batampos.co.id – Kepulauan Riau merupakan wilayah yang paling siap menjadi poros maritim Indonesia. Sebab Kepri berbatasan langsung dengan Selat Malaka juga Laut Cina Selatan. Serta memiliki pelabuhan-pelabuhan interrnasional. Namun, sayang, Kepri tidak banyak mendapatkan perhatian.

“Dari rencana pembuatan 24 pelabuhan senilai total Rp 800 triliun itu tidak satupun ada di Kepri. Apa sebab, pemerintah tidak memberi Rp 1 triliun pun untuk membangun pelabuhan di Kepri?” kata Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, Kamis (8/9).

Rida hadir sebagai pembicara pemungkas acara focus group discussion (FGD) gagasan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri dan BEM Politeknik Negeri Batam kala itu. FGD tersebut mengangkat tema “Peran Batam Bintan Karimun Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan Menyambungkan Archipelago Melalui Tol Laut”.

Menurutnya, ada tiga hal yang membuat Kepri terpinggirkan. Pertama, karena perairan Kepri dangkal. Ini menyulitkan kapal-kapal besar untuk bersandar.

“Tapi itu kan bisa didalamkan, bisa dikorek. Apa susahnya,” tambahnya.

Alasan kedua, Pemerintah Indonesia takut dengan Singapura. Menurutnya, Singapura tidak akan mau dikalahkan oleh Indonesia. Singapura, tentunya, tidak ingin Indonesia punya pelabuhan hebat. Sebab, kapal-kapal itu akan beralih ke Singapura.

“Tekanan dari Singapura itu sangat besar,” katanya lagi.

Dan alasan ketiga, Pemerintah sengaja tidak memberi anggaran supaya bisa dibangun swasta. Sehingga, wilayah ini dibiarkan hingga ada investor yang tertarik untuk membangunnya.

“Padahal kita punya Karimun. Langsung bikin saja Pelabuhan di Karimun,” ujarnya.

Menurut Rida, ada satu hal yang harus diubah jika ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yakni, pola pikir agraris. Selama ini, masyarakat telah dicekoki doktrin bahwa Indonesia adalah negara agraris. Ini yang menyebabkan anggaran untuk wilayah kepulauan seperti, Kepulauan Riau, tidak banyak.

“Penyusunan anggaran itu tidak boleh lagi berbasis agraris tetapi dari maritim. Harus ada keberanian untuk mengubah itu,” ujarnya.

Kepala Bagian Program Deputi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Dirham Cahyono, mengatakan,  Kepri sudah masuk dalam pembangunan 24 pelabuhan dengan nilai total Rp 800 triliun tersebut. Itu berada dalam proyek tol laut.

Saat ini, pembangunan difokuskan untuk dua pelabuhan. Yakni, Pelabuhan Kualatanjung di Kabupaten Batubara Sumatera Utara dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Kedua pelabuhan itu yang disiapkan sebagai tempat bersandar kapal-kapal besar.

“Sekarang ini kan semua kapal masuknya ke Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Nanti, jangan lagi,” ujar Dirham.

Disampaikannya, tol laut sangat penting bagi Indonesia. Keberadaan tol ini diharapkan mampu menurunkan disparitas harga yang selama ini terjadi. Sehingga perekonomian ke depan semakin baik.

“Ya selama ini kan yang mereka keluhkan seperti itu. Barang-barang harganya mahal,” tuturnya.

FGD itu turut menghadirkan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Syafsir Akhlus dan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. Keduanya sepakat, bahwa seharusnya, Indonesia tidak memunggungi laut. Petuah-petuah kaum pendahulu sudah mengatakan seperti itu.

“Ada pepatah lama, ‘jika diri ingin selama, selamatkanlah laut dan selat’. Laut dan selat itulah yang harus diingat,” ujar Syafsir Akhlus.

Ia mengatakan, Umrah siap memantau perkembangan maritim daerah. Salah satu caranya dengan bekerja-sama dengan Bank Indonesia untuk memantau inflasi. Disampaikannya, inflasi di daerah kepulauan berbeda dengan daerah non-kepulauan.

“Kita perlu yang namanya index pricing. Sebab, bisa jadi, ketika sudah dikirim, biaya ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga barangnya,” ujarnya.

Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengaku tetap berkomitmen untuk selalu membangun infrastruktur Kepri. Meskipun saat ini, Kepri tengah mengalami defisit anggaran. Menurutnya, selalu ada jalan keluar untuk hal-hal baik yang dilakukan.

“Seperti yang dilakukan Bupati Lingga dengan membuka sawah 2.000 hektare lalu, padahal anggarannya sedang defisit. Tak tahunya Menteri Pertanian datang dan malah menambah dana untuk membuka 5.000 hektare lahan sawah lagi,” ujar Gubernur. (ceu)