Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 9116

Sehari Kasus Covid-19 Tambah 13 Ribuan Lagi

0

batampos.co.id – Kenaikan kasus Covid-19 harian pada hari Selasa (22/6) bertambah 13.668 sehari. Kini total sudah 2.018.113 orang sudah terinfeksi Covid-19. Angka positivity rate PCR atau kepastian positif dari spesimen pasien juga kembali rekor dari sebelumnya yakni mencapai 51,62 persen.

Angka positivity rate Polymerase Chain Reaction (PCR) harian mencapai rekor 51,52 persen. Angka itu lebih tinggi dari sebelumnya pada Jumat (18/6) yakni 45 persen.

Apa makna dari angka tersebut? Artinya masyarakat yang dites Covid-19 dengan tes PCR semakin besar kemungkinannya untuk positif.

Juru Bicara Vaksinasi dan Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan angka tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa situasi harus diwaspadai. Angka penularan kian cepat. Sehingga angka itu juga menjadi sinyal agar tes Covid-19 dengan PCR harus diperbanyak.

“Ini juga artinya perlu lebih banyak lagi yang dites karena yang dites yang bergejala,” katanya “Maksudnya tes ini sangat ketat. Jika dilakukan lebih banyak yang dites, pasti kasus pos lebih banyak,” jelasnya.

Pemeriksaan berpengaruh pada angka positivity harian. Angka positivity rate yaitu jumlah positif kumulatif dibagi jumlah orang yang dites lalu dikali 100. Angka positivity rate orang harian 19,32 persen. Padahal standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah harus di bawah 5 persen. Artinya Indonesia sudah melebihi standar WHO.

Kasus aktif juga masih tinggi yakni 4.958 kasus. Jumlah pasien dengan status suspek sebanyak 124.918 orang. Ada 130.630 spesimen yang diperiksa. Dan ada 70.742 orang yang diperiksa dalam sehari dengan metode TCM, PCR, dan antigen.

Sebaran positif harian tertinggi terjadi di Jawa Baraat 3.432 kasus. DKI Jakarta 3.221 kasus. Jawa Tengah 2.439 kasus. Jawa Timur 746 kasus. Dan Jogjakarta 675 kasus.

Pasien sembuh harian bertambah 8.375 orang. Paling banyak kasus sembuh terjadi di DKI Jakarta sebanyak 3.082 orang. Dan total angka kesembuhan saat ini sebanyak 1.810.136 orang.

Kasus kematian harian bertambah sebanyak 335 jiwa. Paling banyak kasus kematian harian terjadi di Jawa Tengah sebanyak 71 jiwa. Total kini sudah 55.291 jiwa meninggal dunia akibat Covid-19. Sudah 510 kabupaten kota terdampak Covid-19. Ada 2 provinsi di bawah 10 kasus harian. Dan ada hanya 1 provinsi dengan nol kasus. (*/jpg)

Wanita 33 Tahun Ditemukan Tewas di Kosan, Kejadian di Kampung Seraya

0

batampos.co.id – Cornelia Benga, penghuni kos di Kampung Seraya, RT 03/RW 01, Batuampar, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, Senin (21/6/2021) sore.

Wanita 33 tahun ini diduga tewas akibat sakit yang dideritanya. Informasi yang didapatkan, jasad Cornelia pertama kali ditemukan penghuni kos lainnya.

Saat itu, tercium aroma busuk dari kamar tersebut.

”Karena tercium aroma busuk itu, dilaporkan ke pihak RT. Kemudian, dicoba buka kamar dan sudah ditemukan meninggal,” ujar Wati, salah seorang warga di lokasi.

Wati menjelaskan, dari pengakuan penghuni kos tersebut, Cornelia memang tak terlihat beberapa hari.

Namun, sejak akhir pekan lalu, Cornelia sempat mengeluh sakit pada bagian perut.

”Dia memang tinggal sendiri di kosan itu. Kemarin ada temannya yang cerita kalau ada mengeluh sakit,” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Batuampar, AKP Salahuddin, mengatakan, usai ditemukan, jasad Cornelia langsung dievukasi ke RS Bhayangkara untuk diautopsi.

Diperkirakan, Cornelia sudah tewas selama dua hari.

”Saat ini masih menunggu keterangan pihak dokter,” katanya.

Salahuddin menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab tewasnya Cornelia.

Pihaknya telah memeriksa beberapa saksi, seperti penghuni kos dan orang yang pertama menemukan jasad Cornelia.

”Belum bisa dipastikan, kami tunggu hasil autopsi dulu,” tutupnya.(jpg)

Bank Indonesia Ungkap Cara Pemulihan Ekonomi di Kepri Tengah Pandemi

0

batampos.co.id – Bank Indonesia Perwakilan Kepri mengungkap cara pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

Hal ini diutarakan oleh Kepala BI Perwakilan Kepri, Musni K Atmaja, pada talkshow Forum Ekonomi Kepri (FEKRI) Vol. 2 – Sinergi Memperkuat Pemulihan Ekonomi Kepri dengan tema “Investasi dan Kawasan Ekonomi Khusus”, Selasa (22/6/2021).

“Persyaratan utama adalah pengendalian Covid-19 dan protokol kesehatan bagi masyakarat,” katanya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesias Provinsi Kepri, Musni Hardi K. Atmaja, menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri pada triwulan pertama. Foto: Messa Haris/batampos.co.id

Selain itu lanjutnya ada lima strategi lainnya yakni:

1. Terus menjaga agar sektor-sektor utama, produktif dan aman serta dapat beropeasi dengan baik.

2. Terus mendorong belanja pemerintah terutama belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Mendorong daya saing investasi dan optimalisasi peran industri melalui penguatan local value chain.

4. Mendorong penyaluran kredit melalui penguatan kelembagaan dan kemitraan UMKM.

5. Mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital terutama melalui digitalisasi UMKM dan EKTP, termasuk penggunaan QRIS.(esa)

Warga yang Tolak Vaksin Covid-19 Bisa Dijebloskan ke Penjara

0

batampos.co.id – Presiden Rodrigo Duterte mengancam akan memenjarakan warga yang menolak untuk divaksin Covid-19 saat Filipina memerangi salah satu wabah terparah di Asia khususnya dan di dunia umumnya. Duterte minta agar warganya patuh untuk mengikuti program vaksinasi dari pemerintah.

“Anda pilih, vaksin atau saya akan menjebloskan Anda ke penjara,” kata Duterte melalui pidatonya pada Senin (21/6), menyusul laporan rendahnya pendaftar vaksinasi di sejumlah lokasi di ibu kota Manila.

Pernyataan Duterte bertentangan dengan pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa meski masyarakat diminta untuk bersedia divaksin, namun itu bersifat sukarela. “Jangan salah paham, terjadi krisis di negara ini,” kata Duterte. “Saya hanya jengkel dengan warga Filipina yang tidak mengindahkan pemerintah,” tegasnya.

Hingga 20 Juni, otoritas Filipina telah menyuntikkan dosis lengkap kepada 2,1 juta orang, memperlambat progres menuju target pemerintah untuk memvaksin hingga 70 juta orang tahun ini. Tercatat poupulasi Filipina sebesar 110 juta penduduk.

Duterte, yang dikritik atas pendekatan tegas dalam menangani pandemi, mendukung keputusannya untuk tidak membuka sekolah kembali. Selama pidato, presiden juga mengecam Mahkamah Pidana Internasional (ICC), setelah seorang jaksa ICC mengupayakan izin dari pengadilan untuk penyelidikan penuh terhadap pembunuhan perang narkoba di Filipina.

Duterte, yang pada Maret 2018 membatalkan keanggotaan Filipina dalam pakta pendirian ICC, menegaskan lagi bahwa dirinya tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan tersebut. Dia menyebut ICC hanya omong kosong.

“Mengapa saya membela atau menghadapi tuduhan di hadapan orang kulit putih. Anda pasti sudah gila,” ucap Duterte, yang setelah mendapatkan kursi kepresidenan pada 2016 melancarkan kampanye antinarkoba dan telah menewaskan ribuan orang.

Kelompok HAM mengatakan otoritas telah mengeksekusi tersangka narkoba. Namun, Duterte membela bahwa mereka yang terbunuh secara sadis menolak ditangkap.

Sementara itu, juru bicara ICC Fadi El Abdallah mengatakan, “Mahkamah merupakan sebuah lembaga yudisial independen, dan tidak mengomentari pernyataan berbau politik.” (jpg)

Laporkan Kejahatan Bisa Hubungi Call Center 110

0

batampos.co.id – Polresta Barelang mengganti layanan Panic Button ke layanan call center 110. Layanan ini dinilai lebih mempermudah akses masyarakat mendapatkan pelayanan dari kepolisian.

Kasi Humas Polresta Barelang, Iptu Tigor Sidabariba, mengatakan, pergantian layanan Panic Button tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluncurkan layanan itu di Mapolda Jawa Barat pada akhir Mei lalu.

”Sudah tidak aktif lagi (Panic Button), diganti dengan 110,” ujar Tigor, Senin (21/6).

Sebelumnya, layanan Panic Buton diluncurkan Polresta Barelang pada 2017 lalu. Aplikasi ini dapat digunakan saat kondisi darurat seperti terjadi perampokan, pencurian, jambret, perkelahian, kebakaran dan lainnya.

Saat situasi darurat, pengguna aplikasi tinggal memencet tombol ”panggil polisi” tiga kali. Maka, semua personel polisi akan menerima panggilan tersebut. Polisi yang berada pada posisi paling dekat pemanggil akan segera mendatangi dan memberikan bantuan.

”Banyak masyarakat yang tidak mengetahui aplikasi ini. Sehingga, penggunaannya tidak maksimal,” kata Tigor.

Sedangkan pada layanan call center 110, kata Tigor, masyarakat akan terhubung langsung dengan pihak kepolisian. Di dalam layanan ini, masyarakat bisa memberikan informasi, pelaporan dan pengaduan.

”Panggilan ke nomor itu gratis. Penanganannya juga lebih cepat,” tutupnya.

Layanan polisi 110 ini merupakan salah satu dari program prioritas Kapolri. Layanan 110 ini tercatat sudah ada di 420 titik. Yakni, satu di Mabes Polri, 32 Polda jajaran, dan 387 Mapolres dan Mapolresta. (*/jpg)

KEK MRO Batam Aero Technic dan Nongsa Digital Park Dorong Investasi di Kepri

0

batampos.co.id – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MRO Batam Aero Technic dan Nongsa Digital Park diyakini dapat mendorong investasi di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Musni K Atmaja, pada talkshow Forum Ekonomi Kepri (FEKRI) Vol. 2 – Sinergi Memperkuat Pemulihan Ekonomi Kepri dengan tema “Investasi dan Kawasan Ekonomi Khusus”, Selasa (22/6/2021).

“KEK Nongsa Digital Park dan MRO Batam Aero Technic menjadi solusi dalam pertumbuhan ekonomi baru di Kepri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, KEK Nongsa Digital Park diharapkan akan menjadi entry point untuk perusahaan TI internasional dari Singapura dan mancanegara.

“Sedangkan KEK MRO BAT diharapkan dapat menghemat devisa sebesar 65%-70% dari kebutuhan MRO maskapai penerbangan nasional senilai Rp26 triliun per tahun yang selama ini mengalir ke luar negeri,” katanya.

Perlu diketahui KEK Nongsa Digital Park (NDP) difokuskan pada sektor IT dan pengembangan pariwisata. Total tenaga kerja yang akan terserap sebanyak 16.500 orang.

Dengan rincian, investasi pembangunan kawasan Rp1,092 triliun dan tenant Rp14,908 triliun.

Sementara KEK MRO Batam Aero Technic fokus pada kegiatan utama industri MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul).

Nilai investasinya mencapai Rp6,2 triliun sampai dengan tahun 2030. KEK MRO BAT dapat menyerap tenaga kerja 9.976 orang
pada tahun 2030.

Kehadiran KEK ini diharapkan dapat menghemat devisa 65-70 persen dari kebutuhan MRO maskapai penerbangan nasional senilai Rp26 triliun per tahun yang selama ini mengalir ke luar negeri.

“Dalam jangka menengah diharapkan mampu menangkap peluang dari pasar Asia Pasifik yang memiliki sekitar
12.000 unit pesawat dan nilai bisnis sebesar USD 100 miliar pada tahun 2025,” jelasnya.(esa)

Sakit Karena Efek Samping Vaksin Ditanggung BPJS Kesehatan

0

batampos.co.id – Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau bahasa awamnya efek yang timbul setelah imunisasi (divaksinasi), banyak dirasakan masyarakat Batam. Namun, vaksinator biasanya sudah menjelaskan efeknya dan cara mengatasinya. Bahkan bisa langsung berobat ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat atau yang direkomendasikan.

”Pasien yang memiliki kartu BPJS bisa menggunakannya untuk berobat, termasuk dalam kasus KIPI ini, dan pihak rumah sakit tidak boleh menolak, harus tetap memberi pelayanan,” tegas Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dr Didi Kusmarjadi, SPoG, Senin (21/6).

Penegasan Didi ini, menyikapi keluhan seorang pasien KIPI dari Perumahan Mediterania, Batam Center, bernama Nani, yang harus mengeluarkan uang Rp 462.300 saat berobat ke salah satu rumah sakit terdekat. Ia terpaksa mengeluarkan uang pribadi karena keterangan yang dia dapat dari pihak rumah sakit bahwa biaya efek yang muncul setelah divaksin tidak ditanggung BPJS.

Meski Didi mengaku belum menerima laporan langsung mengenai kasus KIPI ini, namun ia sudah mengetahui keluhan warga Perumahan Mediterania itu karena viral di media sosial. ”Akan kami tindaklanjuti. Kalau memang betul rumah sakit melakukan tindakan itu (memungut biaya, red), kita putus kerja sama BPJS-nya,” tegasnya.

Seperti diketahui dari laman Facebook warga bernama Abdul Rasyid Halomoan Sipahutar, menceritakan adanya warga bernama Nani yang mengalami deman panas tinggi dan sakit kepala setelah divaksin AstraZeneca di Fasum Mediterania Blok HH, Kamis (17/6) sore. Saat berobat menggunakan kartu BPJS, pihak rumah sakit menyebut efek vaksin tidak ditanggung BPJS. (jpg)

Tekan Lonjakan Covid-19, Mobilitas Masyarakat Zona Merah Dibatasi

0

batampos.co.id – Menyusul lonjakan kasus Covid-19 yang meningkat pada sejumlah daerah di Indonesia pasca libur lebaran 2021, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dilakukan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro untuk mengendalikan laju penularan Covid-19.

”Kita akan membatasi pergerakan sehingga mengurangi antara 75-100 persen mobilitas tergantung jenis kegiatan dan jenis daerahnya,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya, Selasa (22/6).

Dalam pelaksanaanya, PPKM Mikro akan diperpanjang selama 2 minggu kedepan, mulai pada 22 Juni hingga 5 Juli 2021 yang bertujuan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat terutama di wilayah-wilayah yang sudah masuk dalam kategori zona merah (tingkat penularan tinggi).

Budi menegaskan, pengetatan PPKM Mikro akan dibarengi dengan penguatan 3T yakni testing, tracing dan treatment). Upaya ini dilakukan, lantaran kenaikan kasus yang terjadi saat ini banyak didominasi oleh klaster keluarga.

Sehingga skala penyebarannya jauh lebih besar. Karena itu, menemukan kasus terkonfirmasi positif sesegera mungkin akan sangat membantu mencegah penularan yang kian meluas.

”Untuk orang-orang yang terkena itu segera dites karena banyak klaster keluarga, satu RT segera saja di tes semua untuk kita bisa pastikan siapa yang terkena (positif) dan siapa yang tidak. Kalau sudah lebih dari 5 rumah yang terkonfirmasi positif kita melakukan penyekatan secara spesifik untuk di level RT tersebut. Supaya kita bisa membatasi mobilitas masyarakat dimulai dari level terkecil,” ucap Budi.

Menurut Budi, Presiden juga berpesan agar pelaksanaan penyekatan harus memperhatikan situasi dan kondisi di wilayah terkait. Apabila tidak memungkinkan dilakukan isolasi mandiri karena lingkungan yang padat, maka harus disiapkan lokasi untuk dilakukan isolasi terpusat.

”Presiden memberikan arahan agar lokasi isolasi terpusat itu harus tersebar sebanyak mungkin ke daerah-daerah tersebut baik kecamatan maupun kelurahan, sehingga meringankan beban yang ada di isolasi terpusat yang besar-besar seperti Wisma Atlet,” tuturnya.

Agar beban perawatan rumah sakit tidak semakin berat, kasus terkonfirmasi positif tanpa gejala maupun gejala ringan akan diarahkan untuk menjalani isolasi mandiri maupun isolasi terpusat. Selama menjalani isolasi, kebutuhan makan selama 2 minggu akan dibantu pemerintah dengan skema gotong-rotong dengan masyarakat sekitar.

Mereka juga akan didampingi dan dipantau oleh petugas Puskesmas baik kunjungan langsung maupun via online.
Sementara untuk pasien bergejala sedang dan parah, Budi meminta agar segera dirujuk ke fasyankes terdekat.

“Untuk memastikan kapasitas RS mencukupi, Kementerian Kesehatan akan mengatur rujukan pasien COVID-19, sehingga perawatan RS dapat diperuntukan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ucap Budi.

Budi pun menekankan, dalam upaya penanganan pandemi ini, Kementerian Kesehatan tentu tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengurangi mobilitas dan interaksi masyarakat. “Dengan harapan laju kenaikan Covid-19 bisa segera terkendali,” pungkas Budi.(jpg)

Kantor Gubernur Kepri Kemalingan, Puluhan Unit Komputer Hilang

0

batampos.co.id – Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang dibobol maling. Kejadian tersebut menyebabkan puluhan pc komputer dan laptop yang pengadaanya melalui anggaran daerah tersebut lesap digondol maling.

Dari informasi yang didapat di lapangan, kejadian pembobolan pertama pada awal Juni 2021. Adapun tiga OPD yang dibobol maling pada waktu itu adalah Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Koperasi UKM), dan Dinas Perdagangan dan Industri yang berada di Gedung B1 Kantor Gubernur Kepri.

Masih informasi di lapangan, atas kejadian tersebut Dishub Kepri maupun Dispridag Kepri mengalami kehilangan masing-masing 10 unit pc komputer. Sedangkan Dinas Koperasi dan UKM kehilangan tiga unit pc komputer.

Salah satu Anggota Satpol PP Provinsi Kepri yang enggan namanya disebut mengatakan, kejadi pertama tersebut sudah diselidiki oleh pihak kepolisian Polres Tanjungpinang. Bahkan petugas sudah melakukan indentifikasi di lokasi kejadian pada 6 Juni 2021 lalu.

Kemudian kejadian serupa, kembali terjadi pada Sabtu (19/6) lalu. Adapun Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri yang berada di Gedung B2 Kantor Gubernur Kepri yang menjadi sasaran.

Seperti diketahui, katanya, DKP adalah OPD yang pernah bermasalah dalam kasus izin perinsip pemanfaatan ruang laut yang melibatkan dua pejabat DKP dan Mantan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun beberapa waktu lalu.

“Informasinya ada lima unit pc komputer yang digasak maling. Tetapi untuk kejadian ini belum di laporkan ke pihak kepolisian,” jelasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, Agusnawarman membenarkan adanya kejadian pencurian di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri. Mantan Sekwan DPRD Bintan tersebut menyebutkan, atas kejadian tersebut, pihaknya hilangan tiga unit laptop. Mengenai kehilangan ini, pihaknya sudah menyampaikan ke Kepala Satpol PP Provinsi Kepri, Teddy Mar.

“Ya benar, di OPD kami ada tiga unit pc komputer yang hilang. Kalau OPD yang lain, saya kurang tahu informasinya,” ujar Agusnawarman, kemarin.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disprindag) Burhanuddin, maupun Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKP Provinsi Kepri, Agus Suharno masih belum memberikan tanggapan atas kejadian ini. Sehingga belum bisa dikonfirmasi berapa nilai kerugian atas hilangnya puluhan unit pc komputer tersebut.

“Ya benar, DKP Provinsi Kepri ada kehilangan lima unit pc komputer. Kejadiannya pada Sabtu (19/6) lalu. Namun untuk tiga OPD lainnya saya belum dapatkan laporan,” ujar Teddy Mar, kemarin di Tanjungpinang.

Ditegaskannya, disetiap OPD yang ada di Kantor Gubernur ada penjaga kantornya. Sedangkan Satpol PP Provinsi Kepri hanya bertanggungjawab diluar OPD. Atas kejadian ini, pihaknya sudah menekankan kepada setiap OPD untuk selalu berkoordinasi antara petugas kantor dengan petugas Satpol PP yang berjaga.

“Persoalan ini juga sudah dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kepala OPD Pemprov Kepri hari ini. Untuk memastikan berapa yang hilang, tentu bisa dikonfirmasi ke OPD terkait,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak mengaku heran dengan adanya kejadian pembobolan tersebut. Bahkan rentang waktunya terjadi tidak sampai satu bulan. Ia mengharapkan keamanan terhadap Kantor Gubernur jangan kendor.

Karena pencurian yang terjadi menyebabkan banyak aset daerah yang hilang. Ia berharap kejadian ini, bisa segera terungkap.

“Kita sayangkan tentunya, kemana Satpol PP. Padahal Kantor Gubernur adalah objek vital daerah yang harusnya mendapatkan penjagaan yang ketat,” ujar Jumaga. (*/jpg)

Kata Anggota DPRD Batam, Banyak Peraturan Daerah yang Multitafsir

0

batampos.co.id – Komisi I DPRD Kota Batam bingung dengan banyaknya Peraturan Daerah yang sudah diterbitkan namun memiliki multitafsir ditengah masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha, mengatakan, sebaiknya sebelum peraturan diberlakukan harus disosialisasikan kepada instansi terkait dan masyarakat.

“Kenapa peraturan itu perlu disosialisasikan, karena sosialisasi itu merupakan salah satu jembatan dalam rangka memberikan pemahaman. Baik kepada instansi-instansi maupun kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Perwako nantinya,” katanya, Selasa (22/6/2021).

Ia menjelaskan, Perda merupakan salah satu produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Kepala Daerah dalam hal ini Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

“Saya menyoroti berbagai Peraturan Kepala Daerah itu belum disosialisasikan secara matang,” katanya.

Salah satu contohnya yakni Peraturan Wali Kota Batam terkait Lembaga Pemasyarakatan (LPM) dan Karang Taruna.

Kata dia, banyak masyarakat yang belum memahami petunjuk teknis dari peraturan itu sendiri.
Termasuk juga dengan yang baru-baru ini Komisi I DPRD Batam agendakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pemecatan sepihak Kader Posyandu yang ada di empat kelurahan di Batam.

Banyak para lurah membuat Surat Keputusan (SK) kader Posyandu itu berdasarkan masa jabatan dibuat pertahun.

“Harus dibedakan. Kalau untuk kepentingan pembayaran insentif hal itu sah-sah saja, tetapi kalau terkait dengan jabatan kader Posyandu itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan juga Peraturan Wali Kota Batam, kader Posyandu itu menjabat selama lima tahun. Jadi, tidak boleh dibuat parsial menjadi setahun-setahun, harus kumulatif menjadi lima tahun”, tuturnya.

Karena itu, pihaknya berharap sebelum Peraturan Daerah diberlakukan, Pemko melalui bagian hukum harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi ke instansi terkait dan masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan dan juga multi tafsir dalam pelaksanaan peraturan itu sendiri.

“Contohnya, Perda terkait dengan Jamkesda. Banyaknya pihak kelurahan yang tidak memahami seutuhnya Perda tersebut, sehingga membingungkan masyarakat harus bolak-balik dalam pengurusannya,” imbuhnya.(nto)