Jumat, 10 April 2026
Beranda blog Halaman 9229

Banyak Masyarakat Abai Protkes, Wali Kota Batam Pasrah

0

batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengaku pasrah melihat banyaknya warga yang mengabaikan protokol kesehatan (protkes) pencegahan Covid-19.

Meskipun tim tiada henti mengimbau, mengedukasi, bahkan menegakkan disiplin dengan mengeluarkan surat peringatan, nyatanya tetap saja dijumpai masyarakat yang tak mengikuti ketentuan protkes seperti anjuran pemerintah.

”Intinya tetap protkes, saya bersama Forkopimda (Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah) tidak bosan mengingatkan soal itu. Namun, kenyataan di lapangan masih dan masih saja banyak yang melanggar,” kata dia, Senin (17/5/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Penegakan disiplin berupa tindakan tegas sudah diberikan, meskipun masih berupa teguran.

Pihaknya tidak memberlakukan denda karena masih mempertimbangkan perekonomian masyarakat yang belum pulih.

Namun, jika warga masih membandel, tidak menutup kemungkinan hal ini bisa direalisasikan.

”Untuk sekarang masih kita edukasi. Saya sebelum Lebaran
sudah bilang jangan mudik, hindari kerumunan, dan tahan diri untuk bersilahturahmi namun dilanggar semua. Pemerintah sudah berupaya maksimal untuk penegakan disiplin, tujuannya untuk menekan angka kasus ini,” jelasnya.

Untuk saat ini, kesadaran masyarakat sangat diperlukan. Selama ini walaupun sudah ada aturan dan sanksi, warga juga tetap melanggar protkes.

Rudi melanjutkan, peningkatan kasus mengakibatkan ketersediaan ruang perawatan menipis.

Saat ini, beberapa tempat karantina mulai penuh. Pihaknya juga sudah menyiapkan Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) sebagai tempat karantina jika lonjakan kasus terus terjadi.

”RSKI (Rumah Sakit Khusus Infeksi di Galang) sudah difokuskan untuk PMI (Pekerja Migran Indonesia). Jadi saat ini kita manfaatkan rusun, rumah sakit. Bahkan ada juga yang karantina mandiri di hotel. Kita memastikan penanganan protokol kesehatan tidak ada pelonggaran,” ujarnya.(jpg)

Keraguan Menurun, 80,8 Persen Responden Mau Divaksin Covid-19

0

batampos.co.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan, berdasarkan hasil survei tingkat kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dan tingkat kesediaan masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi Covid-19, sebanyak 80,8 persen bersedia menerima vaksin Covid-19.

”Data yang akurat sangat penting dalam upaya penanggulangan Covid-19 dan formulasi kebijakan yang tepat untuk vaksin Covid-19. Karenanya kami sangat senang melihat laporan yang positif dari Covid-19 Symptom Survey yang menyatakan bahwa keraguan masyarakat untuk mendapatkan vaksin telah menurun dari 28,6 persen menjadi 19,2 persen selama periode Januari-Maret 2021 ini,” kata Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan Oscar Primadi dalam keterangannya, Minggu (16/5).

“Hal ini menunjukkan bahwa program kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin ini berjalan dengan baik dan semakin tinggi pula motivasi masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19,” sambungnya.

Oscar menuturkan, Covid-19 Symptom Survey ini dijalankan oleh Program Gabungan Metodologi Survei University of Maryland dengan kemitraan bersama Facebook, pada 10 Januari hingga 31 Maret 2021.. Pengumpulan data survei dilakukan oleh University of Maryland dengan mengedepankan dan menjaga privasi semua responden.

Selain responden dari Indonesia, orang-orang dari 200 negara dan negara bagian juga turut berpartisipasi dalam survei yang dilakukan diluar platform Facebook ini. Dia menyebut, survei tersebut dilakukan dengan mengedepankan privasi koresponden dan merupakan salah satu survei yang dilakukan untuk membantu upaya penanggulangan Covid-19.

Laporan Survei Gejala Covid-19 untuk Indonesia ini menganalisis data dari 178.988 responden dalam periode 10 Januari 31 Maret 2021. Temuan dari survei ini memberikan rincian demografis dari keraguan vaksin Covid-19 yang dilaporkan sendiri, alasan keraguan, sumber informasi terpercaya, dan perilaku utama seperti pemakaian masker dan jarak sosial di negara ini.

”Sebagai salah satu survei vaksin COVID-19 terbesar di Indonesia, luasnya hasil dari survei ini sangat berharga seiring dengan upaya kami untuk mengatasi dampak terburuk pandemi ini bagi masyarakat Indonesia dan memastikan ketersediaan vaksin bagi semua melalui intervensi berbasis bukti,” ucap Oscar.

Berdasarkan hasil survei, keraguan melaksanakan vaksinai Covid-19 ada beberapa kategori, 49,2 persen mengkhawatirkan efek samping dan 34,9 persen ingin menunggu dan melihat situasi dulu sebagai alasan utama keraguan

“Dari kelompok demografis utama, keragu-raguan vaksin di Indonesia paling bervariasi antar kelompok umur. Secara khusus, kelompok usia termuda adalah kelompok yang paling ragu akan vaksin, dengan kelompok usia 18-24 tahun sebesar 20,9 persen dan usia 25-34 tahun sebesar 21,4 persen,” ungkap Oscar.

Selain itu, jika dibandingkan antar provinsi, Riau dan Sumatera Selatan memiliki keragu-raguan vaksin tertinggi di antara kelompok usia 18-24 tahun masing-masing sebesar 32,1 persen dan 31,7 persen. Sedangkan Banten dan Bali memiliki keragu-raguan vaksin yang paling rendah di antara kelompok usia ini masing-masing sebesar 14,8 persen dan 13,3 persen.

Sementara itu, pada Maret 2021 sebanyak 86 persen orang Indonesia yang disurvei melaporkan selalu atau sebagian besar mengenakan masker saat berada di depan umum. Penggunaan masker tertinggi di Bali 92 persen dan terendah Aceh 72 persen.

“Pada bulan Maret, lebih banyak orang Indonesia melaporkan melakukan kontak langsung dengan orang yang tidak tinggal bersama mereka dibandingkan dengan bulan Februari, naik sedikit, meskipun secara statistik signifikan, dari 36 persen menjadi 38 persen,” pungkasnya.(jpg)

PPDB Jenjang SD dan SMP Tetap Pakai Sistem Zonasi

0

batampos.co.id – Sekolah di Batam bakal menggelar persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021-2022. Salah satunya SMAN 1 Batam. Namun, sampai saat ini pihak sekolah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri.

”Menunggu juknis dari mpemerintah, karena sedang pembahasan sesuai aturan Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) yang baru terbit,” ujar Wakil Kepala Sekolah I Bidang Sarana dan Prasarana SMAN 1 Batam, Hanafi, Senin (17/5).

Hanafi mengatakan, saat juknis PPDB ini telah diterima, pihaknya bersiap melakukan PPDB. Termasuk, mengikuti arahan jika harus menerapkan protokol kesehatan.

”Kalau juknisnya sudah turun, kami langsung kerjakan. Bagaimana skemanya, berapa jumlah (yang diterima), nanti kami informasikan,” ucapnya.

Hanafi menyebutkan, saat ini ada 34 rombongan belajar (rombel) mulai dari kelas 10 sampai 12 di SMAN 1 Batam. ”Untuk kelas 10 ada 13 rombel, terdiri dari delapan jurusan IPA dan lima jurusan IPS. Apakah ini nanti berubah, kita juga masih menunggu juknis,” bebernya.

Menurut Hanafi, jumlah kuota PPDB tahun ini mengalami pengurangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat keterbatasan jumlah ruangan belajar.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Hendri Arulan, sebelumnya mengatakan, untuk PPDB jenjang SD dan SMP tahun ajaran 2021/2022, tetap melibatkan sekolah swasta yang ada di zona tersebut.

Tujuannya, agar tidak ada keluhan karena membeludaknya calon pelamar di sekolah negeri pada saat PPDB. Sementara, di zona itu terdapat banyak sekolah swasta yang justru kekurangan murid. Oleh karena itu, untuk zona yang penduduknya padat, maka diharapkan dapat berkolaborasi dengan sekolah swasta.

”Sekolah di Batam ini kurang lebih 40 sampai 45 persen sekolah negeri. Sisanya itu sekolah swasta. Artinya, dengan jumlah sekolah negeri baik SD maupun SMP, jika dipaksakan masuk di negeri, tak akan cukup,” kata Hendri.

Terkait persiapan PPDB tahun ajaran 2021/2022, diakuinya akan diselenggarakan secara online. Dimana, tidak ada lagi yang membuka loket di sekolah. Sepenuhnya dilakukan secara online dengan aplikasi. Hal itu untuk mendukung pencegahan penyebaran Covid-19.

”Tahun ini kita masih menggunakan sistem online lewat aplikasi,” ujar Hendri.

Untuk kuota penerimaan, menurutnya, tidak ada perubahan sesuai dengan kapasitas di setiap sekolah. Dimana, setiap kelasnya tetap 36 siswa, baik SD ataupun SMP juga sama.

Kemudian, terkait zonasi, sesuai Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB, tetap menggunakan sistem zonasi. ”Kemudian terkait zonasi juga sama seperti tahun kemarin,” pungkasnya. (*/jpg)

Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara Dalam Kasus Kerumunan Massa

0

batampos.co.id – Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dituntut 2 tahun pidana penjara, dalam kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizieq Shihab diyakini melanggar protokol kesehatan, sehingga meningkatkan kasus aktif Covid-19.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq berupa pidana penjara selama 2 tahun dipotong masa tahanan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) Syahnan Tanjung membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (17/5).

Rizieq Shihab juga dituntut pencabutan hak untuk memperoleh dalam jabatan di segala organisasi masyarakat selama 3 tahun. Pencabutan hak untuk mengikuti organisasi dibebankan usai Rizieq menjalani pidana pokok.

Dalam menjatuhkan tuntutan, Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Rizieq dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan Covid-19, bahkan memperburuk kesehatan masyarakat.

Hal yang memberatkan lainnya, Rizieq juga pernah dihukum dua kali pada 2003 dan 2008 silam. Dia juga dinilai memberi keterangan yang berbelit-belit sehingga memperlambat jalannya persidangan.

“Hal-hal yang meringankan terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri pada masa yang akan datang,” pinta Jaksa.

Rizieq dituntut melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*/jpg)

Ini Formasi Terbanyak di Seleksi CASN 2021

0

batampos.co.id – Seleksi untuk calon aparatur sipil negara (CASN) yang terdiri dari seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) akan segera dilaksanakan. Formasi yang disediakan dalam CASN 2021 ini sebanyak 1.275.387 formasi.

Melalui akun @kemenpanrb, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pun membagikan informasi mengenai formasi terbanyak CASN 2021. Berikut formasi terbanyak yang ditawarkan, dikutip, Selasa (18/5).

1. Penjaga Tahanan
2. Analis Perkara Peradilan
3. Pemeriksa
4. Analis Hukum Pertahanan
5. Perawat

Tingkat Provinsi

Kesehatan

1. Perawat
2. Dokter
3. Asisten Apoteker
4. Perekam Medis
5. Bidan

Teknis

1. Polisi Kehutanan
2. Pengelola Keuangan
3. Pranata Komputer
4. Pengelola Perpustakaan
5. Penyuluh Pertanian

Tingkat Kabupaten/Kota

Kesehatan

1. Perawat
2. Bidan
3. Dokter
4. Apoteker
5. Pranata Laboratorium Kesehatan

Teknis

1. Auditor
2. Penyuluh Pertanian
3. Pengelola Keuangan
4. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
5. Polisi Pamong Praja

Formasi CPPPK:

Instansi Pusat

1. Penyuluh KB
2. Penyuluh Perikanan
3. Penyuluh Kehutanan
4. Perawat
5. Perencana

Tingkat Provinsi

Guru

1. Guru BK
2. Guru TIK
3. Guru Matematika
4. Guru Penjasorkes
5. Guru Seni Budaya

Teknis

1. Pranata Komputer
2. Teknik Jalan dan Jembatan
3. Instruktur
4. Pengelola Barang/Jasa
5. Penyuluh Kehutanan

Kesehatan

1. Perawat
2. Asisten Apoteker
3. Pranata Laboratorium Kesehatan
4. Apoteker
5. Bidan

Tingkat Kabupaten/Kota

Guru

1. Guru Kelas
2. Guru Penjasorkes
3. Guru BK
4. Guru TIK
5. Guru Agama Islam

Teknis

1. Penyuluh Pertanian
2. Arsiparis
3. Pranata Komputer
4. Pengelola Barang/Jasa
5. Pamong Belajar

Kesehatan

1. Perawat
2. Bidan
3. Pranata Laboratorium Kesehatan
4. Perekam Medis
5. Asisten Apoteker

Warga Kabil Tewas Disambar Petir, Ada Luka di Dada

0

batampos.co.id – SI, 66, warga Kampung Telaga Rindu, Kabil, Nongsa, ditemukan tewas di perkebunan tak jauh dari rumahnya, Senin (17/5) pagi. Pria yang bekerja sebagai tukang kebun ini diduga tewas akibat tersambar petir.

Kapolsek Nongsa, AKP I Made Putra Hari Suwargana, mengatakan, tewasnya SI pertama kali diketahui pihak keluarga. Saat itu, korban berpamitan untuk mengecek saluran air yang berada di tengah kebun.

”Dari keterangan keluarga, korban saat itu hendak memeriksa saluran air. Waktu ditemukan, terdapat luka di bagian dada akibat sambaran petir,” ujar Made.

Made menjelaskan, dari keterangan keluarga, SI berpamitan memeriksa saluran air saat hujan deras mengguyur. Bahkan, saat itu terdengar sambaran petir yang diduga mengenai korban.

”Pagi itu hujan deras dan petir. Korban kemudian ditemukan tak bernyawa di lokasi,” katanya.

Made menambahkan, saat ini jasad SI sudah dikebumikan pihak keluarga. ”Ini murni musibah,” tegasnya.

Dengan kejadian ini, Made mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah atau di tempat terbuka saat hujan deras, apalagi jika disertai petir.

”Hindari beraktivitas di tempat terbuka saat hujan deras yang disertai petir. Karena potensi untuk tersambar kemungkinannya besar,” tutup Made.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim Batam memprediksi intensitas hujan cukup tinggi hingga akhir Mei di wilayah Kepri. Kondisi hujan yang turun selalu disertai petir hingga angin kencang.

Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam, Suratman, mengatakan, hujan diprediksi turun setiap hari meski hanya sebentar. Tak hanya diminta waspada terhadap intensitas hujan yang tinggi, masyarakat juga diminta waspada terhadap petir. Begitu juga dengan anginkencang.

”Petir yang terjadi saat hujan ini cukup tinggi, jadi masyarakat terutama yang beraktivitas di luar ruangan, harap lebih berhati-hati,” terang Suratman. (*/jpg)

Masih Ada yang Tolak Vaksinasi, Satgas Perkuat Komunikasi Publik

0

batampos.co.id – Pemerintah tengah menjalankan program vaknisasi Covid-19. Namun, tidak bisa dipungkiri masih ada kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi dengan berbagai alasan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta semua pihak menyukseskan program vaksinasi nasional. Pemerintah akan terus melakukan edukasi agar tidak terjadi penolakan.

“Hal terpenting, program vaksinasi termasuk juga komunikasi publik dapat berjalan terstruktur sesuai tahapannya. Hindari membuat asumsi atau pernyataan yang bersifat kontraproduktif dengan tujuan program vaksinasi,” kata Wiku.

Wiku menyampaikan, semua instansi di tingkat pemerintah pusat hingga daerah perlu menindaklanjuti program vaksinasi sesuai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan begitu, program prioritas ini bisa berjalan dengan baik.

Wiku mengatakan, hal itu merupakan langkah penting yang dicapai Pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk warga negara. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat dunia, maka pemberian vaksin secara gratis kepada seluruh penduduk akan berkontribusi besar dalam menciptakan kekebalan komunitas secara global.

Pemerintah juga menghimbau warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara rutin menggunakan air mengalir. Kegiatan ini wajib dilakukan oleh seluruh warga, termasuk yang sudah disuntik vaksin.(jpg)

Jokowi Minta Firli Selesaikan Polemik 75 Pegawai KPK

0

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, untuk menindaklanjuti arahan alih status pegawai KPK menjadi ASN, agar tidak merugikan para para pegawai. Jokowi tak menginginkan tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi dasar pemecatan 75 pegawai KPK.

“Saya minta kepada para pihak terkait khususnya Pimpinan KPK, Menteri Pan RB dan Kepala BKN untuk merancang tindaklanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan,” kata Jokowi dalam keterangannya, Senin (17/5).

Kepala negara menginginkan, alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan para pegawai KPK. Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam judicial review UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan proses alih status pegawai menjadi ASN, tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” tegas Jokowi.

Jokowi menegaskan, KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan komitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

“KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” tegas Jokowi.

Jokowi pun menegaskan, hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan tolok ukur pegawai menjadi ASN tidak serta merta dijadikan dasar untuk memecat 75 pegawai KPK.

“Hasil TWK terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan bagi langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” pungkas Jokowi.

Sebagaimana diketahui, 75 pegawai KPK yang gagal menjadi ASN menuai polemik setelah Pimpinan KPK menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. Pasalnya 75 pegawai KPK yang gagal menjadi ASN diminta untuk menyerahkan tanggung jawab dan tugasnya kepada atasan masing-masing.

Sehingga puluhan pegawai yang gagal menjadi ASN itu tidak lagi bisa menangani perkara korupsi, yang sedang mereka kerjakan di KPK. Hal ini yang belakangan menuai polemik.(jpg)

Pemerintah Pantau Mobilitas Masyarakat Pascalibur Lebaran

0
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (ist)

batampos.co.id – Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia relatif masih terkendali. Saat ini kasus aktif nasional berada pada angka 5,2 persen dibandingkan kasus global yang mencapai 11,09 persen. Untuk menjaga kondisi tersebut, khususnya selepas masa libur Lebaran tahun ini, pemerintah terus memantau peningkatan mobilitas masyarakat dan penanganannya untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 17 Mei 2021 setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

“Kasus aktif nasional adalah 5,2 persen dibandingkan global yang 11,09 persen. Kemudian, kasus kesembuhannya adalah 92 persen di mana global 86,83 persen dan kematian kita masih 2,8 persen dan global 2,07 persen,” jelas Airlangga.

Kasus aktif nasional mengalami penurunan sebesar 48,6 persen dari puncak kasus yang tercatat pada 5 Februari yang lalu. Dalam seminggu terakhir, angka kasus berkurang sebanyak 7.595 kasus sehingga kasus aktif saat ini berada di kisaran 90.800 kasus.

Menurut Airlangga, terdapat 15 provinsi yang kasus aktifnya meningkat, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo.

“Namun kalau kita lihat, dibandingkan minggu pertama April, kasus mingguan di pulau Sumatera ada tren meningkat dan juga tentu kita memonitor mobilitas penduduk pascalibur Lebaran dari Sumatera ke Jawa,” lanjut Airlangga.

Untuk diketahui, secara nasional, bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit relatif rendah, yaitu 29 persen, namun beberapa yang relatif tinggi adalah daerah Sumatera, yaitu Sumatera Utara sebesar 57 persen, Riau 52 persen, Kepulauan Riau 49 persen, Sumatera Barat juga 49 persen, Sumatera Selatan 47 persen, Bangka Belitung 45 persen, Jambi 43 persen, dan Lampung 38 persen.

Selanjutnya, terjadi peningkatan signifikan dari mobilitas masyarakat menuju tempat wisata di wilayah oranye di beberapa kota selama seminggu sebelum Lebaran dan empat hari di akhir pekan pada saat Lebaran yang meningkat hingga 38 persen sampai 100 persen terutama di Jakarta, Subang, dan Pangandaran.

Untuk mencegah penyebaran virus korona dari peningkatan mobilitas masyarakat, pemerintah mengadakan pengetesan acak bagi masyarakat di beberapa provinsi yang melakukan perjalanan menuju Jakarta.

“Tentunya ini tadi arahan Bapak Presiden untuk memperkuat PPKM mikro baik di tempat mereka berangkat, maupun di tempat tujuan, di daerah dan di Jakarta. Kemudian khusus untuk yang dari Sumatera dilakukan mandatory check di Pelabuhan Bakauheni dan juga di tempat mereka berangkat,” tuturnya.(jpg)

Sehari, 212 Pasien Covid-19 Meninggal

0

batampos.co.id – Kasus baru Covid-19 harian pada Senin (17/5) bertambah 4.295 orang sehari. Kini total sudah 1.744.045 orang terinfeksi Covid-19. Kasus kematian harian bertambah ratusan jiwa yakni 212 jiwa dalam sehari.

Paling banyak kasus kematian harian terjadi di provinsi Jawa Tengah sebanyak 44 jiwa. Total kini sudah 48.305 jiwa meninggal dunia akibat Covid-19.

Sementara, kasus positif harian paling banyak terjadi di Jawa Barat. Dalam sehari bertambah 1.361 kasus positif. Sebaran positif harian tertinggi setelah Jawa Barat disusul Jawa Tengah 673 kasus. DKI Jakarta 421 kasus. Riau 317 kasus. Jawa Timur 202 kasus. Ada 45.653 spesimen yang diperiksa dan ada 36.988 orang yang diperiksa dalam sehari.

Pemeriksaan berpengaruh pada angka positivity harian. Angka positivity rate yaitu jumlah positif kumulatif dibagi jumlah orang yang dites lalu dikali 100. Angka positivity rate naik dibanding kemarin. Hari ini, Senin (17/5) positivity rate yakni 11,61 persen. Kemarin, (16/5) yakni 11,14 persen. Dan angka ini masih dua kali lipat dari standar WHO.

Pasien sembuh harian bertambah 5.754 orang. Paling banyak kasus sembuh terjadi di Jawa Barat sebanyak 1.143 orang. Dan total angka kesembuhan saat ini sebanyak 1.606.611 orang.

Saat ini, sudah 510 kabupaten kota terdampak Covid-19. Ada 9 provinsi di bawah 10 kasus harian. Dan ada 2 provinsi dengan nol kasus.(jpg)