Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Rudi berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan gaji honorer yang belum dibayar sejak Januari lalu.
”Tadi pagi (kemarin), saya sudah panggil seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyerahkan data jumlah honorer dan berapa honornya,” katanya, kemarin (15/4) saat meninjau Bazar MTQ ke-28 di Dataran Engku Putri, Batamcenter.
Ia melanjutkan data ini akan segera diinventarisasi terlebih dahulu sebelum diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ”SKPD sudah tanda tangan semua datanya,” imbuhnya.
Ia sangat menyayangkan seorang Wali Kota harus masuk ke permasalahan teknis seperti ini. ”Saya kira bisa selesai di SKPD masing-masing, rupanya tidak. Makanya saya ingin tahu permasalahannya. Saya janji akan tuntaskan masalah gaji honorer yang belum dibayar,” jelasnya.
Nasib honorer memang agak memilukan. Di sejumlah SKPD, gaji mereka belum dibayar sejak Januari kemarin. Bahkan mereka dikasih pinjaman oleh SKPD masing-masing sebagai pengganti gaji, dan ketika gaji mereka cair, maka mereka tidak akan mendapat apa-apa lagi.
Salah seorang honorer dari Dinas Tata Kota (Distako) Batam mengatakan ia sudah mendapatkan gajinya walau masih dibawah UMK, sedangkan temannya di SKPD lain belum dapat gaji sama sekali. ”Kalau di Distako sudah dapat walau dibawah UMK,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan gajinya di tahun ini berbeda dengan di tahun lalu. ”Tahun lalu masih UMK, sekarang tidak lagi,” jelas pegawai lulusan SMA ini.
Kebijakan Pemko Batam saat ini memang membedakan gaji antara honorer lulusan sarjana dengan lulusan SMA/SMK. Gaji honorer lulusan SMA/SMK dibawah UMK, dan gaji honorer lulusan sarjana setara UMK.
Kepala BKD Kota Batam, Syahir selalu menghindar ketika dikonfirmasi mengenai permasalahan ini. ”Tidak tahu, tidak tahu,” ucapnya singkat belum lama ini. (leo)
batampos.co.id – Penyidikan kasus pelanggaran izin reklamasi Pulau Bokor diharapkan tidak terhenti pada dua tersangka, Achmad Mahbub alias Abob dan Afuan. Sebab, kasus ini diduga melibatkan banyak pihak, termasuk dari kalangan pejabat pemerintahan dan anggota DPRD Kota Batam.
“Uangnya mengalir ke politikus gelap, pengusaha, serta oknum pemerintah,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain, kemarin (15/4).
Kasus reklamasi Pulau Bokor, menurut Yudi, menjadi pembuka bagi kasus serupa lainnya di Batam. Karena reklamasi ilegal tidak saja merusak lingkungan, tetapi juga menghilangkan potensi pendapatan daerah.
“Semua pihak harus serius memerangi ini,” katanya lagi.
Yudi mengaku sudah melaporkan maraknya kasus reklamasi ilegal di Batam kepada Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam, Darmin Nasution, Kamis (14/4) malam lalu. Saat itu, kata Yudi, Darmin mengaku tahu persis praktik permainan lahan di Batam.
“Dia tahu pulau di Batam dimiliki oknum pengusaha,” ucapnya lagi.
Bahkan Darmin juga mengetahui, lahan di Rempang dan Galang (Relang) sudah dialokasikan kepada pihak ketiga. Padahal kawasan tersebut masih dalam status quo.
Namun Yudi tak merinci, apakah ucapan Darmin tersebut merupakan bagian dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pemerintahan (BPKP) atau bukan. Sebab seperti diketahui, saat ini audit BPKP terhadap Badan Pengusahaan (BP) Batam masih berlangsung.
“Hanya itu saja yang diberitahu,” kata Yudi.
Izin reklamasi di Batam tidak saja menjadi kewenangan Pemko Batam, melainkan juga di BP Batam. Namun sayangnya, BP Batam enggan berkomentar mengenai kegiatan reklamasi yang dianggap tidak sesuai prosedur, termasuk rekalamsi Pulau Bokor.
Sejak beberapa hari lalu, wartawan meminta data izin reklamasi yang dikeluarkan BP Batam. Namun Direktur Promosi Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono, belum juga memberikan jawaban.
“Saya akan sampaikan langsung ke direktorat terkait. Tunggu saja jawabannya ya,” katanya beberapa waktu lalu.
Kemarin (15/4), Andi lagi-lagi belum bisa memberikan jawaban. “Belum ada jawaban dari bagian reklamasi. Tunggu sajalah,” kata Andi.
Seorang pegawai di bagian lahan BP Batam mengatakan, BP Batam mengeluarkan izin pematangan lahan dalam izin reklamasi. Termasuk izin reklamasi pantai.
“Tapi terkait apakah yang di Batamcenter sudah ada izin atau tidak, saya tidak tahu. Saya cuma anak buah di sini,” katanya.
Data yang dihimpun Batam Pos sejak 2014 silam, reklamasi Pulau Bokor dilakukan oleh PT Berantai Bay Storage. Rencananya, pulau ini akan dibangun menjadi kawasan wisata terpadu. Nantinya akan dibangun hotel, lapangan golf, cottage, villa, parkir kapal yacht (pesiar), dan wisata mangrove.
Perizinan reklamasi Pulau Bokor bermula dari surat Achmad Mahbub alias Abob selaku Direktur PT Berantai Bay Storages yang beralamat di Komplek Trikarsa Blok A No.32 Seipanas Batam. Surat bernomor 37/BTB/04/2010 yang ditujukan ke Sekretariat Daerah Kota Batam pada 30 April 2010.
Surat itu berbalas pada 24 Mei 2010 dengan diteken oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Agussahiman dan ditembuskan ke Wali Kota Batam Ahmad Dahlan beserta Kepala Badan dan Dinas terkait.
Bunyi surat tersebut antara lain menyatakan;… Pemko Batam menyambut baik rencana perusahaan tersebut untuk mengembangkan lokasi di Kota Batam untuk kegiatan pariwisata, dimana lokasinya berada di sekitar Pulau Bokor.
Masih di surat yang sama, PT Berantai Bay Storages juga diminta melengkapi persyaratan lain, di antaranya melakukan pengurusan dokumen Amdal, membuat rencana perkembangan secara detail ke Pemko Batam, mengurus rekomendasi tentang alur pelayaran ke Dinas Perhubungan Kota Batam, mengurus rekomendasi mengenai hutan bakau (mangrove) ke Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam, membuat akta jual beli dan ganti rugi.
Persyaratan itu kemudian dilengkapi oleh PT Berantai Bay Storages dengan mengirimkan surat ke Dinas KP2K Kota Batam pada 17 Juni 2010. Surat itu cepat direspon, karena pada 28 Juni 2010 terbitlah surat balasan yang berisi rekomendasi pengembangan pantai pada hutan mangrove yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam, yang ditandatangani oleh Suhartini, Kepala Dinas KP2K. Dalam salah satu isinya, tertulis:… pihak KP2K sangat mendukung rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan lahan di Pulau Bokor.
Abob juga melengkapi persyaratan untuk mencantumkan akta jual beli Pulau Bokor. Pulau seluas 99.580 meter persegi itu dibeli Abob dari Nyonya Raja Zubaedah seharga Rp 8.187.700.000 (delapan miliar seratus delapan puluh tujuh tujuh ratus ribu rupiah).
Masih dalam dokumen yang sama, Abob juga melengkapi Ka-Andal itu dengan salinan buku tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam. Bahkan, Dinas Perhubungan juga mengeluarkan surat rekomendasi bahwa kawasan perairan yang akan digarap oleh PT Berantai Bay Storages bukan merupakan alur pelayaran.
Kantor Pelabuhan Batam juga meneken rekomendasi yang menyebut jika lokasi rencana alur PT Berantai Bay Storages tidak mengganggu alur pelayanan maupun areal labuh pengembangan terminal Batuampar.
Namun pada akhir September 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke area reklamasi Pulau Bokor.
Mereka menemukan kerusakan mangrove (bakau) dan ekosistem perikanan di wilayah tersebut. Kementerian telah meminta keterangan dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam terkait izin reklamasi serta berencana membuat tim kecil untuk melakukan pantauan intensif.
Singkatnya, KKP akhirnya meminta aktivitas reklamasi Pulau Bokor dihentikan. Karena reklamasi tersebut dinilai melanggar UU RI No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (bpos)
batampos.co.id – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Barelang menyita ratusan pasang sepatu dengan merek tiruan di dua pusat perbelanjaan, Panbill Mall dan Batam City Square (BCS) Mall, Jumat (15/4) siang. Barang tiruan tersebut dinilai telah melanggar hak merek dagang sepatu seperti Nike, Adidas dan Converse.
Penyitaan sepatu tiruan tersebut berdasarkan laporan koban bernama Gregorius. Ia membeli sepatu merek Nike dengan harga Rp 400 ribu di BCS Mall.
“Pemilik toko mengatakan kalau sepatu itu ori (merek asli). Tetapi setelah saya bawa pulang, dan dicek sama teman ternyata palsu,” ujar Gregorius di hadapan penyidik.
Sementara itu, salah seorang pemilik toko di BCS Mall berdalih telah menjual sepatu dengan merek tiruan. Wanita tersebut mengaku hanya memajang sepatu yang dibelinya melalui online shop.
“Itu anak saya yang beli di online sebanyak tiga sepatu. Lalu dipajang di toko. Saya tak tau apa-apa lah,” ujarnya di Mapolresta Barelang.
Hal senada disampaikan Riki, pemilik toko sepatu di BCS lainnya. Dia mengaku hanya menjual barang yang dipasok dari distributor.
“Saya beli dari distributor. Tak tau lah dari mana barangnya. Yang jelas saya jual, kalau ada yang mau beli ya silahkan,” tuturnya.
Dia mengaku saat ini hampir seluruh sepatu yang di jual di Batam merupakan merek palsu. Sepatu tersebut dijual dengan harga miring mulai dari Rp 200-800 ribu.
“Kalau mau dihitung-hitung, mana ada sepatu asli di Batam ini. Lagian menjual sepatu murah bisa membantu masyarakat yang kekurangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Memo Ardian membenarkan telah menyita ratusan sepatu merek palsu tersebut. Dia mengatakan masih meminta keterangan saksi serta pemilik toko.
“Masih kita kembangkan. Kita belum mengetahui siapa pemasok barang ini,” ujar Memo singkat. (opi)
Wakil Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Dirut Batam Pos, Marganas Nainggolan, Ketua Himpunan Seni Budaya Tionghoa Batam (Hisbutib) Harsono menghadiri doa bersama untuk Sani di Halaman Graha Pena, Batamcenter, Jumat (15/4). Foto: Iman Wachyudi/ batampos.co.id
batampos.co.id – Gerakan Sejuta Melayu menggelar acara yasinan dan tahlilan untuk mengenang tujuh hari almarhum Gubernur Kepri, Drs H Muhammad Sani di Halaman Graha Pena, Batamcenter, Jumat (15/4).
Turut hadir dalam acara ini anak-anak dari tujuh panti asuhan yang ada di kota Batam, Wakil Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Dirut Batam Pos, Marganas Nainggolan, Penggagas Gerakan Sejuta Melayu, Oktavio Bintana, anggota DPRD Kota Batam Helmy Hemilton, Ketua Himpunan Seni Budaya Tionghoa Batam (Hisbutib) Harsono, dan para tokoh masyarakat.
“Saya sebagai panitia, mengajak kepada seluruh yang hadir, marilah bersama kita memberikan doa agar beliau ditempatkan di taman firdaus,” ungkap Oktavio Bintana.
Selain memanjatkan doa kepada almarhum, acara ini dikatakan Vio sekaligus mendoakan agar Wakil Gubernur, Nurdin Basirun kedepannya dapat mewujudkan cita-cita almarhum yang belum sempat terwujud.
“Saya sangat yakin dibawah kepemimpinan pak Wagub kedepannya dapat membuat Kepri lebih maju lagi, pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dalam sambutannya sangat yakin di pelosok-pelosok seluruh Kepri banyak masyarakat yang ikut mendoakan almarhum agar ditempatkan disisi Allah SWT.
“Kami sebagai sahabat, anak, dan adik beliau mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada seluruh masyarakat Kepri atas doa yang telah diberikan kepada almarhum,” ungkap Nurdin.
“Tentu kita semua merasa kehilangan seorang pemimpin, seorang tauladan, dan seorang yang pekerja keras,” tambahnya lagi.
Nurdin berjanji kedepannya ia akan melanjutkan cita-cita yang belum sempat dicapai oleh alamarhum.
“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Kalau ingin Kepri lebih maju, jangan harap jika kita mengharapkan kemampuan dari pribadi seseorang,” seru Nurdin.
Adapun Pesan dari almarhum yang selalu diserukan oleh almarhum kepada Nurdin adalah mengajak kerja melalui hati, menjalin persaudaraan antar sesama, dan jauhi sifat fitnah, dengki, karena sifat itu dimurka oleh Allah.
“Semoga pembacaan yasin dan tahlilan yang kita panjatkan pada sore hari ini dapat membuat almarhum ditempatkan disisiNya,” pungkas Nurdin. (eggi)
batampos.co.id – Kondisi Provinsi Kepulauan Riau, utamanya Kota Batam yang dijamuri oleh pelabuhan tikus dinilai menjadi penyebab Kepri sebagai daerah pemasok narkoba jaringan internasional.
Hal ini disampaikam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Onwar Siahaan atas hasil reses di Batam pekan lalu. Ia menyampaikan, pihak kepolisian menyarankan agar DPRD Kepri dapat segera merancang Peraturan Daerah (Perda) yang isinya mengatur pelabuhan rakyat, sehingga dapat terkontrol dengan baik.
“Bersama institusi terkait mereka menyarankan pemerintah dapat mengaturnya melalui peraturan daerah,” ujar Onward kemarin.
Tanpa mendapatkan pengawasan ketat dari para aparat, pelabuhan rakyat yang tersebar banyak di wilayah Kepri bakal dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal. Dan merugikan masyarakat.
“Dengan menangani pelabuhan tikus atau pelabuhan rakyat dengan baik, secara tak langsung juga membantu pemberantasan narkoba,” papar politikus Gerinda kemudian.
Penetapan Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Indonesia darurat narkoba ini, dirasa sejalan jika pemerintah daerah turut melakukan kontrol di titik-titik potensi gerbang masuk obat terlarang tersebut.
“Ini permasalahan yang harus segera ditangani dan secepatnya diselesaikan,” tutup Onward. (aya/bpos)
Proyek pengerjaan waduk Sei Gong di Kelurahan Sijantung, Galang. Foto: Ist
batampos.co.id – Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meninjau proyek pengerjaan waduk Sei Gong di kelurahan Sijantung, Galang, Jumat (15/4) pagi. Basuki berharap agar proyek dari kementrian PUPR itu rampung sesuai masa kontrak kerja yakni pertengahan 2018 mendatang.
Saat ini proyek yang menelan anggaran APBN Rp 280 miliar itu, sedang dalam tahap awal pengerjaan awal berupa pembukaan akses lahan dan pengerukan lahan. “Ini baru mulai akhir 2015 lalu, masih tahap awal dan rampungnya pertengahan 2018 mendatang,” kata Basuki disela-sela acara tinjauan tersebut.
Pembangunan waduk Sei Gong tersebut dijelaskan Basuki, merupakan program strategis nasional dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala melalui kementrian PUPR tahun tahun 2015 lalu untuk meningkatkan penyediaan air baku di kota Batam. “Ini proyek waduk ke 13 di Batam. 12 waduk lainnya langsung ke Badan Pengawasan (BP) Batam dan satu ini melalui kami (Kementrian PUPR), ” tutur Basuki.
Proyek ini bertujuan untuk menjawab krisis air baku di kota Batam serta mempersiapkan sumber dan cadangan air baku bagi rencana pengembangan kawasan industri baru di pulau Galang, kota Batam dan pulau-pulau lain di sekitarnya.”Waduk ini sistem tampung air dan kapasitasnya bisa mencapai 11,80 juta meter kubik,” tutur Basuki.
Kepada pihak pengawas yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV di Kepri, Basuki berharap agar mampu mengembangkan tugas dan kepercayaan yang diberikan pemerintah dengan baik. “Bagaimanapun proyek ini punya tujuan yang strategis ke depannya. Batam sering defisit air, jadi ini bisa jadi penopang nantinya,” kata Basuki.
Kepala Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV di Kepri Agus Rudianto, mengatakan proyek waduk Sei Gong itu sesuai dengan jadwal kalender kerja memang akan rampung pada pertengahan 2018 mendatang.
Proyek waduk itu dipercayakan kepada PT Wika dan PT Sukses Krida Utam-KSO, selaku pihak pemenang tender dengan konsultan pengawas PT Virama Karya (Persero) Tbk dengan waktu pengerjaan 1.440 hari.
Waduk tersebut dibangun di daerah aliran sungai (DAS) dengan luas kebutuhan lahan sekitar 355,99 hektare. Daya tampung dari waduk itu 11,80 juta m3 dengan volume tampungan efektif 8,9 juta m3 dengan potensi penyediaan air baku 400 liter/detik. “Tiper waduk urungan tanah, dengan panjang 280 meter dan tinggi 12 meter,” ujar Agus.
Waduk ini nantinya akan menggunakan sistem tampung air dan pengoperasioannya seperti waduk-waduk lainnya di kota Batam melalui sistem penyaringan. “Tapi teknisnya itu nanti PDAM, kami hanya menyediakan air baku, pengolahan nanti diserahkan ke PDAM,” kata Agus. (eja)
Pihak Rumah Sakit RS Camatha Sahidya Panbil saat memindahkan bayi dempet atas nama Rahma dan Rahmi ke dalam mobil ambulan untuk dipindahkan ke RS Awal Bros untuk diproses operasi, Rabu (14/4) lalu. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Bayi kembar siam pasangan Junaidi Bakri Ratu Loli dan Warmin Bahrudin mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Awal Bros (RSAB). Kondisinya tengah distabilkan hingga layak operasi.
“Kami fokus menaikkan berat badannya,” kata Manager Pengembangan Bisnis RSAB, dr Shinta Trilusita, MARS.
Kedua bayi yang bernama Rahma dan Rahmi ini harus memiliki berat badan, minimal, sepuluh kilogram. Usia mereka pun harus sudah sepuluh minggu. Syarat lainnya, laju haemoglobin mereka 10 gr/dl.
Syarat tersebut mutlak dimiliki untuk mendapatkan hasil maksimal. Meskipun, di Swiss, pernah berlangsung operasi pemisahan bayi kembar yang masih berusia delapan hari. Tim dokter mengambil keputusan operasi mengingat kondisi kedua bayi tersebut memburuk. Beruntung, meski awalnya tingkat keberhasilan hanya satu persen, operasi tersebut berlangsung lancar.
“Awal Mei nanti, tim dokter dari RSUD Dr Soetomo Surabaya akan datang untuk melakukan survei,” ujar Dokter Spesialis Anak RS Camatha Sahidya, dr Sarita Miguna.
Saat ini, Tim Dokter Kembar Siam telah dibuat. Isinya, tim dokter dari Batam dan Surabaya. Tim dokter dari Batam diketuai Dokter Spesialis Anak RSAB dr Indrayanti. Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau Tjetjep Yudiana bertanggung-jawab atas tim ini.
“Kami masih terus berkoordinasi satu sama lain,” tutur dr Sarita Miguna. (ceu)
Menteri Pariwisata Arief Yahya memberikan paparan tentang masa depan pariwisata Indonesia. Foto: jawapos
batampos.co.id – Menteri Pariwisata, Arief Yahya optimistis industri pariwisata di dalam negeri akan terus tumbuh. Bahkan Arief yakin, pariwisata Tanah Air akan segera mengungguli negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
Menurut Arief, berdasar data dan prestasi Indonesia di bidang pariwisata menunjukkan kinerja yang positif. Misalnya soal branding ‘Wonderful Indonesia’ secara online yang mampu mengalahkan Malaysia dan Thailand.
“Kita berada di peringkat ke-47, lebih tinggi daripada Malaysia yang berada di posisi ke-96 dan Thailand di peringkat ke-83,” kata Arief dalam diskusi dengan sejumlah tokoh, klien, dan mitra kerja Jawa Pos (grup batampos.co.id) di Graha Pena Surabaya, Kamis (14/4/2016).
Selain itu, Indonesia mendapatkan 10 penghargaan internasional di bidang pariwisata tahun lalu. Di sisi lain, Malaysia hanya menang dua penghargaan. ’’Jadi, skor kita dengan Malaysia sudah 10:2. Saya yakin dua tahun lagi kita bisa menyalip Malaysia,” tegas pria 55 tahun itu.
Namun begitu, Arief mengakui saat ini Indonesia masih jauh tertinggal dari Malaysia dalam hal kunjungan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Data 2014 menyebutkan, kunjungan wisman ke Indonesia hanya 9,4 juta orang. Sementara itu, wisman Malaysia sudah mencapai 27,4 juta. Sementara Thailand masih berada di bawah Malaysia, yakni 24,8 juta turis.
Sehingga untuk mewujudkan tekad menyaingi Malaysia tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, wisata buatan (man-made) yang masih kurang di Indonesia.
Arief menuturkan, ada tiga faktor yang menarik wisman berkunjung ke suatu negara, yakni budaya (culture), alam (nature), dan wisata buatan (man-made). Pengaruh faktor budaya mencapai 60 persen, alam 35 persen, dan wisata buatan 5 persen. Indonesia unggul dalam hal budaya dan alam, namun lemah di wisata buatan.
’’Kalau ini, kita masih kalah sama Singapura,” lanjutnya.
Kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga harus diperhatikan. Tahun ini baru ada 125 ribu tenaga kerja di bidang pariwisata yang tersertifikasi sesuai dengan standar Mutual Recognition Arrangement (MRA). Padahal, kabutuhannya mencapai 375 ribu. Pada 2019 Indonesia bahkan membutuhkan 500 ribu tenaga kerja tersertifikasi. Sertifikasi MRA diakui di Asia Tenggara sehingga sangat dibutuhkan untuk memenangkan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Menurut Arief, perkembangan tren dunia sudah melewati tiga tahap, yakni agrikultur, manufaktur, dan era teknologi informasi. ’’Nah, sejak dua tahun lalu, secara perlahan kita masuk ke fase cultural product,” sebutnya.
Di fase itu, produk-produk yang berbasis kreativitas seperti pariwisata, start-up technology, dan karya seni akan banyak dicari. ”Karena itu, saya bilang ke Presiden (Jokowi), kita harus serius mempromosikan pariwisata Indonesia. Syukurlah, presiden paham, anggaran kami kemudian ditambah hingga Rp 11 triliun,” cerita Arief yang disambut tepuk tangan hadirin.
Lantas, strategi promosi pariwisata apa yang cepat? Arief mengatakan menggunakan strategi klasik, yakni menciptakan musuh bersama (common enemy). Pada tahap awal, sektor pariwisata dua negara tetangga, yaitu Malaysia dan Indonesia, dibandingkan. Hasilnya mengejutkan. Devisa dari pariwisata Indonesia sebentar lagi menyalip penerimaan devisa pariwisata Malaysia.
’’Pada 2014 penerimaan devisa kita hanya setengah dari Malaysia dan seperempat dari Thailand. Dua tahun lagi, kita bisa menyalip Malaysia. Devisa kita akan mencapai setengah dari yang didapatkan Thailand,” ujarnya.
Menurut data World Travel & Tourism Council (WTTC), tahun lalu kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia memang hanya USD 82,4 miliar atau 9,6 persen. Itu masih lebih rendah daripada Malaysia yang kontribusinya mencapai USD 38,9 miliar atau 13,1 persen terhadap PDB. Thailand malah lebih tinggi karena kontribusi sektor pariwisatanya mencapai 20,8 persen atau USD 81,6 miliar.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menambahkan, daerah membutuhkan inovasi dalam hal kepariwisataan. Dia pun berharap Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, Jatim, bisa mengundang wisman. ’’Saya usulkan agar kapal turis bisa berhenti di pelabuhan itu,” katanya.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III Djarwo Surjanto mengungkapkan, pihaknya mulai memperkenalkan pariwisata maritim melalui event yang diadakan di pelabuhan. ’’Kita adakan event rutin di Surabaya North Quay. Kita juga mengelola Marina Boom di Banyuwangi. Ini dilakukan untuk membiasakan masyarakat dengan wisata bahari karena kita negara maritim,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Azwar Anas mengatakan, pengembangan wisata bahari di Banyuwangi hanyalah salah satu upaya memajukan pariwisata di daerahnya. Banyuwangi memang memiliki banyak pantai. Namun, selama ini pantai di sana terkenal jorok dan bau. Belum lagi, image Banyuwangi yang identik dengan kawasan tapal kuda yang penuh unsur klenik.
’’Kita buat banyak festival di pantai. Mulai festival jazz sampai festival busana muslim. Bahkan, kita juga mengadakan event festival toilet bersih untuk menghilangkan image tersebut,” tuturnya. (rin/c7/kim/jpgrup)
Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursydan Baldan dalam sosialisasi Pengembangan Kawasan Pulau Batam di Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/03/16). Foto: muhammad nur/batampos.co.id
batampos.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan wacana penghapusan uang wajib tahunan ororita (UWTO) di Batam seperti yang pernah ia lontarkan saat sosialisasi Pembangunan Pulau Batam, 14 Maret 2016 lalu di Batam, masih dalam tahap kajian.
“Kita lagi mencari formula yang tepat, dalam waktu dekat akan diputuskan mengenai UWTO dan PBB ini,” ujar Ferry saat menghadiri acara gala diner di Movie Town, Nongsa, Kamis (14/4/2016).
Ferry mengatakan, idealnya, masyarakat Batam tetap tidak boleh dibebankan dua kewajiban terhadap objek yang sama. Yakni kewajiban membayar UWTO dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Masa bayar UWTO juga harus bayar PBB,” katanya, lagi.
Menurutnya, kalaupun keputusan nantinya UWTO tidak dihapus, paling tidak ada penataan ulang sehingga pembayaran tidak terkesan dua. “Sekali bayar kan simple,” kata Ferry.
Namun pihaknya dan Dewan Kawasan saat ini masih terus mempelajari kemungkinan yang bisa diberlakukan ke depan, agar masyarakat Batam tidak terbebani lagi dua pungutan di objek yang sama.
Sebelumnya, Kepala BP Batam Hatanto mengatakan UWTO tidak akan dicabut. Pasalnya, UWTO merupakan salah satu bentuk penerimaan negara bukan pajak. UWTO juga sumber pendapatan BP Batam yang cukup besar untuk dipergunakan kembali untuk pembangunan di Batam.
“Kalau dihapus untuk apa ada kami di sini,” ujarnya. (bpcoid/nur)
batampos.co.id – Untuk menekan angka kriminalitas jalanan (street crime), Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Memo Ardian akan melakukan kerja sama dengan setiap Polsek untuk melakukan pengembangan dalam pengungkapan kasus.
“Dari buser Polresta Barelang nantinya kita juga akan turut membantu untuk melakukan penindakan jika terjadi kejahatan jalanan atau street crime,” ungkap Memo, Jum’at (15/4).
Lebih lanjut Kasat Reskrim yang baru dilantik pada Rabu (13/4) lalu ini menjelaskan bahwa jika terjadi kejahatan curanmor di satu daerah, yang datang nantinya tidak hanya dari pihak polsek saja.
“Buser Polresta Barelang juga akan datang untuk sama-sama melakukan pengembangan dalam pengungkapan setiap kasus,” kata Memo.
Adapun tujuan dari kerja sama ini menurutnya bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi kerja sama yang sudah berjalan baik selama ini dan memudahkan dalam pengungkapan pelakunya.
“Selain untuk menekan angka street crime dan memudahkan dalam pengungkapan kasus, kerja sama ini nantinya agar dapat meningkatkan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Yang jelas intinya kita fokus dalam penegakan hukumnya,” pungkas Memo. (eggi)
Sejak beberapa hari lalu, wartawan meminta data izin reklamasi yang dikeluarkan BP Batam. Namun Direktur Promosi Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono, belum juga memberikan jawaban.
