batampos.co.id – Mantan Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Rizal Djalil membantah menerima suap senilai Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo. Dia mengklaim, tidak mengatahui penerimaan uang itu.
“Pemberian uang itu tidak berkaitan sama sekali dengan diri saya. Bahkan saya tidak tahu menahu masalah tersebut,” kata Rizal Djalil saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi melalui daring dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/4).
Rizal mengaku sangat terpukul dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dia menyampaikan, perkara yang menjeratnya itu membuat kredibilitasnya sebagai pimpinan BPK hancur.
“Saya saat ini berusia 60 tahun dan saya memiliki penyakit hepatitis B dan hipertensi kronik, penyakit yang sangat rentan di usia saya. Saya sangat menyayangkan, karena kredibilitas saya selaku pimpinan BPK RI menjadi hancur lebur,” ucap Rizal.
Menurut Rizal, Jaksa KPK tidak bisa membuktikan pemberian suap terhadap dirinya. Dia menuturkan, selama proses persidangan tidak ada saksi yang bisa membuktikan adanya penerimaan suap.
“Leonardo yang dituduh sebagai penyuap juga membantah, bahwa tidak pernah memberikan apapun ke diri saya. Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon kiranya majelis hakim setelah melihat fakta dapat jatuhkan putusan bebas, karena memang tidak terdapat alat bukti terang yang bisa menyimpulkan saya salah,” tegas Rizal.
Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Rizal Djalil dengan hukuman enam tahun pidana dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Rizal diyakini menerima suap senilai Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.
“Menyatakan terdakwa bersalah terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor), sebagaimana diancam dalam Pasal 12 huruf b UU pemberantasan Tipikor dakwaan pertama,” kata Jaksa Arin Kurnia Sari membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (12/4).
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizal Djalil selama enam tahun dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan,” sambungnya.
Rizal Djalil juga dituntut untuk membayarkan uang pengganti senilai Rp 1 miliar. Apabila tidak mampu, maka harta bendanya akan disita dan apabila tidak mencukupi maka dihukum kurungan satu tahun pidana penjara.
Jaksa juga menuntut agar Rizal Djalil tidak dipilih dalam jabatan publik atau dicabut hak politiknya selama kurang lebih tiga tahun. Hukuman ini diterapkan setelah Rizal menjalani hukuman pidana.
Jaksa meyakini, Rizal menerima suap senilai Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo. Suap tersebut bertujuan untuk memuluskan pelaksanaan proyek pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria Paket 2 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Rizal Djalil dituntut melanggar Pasal 12 huruf b UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor atau dakwaan kedua Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(jpg)
