Kamis, 25 Juni 2026
Beranda blog Halaman 13669

Lusa, Smesco Halal Lifestyle Trend 2017 Digelar

0

Umat Islam di Indonesia kian sadar akan pentingnya kehalalan produk dan fasilitas yang mereka gunakan dan manfaatkan.

Di dunia bisnis pun, produk dan fasilitas halal kini tumbuh menjadi komoditas yang menggiurkan dan memikat. Tidak heran jika pasar halal menjadi incaran dunia internasional. Selaras dengan ghirah untuk makin memasyarakatkan gaya hidup halal, majalah dan website berita dan gaya hidup Halal Lifestyle menggandeng Smesco dan Kementerian Pariwisata berkolaborasi menggelar acara Smesco Halal Lifestyle Trend 2017.

Acara yang juga didukung belasan komunitas muslim Indonesia ini akan digelar di Smesco Exhibition Hall di Jalan Jend. Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan pada 13-15 Juni 2017.

Tidak saja menampilkan beragam produk UKM dan kuliner lokal, ajang ini akan menjadi sharing session dengan beragam komunitas muslim dan talskhow dengan tokoh muslim muda yang menginspirasi.

“Kami berharap event ini akan jadi awal edukasi bagi kesadaran untuk menjalankan gaya hidup halal. Bahwa halal itu sehat, halal itu baik. Sehingga umat Islam bisa menjadikan acara ini sebagai arahan perkembangan tren untuk gaya hidup halal,” kata Ketua Panitia Penyelenggara, Leonardi Anil.

Melihat perkembangan gaya hidup halal di Indonesia khususnya menjadi penting, karena halal bukan lagi sekedar hukum wajib bagi umat Islam. Industri halal yang menyokong gaya hidup halal sudah jadi fenomena global yang tak akan mungkin dinafikan oleh Indonesia.

“Gaya hidup halal itu adalah segala hal yang kita jalani dalam hidup yang bukan sekadar memenuhi ketentuan agama tapi juga mengandung kebaikan, keselamatan, keadilan, kesehatan dan tak lupa gaya atau style,” kata Sapta Nirwandar, pencetus konsep Halal Lifestyle Indonesia dan ketua Halal Lifestyle Center.

Mengutip data Global Islamic Economy (2015-2016) Sapta yang juga pemrakarsa hadirnya media Halal Lifestyle, menyebutkan ada 10 sektor yang secara ekonomi dan bisnis berkontribusi besar dalam industri halal. Yakni sektor industri makanan, wisata dan perjalanan, pakaian dan fashion, kosmetik, finansial, farmasi, media dan rekreasional, kebugaran, pendidikan dan seni budaya.

Tazbir Abdullah, Sekretaris Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal Indonesia menyatakan hal senada. “Secara universal saat ini halal telah menjadi bisnis yang meraksasa, yang melayani lebih dari 1,8 miliar penduduk Muslim dunia,” kata Tazbir.

Produk-produk halal mulai dari manufaktur, restoran, fasilitas akomodasi dan transportasi serta destinasi wisata halal gencar dikembangkan oleh negara negara yang yang “sadar halal”-nya tinggi.

Untungnya kini  pelaku industri pariwisata khususnya di Indonesia, manufaktur maupun industri jasa sudah mulai menyadari bahwa pasar produk halal semakin bertumbuh.

“Oleh karenanya selayaknyalah kalau kita semua lebih serius lagi mengupayakan agar industri halal  di Indonesia dikembangkan dengan lebih profesional,” ujar Tazbir yang bakal jadi salah satu pembicara di Smesco Halal Lifestyle 2017.

Apa yang bisa diharapkan dari ajang  Smesco Halal Lifestyle 2017 nanti? Banyak, mulai dari tren wisata halal 2017-2018, mengupas produk Muslim friendly, sharing session dengan Halallocal, berbagai komunitas hijaber, bazaar produk Muslim friendly hingga fashion show.

Ada satu lagi yang layak dinantikan, penampilan kejutan dari vlogger dan selebgram Gita Safitri Devi, yang khusus datang dari Jerman.

“Kami menargetkan acara ini adalah bagi semua orang, siapapun yang ingin mengikuti atau mengetahui perkembangan gaya hidup halal di Indonesia. Catatan saja saat ini total sudah 89 tenant yang bergabung, ” kata Anil.

Halallifestyle sengaja menggandeng Smesco dan Kementerian Pariwisata  dengan alasan yang sangat jelas.

“UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang bernaung di bawah Smesco adalah bisnis riil yang harus didukung untuk lebih mengikuti tren saat ini yaitu produk yang lebih Muslim friendly sehingga bisa melebarkan pasar hingga mancanegara melalui wisata Halal,” kata Anil.

Tak sekadar memberikan ajang bagi UMKM untuk unjuk gigi produknya, melalui ajang ini tiap peserta juga akan diberi kesempatan luas untuk lebih mempublikasikan produknya.

“Kami sebagai media yang memang secara segmented mengulik industri halal akan memberikan ruang yang luas bagi produsen untuk mengkomunikasikan kualitas produk dan gaya hidup halalnya,” kata Utami Widowati, Pimpinan Redaksi Halal Lifestyle. “Sementara bagi masyarakat ajang ini dan media kami bisa jadi cermin dan acuan jika sudah menjadikan halal tak sekadar sebagai kewajiban tapi juga kebutuhan.”

Warga Batam,… BP Batam Bangun Kereta Api Rel

0
ilsutrasi

batampos.co.id – Transportasi umum menjadi prioritas Badan Pengusahaan. Meskipun wacana pembangunan Light Rail Transit (LRT) ditolah oleh Komisi VI DPR RI, BP Batam akan merubah konsep untuk membangun kereta api gerbong.

Deputi IV BP Batam, Robert Purba Sianipar mengatakan bahwa 15 tahun kedepan, Batam membutuhkan transportasi berbasis rel untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mewujudkan Batam sebagai kota metropolis yang madani.

Jika sekarang tidak dibangun, maka nanti bisa terlambat. Pertumbuhan penduduk Batam akan terus meningkat nanti,” ujar Robert, Sabtu (10/6).

Transportasi umum merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan Batam untuk berkembang. Fungsinya adalah menjamin arus lalu lintas barang dan penduduk terjamin dengan baik.

Penduduk Batam yang saat ini sudah mencapai 1,3 juta jiwa disertai dengan keberadaan 26 kawasan industri.”Jadi keputusan ini sudah sangat tepat,” imbuhnya.

Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka bisa menyebabkan kemacetan kalau tidak diimbangi dengan penambahan transportasi umum.

Pembangunan flyover juga tidak dapat menjamin itu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, BP Batam akan mencari mitra untuk membantu pembangunan transportasi berbasis rel. Dengan konsep tranship development yang akan dikaji tahun ini.

Rute tranportasi berbasis rel terbagi dua, untuk tahap pertama terdiri dari Utara-Selatan dan Timur-Barat.

Rute Utara-Selatan yaitu Batu Ampar-Nagoya-Bandara maupun sebaliknya dan Utara-Selatan menyambungkan Tanjung Uncang-Batam Center.

“Maka dari itu dukungan dari pemangku kepentingam sangat dibutuhkan,” ucap Robert.(leo)

Minggu Depan Berkas Kasus Pungli Kantor Pelabuhan Laut Diserahkan ke Kejaksaan

0
Tim saber Pungli Polda Kepri membawa A terduga pelaku pungli dari kantor Pelabuhan Batuampar , Senin (8/5). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Polda Kepri telah merampungkan sebagai besar berkas kasus operasi tangkap tangan (OTT) Pungli di Kantor Pelabuhan Laut BP Batam. Kasus yang melibatkan Kasatker Terminal Umum BP Batam ini, Adil Setiadi direncanakan pada Minggu depan akan diserahkan ke pihak kejaksaan.

“Mudah-mudahan minggu depan sudah dikirim ke JPU (jaksa penuntut umum,red),” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol, Erlangga, Sabtu (10/6/2017).

Walau beberapa berkas yang sudah diaelsaikan. Ia mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu pendalaman. Dan itu sedang diselidiki pihak Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri.

Kasus ini mencuat, setelah pihak kepolisian mengamankan Adil pada 8 Mei lalu. Dari tangan tersangka pungli ini diamankan uang sebesar Rp 16 juta, lalu tiga unit ponsel dan satu unit mobil avanza hitam.

Praktek pungli sudah lama tercium oleh pihak kepolisian. Oleh sebab itu, tim OTT melakukan penyelidikan sekitar satu minggu. Dari penyelidikan tersebut, polisi menemukan adanya dugaan pungli.  Modus operandi yang digunakan oleh Adil yakni meminta uang pelicin kepada perusahaan yang melakukan bongkar muat untuk mengeluarkan barang dari Kawasan Industri Batuampar. Saat diamankan, Adil tengah bertransaksi pungli dengan satu perusahaan yang ingin mengeluarkan barang berupa module dari Pelabuhan Batuampar.

Padahal segala administrasi perusahaan tersebut sudah diselesaikan. Perusahaan ini telah menyetorkan sejumlah uang untuk penerimaan negara, dan ditrasnfer langsung ke rekening BP Batam. Tapi malah tetap diminta uang “buka pagar” oleh tersangka.

Pihak kepolisian menjerat Adil dengan pasal 12 huruf E UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adil terancam hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (ska)

Wujudkan Masyarakat Ekonomi Mandiri Melalui Koperasi

0

Mentari belum benar-benar menampakkan diri saat Karsi, 54, mulai sibuk di teras rumahnya, Sabtu (10/06/2017). Dengan cekatan, ia menyusun botol-botol berisi jamu tradisional cair ke dalam keranjang yang terpasang di atas jok motornya.

Seperti hari-hari sebelumnya, pagi itu Karsi bersiap-siap keliling kompleks berjualan jamu.

“Jam 7 sudah mulai keliling, jadi setelah subuh sudah mulai menyiapkan semuanya,” kata Karsi saat ditemui di kediamannya, Perumahan MKGR Blok Karya Nyata Nomor 2, Batuaji, Batam.

Wanita asal Wonogiri, Jawa Tengah, ini mengaku sudah empat tahun berjualan jamu tradisional atau yang sering disebut jamu gendong. Namun Karsi tidak menjajakannya dengan cara berjalan kaki sambil menggendong keranjang jamunya. Melainkan dengan sepeda motor.

Sebenarnya, ia sudah merantau ke Batam sejak tahun 2000 silam. Sebelum memutuskan berjualan jamu, ibu dua anak ini bekerja sebagai tukang urut tradisional. Namun karena penghasilan sebagai tukang pijat tidaklah pasti, Karsi akhirnya memilih jualan jamu keliling.

“Urut-nya masih juga, tapi untuk sambilan saja,” kata dia.

Keputusan Karsi memulai usaha jualan jamu tradisional ini diambil setelah ia mengenal Koperasi BMT Nurul Islam. Lewat koperasi berbasis syariah itu, Karsi mendapatkan pinjaman modal. Selain bunganya rendah, Karsi mengaku prosedur untuk mendapatkan pinjaman modal di koperasi tersebut sangat mudah.

Sejatinya, sejak awal di Batam Karsi sudah kepikiran untuk memulai usaha. Namun saat itu dia tak punya modal. Terbatasnya akses perbankan membuat Karsi terpaksa harus menyimpan rapat-rapat keinginannya itu. Hingga akhirnya ia mendapatkan pinjaman modal dari koperasi.

“Mau pinjam modal ke bank tak berani. Orang kecil seperti saya pasti sulit dapat pinjaman bank karena tak punya agunan,” kata dia.

Melalui usahanya itu, Karsi mampu menyekolahkan kedua anaknya yang tinggal di kampung. Saat ini anak pertamanya sudah lulus SMA, sementara anak keduanya masih duduk di bangku kelas XI salah satu SMA Negeri di Wonogiri. Karsi mengaku menjadi tulang punggung keluarga karena sang suaminya yang tinggal di kampung sudah tua dan tak sanggup lagi bekerja.

“Alhamdulillah dengan pinjaman modal dari koperasi saya bisa mandiri dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga,” kata Karsi tanpa menyebut omset dari jualan jamu tradisional itu.

Kemandirian ekonomi juga dirasakan Ali Masud. Pria yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan mini market itu banting stir menjadi pengusaha agen travel dan penjualan tiket pesawat setelah mendapat pinjaman modal dari Koperasi Nurul Islam.

Seperti halnya Karsi, Ali Masud mengaku sudah lama ingin memiliki usaha sendiri. Namun karena ketiadaan modal, keinginan Ali itu baru benar-benar terwujud sejak tiga tahun silam.

“Kalau tidak ada pinjaman modal dari koperasi, mungkin sampai saat ini saya masih berstatus sebagai karyawan di sebuah mini market,” kata Ali, akhir pekan lalu.

Sejak memulai bisnis tiga tahun lalu, Ali mengaku sudah tiga kali mengajukan pinjaman modal tambahan untuk pengembangan usahanya. Kini selain berjualan tiket pesawat, usaha Ali merambah layanan pembayaran tagihan air, listrik, cicilan leasing, dan lainnya.

Senada dengan Karsi, Ali mengaku kehadiran koperasi sangat membantu pembangunan ekonomi kerakyatan. Koperasi, kata dia, bisa menjadi andalan masyarakat kecil dalam urusan permodalan karena selama ini akses mereka ke perbankan sangat terbatas.

“Prosesnya cepat, tidak perlu agunan. Selain itu bunganya ringan, kalau saya hitung margin antara pinjaman dengan pengembalian hanya sekitar 1,5 persen,” kata dia.

Banyaknya anggota dan masyarakat yang mengajukan pinjaman modal usaha ini sejalan dengan komitmen Koperasi BMT Nurul Islam untuk terus menggenjot penyaluran modal usaha mikro dan kecil di Batam. Penyaluran kredit usaha mikro dan kecil ini diyakini bakal mampu menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Kegiatan di BMT Nurul Islam.

“Targetnya minimal ada 200 pengusaha baru per tahun yang mendapat bantuan modal dari BMT Nurul Islam,” kata Direktur BMT Nurul Islam Batam, Imam Mutowali, Sabtu (10/06/2017).

Dengan tagline ‘Menepis Riba, Membangun Ekonomi Syariah’, Koperasi BMT Nurul Islam juga menawarkan berbagai kemudahan dalam penyaluran kredit usaha mikro dan kecil. Antara lain bunga rendah dengan sistem syariah.

Menurut dia, ada anggapan bunga di koperasi lebih tinggi dari bunga pinjaman di bank. Namun sebenarnya, kata dia, bunga tersebut tidak akan membebani nasabah maupun anggota karena pihak koperasi akan mengembalikannya dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha (SHU), doorprize, dan bingkisan lainnya.

Syarat mendapat bantuan modal usaha di koperasi, khususnya Koperasi Nurul Islam, juga tidak sulit. Sebab syarat utamanya adalah menjadi anggota koperasi dengan membayar simpanan wajib sebesar Rp 50 ribu per bulan atau langsung dibayar dimuka sebesar Rp 600 ribu untuk setahun.

“Selain itu membayar pendaftaran Rp 500 ribu,” katanya.

Imam mengatakan, kehadiran koperasi memang sangat dibutuhkan masyarakat. Terutama yang ingin memulai bisnis dan usaha dalam skala mikro dan kecil.

Sebab selain menguntungkan karena pada prinsipnya pemilik aset koperasi adalah anggota, akses pinjaman modal usaha di koperasi juga sangat terbuka bagi semua kalangan masyatakat. Ini berbeda dengan perbankan yang umumnya hanya bisa diakses oleh kalangan menengah ke atas.

“Dengan koperasi, masyarakat kalangan bawah pun bisa menjadi pengusaha,” kata dia.

Imam mengakui, tidak semua nasabah yang mendapat bantuan modal sukses dalam menjalankan bisnisnya. Selain karena minimnya pengetahuan, umumnya mereka terjebak dalam perilaku konsumtif.

“Misalnya mereka buru-buru beli motor atau mobil saat usahanya baru mulai jalan. Sehingga kemudian keuntungan usahanya banyak terpakai untuk membayar cicilan kendaraan,” kata dia.

Namun tak sedikit pula anggota dan masyarakat yang mengembangkan usaha dengan modal dari Koperasi Nurul Islam yabg sukses berbisnis. Bahkan beberapa di antaranya berkembang dari usaha mikro menjadi usaha level menengah.

Hal ini membuktikan, bahwa kehadiran koperasi semakin membuka peluang bagi siapa saja untuk mandiri secara ekonomi dengan menjadi seorang pengusaha. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lesu dan banyaknya pengangguran akibat melemahnya sektor industri di Batam saat ini, peran koperasi sangat sentral dalam membuat masyarakat lebih berdaya secara ekonomi.

Karenanya, Koperasi Nurul Islam juga memiliki program Nurul Islam Institute. Yakni program pendampingan dan pembinaan bagi korporasi maupun pihak-pihak yang ingin mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

“Sehingga akan semakin banyak BMT yang menggerakkan ekonomi kerakyatam berbasis syariah,” kata Imam lagi.

Selain fokus pada pembiayaan modal usaha dan pembinaan BMT, Koperasi Nurul Islam juga memiliki berbagai program dan unit usaha. Di antaranya program simpan pinjam dan usaha penjualan tiket. Sesuai prinsip koperasi, semua keuntungan akan dikembalikan untuk kesejahteraan anggota melalui pembagian SHU.

“Saat ini anggota kami sudah mencapai 800 orang,” katanya. (Suparman)

Pengusaha Minta Inland FTA segera Diterapkan di Batam

0

batampos.co.id – Pelaku industri di Batam meminta agar pemerintah segera merumuskan skema kebijakan Inland Free Trade Agreement (FTA) di kota industri ini. Selain mampu menggairahkan kembali sektor industri Batam, kebijakan ini diyakini bakal menjadi magnet baru bagi investor asing.

“Kebijakan ini akan menangguhkan bea masuk dan tarif pajak semisal PPh dan PPN. Ini akan menarik invetor masuk ke Batam,” kata Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, Jumat (9/6).

Pria berkacamata ini mengatakan, kebijakan Inland FTA sebagai bagian integral dari upaya untuk menarik investasi asing ke Indonesia di samping kebijakan investasi lain seperti pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), insentif fiskal, dan sejenisnya.

Di samping itu, dengan kebijakan ini, maka impor bahan baku atau barang setengah jadi dari luar negeri akan bisa dikurangi. Namun, salah satu syarat untuk mendapatkan fasilitas ini yakni hasil output industri harus memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 40 persen dinilai masih sangat sulit untuk diterapkan.

Tjaw mengatakan, kebijakan Inland FTA ini akan membuka pasar industri Batam kian lebar karena bisa menyasar konsumen domestik tanpa dikenakan pajak dan bea masuk barang. “Sebab ketika memasarkan barang produksi Batam ke wilayah di dalam negeri, kami harus menanggung biaya ekstra karena harus membayar bea masuk,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama perdagangan bebas atau FTA dengan sejumlah negara seperti Cina pada tahun 2004, Korea pada tahun 2007, dan India pada tahun 2010. Kemudian dengan Australia dan Selandia Baru pada tahun 2010 dan terakhir dengan Jepang pada tahun 2010.

Dengan bentuk kerjasama perdagangan bebas tersebut, maka halangan berupa tarif bea masuk dan pajak yang dikenakan ketika barang masuk ke Indonesia dihilangkan. Sehingga memberikan kemudahan kepada produk asing masuk ke dalam negeri.

Demikian juga dengan konsep Inland FTA di Batam. Kebijakan ini akan menghapuskan bea masuk barang dari Batam yang berstatus daerah non pabean ke daerah pabean di dalam negeri.

Pengenaan bea masuk ketika memasarkan barang dari Batam ke daerah lain di dalam negeri memang cukup banyak menguras kantong pengusaha.

“Dari Batam ke wilayah lain di Indonesia, kami harus membayar tarif pajak sebesar 22,5 persen,” ungkapnya.

Tarif-tarif tersebut antara lain terdiri dari bea masuk sebesar 10 persen, tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2,5 persen dan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen.

Tjaw kemudian membandingkannya dengan tarif yang sama ketika mengekspor barang produksi Batam keluar negeri. Karena terikat perjanjian Asean dengan Cina, maka pelaku industri di Batam hanya membayar tarif sebesar 12,5 persen tanpa dikenakan bea masuk.

Hal yang sama juga berlaku ketika pelaku usaha industri asing memasarkan barangnya ke dalam negeri.

ilustrasi

Masa mengimpor lebih murah daripada memasarkan ke dalam negeri. Padahal dengan jumlah penduduk hingga Rp 250 juta, negara kita merupakan pasar yang bagus,” ungkap Tjaw.

Dengan lambatnya perumusan kebijakan Inland FTA, Tjaw menjadi khawatir industri di Batam dan wilayah lainnya di Indonesia akan kesulitan bersaing dengan gempuran dari industri-industri asing.

“Perusahaan-perusahaan yang ada di Batam ini tidak ada yang memperluas ekspansi usahanya ke dalam negeri, malah menggiatkan ekspansi keluar negeri,” ungkapnya.

Tjaw juga menyebut biaya logistik untuk mengirim barang ke dalam negeri sangatlah mahal karena Indonesia terdiri dari kepulauan. Biaya logistik hampir mencapai 25 persen.

“Karena tingginya biaya untuk memasarkan dalam negeri, padahal pasarnya begitu luas, perusahaan enggan membuka lapangan kerja seluas-luasnya karena produksinya sedikit,” tambahnya.

Karenanya, ia berharap Kepri dan Batam menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam pembangunan tol laut oleh pemerintah pusat. Sehingga biaya logistik akan bisa ditekan.

Jika skema kebijakan Inland FTA ini dapat diterapkan secepatnya, perusahaan-perusahaan manufaktur di Batam siap untuk mematuhi segala aturannya, karena akan mendorong perluasan industri dan mengatasi masalah pengangguran. Ekspor antardaerah akan meningkat sehingga industri di Batam tidak akan pernah kekurangan pasar lagi.

Akan tetapi, Tjaw mengatakan perlu ada kebijakan khusus dalam penerapan Inland FTA di Batam. Sebab Batam sedari awal didesain sebagai kawasan industri dengan orientasi ekspor.

Kebijakan khusus itu, misalnya, pemerintah memberikan kuota sebesar 20 persen dari total produksi Batam untuk dipasarkan di dalam negeri dan dibebaskan dari berbagai pajak. “Jadi 80 persennya tetap pada orientasi ekspor,” kata Tjaw.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera, menjelaskan bahwa pembahasan Inland FTA sudah dimulai oleh Kementerian Perekonomian (Kemenko) tiga bulan yang lalu di Jakarta.

“Sudah pernah dibahas dengan Kemenko. Dan sepertinya perlu dipertimbangkan untuk mengatasi pelemahan ekonomi Kepri yang mengalami defisit yang besar pada perdagangan antardaerah,” ungkapnya.

Ia memaparkan bahwa kondisi ekonomi global masih lesu, sehingga permintaan akan produk Batam dari luar negeri menurun. “Sehingga salah satu cara adalah mendorong ekspor antar daerah. Namun demikian tentu tetap perlu strategi mendorong ekspor keluar negeri juga,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretaris Dewan Nasional KEK, Paulus Riyanto menyatakan kebijakan Inland FTA merupakan salah satu aspek yang ada dalam penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Fasilitas Inland FTA diberikan untuk memudahkan arus lalu lintas barang di dalam wilayah pabean menuju ke wilayah non pabean dan sebaliknya.

“Pengeluaran barang ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) dikenai tarif bea masuk sebesar 0 persen apabila memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen,” ungkapnya.

Dengan demikian, maka barang produksi industri di Batam harus memiliki konten lokal minimal 40 persen. (leo)

Tukar Duit untuk Lebaran

0
Teller BNI Syariah, Fitri melayani warga yang menukar uang pecahan, Rp1000, 2000, 5000, 10.000 dan 20.000 di Pasar Mega Legenda, Batamcentre, Sabtu (10/6). Warga menukarkan uang ini untuk kebutuhan lebaran idul fitri buat THR anak-anak. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Ratusan warga rela antre demi bisa menukar uang pecahan rupiah baru di Pasar Mega Legenda, Batamkota, Sabtu (10/6) pagi.

Penukaran uang baru dilakukan dengan mobil keliling dari beberapa bank konvensional berlangsung dua kali yakni tanggal 10 Juni dan 17 Juni.

Kepala Bank Indonesia (BI) Cabang Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, mengatakan warga tak perlu lagi datang ke  kantor bank untuk bisa mendapatkan uang baru. Selama beberapa hari kedepan, pihaknya memfasilitasi warga untuk bisa menukarkan uang baru dengan mobil bank keliling. Dimana beberapa bank yang siap melayani warga untuk penukaran uang, diantaranya Bank Indonesi, Bank Permata, BNI Syariah, Mandiri, BRI dan CIMB Niaga.

“Jadi ada enam mobil keliling, termasuk Bank Indonesia,” terang Gusti disela penukaran uang, kemarin pagi.

Menurut dia, tahap pertama penukaran uang pihaknya fokus melayani untuk dua daerah, yakni Megalegenda dan Pasar Botania. Jumlah mobil keliling yang melayani sama untuk setiap daerah. Uang yang disiapkan untuk setiap kawasan Rp 4 miliar. Mulai dari pecahan Rp 1000, Rp 2000, Rp 5000, Rp 10000, Rp 20000, Rp 50000 dan Rp 100000.

“Sebenarnya penukaran uang tidak kami batasi. Selagi masih ada yang membutuhkan akan tetap kita layani,” kata Gusti.

Dikatakan Gusti, penukaran uang berlangsung selama tiga jam mulai pukul 09.00 WIB- 12.00 WIB. Sementara untuk penukaran uang baru di tanggal 17 Juni mendatang dilakukan di daerah Tiban Center dan Giant Batuaji dengan jam yang sama.

“Ini juga sebagai bentuk edukasi kepada warga untuk mengenal uang pecahan baru. Jadi pada saat lebaran nanti, semua uang masyarakat sudah mengetahui adanya uang baru,” jelas Gusti.

Sementara Dermawan, warga Batamcenter telah menunggu sejak pukul 08.00 WIB untuk bisa menukarkan uang pecahan baru. Menurutnya, uang itu nantinya akan digunakan pada saat lebaran di kampung halamannya, Sumatrabarat.

“Tukarnya dua juta saja. Tukar pecahan Rp 2000, Rp 50000 dan RP 10000. Untuk dibagi ke anak-anak nanti,” terang Dermawan.

Hal yang sama dikatakan Sulastri yang juga warga Batamcenter. Ia mengaku dapat kabar adanya penukaran uang di Mega Legenda dari tetangga. Bersama suami, ia pun menyiapkan uang Rp 3 juta.

“Tukar semua pecahan. Kecuali uang Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu,” beber Sulastri. (she)

Dualisme Otoritas Pelabuhan Batam Hambat Laju Ekonomi

0
Sejumlah alat berat yang beroperasi untuk mengangkut muatan barang dari kapal besar dari berbagai wilayah menuju ke Batam di pelabuhan bongkar muat Batuampar. F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Pengusaha pelayaran bingung dengan dualisme yang terjadi di Pelabuhan Batuampar, Batam. Mereka keberatan karena harus membayar tarif ke dua instansi yang berwenang di pelabuhan, yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Pelabuhan Batam.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Bidang Transportasi Umum, Forwarder dan Kepelabuhanan, Osman Hasyim, mengaku sudah memprediksi hal ini bakal dikeluhkan pengusaha. Sebab ada dua otoritas di satu pelabuhan.

“Kondisi ini menyebabkan pemungutan tarif ganda. Masing-masing memiliki dasar untuk melakukan pemungutan berupa tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Osman, Jumat (9/6).

Contohnya adalah pemungutan PNBP penggunaan sarana alat bongkar muat yang tidak dimiliki penyelenggara pelabuhan. Pada 31 Mei 2017, Kantor Pelabuhan Batam mengeluarkan surat resmi berisi pungutan baru tersebut. Padahal BP Batam juga melakukan pungutan untuk objek yang sama. Pemberitahuan tersebut langsung berlaku saat itu juga dan telah disampaikan kepada kurang lebih 50 perusahaan bongkar muat di Batam.

“Sehingga tidak ada kepastian hukum sama sekali. Kami bingung jadinya,” tuturnya.

Menurut Osman, berdasarkan undang-undang yang ada, pihak syahbandar atau Kantor Pelabuhan yang berhak memungut karena BP Batam belum mendapat pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perhubungan untuk memungut tarif tersebut.

Ia menyarankan supaya BP Batam memperjelas legalitas pungutan PNBP di pelabuhan. “Mungkin dengan meminta pelimpahan kewenangan kepada Kemenhub supaya tak ada lagi pungutan ganda. Satu otoritas saja,” ungkapnya.

Kisruh dualisme otoritas pelabuhan ini memang sudah lama terjadi dan sangat mengganggu kegiatan pengusaha pelayaran di Batam. Bahkan kantor pelabuhan syahbandar telah memisahkan diri dari kantor pelabuhan BP Batam dan kemudian pindah ke Sekupang. Dan ini semakin menjelaskan kisruh di antara pihak syahbandar dan BP Batam.

Menanggapi keluhan pengusaha ini, Staff Ahli Deputi III BP Batam, Nasrul Amri Latif, mengatakan masalah dualisme ini harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. “Harusnya tak ada. Karena PNBP itu cuma BP Batam yang memungut,” ungkapnya.

Kantor Pelabuhan Syahbandar dari Kemenhub lahir untuk mengakomodir Pasal 88 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan disahkan oleh Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi pada tahun 2010.

Tujuannya adalah untuk menegaskan eksistensi Kemenhub di Batam yang selama ini pelabuhan dikuasai BP Batam yang juga sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan sebagai pemegang aset.

“Janji pemerintah pusat adalah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai tata organisasinya. Namun sampai sekarang belum diatur,” tambahnya.

Ia mengimbau agar pengguna jasa pelabuhan tetap menggunakan tarif PNBP milik BP Batam yang diatur dalam Perka Nomor 17 Tahun 2016 tentang tarif dan jasa pelabuhan. Dan jika keberatan bisa menyampaikan surat protes kepada Kantor Pelabuhan. (leo)

Thomas Gasak ATM Gunakan Backhoe

0
Ilustrasi (Wahyu Kokang/Jawa Pos/JawaPos.com)

batampos.co.id – Thomas pernah sukses menggasak duit dalam mesin uang (ATM) dengan perkakas pertukangan yang ringkas. Dalam aksinya yang terakhir, Thomas kembali berulah dengan alat yang lebih gede: sebuah backhoe.

Dari rekaman CCTV yang dirilis pihak kepolisian Prince George’s County, AS, Thomas sempat masuk ATM Bank of America. Dia lantas keluar dan kembali dengan mengendarai backhoe.

’’Kami perkirakan alat berat itu dia curi dari area konstruksi berjarak 5 mil dari lokasi kejadian,’’ kata Letnan Polisi Dave Coleman, perwakilan kepolisian, sebagaimana dikutip Washington Post.

Thomas lantas menghancurkan mesin ATM dengan backhoe tersebut. Mesin tarik tunai itu rusak total.

’’Kerusakannya kami perkirakan mencapai USD 10 ribu (Rp 133 juta),’’ imbuh Coleman. Dasar apes, meski sudah habis-habisan, si maling harus gigit jari. Sebab, kondisi ATM kosong. Tidak ada duit sepeser pun.

Meski terekam kamera, Coleman menyatakan, pihaknya belum bisa memastikan identitas Thomas.

’’Namun, dengan aksi senekat ini, jelas kami segera mengamankan pelaku,’’ paparnya.

Segera diamankan saja, Pak, sebelum dia menggasak ATM pakai helikopter. (Daily Record/fam/c19/ttg)

Berbuka dengan Es Pisang Ijo, Gampang Kok Bikinnya…

0
Es Pisang Ijo ala Hotel Aston Marina (DERY RIDWANSYAH/JAWA POS)

Es Pisang Ijo. Menu ini paling cocok disantap di bulan Ramadan saat berbuka puasa.

Selain manis dan memberikan energi, es pisang ijo juga bisa menghapus rasa lapar dahaga setelah sehari penuh berpuasa. Pisang dan tepung yang merupakan bahan dasar membuat menu ini, memiliki kandungan karbohidrat yang baik sebagai penambah energi. Ada pula rasa manis dari susu kental manis dan sirupnya, membuat menu ini selalu diminati.

Chef Hotel Aston Marina, I Gusti Agung Made Kartika Arya Wiguna berbagi resep cara membuat menu yang sudah semakin jarang ditemukan di ibu kota Jakarta. Caranya mudah, bisa dibuat sendiri di rumah.

“Aslinya manis banget. Sudah dicampur gula biasa, lalu dicampur susu dan sirup. Kemudian pakai bubur sumsum. Paling cocok untuk berbuka puasa. Mirip cara membuatnya seperti kue pisang yang dikukus. Kalau tak ada pisang tanduk, bisa pakai pisang kepok,” kata Chef Arya kepada JawaPos.com.

Bahan-bahan:

  • Tepung beras 100 gram
  • Pisang Tanduk 2 buah
  • Santan 75 ml
  • Daun pandan 2 helai
  • Gula 50 gram
  • Pewarna makanan alami atau daun suji

 

Bahan bubur sumsum:

  • Air 180 ml
  • Tepung beras 150 gramGula secukupnya
  • Garam secukupnya

Bahan pelengkap :

  • Sirup champolay
  • Susu kental manis
  • Daun pandan
  • Es batu

Cara membuat :

Pertama kukus pisang hingga matang. Lalu lanjutkan dengan membuat bahan pewarna alami, terdiri dari campuran daun pandan dan suji di dalam blender. Saring airnya hingga bersih.

Siapkan wadah terpisah untuk membuat adonan kulit pisang ijonya. Tuang tepung terigu, tepung beras, pewarna alami dan santan kentaln. Aduk semua bahan sampai rata.

Tambahkan gula pasir kemudian aduk rata. Masukkan adonan kulit hijau ke dalam loyang kemudian kukus sampai matang. Keluarkan adonan dan aduk saat masih panas.

Pipihkan adonan kemudian ambil satu pisang yang sudah dipotong melintang. Lalu gulung dan bungkus dengan plastik atau daun pisang. Selanjutnya kukus kembali.

Setelah itu, fokus membuat bubur sumsumnya. Caranya, ambil santan kental lalu daun pandan segar yang sudah dicuci bersih secukupnya. Tambahkan tepung beras sebanyak 50 gram saja. Kemudian garam dan gula. Rebus hingga matang.

Tahap akhir, potong-potong pisang, campurkan dengan bubur sumsum, tambahkan sirup champolay atau bisa diganti dengan sirup merah rasa pisang ambon. Tambahkan susu kental manis dan es batu sesuai selera. Buka puasa jadi lebih segar. (cr1/JPG)

695 Nelayan Vietnam Dipulangkan

0

batampos.co.id – 695 nelayan  asal Vietnam yang diamankan dalam berbagai operasi pemberantasan kegiatan penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) dipulangkan ke negara asal mereka.

Pemulangan tersebut dilaksanakan di pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam di Jembatan II Barelang, Jumat (9/6) oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bekerjasama dengan Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), Direktorat Jenderal Imigrasi-Kementrian Hukum HAM, TNI Angkatan Laut dan Polri.

Direktur Jenderal PSDKP Eko Djalmo Asmadi menuturkan, nelayan yang direpatriasi tersebut merupakan nelayan Vietnam yang diamankan sejak tahun 2015 lalu. Mereka diamankan bersama sejumlah KIA oleh petugas gabungan baik dari pengawas perikanan KKP, TNI AL ataupun Polri dalam berbagai operasi yang diselenggaran untuk memberantas kegiatan illegal fishing di periaran Indonesia.

“Mereka yang dipulangkan ini status hukumnya bukanlah tersangka (non yustisia). Mereka hanya sebagai saksi. Yang tersangka sesuai hukum tindak pidana perikanan hanya Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM), kata Eko.

Selama ini mereka ditempatkan di penampungan sementara stasiun PSDKP Pontianak, satuan PSDKP Natuna, satuan PSDKP Tarempa, kantor Imigrasi kelas III Tarempa, Rumah Detensi Imigrasi Pontianak, Kantor Imigrasi Tanjungpinang, Pangkalan TN I AL Ranai dan Pangkalan TNI AL Tarempa.”Dari PSDKP-KKP total 366 orang, Imigrasi 113 orang dan TNI AL 216 orang. Total semua ada 695 orang,” tutur Eko.

Pemulangan nelayan vietnam tersebut sambung Eko merupakan tindak lanjut hasil koordinasi pemerintah Indonesia dengan Vietnam di Jakarta sebelumnya yang menyepakati bahwa seluruh nelayan Vietnam yang berstatus saksi harus dipulangkan.

“Ini salah satu implementasi kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara pemerintah kita dengan Vietnam,” tuturnya.

Repatriasi atau pemulangan diharapkan jadi pelajaran bagi nelayan Vietnam agar kedepannya bisa menghargai dan mentaati peraturan perudang-undangan di negaranya ataupun di negara lain.

Sebanyak 695 orang nelayan Vietnam dipulangkan dari pelabuhan PSDK Batam di Barelang tujuan Negara Vietnam menggunakan kapal penjaga pantai Vietnam, Jumat (9/6). Nelayan ini ditangkap karena mencuri ikan di perairan Batam dan Kepri. F. Dalil Harahap/Batam Pos

“Kami juga sudah sampaikan kepada pemerintahan Vietnam melalui kadubesnya agar mengingatkan para nelayan ini untuk mentaati aturan yang ada dan yang terlebih penting mereka tidak boleh lagi melakukan illegal fishing di periaran kita,” kata Eko.

Pemulangan 695 nelayan Vietnam tersebut juga merupakan pertimbangan lainnya seperti keterbatasan sarana dan prasarana tempat penampungan, keterbatasan jumlah petugas hingga aspek sosial budaya, keamanan dan keterbatasan biaya.

“Biaya untuk mereka cukup tinggi, jadi tak bisa juga kita lama-lama menahan mereka. Anggaran kita juga yang tergerus,” kata Eko.

Pemulangan nelayan Vietnam tersebut juga diantar langsung oleh Duta Besar Vietnam di Indonesia Hoang Anh Tuan. Para nelayan dijemput tiga kapal penjaga pantai Vietnam yakni kapal 8001, 8005 dan 4039.

Dalam sambutannya Hoang Anh Tuan memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang atas pemulangan nelayan mereka tersebut. Kedepannya Hoang Anh Tuan berharap hubungan baik tersebut tetap terjaga dengan baik.

“Kami juga akan berupaya keras untuk menjaga nelayan kami agar tidak masuk menangkap ikan di periaran Indonesia. Kita akan terus bekerja sama untuk hal ini,” ujarnya. (eja)