Rabu, 13 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13262

Untuk Calon Guru, Sabar Penerimaan Tenaga Guru Nunggu …

0
ilustrasi.F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Rencana Pemerintah Kota Batam untuk menambah tenaga guru honorer sepertinya belum bisa terealisasi dalam waktu dekat ini. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyebutkan saat ini Pemko belum memiliki anggaran yang akan digunakan untuk menggaji guru honorer tersebut.

“Rekrutnya jadi, hanya belum ada anggaran untuk bayar gaji mereka,” kata Rudi usai rapat di Lantai IV Pemko Batam, Selasa (1/8).

Menurutnya, jika perekrutan dilakukan saat ini, ditakutkan mereka tidak akan menerima haknya setelah menunaikan kewajibannya sebagai tenaga pendidik.

“Ga mungkin mereka kerja sukarela dong,” sebutnya.

Rudi mengungkapkan penambahan guru tersebut rencanakan akan diajukan pada pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 nanti. “Sekarang pembahasan masih di tingkat internal,” ujar Rudi.

Dia mengatakan sedikitnya ada 167 tenaga guru honorer yang dibutuhkan pasca Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Juni lalu. Untuk jumlah guru yang akan direkrut nanti, Rudi menjelaskan sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada. “Jika anggaran kita mencukupi, akan direkrut sesuai kebutuhan,” tambah mantan Wakil Wali Kota Batam ini.

Hal senada juga diutarakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin, menurutnya untuk gaji tenaga honorer minimal UMK Batam. Dia mengakui sekarang ini tidak ada guru yang mau digaji di bawah UMK, karena itu menyangkut kesejahteraan mereka.

Mengenai anggaran, pihaknya akan berusaha mengajukan pada pembahasan APBD-P nanti. “Ya kita usahakan nanti sesuai dengan instruksi pimpinan,” kata dia saat dijumpai usai menghadiri rapat di Kantor Walikota Batam, Selasa (1/8).

Muslim menyebutkan hingga saat ini kebutuhan guru di SMPN mencapai 101 orang, dan untuk SDN sebanyak 67 orang. Jumlah tersebut didapat setelah Dinas Pendidikan mengeluarkan kebijakan penambahan rasio perkelas hingga jumlah ruangan kelas pasca Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018.

“Yang jelas ada anggaran kita akan langsung lakukan perekrutan,” tutup Muslim.(cr17)

Mako Lanal Diserang Sekelompok Nelayan

0
Pasukan dari Lanal TBK mengambil tindakan tegas karena sekelompok nelayan melakukan demo dengan cara melawan petugas dalam simulasi pengamanan pangkalan TNI AL. F. Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – Lanal Tanjungbalai Karimun, kemarin (1/8) tiba-tiba diserang sekelompok nelayan, terkait penangkapan kapal nelayan dan juga nelayan oleh TNI AL.

Sekelompok nelayan yang melakukan protes tersebut akhirnya melakukan aksi anarkis. Nelayan melakukan perlawanan dengan cara melempar prajurit TNI AL dengan berbagai macam benda. Sehingga, pasukan TNI AL yang melakukan pengaman bertindak tegas dengan mengamankan satu orang provokator dari kelompok nelayan.

Saat dilakukan pemeriksaan ternyata satu orang yang diamankan ke dalam Mako Lanal TBK terbukti membawa senjata tajam, sehingga harus menjalani proses hukum. Sementara itu, para pendemo yang lain berhasil dipukul mundur.

Setelah berhasil memukul mundur para pendemo, dua jam kemudian Mako Lanal kembali diserang dengan bom molotov. Akibatnya  sebagian markas mengalami kebakaran. Seluruh personil yang ada di mako langsung siaga, mulai dari prajutrit TNI AL mengambil senjata yang ada di gudang untuk memberikan perlawanan. Sementara, ASN yang bertugas di markas menyelamatkan dokumen dan barang berharga lainnya agar tidak terbakar.

Danlanal Tanjungbalai Karimun, Letkol Laut (P) Totok Irianto mengatakan, apa yang terjadi ini merupakan simulasi tugas tempur (Gaspur) yang dilakukan oleh pihaknya untuk menguji kemampuan dan keterampilan personil TNI AL, baik secara kelompok atau perorangan.

”Sebagai prajurit, tentunya kemampuan dan keahlian harus terus diasah. Salah satunya, dengan cara melaksanakan simulasi mempertahankan markas dari serangan perusuh,” ujarnya.

Dari latihan Gaspur ini, tugas dari masing-masing prajurit TNI AL dan juga staf yang ada di markas sudah tahu jika seandainya terjadi penyerangan. Dan, untuk melaksanakan simulasi ini, terlebih dulu dilakukan latihan fisik. Dan, para pelatihnya terdiri dari Letkol Laut (P) Taman Sembiring selaku ketua tim. Dan, dibantu oleh Mayor laut (P) Sadimin, Mayor laut (P) Samsul Sinaga, Peltu Pom Munir, Serma Ade Erawan, Serka A Surtaryo dan Inspektur Koarmabar Mayor Laut (P) Niko Oktaria. Semuanya berasal dari Komando Armada Barat (Koarmabar).

”Dari latihan dan simulasi ini tentunya akan didapat gambaran. Artinya, jika memang masih ada kekurangan, maka dapat dilakukan perbaikan. Yang jelas, melalui simulasi Gaspur ini diharapkan mental dan semangat para parjurit TNI AL itu akan semakin kuat dan kokoh dalam mempertahankan markas dan juga kedaulatan NKRI,”  terang Letkol Totok. (san)

Bukit Tumang, Grand Canyon di Kelurahan Raya

0
Kawasan Bukit Tumang yang bakal diubah menjadi kawasan wisata. Lurah Raya Munzilin memperlihatkan kawasan tersebut, Selasa (1/8). F. Wijaya Satria/Batam Pos. 

batampos.co.id – Ternyata di Kelurahan Raya, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, ada salah satu kawasan yang mirip dengan Grand Canyon National Park di Amerika Serikat. Layaknya Grand Canyon, di kawasan itu juga memiliki bukit bebatuan serta danau buatan bekas galian tambang timah.

Kawasan pasca tambang seluas kurang lebih 20 hektare tersebut bernama Bukit Tumang. Sejak dahulu kawasan itu menjadi daerah eksploitasi tambang berbagai mineral Bumi seperti bauksit, biji timah dan mineral lainnya. Namun karena tersangkut perizinan, aktifitas tambang di kawasan itu tidak beroperasi lagi.

Namun Kelurahan Raya menyadari potensi Bukit Tumang bukan hanya menjadi pertambangan, tapi bukit tersebut juga memiliki keindahan dan dapat dikelola lebih baik lagi. Karenanya pada bulan lalu, Lurah Raya Munzilin Hasibuan bersama Kasi Ekbang Kelurahan Raya Wirda Wello mengajukan usulan pembangunan kawasan pasca tambang ke Provinsi.

Kunjungan tersebut disambut baik Kabid Sarana dan Prasarana Dinas PU Provinsi Kepri Hendri Yadi di Tanjungpinang. Dia juga menepati janjinya untuk menanggapi ajuan pembangunan pasca tambang yang disampaikan Munzili Hasibuan. Tak lama dari kunjungan Manzilin, tim survei terjun ke lokasi tersebut.

“Tim yang turun terdiri dari PU Provinsi, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Dirjen SDA Kemen PU dan PR,” kata Munzilin ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/8) pagi.

Tim tersebut mendatangi Kelurahan Raya untuk meninjau lokasi pasca tambang yakni Bukit Tumang untuk mengambil sejumlah sample, air, tanah dan sebagainya untuk memastikan apakah wilayah tersebut dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata.

Tim tersebut melakukan survei pengukuran, topografi dan bathimetri, survey hidrologi, hidrometri dan kualitas air, survey mekanika tanah, survey sosial ekonomi lingkungan, serta izin masuk lokasi serta rencana pariwisata yang cocok di wilayah pasca tambang di Bukit Tumang.

Lurah yang merupakan mantan atlet volly tingkat Provinsi ini menawarkan seluas lima hektare lahan yang ada di Bukit Tumang untuk dibangun menjadi kawasan wisata. Namun Munzilin menyerahkan kepada tim yang turun jika hendak membangun lebih luas dari lahan yang diajukan, karena kawasan tersebut milik Kelurahan Raya.

“Jika proyek ini berjalan, tentunya Bukit Tuman menjadi indah dan sebagai salah satu kawasan andalan wisata di Kabupaten Lingga,” ujar Munzilin.

Tak perlu jauh-jauh menikmati alam cadas nan indah ke Amerika. Grand Canyon juga ada di Kelurahan Raya yang menyajikan pengalaman berbeda dari kawasan wisata yang pernah ada di Kabupaten Lingga bahkan di Provinsi Kepulauan Riau. (wsa)

Konsultasi Tunjangan Anggota Dewan ke Kemendagri

0

batampos.co.id – Badan Legislasi (Banleg) DPRD Bintan melakukan konsultasi ke Kemendagri di Jakarta, Selasa (1/8). Konsultasi ini terkait masalah tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Bintan sesuai PP nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Ketua Banleg DPRD Kabupaten Bintan, Daeng M Yatir mengatakan, dirinya bersama tujuh orang anggotanya melakukan konsultasi masalah tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Bintan. Konsultasi ini menurutnya harus karena tidak bisa menaikkan begitu saja tunjangan.

“Harus ada payung hukum yang jelas, baru bisa naik,” katanya.

Dari hasil konsultasi nanti, ia mengatakan, akan dibahas secara intensif di Baleg untuk merumuskan dan menurunkan PP 18 tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tunjangan unsur pimpinan dan anggota DPRD Bintan.

Untuk diketahui, anggota dewan masing-masing menerima tunjangan keluarga, tunjangan reses, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi dan perumahan. (cr21)

Gubernur Hadapi Tiga Gugatan

0

batampos.co.id – Tidak kunjung tuntasnya polemik Wakil Gubernur (Wagub) Kepri banyak tundingan dialamatkan kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Sedikitnya ada tiga gugatan yang dilayangkan kepada Gubernur. Baik itu di Pengadilan Negeri (PN) Batam, PN Tanjungpinang dan Ombudsman Republik Indonesia.

“Sekarang ini ada tiga gugatan yang dihadapi Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Tetapi, sedikitpun Gubernur tidak gentar menghadapi gugatan tersebut,” ujar Pengacara

Gubernur Kepri, Andi Asrun menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (1/8) di Tanjungpinang.

Advokat asal Ibu Kota Jakarta tersebut menjelaskan, gugatan di PN Batam dilayangkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kepri. Kemudian di PN Tanjungpinang adalah dari Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB). Sedangkan di Ombudsman adalah dari Angkatan Muda Thareqat Islam (AMTI) Provinsi Kepri.

“Pokok perkara yang digugat ketiganya semuanya sama. Yakni terkait polemik proses Wagub Kepri,” jelas Andi Asrun.

Menurutnya, gugatan yang ditujukan kepada Gubernur sangat lemah. Karena Gubernur posisinya bukan pihaknya yang berwenang untuk memproses Wagub Kepri. Atas dasar itu, Gubernur hanya sebagai pihak yang menjembatani antara kesepakatan partai politik dengan DPRD Kepri.

“Harusnya dalam perkara ini, DPRD juga menjadi tergugat. Sehingga ada sikap yang akan disampaikan DPRD Kepri. Apalagi sekarang ini sudah ada Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD Kepri,” jelasnya lagi.

Pria yang juga merupakan seorang akademisi tersebut menilai, gugatan yang ditujukan penggugat adalah upaya untuk mendeskreditkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Disebutkannya juga besok (hari ini,red) dirinya akan menolak untuk melakukan mediasi di PN Tanjungpinang.

“Saya sudah melayangkan surat keberatan untuk mediasi. Kalau besok (hari ini,red) masih juga mediasi, maka saya akan menolak lagi,” tegas Andi Asrun.

Sementara itu, terkait gugatan DPD AMTI Kepri di Ombudsman, atas nama Gubernur dirinya juga akan memberikan penjelasan kepada pihak Ombudsman. Ia yakin, apabila penjelasan diberikan, pihak Ombudsman bisa menerima. Karena pengaduan yang dilakukan sudah salah alamat.

“Untuk menuntaskan persoalan Wagub ini, saya sarankan dukung calon yang sudah ada atau sampaikan keberatan ke DPRD Kepri. Sehingga partai pengusung memilih kembali nama baru. Menurut saya ini lebih fair, karena perkara tidak selesai kalau hanya menyudutkan Gubernur,” tutup Andi Asrun.(jpg)

Pensiun dari Atletik, Bolt Ingin Gabung Manchester United

0
Usain Bolt menantikan telepon dari Jose Mourinho (Independent)

batampos.co.id – Sprinter Jamaika, Usain Bolt, bakal pensiun dari atletik usai tampil di Kejuaraan Dunia Atletik 2017, Agustus ini.

Selanjutnya ia ingin menjadi pesepak bola dan bergabung dengan Manchester United. Dia berharap Jose Mourinho meneleponnya dan akan dia tunggu sampai bursa transfer berakhir.

Dia menunggu telepon dari Mourinho untuk mengajaknya bergabung dengan Man United.

Seperti diketahui, Bolt memang sangat menggemari sepak bola, selain atletik tentunya. Dia pun ingin sekali menjadi pesepak bola. Manchester United merupakan klub favoritnya.

Bold kerap menyaksikan laga Man United di Old Trafford. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, dia ikut berlatih bersama para pemain Red Devils untuk menjaga kebugaran. Dia pun sempat diberi kostum Man United bernama dirinya.

“Semua tahu saya selalu berbicara tentang sepak bola. Tak hanya itu, saya ingin bermain. Saya menunggu telepon dari Mourinho. Saya akan setia menunggu sampai hari terakhir bursa transfer musim panas ini,” sebut Bolt seperti dilansir Soccerway.

Bolt yang kini berusia 30 tahun telah meraih 8 medali emas di Olimpiade. Bolt juga masih memegang rekor dunia lari 100 meter dan 200 meter. (epr/Soccerway/JPC)

Disduk Pemko Batam Gandeng Dua RS untuk Cetak Akta Lahir

0
ilustrasi

batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam kembali menggandeng dua rumah sakit untuk menerapkan pencetakan akta lahir. Sebelumnya RS Embung Fatimah sudah lebih dulu menerapkan pencetakan akta ini.

“Kami sudah komunikasi dan mereka sangat mendukung program ini,” kata Kepala Disdukcapil Kota Batam, Said Khaidar, Selasa (1/8).

Dua rumah sakit yang akan digandeng yakni RSBP Batam, RS Awalbros Batam. Kedua rumah sakit ini telah memberikan respon positif terhadap program ini. Selain itu pihaknya juga akan mengajak beberapa puskesmas untuk ikut menyukseskan program percepatan dokumen kependudukan ini.

“Selain rumah sakit, sekarang puskesmas sudah melayani kelahiran, nah kita harapkan puskesmas juga mau bekerjasama,” ujarnya.

Dia menjelaskan pencetakan akta di rumah sakit merupakan jalan alternatif bagi warga untuk memperoleh akta kelahiran, selain di Kantor Disdukcapil Batam.

“Intinya percepatan pelayanan, jadi mereka yang tidak usah mengantri di Disduk lagi,” terangnya.

Pihak keluarga cukup menyiapkan persyaratan pengajuan akta lahir bayi seperti surat kelahiran dari bidan atau ruma sakit, fotokopi KTP orangtua, fotokopi buku nikah, dan persyaratan lainnya.

“Jadi keluar dari rumah sakit anak langsung punya akte, ini sangat memudahkan,” ucapnya.

Namun demikian, untuk mendukung terlaksananya program ini, tentunya rumah sakit harus mempersiapkan peralatan sendiri seperti komputer, printer dan alat pendukung lainnya.

“Mereka siapkan alat, sedangkan kita lebih ke sistem kependudukan, karena semua harus online, tentu jaringan juga menjadi perhatian kami,” ungkap pria yang pernah menjabat Kepala Tata Pemerintahan Kota Batam ini.

Dia menambahkan percepatan pengurusan akta lahir ini tentunya akan berpengaruh terhadap pencapaian akta lahir di Batam. Tahun ini pencapaian akta lahir mencapai 80 persen, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pencapaian ini meningkat.

“Berarti langkah percepatan ini sangat berdampak,” ungkap.

Selain itu, dengan semakin meningakatnya pencapaian akta ini, diharapkan Batam bisa menjadi salah satu daerah yang diberikan tanggung jawab untuk pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang tahun ini baru di Kabupaten Anambas diterapkan.

“Yah kita harapkan ke depan seluruh puskesmas dan klinik bisa mendukung dan bekerjasama dalam percepatan pencetakan akta lahir ini,” tutup Said.(cr17)

4 Perwira Menengah Dimutasi

0

batampos.co.id – Sejumlah Perwira Menengah di lingkungan Polres Bintan dimutasi. Ini sesuai dengan Telegram Rahasia (TR) Nomor KEP/299/VISI/2017, tanggal 29 Juli 2017, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Kepri.

Kapolres Bintan AKBP Febrianto Guntur Sunoto membenarkan hal tersebut.

Ia menuturkan ada beberapa perwira menengah yang menjabat dan bertugas di Polres Bintan mengalami pergantian.

Diantaranya, Kompol Renan yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ops Polres Bintan, kini diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabag Ops Polres Natuna. Posisinya digantikan oleh Kompol Hari Yoyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ops Polres Tanjungpinang.

AKP Monang P Kasat Intelkam Polres Bintan, dimutasi menjadi Kasat Intelkam Polres Tanjungpinang, digantikan oleh AKP Yudiarta Rustam yang sebelumnya menjabat sebagai Panit 2 Subdit 4 Ditintelkam Polda Kepri.

AKP Indra Jaya, Wakapolsek Bintan Timur, dimutasi menjadi Kasatlantas Polres Lingga, posisinya digantikan AKP Tasriadi dari Kasatlantas Polres Lingga.

Serta Iptu Sopan, Kapolsek Tambelan, yang dimutasi menjadi Wakapolsek Bintan Utara, dan digantikan oleh Iptu Adiyanto.

Menurutnya pemindahan tugas ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Polda Kepri sebagai langkah penyegaran dalam melakukan tugas yang baru.

“Serah terima jabatan antara pejabat lama dan yang baru akan dilaksanakan secepatnya dalam waktu dekat ini,” imbuh Guntur. (cr20)

Infrastruktur Tetap Prioritas

0
Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Gubernur Kepri Nurdin Basirun (tengah), dan Kepala Bappelitbang, Naharuddin usai melakukan rapat, Selasa (1/8). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Apalagi program-program yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Infrastruktur yang kita fokuskan, akan memicu pergerakan perekonomian banyak sektor. Apalagi untuk mendukung kepariwisataan, yang memberi dampak ekonomi pada semua level masyarakat,” kata Nurdin di Pelabuhan VIP Punggur, Selasa (1/8) petang.

Nurdin menyebutkan sejumlah infrastruktur, yang akan dibangun seperti pelabuhan, jembatan, jalan, jalan lingkar juga stadion. Apalagi pembangunan infrastruktur itu bisa disingkronkan dengan rencana pembangunan nasional. Meski begitu, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan tepat yang utama.

Karena itu Nurdin ingin perencanaan, dan penghitungan anggaran harus baik. Dengan perencanaan yang baik pengerjaannya akan menjadi mudah.

Kepala Bappelitbang, Naharuddin MTP menambahkan pembangunan infrastruktur yang bagus masih diperlukan di seluruh kabupaten kota. Makanya ada skala prioritas, dan sesuai dengan permintaan daerah.

Tentang pelayanan dasar pendidikan dan kesehan, Naharuddin menyebutkan, Gubernur Nurdin berpesan hari semakin baik setiap tahun. Apalagi masyararakat sangat memerlukan pelayanan dasar ini sangat prima.

“Layanan pendidikan harus didukung dengan fasilitas yang bagus. Demikian juga dengan kesehatan, baik di puskesmas ataupun rumah sakit,” kata Nahar. (bni)

Indra Gunawan Tersangka Korupsi

0
Kasat Reskrim (baju putih) Polres Karimun AKP Dwihatmoko bersama Unit Tipikor usai menggeledah dan menyita ratusan dokumen dari Dinsos Kabupaten Karimun. F. Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Karimun, Indra Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran yang bersumber dari APBD Karimun 2014-2016 oleh Polres Karimun

Kasus dugaan korupsi ini terjadi diduga saat Indra menjabat Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Karimun. Akibat tindakkan ini diduga kerugian negara hasil perhitungan sementara pihak penyidik mencapai Rp 3 miliar.

Kapolres Karimun, AKBP Agus Fajaruddin mengatakan penyelidikan dan penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. ”Kami juga telah malakukan gelar perkara dan didukung dengan dua alat bukti yang cukup, maka penetapan tersangka kami lakukan,” ujarnya, Selasa (1/8).

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Dwihatmoko Wiroseno secara terpisah menyebutkan, Indra Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya dua alat bukti terkait perbuatan dugaan tindak pindana korupsi. ”Sesuai dengan pemeriksaan beberapa orang saksi dan juga termasuk Indra Gunawan, akhirnya kita menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka berdasarkan surat nomor Stap/26/VII/2017/ Reskrim. Untuk penahanan belum kita lakukan,” paparnya.

Dengan ditingkatkannya perkara dugaan korupsi ke penyidikan, kata Dwihatmoko, pihaknya melakukan langkah selanjutnya. Berupa, melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Sosial tadi siang (kemarin, red) untuk menyita dokumen lain yang ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana korupsi. Yakni, perjalanan dinas fiktif dan juga surat pertanggungjawaban (SPj) fiktif.

”Penyidik dalam kasus ini dibagi dua tim. Satu tim ke Dinas Sosial untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen dan satu tim lagi ke rumah Indra Gunawan di Teluk Air,” jelasnya

Kedatangan penyidik ke ke rumah untuk menyita satu unit mobil Homnda HRV dengan nomor polisi BP 1866 MY. Penyitaan terhadap satu unit mobil dari Indra Gunawan ini kita lakukan karena uang hasil tindak pidana korupsi digunakan untuk membeli mobil.

Ditegaskan Dwihatmoko, perbuatan melawan hukum salah satunya yang ditemukan penyidik berupa surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif. ”Artinya, surat ini memang ada, namun tidak berangkat. Tapi, dananya tetap dikeluarkan. Dengan demikian SPj juga fiktif. Perbuatan ini dilakukan sejak 2014 sampai dengan 2016,” ujarnya.

Dana ini sumbernya dari anggaran administrasi umum (Adum) yang berasal dari APBD kabupaten. Tentunya, untuk yang lebih valid menghitung kerugian negara itu adalah BPKP,” jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Panji Sasmita membenarkan bahwa ada beberapa orang polisi dari Sat Reskrim melakukan penggeledahan. ”Penggeledahan terkait perkara yang lama sebelum saya menjabat,” jelasnya.

Sementara itu, Indra Gunawan yang coba dihubungi melalui tiga nomor ponselnya belum berhasil dilakukan. Seluruh nomor ponselnya tidak ada yang aktif. (san)

Play sound