Sabtu, 4 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13623

Empat Komoditi Ini Berhasil Dicegah Bea dan Cukai

Putut A
-
0
Empat Komoditi Ini Berhasil Dicegah Bea dan Cukai

batampos.co.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Khusus Kepri dalam bulan Februari ini, berhasil melakukan penegahan terhadap empat komoditi yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dokomen resmi.

Di antaranya 183.200 batang rokok yang dibawa boat pancung dari Tanjung Riau Batam menuju Pulau Terong. Diduga, rokok tersebut akan dijual tanpa pembayaran bea dan cukai pada Rabu (8/2) lalu. Yang perkiraan kerugian negara mencapai Rp63,753 Juta. Kemudian, Minggu (12/2), juga berhasil melakukan penegahan terhadap kapal tanpa nama I dan kapal tanpa nama II dengan nahkoda HSN dan BH yang membawa bawang merah dengan total keseluruhannya mencapai 16 ton. Bawang merah tersebut berasal dari Port Klang Malaysia yang akan dibawa menuju Tanjungbalai Asahan Sumatera. Dengan kerugian negara mencapai Rp232,470 Juta.

”Untuk kedua komoditi tersebut yaitu rokok dan bawang merah. Saat ini kita lakukan tindakan lebih lanjut, terutama terhadap kapal tanpa nama untuk mendapatkan data-data dari Port Klang Malaysia. Termasuk para nahkoda dan ABK kapal,” jelas Kabid Penindakan dan Sarana Operasi Kanwil DJBC Khusus Kepri R Evi Suhartantyo, Selasa (21/2).

Lanjutnya, pada hari Selasa (14/2) lalu kembali dilakukan penegahan terhadap bawang merah yang dibawa oleh KM Putri Maria tujuan Tanjungbatu Kundur yang berasal dari Batu Pahat Malaysia. Sebanyak 8 ton bawang merah tersebut yang diperkirakan kerugiaan negara mencapai Rp116,235 Juta. Dan Rabu (15/2) lalu KM Teguh I berhasil dilakukan penegahan oleh pihaknya saat patroli disekitar perairan Kepulauan Aruah yang bermuatan 1150 balpres. Yang perkiraan kerugian negara mencapai Rp806,437 Juta.

”Total hasil penindakan pada bulan Februari ini mencapai Rp1 Miliar. Dan semuanya, sudah dilakukan proses selanjutnya,” ungkapnya.

Selain itu pihaknya juga melakukan hibah bawang merah kepada masyarakat kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat melalui Yayasan Amanah Ampang Kuranji. Hibah bawang merah tersebut sebanyak 1.499 karung dari hasil penegahan pada 25 Januari lalu. Setelah dilakukan uji laobratorium bekerjasama dengan Stasuin Karantina Pertanian Kelas II Tanjungbalai Karimun.

“Untuk tahun ini kita sudah tiga kali melakukan hibah bawang merah kepada masyarakat. Dan tahun 2016 lalu, sudah delapan kali kita hibahkan bawang merah yang masih layak di konsumsi,” kata Kepala Bidang Penyelidikan dan BHP Kanwil DJBC Khusus Kepri, Winarko.

Sedangkan perwakilan Yayasan Amanah Ampang Kuranji Amar Salahudin mengucapkan terimakasih kepada pihak DJBC Khusus Kepri yang telah menghibahkan bawang merah kepada warganya. Sehingga, bisa dimanfaatkan untuk bumbu masakan yang sangat dibutuhkan oleh warganya.

”Alhamdulillah, cukup lumayan bisa dimanfaatkan dan saya akan berikan kepada masyarakat yang kurang mampu nantinya,” ucapnya. (tri)

Blangko e-KTP Kosong, Disduk Keluarkan Surat Keterangan Sementara KTP

Putut A
-
0
Blangko e-KTP Kosong, Disduk Keluarkan Surat Keterangan Sementara KTP
Warga sedang mengurus e-KTP beberapa waktu lalu. Foto : Batampos

batampos.co.id– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karimun, untuk sementara mengeluarkan surat keterangan sementara KTP. Menyusul, blanko e-KTP dari pusat belum turun.

”Kita perkirakan bulan April baru dikirim oleh pusat. Jadi bagi masyarakat silakan datang ke kantor Disduk untuk pengurusan KTP sementara dengan membawa persyaratan dari kecamatan,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karimun M Tahar, Selasa (21/2).
Untuk Kabupaten Karimun yang sudah mengajukan permohonan blangko e-KTP, mencapai 8.500 orang. Namun Disduk Capil membutuhkan blangko paling sedikit 10 ribu, dan sudah diajukan ke pusat. Namun demikian proses perekaman e-KTP di kecamatan tetap dilaksanakan seperti biasa. Artinya, pengurusan e-KTP di tingkat kecamatan bagi masyarakat tidak ada masalah.

”Pokoknya, kita tidak mempersulit untuk mendapat identitas warga. Paling penting ikuti prosedur, dan saya tegaskan lagi, tidak ada pungutan seperserpun di kantor ini. Baik itu KTP, KK, Akte dan sebagainya, semuanya sudah ada anggaran dari pemerintah,” tegasnya.

Pantauan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karimun, warga ramai antre untuk melakukan pengurusan administrasi baik KTP, KK, surat kelahiran, surat kematian dan sebagainya.

”Baguslah, proses cepat asal persyaratan lengkap saja. Ini saya urus pecah KK, tidak lama antrinya dan prosesnya cepat juga,” ucap Kahar, warga Tanjungbalai Karimun.(tri)

 

Buka Akses Jalan Pantai di Bukit Dwikora Moro

Putut A
-
0
Buka Akses Jalan Pantai di Bukit Dwikora Moro
Bukit Dwikora Moro akan disulap seperti Coastal Area. Foto: Polister/batampos

batampos.co.id – Kehadiran Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Moro, Sabtu (18/2), tidak sekadar menghadiri penutupan MTQ Kecamatan. Tetapi juga menyempatkan diri untuk meninjau Bukit Dwikora di Kampung Bedan. Lokasi ini direncanakan akan dibangun jalan lingkar.

Ise, warga Kampung Bedan menyebutkan, Bukit Dwikora merupakan hambatan untuk menghubungkan jalan lintas dari Kampung Bedan ke Kampung Kelanang yang diperkirakan panjangnya sekitar 400 meter. Meski sudah berulangkali diwacanakan untuk membuka akses jalan demi menghubungkan kedua perkampungan tersebut, tapi selalu mengalami kendala akibat dana yang terbatas.

“Memang awalnya masyarakat mengusulkan buka akses jalan darat. Tapi karena melihat kondisi Bukit Dwikora berdekatan dengan pantai, maka ada upaya pemerintah untuk buka akses jalan pantai dengan cara menimbun laut yang diperkirakan dari pantai sekitar 50 meter sampai ke tobe laut dalam,” papar Ise.

Ise memperikirakan, jika terealisasi jalan yang menghubungkan pemukiman warga itu, nantinya tak ubahnya seperti Coasta Area di Pulau Karimun. Ini sesuai dengan keindahan alamnya untuk dijadikan objek wisata.

“Wacana buat jalan pantai dengan menimbun laut di kawasan bukit dwikora itu sudah lama diimpikan masyarakat. Tentu dengan harapan atas pantauan Gubernur Kepri,Nurdin Basirun ke lokasi mudah mudahan impian masyarakat Moro itu menjadi kenyataan nantinya,” harap Ise mewakili warga. (pst)

Perketat Pengawasan Disnaker Kantongi 7.531 TKA di Kepri

Putut A
-
0

batampos.co.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, Tagor Napitupulu mengatakan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Kepri mencapai 7.531 orang. Pemerintah sudah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di bawah kendali Kementerian Hukum dan HAM.

“Dari laporan terbaru masing-masing Kabupaten/Kota di Kepri, ada 7.531 TKA yang bekerja di Kepri,” ujar Tagor menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (21/2).

Menurut Tagor, dari jumlah tersebut mayoritas berada di Batam. Bahkan jumlahnya sekitar 6.351 orang. Sehingga wajar ada pendapatan besar dari sektor pengurusan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kota Batam. Karena setiap individu diwajibkan membayar 100 Dolar Amerika setiap perpanjangan IMTA. Bahkan jumlahnya miliaran rupiah.

“Kita hanya bisa melakukan pengawasan dari sisi perizinan. Karena yang melakukan penindakkan adalah Timpora, dibawah kendali Kemenkum Ham,” papar Tagor.

Disebutkannya, pada 2016 lalu ada 36 TKA yang mengurus IMTA melalui Disnaker Provinsi Kepri. Kemudian pada 2017 berjalan ini, tinggal 28 TKA yang memperpanjang IMTA. Dijelaskan Tagor, Imta yang dikeluarkan oleh Disnaker Provinsi adalah bagi TKA yang bekerja antar kabupaten/kota dalam provinsi.

Lebih lanjut katanya, di Bintan tercatat ada 243 TKA. Kemudian di Karimun ada 153 TKA. Dipaparkan Tagor, kebanyakan TKA yang bekerja di Kepri adalah dari Singapura dan Malaysia. Tagor membantah ketika ditanya TKA yang bekerja di Kepri mayoritas dari Tiongkok.

“Sekarang ini pengawasan terus berjalan, karena bermasalah adalah TKA yang tidak mengantongi izin itu yang ditindak oleh Timpora,” jelas Tagor.

Masih kata Tagor, untuk pengurusan IMTA di Disnaker Kepri hanya menyumbang Rp 300 juta setahun. Karena memang jumlahnya yang kecil. Disebutkan Tagor, pendapatan yang masuk dari sektor tersebut, dipergunakan untuk meningkatan kompetensi pekerja lokal pada berbagai bidang.

“Yang jelas tugas Disnaker Kepri hanya memberikan izin, sesuai dengan ketentuan yang ada. Diluar itu menjadi urusan pihak imigrasi,” tutup Tagor. (jpg)

DAK Pendidikan Capai Rp4,2 M, Fokus Bangun RKB dan Pengadaaan Buku

Putut A
-
0
DAK Pendidikan Capai Rp4,2 M, Fokus Bangun RKB dan Pengadaaan Buku

batampos.co.id – Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun kembali mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 sebesar Rp4,2 miliar. Masing-masing, alokasi untuk DAK SD sebesar Rp1.894.000.000, dan DAK SMP sebesar Rp2.351.959.000.
Tahun 2016, realisasi kucuran dana DAK untuk Dinas Pendidikan Karimun sebesar Rp1,4 miliar. Artinya, alokasi dan DAK tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 50 persen.

“Alokasi dana DAK yang masuk diprioritaskan untuk rehab ruang kelas belajar, dan pengadaan buku perpustakaan sekolah. Termasuk, pengadaan alat praktik MIPA serta pembangunan labor SMP,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Karimun, Bakri Hasyim, kemarin.

Untuk rehab ruang kelas, jelas Bakri, dilakukan secara swakelola. Sedangkan pengadaan buku perpustakaan menggunakan sistem lelang umum atau e-katalog.
“Pokoknya, output dari pusat. Artinya, pelaksanaan DAK tersebut tinggal menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat,” beber Bakri.

Mengenai realisasi DAK tahun 2016 sebesar Rp1,4 miliar, lebih diperuntukkan pembangunan 10 lokal di lima sekolah hinterland. Di antaranya, SD 012 Seilekop Karimun, SDN 008 Buru, SD 003 Mentangon, Moro, SD 007 Moro, dan SD 005 Durai.

“Alhamdulillah, kinerja Dinas Pendidikan, khususnya bidang pendidikan dasar mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Karena realisasi DAK tepat waktu sesuai juklak yang diberikan. Ini menjadi nilai plus kita dibanding dengan kabupaten kota lain di Kepri,” tutur Bakri bangga.

Bakri mengatakan proyek revitalisasi beberapa bangunan sekolah juga didanai APBN pusat juga mendapat pujian dari Kementerian Pendidikan. “Pokoknya, Karimun dinilai cukup bagus,” katanya.

Perhatian pemerintah pusat untuk pendidikan di Kabupaten Karimun tidak sekadar dengan mengalokasikan DAK. Tetapi juga bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di mana, rehabilitasi sejumlah gedung sekolah dengan menggunakan APBN 2017 mencapai Rp2,849.464.000. Di antaranya rehabilitasi SDN 015 Moro, SDN 017 Kundur, SDN 006 Kundur Utara, dan SDN 002 Buru. Selanjutnya, SDN 013 Kundur Barat, SDN 006, SDN 002 Ungar, SDN 012 Kundur, dan SDN 002 Moro.

Rehabilitasi sekolah di atas berupa perbaikan, penambahan ruang kelas, dan sarana prasarana belajar. Pengerjaan rehabilitasi sekolah dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat setempat. Dina Pendidikan hanya mengawasi dan menerima laporan realisasi proyek fisik tersebut. (enl)

Empat Desa Idamkan Fasilitas Air Bersih

Putut A
-
0
Empat Desa Idamkan Fasilitas Air Bersih

batampos.co.id – Empat desa di Kecamatan Lingga Timur usulkan program pembangunan fasilitas air bersih dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Persoalan fasilitas dasar ini masih jadi kendala wilayah timur pulau Lingga tersebut.

Diantaranya desa Sungai Pinang, Keton, Pekaka dan Kerandin. Minimnya sumber air dan curah hujan yang kurang membuat wilayah timur Lingga ini kerap dilanda kekeringan.

Kades Sungai Pinang, kecamatan Lingga Timur Diyau Rusdi mengatakan fasilitas dan sarana air bersih menjadi usulan prioritas desa. Untuk itu, pihaknya mengusulkan dalam kegiatan musrembang kecamatan.

“Prioritas kami di desa adalah pembangunan fasilitas air bersih di Ulu Mergung, lokasi sumber air. Rencana pakai ADD, namun butuh dana besar. Maka kami usulan di Musrenbang,” ungkapnya.

Usulan sarana prasarana air bersih bukan hal baru yang diusulkan desa. Kata Diyau, sudah bertahun-tahun desa mengidamkan adanya fasilitas air bersih untuk pusat ibukota kecamatan Lingga Timur tersebut. Namun belum juga dapat terealisasi.

Dilanjutkan Diyau, pihak desa sudah melakukan survei terhadap sumber air. Berada tak jauh dari desa yakni Ulu Mergung. Saat musim panas ataupun kemarau berlangsung, sumber air tidak kering. Diayau berharap, pemkab Lingga melalui ABPD dapat menfasilitasi sarana prasarana kebutuhan air bersih.

“Persoalan desa saat musim kemarau. Kalau saat hujan, air cukp. Kami berharap dibangun bak penampung dan instalasi jaringan air dan bisa dipasang kerumah-rumah warga,” jelasnya. (mhb)

Tanjungpinang Minim Bangunan Nuansa Melayu

Putut A
-
0
Tanjungpinang Minim Bangunan Nuansa Melayu
Deretan Ruko yang dibangun di jalan menuju Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Selasa (21/2). f. Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri, Abdul Razak mengingatkan Pemko Tanjungpinang untuk memproteksi seni bina Melayu di sejumlah kawasan strategis. Seperti bangunan rumah toko (ruko) menuju Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah (RHF).

“Kawasan sepanjang jalan menuju Bandara Internasional RHF, Tanjungpinang adalah kawasan premium. Sehingga perlu menampilkan seni bina melayu yang kontemporer,” ujar Abdul Razak menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (21/2) di Tanjungpinang.

Menurutnya, meskipun berbentuk ruko tetapi apabila masuk ke kawasan strategis tentu harus dipercantik dengan gaya bangunan yang bercorak melayu. Apalagi Tanjungpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepri. Ruko-ruko yang sudah ada masih bisa diberikan sentuhan.

“Wisatawan yang datang tentu akan melihat estetika dari bangunan yang ada. Kita harus mempertahankan karaktristik daerah Kepri seperti apa? Khususnya dibidang seni bina bangunan,” paparnya.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kepri itu mengatakan, pada waktu pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemko Tanjungpinang tentunya bisa memberikan masukan. Sehingga pihak pengembang juga punya peranan dalam menjaga tradisi daerah.

“Pihak pengembang juga harus memahami kondisi daerah. Bukan melulu mementingkan keuntungan, tetapi juga membantu Pemko dalam menata wajah Tanjungpinang,” tegas Abdul Razak.

Lebih lanjut katanya, ia punya keyakinan penataan Tanjungpinang akan lebih baik. Dan bisa menampilkan seni bina Melayu yang kontemporer. Salah satu syaratnya adalah sinergi antara pihak pengembang dengan Pemko Tanjungpinang. Karena dengan begitu bisa mewujudkan visi-misi pembangunan daerah yang baik.

“Memang kita sudah memutuskan tanda tunjuk langit sebagai simbol bangunan di Provinsi Kepri. Tetapi itu saja tidak cukup, karena harus didukung dengan karaktristik bangunan yang khas Melayu,” tutup Abdul Razak.(jpg)

Pengelolaan Labuh Jangkar, Dishub Diminta Berkoordinasi dengan Kemenko

Putut A
-
0
Pengelolaan Labuh Jangkar, Dishub Diminta Berkoordinasi dengan Kemenko
Kepala Dishub Kepri, Jamhur Ismail. Foto: Jailani/batampos.

batampos.co.id – Dirjen Perhubungan Laut (Dirhubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta Pemprov Kepri melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri untuk segera berkoordinasi dengan Menko Perekonomian. Apabila ingin melakukan pengelolaan labuh jangkar di Kepri, Batam khususnya.

“Kita sudah berdiskusi dengan Dirhubla Kemenhub. Dari sisi undang-undang kita memang punya kewenangan, tetapi diminta untuk berkoordinasi dengan Kemenko,” ujar Kepala Dishub Kepri, Jamhur Ismail menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (21/2).

Mantan Perwira TNI AD tersebut menegaskan, peluang Provinsi untuk mendapatkan manfaat dari sektor labuh jangkar sangat terbuka lebar. Karena dasar BP Batam memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau retribusi labuh jangkar adalah Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 17 Tahun 2016.

“Jika mengacu pada Perka tersebut, batas kewenangan BP Batam adalah sampai pengelolaan pada pelabuhan yang sudah ada. Artinya tidak berhak untuk mengelola labuh jangkar,” papar Jamhur.

Masih kata Jamhur, meskipun Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, bukan berarti ada pengecualian. Karena UU Nomor 23 Tahun 2014 sudah sangat gamblang menjelaskan tentang kewenangan Pemerintah Daerah.

“Kalau BP Batam masih memaksakan untuk memungut retrebusi dari sektor labuh jangkar. Mereka tidak menghormati keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Ditambahkannya, dengan adanya UU tentang Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut, memberikan kebebasan kepada Pemda tingkat I yakni Provinsi untuk mengelola wilayah ruang laut sampai batas 12 mil. Yakni diluar minyak dan gas (Migas). Sehingga apabila ditafsirkan, salah satunya adalah pengelolaan labuh jangkar.

“Kenapa kita bersikukuh untuk mengelola labuh jangkar, adalah untuk percepatan pembangunan daerah. Khususnya disektor kemaritiman,” tutup Jamhur Ismail.(jpg)

Ada Kesempatan untuk Pasarkan Barang ke Johor bersama EDC

Putut A
-
0
Ada Kesempatan untuk Pasarkan Barang ke Johor bersama EDC

batampos.co.id – Hahasrin bin Hashim, Pengarah Executive Entrepreneur Development Centre Of Johor ( EDC ) Johor Bahru, Malaysia membawa rombongan berkunjung ke Batampos Entrepreneur School (BPES) di Graha Pena, Batam, Rabu (22/2/2017).

Hasrin menuturkan kunjungan ke Batam ialah untuk mengetahui bagaimana perkembangan dunia bisnis / UMKM di Batam.

Melalui BPES Hasrin ingin mendapatkan masukan yang bisa diadopsi Johor.

Dalam sambutannya Hasrin menyatakan salut kepada BPES yang telah mampu menumbuhkembangkan usahawan muda di Batam.

“Pada kunjungan ini kami ingin tahu apabila ada peluang untuk mengembangkan usaha di Batam, sekaligus ingin tahu manakala ada produk-produk dari Batam yang mungkin di pasarkan di Malaysia,” ujar Hasrin.

“Apabila ada barangan Batam yang dipasarkan di Johor maka itu ikut membantu bangsa kami untuk berniaga.”

Rombongan EDC diterima oleh COO Batam Pos Grup, Marganas Nainggolan; General Manajer BPES, Lisya Anggraeni serta pimpinan perusahaan di bawah Batam Pos Grup.

EDC ialah sebuah lembaga yang memainkan peranan memberdayakan wirausaha di Negeri Johor, Malaysia.

Fungsi utama EDC juga sebagai penyelaras program dan kursus keusahawan oleh jabatan dan agensi kerajaan di Negeri Johor.

Selain itu, EDC diberi fokus sebagai pusat rujukan usahawan, aspek dan bantuan dari segi pembiayaan dana, sertat promosi UKM di Johor.  (ptt)

Tabrak Tembok, Tewas Ditempat

Putut A
-
0
Tabrak Tembok, Tewas Ditempat

batampos.co.id – Agus Irawan, 34, dan Sutono, 33, tewas ditempat usai mengalami kecelakaan lalulintas tunggal dengan menabrak tembok pembatas parit, di depan pintu masuk Komplek Rumah Dinas (Rumdis) TNI AU, di Jalan Brigjen Katamso, Selasa (19/2) dini hari. Sedangkan satu orang lainnya, Dewi, 20, masih belum sadarkan diri di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjungpinang.

Informasi yang di lapangan, kecelakaan lalulintas tersebut berawal ketika motor Yamaha Jupiter Z BP 5084 WQ, yang dikendarai Irawan, berjalan kecepatan tinggi dari arah Jalan MT Haryono kilometer tiga hendak menuju kearah simpang trafight light kilometer dua. Namun sesampainya di depan komplek rumdis TNI AU pengendara yang saat itu berbonceng tiga, lepas kendali, keluar jalur dan menabrak pembatas parit hingga akhirnya terjatuh.

Salah seorang warga, Widi, 26, mengatakan dirinya tidak mengetahui pasti awal mula kecelakaan tersebut terjadi. Dirinya mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendengar bunyi benturan keras.

”Saya pas baru sampai dan mau masuk rumah, tiba-tiba dengar suara benturan cukup keras. Saya pun langsung naik keatas jalan raya dan melihat ada tiga orang yang terkapar di jalan,”ujar Widi.

Dikatakan Widi, melihat tiga orang terkapar di Jalan dengan kondisi berdarah. Ia dan sejumlah warga dan pengendara yang berhenti di lokasi laka lantas tersebut pun mencoba mencari bantuan dan menghubungi pihak Satlantas Polres Tanjungpinang.

”Kalau dicium dari aroma yang ke luar dari mulutnya. Mereka ini sepertinya habis mengkonsumsi alkohol,”kata Widi.

Terpisah Kasat Lantas Polres Tanjungpinang, AKP Bobby Muhammad Zulfikar, melalui Kanit Laka Lantas Iptu Samsul Bahri mengatakan dalam kecelakaan lalu lintas tunggal itu. Irawan yang merupakan pengendara motor tewas ditempat. Sedangkan Sutono yang diboncengnya menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit.

”Mereka ini berbonceng tiga, dua orang meninggal dunia. Sedangkan korban yang wanita, sampai saat ini belum sadarkan diri,”ujar Samsul.

Dikatakan Samsul, berdasarkan identitas yang ditemukan dari ketiga korban tersebut. Irawan diketahui merupakan warga Jalan Tugu Pahlawan Gang Pelita. Sedangkan Sutono dan Dewi warga Jalan Gesek kilometer 20.

”Dari keterangan dokter di Rumah Sakit. Mereka tidak ada mengkonsumsi Alkohol,”kata Samsul.

Diterangkan Samsul, pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut dengan mencari saksi untuk dimintai keterangannya.

“Olah TKP sudah kami lakukan, meminta keterangan warga di sekitar juga sedang kami lakukan. Yang jelas masih kami lakukan penyelidikan terlebih dulu,”pungkas Samsul.(ias)

1...13,62213,62313,624...14,094Halaman 13,623 dari 14,094

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000