Sabtu, 4 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13624

Empat Desa Idamkan Fasilitas Air Bersih

Putut A
-
0
Empat Desa Idamkan Fasilitas Air Bersih

batampos.co.id – Empat desa di Kecamatan Lingga Timur usulkan program pembangunan fasilitas air bersih dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Persoalan fasilitas dasar ini masih jadi kendala wilayah timur pulau Lingga tersebut.

Diantaranya desa Sungai Pinang, Keton, Pekaka dan Kerandin. Minimnya sumber air dan curah hujan yang kurang membuat wilayah timur Lingga ini kerap dilanda kekeringan.

Kades Sungai Pinang, kecamatan Lingga Timur Diyau Rusdi mengatakan fasilitas dan sarana air bersih menjadi usulan prioritas desa. Untuk itu, pihaknya mengusulkan dalam kegiatan musrembang kecamatan.

“Prioritas kami di desa adalah pembangunan fasilitas air bersih di Ulu Mergung, lokasi sumber air. Rencana pakai ADD, namun butuh dana besar. Maka kami usulan di Musrenbang,” ungkapnya.

Usulan sarana prasarana air bersih bukan hal baru yang diusulkan desa. Kata Diyau, sudah bertahun-tahun desa mengidamkan adanya fasilitas air bersih untuk pusat ibukota kecamatan Lingga Timur tersebut. Namun belum juga dapat terealisasi.

Dilanjutkan Diyau, pihak desa sudah melakukan survei terhadap sumber air. Berada tak jauh dari desa yakni Ulu Mergung. Saat musim panas ataupun kemarau berlangsung, sumber air tidak kering. Diayau berharap, pemkab Lingga melalui ABPD dapat menfasilitasi sarana prasarana kebutuhan air bersih.

“Persoalan desa saat musim kemarau. Kalau saat hujan, air cukp. Kami berharap dibangun bak penampung dan instalasi jaringan air dan bisa dipasang kerumah-rumah warga,” jelasnya. (mhb)

Tanjungpinang Minim Bangunan Nuansa Melayu

Putut A
-
0
Tanjungpinang Minim Bangunan Nuansa Melayu
Deretan Ruko yang dibangun di jalan menuju Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Selasa (21/2). f. Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri, Abdul Razak mengingatkan Pemko Tanjungpinang untuk memproteksi seni bina Melayu di sejumlah kawasan strategis. Seperti bangunan rumah toko (ruko) menuju Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah (RHF).

“Kawasan sepanjang jalan menuju Bandara Internasional RHF, Tanjungpinang adalah kawasan premium. Sehingga perlu menampilkan seni bina melayu yang kontemporer,” ujar Abdul Razak menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (21/2) di Tanjungpinang.

Menurutnya, meskipun berbentuk ruko tetapi apabila masuk ke kawasan strategis tentu harus dipercantik dengan gaya bangunan yang bercorak melayu. Apalagi Tanjungpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepri. Ruko-ruko yang sudah ada masih bisa diberikan sentuhan.

“Wisatawan yang datang tentu akan melihat estetika dari bangunan yang ada. Kita harus mempertahankan karaktristik daerah Kepri seperti apa? Khususnya dibidang seni bina bangunan,” paparnya.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kepri itu mengatakan, pada waktu pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemko Tanjungpinang tentunya bisa memberikan masukan. Sehingga pihak pengembang juga punya peranan dalam menjaga tradisi daerah.

“Pihak pengembang juga harus memahami kondisi daerah. Bukan melulu mementingkan keuntungan, tetapi juga membantu Pemko dalam menata wajah Tanjungpinang,” tegas Abdul Razak.

Lebih lanjut katanya, ia punya keyakinan penataan Tanjungpinang akan lebih baik. Dan bisa menampilkan seni bina Melayu yang kontemporer. Salah satu syaratnya adalah sinergi antara pihak pengembang dengan Pemko Tanjungpinang. Karena dengan begitu bisa mewujudkan visi-misi pembangunan daerah yang baik.

“Memang kita sudah memutuskan tanda tunjuk langit sebagai simbol bangunan di Provinsi Kepri. Tetapi itu saja tidak cukup, karena harus didukung dengan karaktristik bangunan yang khas Melayu,” tutup Abdul Razak.(jpg)

Pengelolaan Labuh Jangkar, Dishub Diminta Berkoordinasi dengan Kemenko

Putut A
-
0
Pengelolaan Labuh Jangkar, Dishub Diminta Berkoordinasi dengan Kemenko
Kepala Dishub Kepri, Jamhur Ismail. Foto: Jailani/batampos.

batampos.co.id – Dirjen Perhubungan Laut (Dirhubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta Pemprov Kepri melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri untuk segera berkoordinasi dengan Menko Perekonomian. Apabila ingin melakukan pengelolaan labuh jangkar di Kepri, Batam khususnya.

“Kita sudah berdiskusi dengan Dirhubla Kemenhub. Dari sisi undang-undang kita memang punya kewenangan, tetapi diminta untuk berkoordinasi dengan Kemenko,” ujar Kepala Dishub Kepri, Jamhur Ismail menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (21/2).

Mantan Perwira TNI AD tersebut menegaskan, peluang Provinsi untuk mendapatkan manfaat dari sektor labuh jangkar sangat terbuka lebar. Karena dasar BP Batam memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau retribusi labuh jangkar adalah Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 17 Tahun 2016.

“Jika mengacu pada Perka tersebut, batas kewenangan BP Batam adalah sampai pengelolaan pada pelabuhan yang sudah ada. Artinya tidak berhak untuk mengelola labuh jangkar,” papar Jamhur.

Masih kata Jamhur, meskipun Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, bukan berarti ada pengecualian. Karena UU Nomor 23 Tahun 2014 sudah sangat gamblang menjelaskan tentang kewenangan Pemerintah Daerah.

“Kalau BP Batam masih memaksakan untuk memungut retrebusi dari sektor labuh jangkar. Mereka tidak menghormati keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Ditambahkannya, dengan adanya UU tentang Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut, memberikan kebebasan kepada Pemda tingkat I yakni Provinsi untuk mengelola wilayah ruang laut sampai batas 12 mil. Yakni diluar minyak dan gas (Migas). Sehingga apabila ditafsirkan, salah satunya adalah pengelolaan labuh jangkar.

“Kenapa kita bersikukuh untuk mengelola labuh jangkar, adalah untuk percepatan pembangunan daerah. Khususnya disektor kemaritiman,” tutup Jamhur Ismail.(jpg)

Ada Kesempatan untuk Pasarkan Barang ke Johor bersama EDC

Putut A
-
0
Ada Kesempatan untuk Pasarkan Barang ke Johor bersama EDC

batampos.co.id – Hahasrin bin Hashim, Pengarah Executive Entrepreneur Development Centre Of Johor ( EDC ) Johor Bahru, Malaysia membawa rombongan berkunjung ke Batampos Entrepreneur School (BPES) di Graha Pena, Batam, Rabu (22/2/2017).

Hasrin menuturkan kunjungan ke Batam ialah untuk mengetahui bagaimana perkembangan dunia bisnis / UMKM di Batam.

Melalui BPES Hasrin ingin mendapatkan masukan yang bisa diadopsi Johor.

Dalam sambutannya Hasrin menyatakan salut kepada BPES yang telah mampu menumbuhkembangkan usahawan muda di Batam.

“Pada kunjungan ini kami ingin tahu apabila ada peluang untuk mengembangkan usaha di Batam, sekaligus ingin tahu manakala ada produk-produk dari Batam yang mungkin di pasarkan di Malaysia,” ujar Hasrin.

“Apabila ada barangan Batam yang dipasarkan di Johor maka itu ikut membantu bangsa kami untuk berniaga.”

Rombongan EDC diterima oleh COO Batam Pos Grup, Marganas Nainggolan; General Manajer BPES, Lisya Anggraeni serta pimpinan perusahaan di bawah Batam Pos Grup.

EDC ialah sebuah lembaga yang memainkan peranan memberdayakan wirausaha di Negeri Johor, Malaysia.

Fungsi utama EDC juga sebagai penyelaras program dan kursus keusahawan oleh jabatan dan agensi kerajaan di Negeri Johor.

Selain itu, EDC diberi fokus sebagai pusat rujukan usahawan, aspek dan bantuan dari segi pembiayaan dana, sertat promosi UKM di Johor.  (ptt)

Tabrak Tembok, Tewas Ditempat

Putut A
-
0
Tabrak Tembok, Tewas Ditempat

batampos.co.id – Agus Irawan, 34, dan Sutono, 33, tewas ditempat usai mengalami kecelakaan lalulintas tunggal dengan menabrak tembok pembatas parit, di depan pintu masuk Komplek Rumah Dinas (Rumdis) TNI AU, di Jalan Brigjen Katamso, Selasa (19/2) dini hari. Sedangkan satu orang lainnya, Dewi, 20, masih belum sadarkan diri di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjungpinang.

Informasi yang di lapangan, kecelakaan lalulintas tersebut berawal ketika motor Yamaha Jupiter Z BP 5084 WQ, yang dikendarai Irawan, berjalan kecepatan tinggi dari arah Jalan MT Haryono kilometer tiga hendak menuju kearah simpang trafight light kilometer dua. Namun sesampainya di depan komplek rumdis TNI AU pengendara yang saat itu berbonceng tiga, lepas kendali, keluar jalur dan menabrak pembatas parit hingga akhirnya terjatuh.

Salah seorang warga, Widi, 26, mengatakan dirinya tidak mengetahui pasti awal mula kecelakaan tersebut terjadi. Dirinya mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendengar bunyi benturan keras.

”Saya pas baru sampai dan mau masuk rumah, tiba-tiba dengar suara benturan cukup keras. Saya pun langsung naik keatas jalan raya dan melihat ada tiga orang yang terkapar di jalan,”ujar Widi.

Dikatakan Widi, melihat tiga orang terkapar di Jalan dengan kondisi berdarah. Ia dan sejumlah warga dan pengendara yang berhenti di lokasi laka lantas tersebut pun mencoba mencari bantuan dan menghubungi pihak Satlantas Polres Tanjungpinang.

”Kalau dicium dari aroma yang ke luar dari mulutnya. Mereka ini sepertinya habis mengkonsumsi alkohol,”kata Widi.

Terpisah Kasat Lantas Polres Tanjungpinang, AKP Bobby Muhammad Zulfikar, melalui Kanit Laka Lantas Iptu Samsul Bahri mengatakan dalam kecelakaan lalu lintas tunggal itu. Irawan yang merupakan pengendara motor tewas ditempat. Sedangkan Sutono yang diboncengnya menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit.

”Mereka ini berbonceng tiga, dua orang meninggal dunia. Sedangkan korban yang wanita, sampai saat ini belum sadarkan diri,”ujar Samsul.

Dikatakan Samsul, berdasarkan identitas yang ditemukan dari ketiga korban tersebut. Irawan diketahui merupakan warga Jalan Tugu Pahlawan Gang Pelita. Sedangkan Sutono dan Dewi warga Jalan Gesek kilometer 20.

”Dari keterangan dokter di Rumah Sakit. Mereka tidak ada mengkonsumsi Alkohol,”kata Samsul.

Diterangkan Samsul, pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut dengan mencari saksi untuk dimintai keterangannya.

“Olah TKP sudah kami lakukan, meminta keterangan warga di sekitar juga sedang kami lakukan. Yang jelas masih kami lakukan penyelidikan terlebih dulu,”pungkas Samsul.(ias)

Akibat Mafia Lapak, BUMD Alami Kerugian Rp 30 M Pertahun

Putut A
-
0
Akibat Mafia Lapak, BUMD Alami Kerugian Rp 30 M Pertahun
Dirut BUMD, Asep Nana Suryana. Foto: Yusnadi/batampos.

batampos.co.id – Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Negara (BUMD) Kota Tanjungpinang, Asep Nana Suryana mengatakan Perusahaan Daerah (Perusda) mengalami kerugian besar akibat banyaknya mafia pasar yang memperjual belikan lapak dan kios dagangan di atas harga yang ditetapkan. Akibat ulah oknum itu Perusda mengalami kerugian antara Rp 25 sampai 30 miliar pertahun.

“Banyak mafia pasar yang menjual belikan lapak dan kios dagang di atas harga yang sudah ditentukan. Akibatnya kami rugi besar, karena setoran pedagang lebih besar ke mafia dibandingkan ke BUMD,” ujar Asep di Tanjungpinang, Selasa (21/2).

Dari pendataan kata Asep, jumlah lapak dan kios dagangan yang dikelola BUMD diseluruh pasar tradisional Tanjungpinang sekitar 5 ribu unit. Di antaranya untuk lapak sayur dan ikan sebanyak 3 ribu unit dan kios sebanyak 2 ribu unit.

Sedangkan harga sewa yang ditetapkan lanjut Asep, memiliki kisaran yang berbeda-beda. Dari Rp 200 ribu sampai Rp 350 ribu perbulan, untuk lapak ikan dan sayuran Rp 220 ribu sampai Rp 300 ribu perbulan. Dari total lapak dan kios yang disewakan, BUMD hanya mendapatkan pemasukan sebesar Rp 3,8 miliar pertahun.

“Harga dari kami Rp 200 ribu sampai Rp 350 ribu perbulan. Tapi mafia pasar itu menyewakan Rp 5 juta sampai Rp 12 juta perbulan. Selisihnya sangat besar sekali dan tak masuk akal. Makanya kerugiannya antara Rp 25 sampai Rp 35 miliar pertahun,” ungkapnya.

Asep menambahkan, hasil survei yang dilakukannya mafia pasar memiliki lebih dari satu lapak dan kios. Bahkan ada yang menguasai 5 sampai 7 unit sekaligus. Mirisnya mereka menganggap permainan jual beli lapak dan kios hanya bersifat normatif saja.

Padahal permainan itu sama saja menjual belikan aset daerah. Karena dalam aturannya sangat dilarang bagi seseorang ataupun lembaga yang menjual belikan ataupun menyewakan selain BUMD.

“Lapak dan kios itu aset daerah. Jadi tindakan mafia pasar itu sudah termasuk unsur pidana. Kami minta kepolisian mengusutnya,” ungkapnya.

BUMD Kota Tanjungpinang sambung Asep, akan melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polres Tanjungpinang secepatnya. Tujuannya untuk memberantas praktik jual beli lapak dan kios sekaligus meminimalisir kerugian daerah.

“Kami harap polisi bisa bekerjasama dengan BUMD. Mengawasi dan membenahi pengelolaan aset daerah ini. Dengan begitu tak ada lagi yang berani jualbelikan lapak dan kios secara ilegal,” pungkasnya. (ary)

Pengadaan Kabel Bawah Laut untuk Kebutuhan Listrik Hinterland

Putut A
-
0
Pengadaan Kabel Bawah Laut untuk Kebutuhan Listrik Hinterland

batampos.co.id – Pemkab Bintan terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat daerah hinterland Bintan. Khususnya untuk Pulau Numbing dan Mantang.

Pemkab Bintan masih terus mengusahakan untuk pengadaan kabel bawah laut agar bisa mengalirkan listrik kepada masyarakat. Pasalnya, masyarakat Pulau Numbing, Pulau Mantang dan Pulau Tambelan sampai saat ini belum menikmati aliran listrik selama 24 jam.

“Kami (Pemkab) terus berupaya memperjuangkan pengadaan kabel laut untuk memenuhi listrik subsidi kepada masyarakat. Terutama untuk Pulau Numbing dan Mantang,” terang Pelaksana Tugas Plt Sekda Kabupaten Bintan Adi Prihantara, Selasa (21/2).

Adi menuturkan, hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat pulau Numbing dan Mantang, namun di Kecamatan Tambelan juga masih banyak yang belum mendapatkan listrik subsidi.

“Bahkan sampai sekarang masyarakat daerah pulau-pulau masih banyak belum menikmati listrik selama 24 jam. Untuk itu, pemerintah akan terus berupaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut,” jelasnya.

Sementara itu Asisten Menager Pelayanan dan Administrasi Area PT PLN Tanjungpinang, Muhamad Anson menuturkan akan mendukung rencana pemerintah daerah dalam menjangkau semua masyarakat memenuhi kebutuhan listrik.

Pihaknya juga siap membantu membangun aliran listrik baru yang diusulkan oleh pemerintah kepada PLN, agar kebutuhan listrik bagi masyarakat dapat terpenuhi.

“Kami siap mendukung pemerintah, apa lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak,” imbuhnya. (cr20)

10 Kecamatan Ikut Jambore PKK 2017

Putut A
-
0
10 Kecamatan Ikut Jambore PKK 2017
Bupati Bintan, Apri Sujadi, didampingi Ketua PKK Bintan, Deby Apri Sujadi, berfoto bersama dengan seluruh anggota PKK Bintan, usai meninjau titik penilaian dalam lomba pra Jambore 2017, di Kantor Kecamatan Toapaya, Senin (21/2). Foto: batampos.

batampos.co.id – Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bintan, Deby Apri Sujadi didampingi Bupati Bintan Apri Sujadi beserta jajaran pengurus PKK Kabupaten Bintan meninjau titik penilaian di setiap kawasan untuk lomba pra Jambore 2017, Senin (21/2) hingga Selasa (22/2).

“Jambore ini diikuti 10 kecamatan,” kata Ketua PKK Kabupaten Bintan, Deby Apri Sujadi, Selasa (22/2).

Deby menuturkan, penilaian lomba meliputi tentang administrasi umum PKK, Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS), Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UP2K), serta Halaman Asri Indah dan Nyaman (Hatinya PKK).

Selain itu lanjut Deby, penilaian juga melibatkan dewan juri dari Ketua Pokja PKK Kabupaten Bintan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.

“Kami lakukan peninjauan langsung ke desa-desa dan kelurahan. Pemenang nantinya akan diumumkan pada Hari Jambore PKK tingkat Kabupaten Bintan April 2017 ini,” bebernya.

Deby juga merasa sangat antusias setelah turun ke lokasi penilaian. Ia melihat kemajuan yang sangat signifikan untuk PKK tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Dimana beberapa penilaian memenuhi kategori yang sangat memuaskan.

“Hari ini kami turun dan berkeliling. Terlihat kemajuan yang sangat memuaskan. Kegiatan ini juga sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota PKK Kabupaten Bintan,” ungkapnya.

“Semoga ini sebagai bentuk perhatian. Saya minta jangan jalan ditempat, karena ini merupakan wujud untuk membentuk kader wanita-wanita hebat,” tegas Deby penuh semangat.

Tak hanya itu, Deby juga kagum setelah melihat hasil kreatifitas PKK kelurahan dan desa, seperti lokasi pembibitan tanaman cabai rawit, sayur bayam, jahe, terung, jeruk nipis, jambu air, ada juga pembuatan keripik ubi, keripik pisang, dan yang lebih membuatnya kagum setelah mengunjungi kader PKK Kelurahan Toapaya, KWT Rosela milik ibu Cacuk Nigrum, yang telah berhasil membuat abon ikan lele.

“Tetaplah semangat. Terus berkreasi dalam menciptakan peluang-peluang demi peningkatan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Di tempat yang sama Bupati Bintan Apri Sujadi, yang menyempatkan diri hadir dan melihat hasil kerajinan dan kreatifitas PKK kelurahan/desa menyambut baik lomba Jambore PKK ini.

Menurutnya, hal ini akan bersinergi dengan apa yang ingin dicapai oleh Pemkab Bintan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Luar biasa program PKK Kabupaten Bintan. Pada prinsipnya Pemkab Bintan selalu mendukung segala sesuatu yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Teruslah berkreasi dan berinovasi,” ungkap Apri bangga. (cr20)

 

33 OPD Dapat DPA, Anggaran Untuk 244 Program

Putut A
-
0
33 OPD Dapat DPA, Anggaran Untuk 244 Program
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyerahkan DPA 2017 ke OPD di Kantor Walikota Tanjungpinang, Senin (20/2) malam. F. batampos.

batampos.co.id – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyerahkan secara langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada 33 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Lantai III, Kantor Walikota Tanjungpinang, Senin (20/2) sekitar pukul 21.00 WIB.

“Mulai besok saya banyak agenda di luar daerah. Jadi penyerahaan DPA terpaksa dilakukan malam hari,” ujar Lis.

Lis mengakui jika penyerahan DPA tahun ini sedikit terlambat dibandingkan tahun lalu. Sebab banyak kendala yang dihadapinya dalam mensinkronkan anggaran dengan program yang dilaksanakan. Namun diharapkan pencairan dananya bisa lebih cepat sehingga program-program yang berada di 33 OPD juga bisa berjalan dan selesai sesuai jadwal yang ditentukan.

“DPA yang kami serahkan sebesar RP 921,5 miliar. Dana itu terbagi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 372,01 miliar dan belanja langsung Rp 549,48 miliar,” katanya.

Program tersebut, kata Lis, yaitu optimalisasi sektor pendidikan dan kesehatan, pemantapan pembangunan infrastruktur wilayah, pertumbuhan ekonomi regional berbasis komoditi lokal dan pengembangan ekonomi andalan sebagai Kota perdagangan dan pariwisata.

Berikutnya, penanganan persampahan secara terpadu serta pengurangan potensi ancaman bencana, optimalisasi tata kelola pemerintahan yang good goverment dan peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan budaya lokal dan pengembangan sektor wisata.

“Kami minta OPD tidak hanya sekedar mensukseskan program sesuai alokasi dana. Tapi juga mampu berkontribusi besar ke PAD,” jelasnya.

Besar harapan Lis 33 OPD bisa mengevaluasi kelemahan dan kekurangan kinerja di tahun lalu. Kemudian mampu bekerja lebih kreatif, inovatif dan tidak bermasalah dengan hukum. Sehingga 646 kegiatan yang berada dalam 244 program dapat diselesaikan dengan baik.

“Kami minta 646 kegiatan selesai tahun ini. Jadi OPD harus bekerja keras dengan kecerdasan dan keikhlasan,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang, Darmanto mengatakan penyerahaan DPA ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD 2017. Dengan subtansi peralihan tanggungjawab dari pengelola keuangan daerah kepada seluruh OPD selaku pengguna anggaran.

“Kami harapkan pelaksanaan kegiatan sesuai DPA. Jadi lakukanlah dengan tertib administrasi, tepat sasaran dan percepatan.

DPA yang diserahkan kepada 33 OPD, kata Darmanto, memiliki 244 program. Didalamnya ada 646 kegiatan dengan total alokasi dana sebesar Rp 549,48 milar.

Dengan rincian itu, lanjut Darmanto, OPD bisa bertanggungjawab atas isi pelaksanaan DPA. Dari formil maupun material sehingga dapat membawa dampak positif pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“OPD diminta bisa satukan langkah dan laksanakanlah sistem keuangan dengan pertanggunjawabkan penuh. Tapi ingat, jangan sampai pekerjaan menumpuk diakhir tahun,” pungkasnya. (ary)

Dialog BPES – EDC, Jajaki Kerjasama yang Bisa Dibina

Putut A
-
0
Dialog BPES – EDC, Jajaki Kerjasama yang Bisa Dibina
foto: yopi / batampos

batampos.co.id – Pusat Pembangunan Usahawan Negeri Johor atau Entrepreneur Development Centre Of Johor ( EDC ) Johor Bahru, Malaysia, berkunjung ke Graha Pena, Batam, Rabu (22/2/2017).

Kunjungannya ini untuk berdialog dengan Batampos Entrepreneur School (BPES). Pagi ini dialog akan mengarah pada penjajakan kerja sama yang bisa dilakoni oleh kedua lembaga.

EDC ialah sebuah lembaga yang memainkan peranan memberdayakan wirausaha di Negeri Johor, Malaysia.

Fungsi utama EDC juga sebagai penyelaras program dan kursus keusahawan oleh jabatan dan agensi kerajaan di Negeri Johor.

Selain itu, EDC diberi fokus sebagai pusat rujukan usahawan, aspek dan bantuan dari segi pembiayaan dana, sertat promosi UKM di Johor.

Adapun BPES ialah sebuah lembaga yang dibentuk Batam Pos untuk menumbuh kembangkan iklim wirausaha di batam dan kepri pada umumnya. (ptt)

1...13,62313,62413,625...14,094Halaman 13,624 dari 14,094

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000