tahun ini, yakni satu tujuan, satu sikap dan satu hati untuk negeri. Tema yang tentunya sudah dapat dipahami para jaksa apa makna yang terkandung di dalamnya,” ujar Kepala Kejari Tanjungbalai Karimun, Slamet Sentosa.

Jaksa sendiri, lanjut Slamet, dituntut mengutamakan kejujuran serta menjunjung tinggi kebenaran. Selain itu, sebagai jaksa harus dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela sebagai insan yang terpuji, terpercaya dan bermartabat.

Jaksa juga dituntut siap dan mampu mengatasi segala tantangan dan hambatan. Hal ini demi terlaksananya penegakan hukum yang baik dan benar. Sehingga, dapat memenuhi ekspektasi dan harapan rakyat.

Selain itu, jaksa juga diminta untuk mengamankan semua program pembangunan yang harus tetap terjaga kelanjutannya. Hal ini harus dilakukan tanpa pamrih, tapi harus cermat dan penuh semangat. Sebagai aparat kejaksaan diminta untuk selalu memupuk dan mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan. Sehingga, solidaritas dan kebersamaan dalam ikatan koprs Adhyaksa akan semakin kokoh. (san)

BNN Dalami Pemasok Sabu Januar

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Badan Narkotika Nasional mendalami pemasok sabu, Januar selaku distributor sabu asal Batam, yang diamankan BNN pada Selasa (18/7). Pria yang mengakui ke Ketua RT sebagai tukang ojek ini, ternyata sudah cukup lama jadi target operasi (TO) BNN.

“Dia memasok barang ke beberapa daerah,” ujar Kabid Humas BNN Sulistyandryatmoko, saat dihubungi Batam Pos, Minggu (23/7).

Ia mengatakan masih mendalami, terkait bagaimana cara Januar mendapatkan sabu itu dari Malaysia. Apa transaksi dengan bandar di perairan internasional atau diantarkan langsung ke rumah kontrakan Januar yang terletak di Kavling Pancur Baru Blok C/15, RT 03 / RW 09, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Batam.

“Hal ini masih kami dalami, sindikat yang memasok,” ujarnya.

Dari penyelidikan BNN sementara, Januar mendapatkan sabu dalam jumlah banyak. Lalu ia membagi sabu itu menjadi beberapa bagian, lalu menyuruh kurir untuk mengantarkan sabu itu ke daerah tujuan melalui bandara.

“Sabunya dimasukan ke dalam plastik, lalu dimasukan lagi ke dalam sepatu dan dipakai oleh tersangka (para kurir yang diamankan BNN di Jakarta, Palembang, Bali dan Jambi,red),” ujar Sulis.

Cara ini cukup ampuh mengelabui petugas di Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Para kurir lepas dari pengawasan petugas bandara yang memiliki landasan terpanjang tersebut. “Diedarkan lewat bandara,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Badan Narkotika Nasional berhasil menangkap Januar dan mengamankan barang bukti sabu sebanyak 10 kg yang disembunyikan di dalam mesin cuci.

Penangkapan Januar ini, bermula dari berbagai tangkapan BNN dan Beacukai dibeberapa daerah.  Dari penangkapan ini, BNN melakukan penelusuran, untuk mengetahui barang haram tersebut didapat dari mana oleh para kurir.

“Dia (Ynr) ini dapat barang dari Malaysia, lalu diedarkan ke daerah-daerah itu,” ujar Sulis, Sabtu (22/7) lalu. (ska)

1...13,25213,25313,254...14,268Halaman 13,253 dari 14,268

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000