batampos.co.id – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 segera dibuka. Kondisi ekonomi yang sulit saat ini membuat para orangtua tetap membidik sekolah negeri untuk anak-anak mereka, karena gratis.
Diprediksi ada 15.324 calon siswa yang tak tertampung.
Muslim Bidin tertegun sesaat. Tangannya lalu meraih secarik kertas. Pena menari di atas kertas itu. Ada banyak angka yang ia tulis. Ia tambah, lalu ia kurangkan. Hasilnya membuat sang kepala dinas pendidikan Kota Batam ini mengernyitkan kening.
“Saya pastikan ada banyak yang tak tertampung di sekolah negeri tahun ini,” ujarnya, Senin (28/3) pekan lalu.
Muslim kemudian menyebut tahun ajaran baru ini akan ada 15.241 lulusan taman kanak-kanak (TK) yang akan masuk ke sekolah dasar (SD). Jumlah itu belum termasuk anak-anak yang tak dimasukkan orangtuanya ke TK, tapi langsung SD. Sementara daya tampung SD negeri tahun ini hanya 13.116. Ada sekitar 2.125 calon murid yang tak tertampung.
Di tingkat SMP tak kalah banyaknya. Lulusan SD tahun ini sekitar 20.283 siswa. Semuanya akan menuju SMP. Jika orangtua siswa memaksakan anaknya masuk SMP negeri, maka bakal ada 8.334 calon peserta didik yang tak tertampung. Sebab, daya tampung untuk SMP negeri tahun ini hanya sekitar 11.949 siswa.
“Ini memang baru estimasi merujuk data tahun lalu, setelah UN baru kami susun kuota masing-masing sekolah. Namun itu cukup sebagai gambaran, tak jauh dari angka itu,” kata Muslim.
Pria kelahiran Rempang Cate ini mengaku sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak untuk menentukan persyaratan pendaftaran. Terutama untuk sekolah-sekolah unggulan. “PPDB tahun ini tetap sistem online,” kata pria yang telah 10 tahun menukangi Dinas Pendidikan Kota Batam.
Bagaimana dengan daya tampung sekolah menegah atas sederajat (SMA, SMK, MA)? Data Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan, Lulusan SMP di Batam tahun ini ada 14.989 siswa. Sementara daya tampung hanya SMA sederajat di Batam 10.124. Sekitar 4.865 tak tertampung.
Jika ditotal-total, dari 65.837 calon peserta didik baru di Batam, seluruh sekolah negeri mulai dari SD hingga SMA sederajat, hanya mampu menampung 50.513 calon siswa baru. Sisanya ada 15.324 calon siswa yang harus mencari sekolah lain di luar sekolah negeri di Batam. Pilihannya adalah sekolah swasta.
Namun, Muslim memperkirakan banyak orangtua yang akan ngotot memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini yang terbilang sulit.
“Sekolah negeri kan gratis, sedangkan sekolah swasta mahal. Mereka selalu beralasan mahal,” ujarnya.
Muslim pun yakin berbagai cara dilakukan orangtua agar anak-anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Potensi saling memberi dan menerima uang terbuka lebar.
Aini misalnya, saat ini anaknya tengah duduk di kelas satu salah satu sekolah negeri yang ada di Sekupang. Untuk mendapatkan satu kursi, tahun lalu dia harus mengeluarkan Rp 1,5 juta.
“Umur anak saya kurang dari tujuh tahun, jadi harus ada biaya,” kata dia.
Menurutnya, praktik uang ini tidak hanya dialami dia. “Ada banyak waktu itu yang daftar lewa jalur belakang. Itu sudah lumrah,” ujarnya.
Memaksakan masuk sekolah negeri bukan tanpa alasan. Ibu empat anak ini menilai biaya di sekolah swasta yang cukup tinggi menjadi alasan utama dia memasukkan ke negeri.
“Tak apa bayar sekali saja, ke depannya kan tidak ada lagi,” ujar perempuan yang tinggal di Tibancenter ini.
Hal berbeda dikatakan Muhammad Rahmad, pria yang sehari-hari bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam ini mengaku memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, karena merasa lebih berkualitas dan pelajaran agamanya lebih dalam.
“Sekarang pendidikan sangat penting, terutama keagamaannya. Jadi saya memilih sekolahkan anak di swasta,” ujarnya.
Muslim sendiri mengingatkatkan para kepala sekolah dan panitia PPDB agar tidak memanfaatkan daya tampung terbatas ini untuk mengeruk keuntungan. Apalagi saat ini ada Tim Saber Pungli yang mengintai siapa saja yang melakukan pungli PPDB. Konsekwensinya, penerima pungli akan berurusan dengan hukum.
Muslim menyarankan para orangtua, terutama yang memiliki ekonomi lebih, sebaiknya memasukkan anak-anaknya ke sekolah swasta saja, sehingga kuota sekolah negeri bisa diisi oleh orangtua yang benar-benar kondisi ekonominya tak memungkinkan anak-anaknya masuk ke sekolah swasta.
“Sekarang kan banyak sekolah swasta unggulan yang kualitasnya tak diragukan lagi,” ujar Muslim.
Muslim mengungkapkan sekolah swasta juga punya tujuan sama dengan sekolah negeri. Yakni sama-sama bertujuan untuk mencerdasakan anak bangsa.
“Jika mampu tolonglah jangan memaksa ke sekolah negeri,” keluhnya.
d
Tahun ini, Disdik Kota Batam memang berencana membangun 60 ruang kelas baru (RKB) untuk memenuhi kebutuhan siswa yang ingin masuk sekolah negeri. Namun Muslim mengatakan hal itu belum bisa terealisasi dalam waktu dekat ini. Pasalnya memasuki akhir Maret ini, Disdik belum juga memulai tahapan pembangunan.
“RKB masih dalam tahap konsultasi. Kita belum mulai,” ujarnya.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi angkat bicara soal daya tampung sekolah negeri yang selalu kurang. Menurutnya, daya tampung sejatinya tidak kurang di Batam jika masyarakat tidak memaksakan diri memasukkan anaknya ke sekolah negeri.
“Kalau dihitung sama sekolah swasta tak kurang, cukup kok,” kata Rudi di kantor wali kota, Jumat (31/3) pagi.
Persoalannya, banyak orangtua yang mampu tapi ngotot memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Padahal, Rudi menyebut banyak sekolah swasta yang kekurangan murid. “Kalau tak percaya coba lihat nanti tahun ajaran baru,” ucap dia.
Bahkan tak jarang, sekolah swasta menyampaikan keluhan tersebut ke dirinya terkait keadaan tersebut. Bejibunnya pendaftar di sekolah negeri berimbas ke sekolah swasta. “Pak ini semua masuk negeri karena negeri ambil double shift, kami nganggur. Artinya masyarakat mau ke negeri itu yang jadi masalah,” ungkapnya.
Bahkan, Rudi menyebut Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Daerah Tingkat II Kota Batam yang merupakan organisasi sekolah swasta telah melayangkan surat resmi kepadanya. Terakhir disampaikan pada 6 Maret 2017 dengan nomor 0789/BMPS-III/2017.
Salah satu isi surat tersebut yakni, protes penerimaan siswa baru tiga tahun terakhir sama sekali tidak memperhatikan sekolah swasta. Surat tersebut menyebutkan, adanya pembiaran sekolah negeri menerima murid melebihi daya tampung tanpa memperhatikan keberadaan sekolah swasta.
***
SEKRETARIS BMPS Kota Batam, Heri Supriyadi, membenarkan surat tersebut. Ia menilai, tiga tahun terakhir sekolah swasta terkesan tak dianggap oleh pemda. Seolah hanya sekolah negeri yang bisa mengatasi persoalan daya tampung di Batam. Akibatnya, sekolah-sekolah negeri dipaksa menerima hingga melebihi kuota dengan konsekwensi jam belajar dibuat dua shift. Itupun dipaksakan satu ruang belajar diisi 40 siswa.
Pria yang juga menjabat Sekretaris Yayasan Keluarga Batam melihat kondisi ini sudah jauh dari pendidikan yang efektif. Aturan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang ideal adalah 32 orang. Lebih dari itu, berarti termasuk rombongan belajar (rombel) gemuk.
BMPS sudah tiga tahun mengingatkan wali kota agar menganjurkan sekolah negeri menerima siswa sesuai dengan kuota. Supaya penyelenggaraan pendidikan terpenuhi sesuai aturan yang berlaku. Aturan setiap kelas maksimal menerima 32 siswa dengan menghilangkan pola pelaksanaan belajar double shift.
“Jangan memaksakan, karena ini kaitannya dengan mutu pendidikan. Satu kelas diisi dengan lebih dari 40 siswa, maka proses belajar mengajar tidak akan efektif,” ujarnya di Kantor BMPS, Sekupang, Rabu (29/3).
Menurutnya, aturan mengenai daya tampung itu harus tegas, sekolah swasta pasti bisa menampung. Heri menyebut, sekolah swasta di Batam jumlahnya mencapai 126 hingga 2016. Sangat disayangkan jika perannya diabaikan selama ini oleh pemerintah daerah.
“Selama ini ada indikasi pembiaran pelanggaran perundang-undangan berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru. Buktinya sekolah negeri menerima murid melampaui kuota daya tampung tanpa memperhatikan keberadaan sekolah swasta,” jelasnya lagi.
Sekolah negeri yang tidak dapat menampung lonjakan siswa baru, seharusnya bisa dibagi dengan sekolah swasta.
Tak hanya itu, jika mengutamakan pendidikan, Heri menilai swasta juga harus diperhatikan Pemda dari aspek biaya. “Kenapa tidak dibuat kebijakan swasta juga diberi subsidi selain dana BOS, kan ada dana daerah,” kata Heri.
Hal ini sesuai amanah Pasal 31 Undang-Undang Dasar yang mengatakan, bahwa setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
“Pemerintah harus memberikan tunjangan pendidikan persatuan siswanya dalam bentuk uang tunai. Dengan begitu, orang tua siswa yang merasa berat dalam hal ekonomi bisa menjadikan sekolah swasta jadi alternatif,” kata Heri.
Bahkan dalam salah satu ayat dalam pasal ini mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan anggaran setidaknya 20 persen dari APBN/APBD.
Pria yang menjabat sebagai Ketua Harian KONI Batam menambahkan paling tidak dibuat regulasi yang membuat orangtua mau memasukkan anaknya ke sekolah swasta, tanpa harus menanggung beban yang terlalu besar.
“Sekolah swasta tinggal diberikan subsidi, formulasinya silakan diatur sedemikian rupa,” ujarnya.
Menurutnya, dana daerah itu harus dibagi sama rata negeri dan swasta. Anak masuk negeri, pemerintah memberi tunjangan. Masuk sekolah swasta dikasih uang sehingga orangtua yang menyekolahkan anaknya di swasta tidak khawatir dengan uang pendidikan anaknya yang mahal.
Heri mencontohkan jika biaya pendidikan di sekolah swasta Rp 500 per bulan, bisa disubsidi anggaran daerah. Misalnya Rp 300 ribu per siswa. Orangtua siswa hanya menanggung beban Rp 200 ribu.
Selama ini, kata Supriyadi, sekolah swasta pengeluaran terbesaranya ada pada komponen gaji guru. Apalagi jika upah minimum kota (UMK) naik, beban anggaran gaji juga ikut naik. “60 persen anggaran swasta itu untuk gaji guru. Sisanya 40 persen untuk biaya operasional,” sebutnya.
Heri merinci, untuk menggaji seorang guru, butuh paling tidak 10 orang siswa. Anggaplah seorang siswa sebulannya membayar ke sekolah Rp 500 ribu, jadi 10 siswa baru dapat Rp 5 juta. Lalu, 60 persen dari Rp 5 juta tersebut adalah Rp 3 juta. Sementara UMK Batam 2017 adalah Rp 3,2 Juta. “Jadi jangan heran jika gaji guru swasta ada di bawah UMK,” katanya.
Sekolah swasta yang biaya pendidikan per bulannya kurang dari Rp 500 ribu tidak akan mampu membiayai gaji guru. Saat ini, beberapa sekolah swasta anggaran untuk gaji guru bahkan 80 persen. Sisanya untuk anggaran operasional tadi.
Kondisi tersebut membuat swasta kesulitan menambah fasilitas sekolah. Itulah sebabnya sekolah swasta sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah. Sebab, menaikkan biaya sekolah semakin memberatkan orangtua murid.
“Tidak ada subsidi tidak ada investasi di bidang pendidikan. Kita tidak bisa mengabaikan kesejahteraan guru,” kata Heri.
Ia mengungkapkan, biaya pendidikan mahal di sekolah swasta juga karena naiknya UMK. Pemerintah tidak bisa mengendalikan UMK dalam angka yang konstan setiap tahunnya karena PP 78 tahun 2015 tentang UMK mensyaratkan naik setiap tahun sesuai inflasi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Sementara, bagi sekolah swasta, untuk menggaji guru sesuai UMK saja, harus menerapkan rasio 1 guru memakai biaya yang dikeluarkan 10 anak. Itupun belum cukup.
Ia mengakui selama ini ada tenaga guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta namun belum cukup. Apalagi belakangan beredar luas guru-guru tersebut akan ditarik.
“Kami harap pemerintah tetap memberikan bantuan ataupun tunjangan sebagaimana yang diberikan kepada guru sekolah negeri tanpa ada perbedaan. Kan sudah ada amanat UU RI nomor 14 tahun 2005 yang mangatur hal tersebut,” ungkapnya.
Sekarang yang ingin ditegaskan, pemerintah harus melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3. “Kami mengharapkan pemerintah bisa terbuka dan adil untuk memberikan dukungan untuk kemajuan pendidikan baik di negeri maupun swasta,” pungkasnya.
(cr17/cr13/cr18)
