batampos.co.id – Upaya meminimalisir penggunaan sampah plastik, stand kecamatan di arena Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) VIII Batam di Dataran Engku Putri Batam mendaur ulang sampah plastik dan koran bekas menjadi tas belanja.
“Alhamdulillah beberapa stand kecamatan sudah memanfaatkan sampah daur ulang dan mengurangi penggunaan plastik,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Herman Rozie, Kamis (18/3/2021) malam.
Seperti yang diterapkan di stand Kecamatan Sagulung dan Kecamatan Nongsa.
Di stand ini, keranjang belanja terbuat dari bekas plastik hingga koran bekas dengan kata lain tidak menggunakan plastik sekali pakai.
Pengunjung melihat tas yang terbuat dari daur ulang sampah plastik dan koran di salah satu stand STQ VII Kota Batam. Foto: Adian untuk batampos.co.id
“Ini tentunya sangat membantu mengurangi sampah plastik, kita terus mengimbau agar setiap dari kita mulailah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai mari mulai dari rumah kita masing-masing juga,” ajak dia.
Menurut Herman, permasalahan sampah, termasuk sampah plastik, menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.
Jika semua elemen abai terhadap persoalan sampah plastik maka tentunya akan menjadi masalah besar beberapa puluh tahun ke depan.
“Bahkan pak wali (Wali Kota Batam Muhammad Rudi) sudah jauh-jauh hari mengeluarkan kebijakan yakni diterbitkannya Surat Edaran Wako Batam Nomor 525/DLH/X/2019 tertanggal 30 Oktober tentang Imbauan Pengurangan dan Penanganan Sampah Plastik,” papar dia.
Ada enam poin dalam SE ini, pertama, Walikota mengajak semua elemen masyarakat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan serta memilah sampah.
Lalu, setiap rapat koordinasi atau sosialisasi dan kegiatan sejenis di lingkungan Pemko Batam, disediakan hidangan rapat tidak menggunakan kemasan plastik.
Penyediaan tong sampah atau sejenisnya pada tiap lingkungan kerja. Kemudian, mengajak seluruh elemen untuk mempelopori dan menerapkan pengurangan sampah plastik dengan tidak memakai kemasan plastik.
Menyediakan dispenser atau teko pada setiap pertemuan atau rapat dan memerintahkan karyawan di lingkungan kerja masing-masing untuk menggunakan tumbler serta menyediakan gelas yang dapat dicuci kembali.
Serta mengimbau setiap kantin di kantor atau sekolah untuk menjual makanan berkemasan bahan organik, seperti daun dan kertas serta restoran atau tempat makan untuk tidak menggunakan kantong dan sedotan plastik.(*/esa)
batampos.co.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf ), Sandiaga Uno, kembali berkunjung ke Batam akhir pekan ini.
Selain membuka turnamen Golf, Sandiaga juga akan membahas secara khusus rencana penerapan jalur perjalanan khusus atau travel bubble antara Indonesia dan Singapura, 21 April
mendatang. Apalagi program ini disambut baik pemerintah Singapura.
“Pak Menteri akan membahas kesiapan Indonesia (khususnya Batam-Bintan) dan Singapura dalam penerapan travel bubble ini. Intinya, dalam menghadapi Covid-19 ini, kedua negara terus
berusaha agar industri pariwisata di kedua belah pihak bisa bangkit lagi,” kata Ardiwinata, Kepala Dinas Pariwisata, Jumat (19/3/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Travel bubble adalah ketika dua negara atau lebih yang sudah berhasil mengontrol virus corona sepakat menciptakan sebuah koridor atau jalur perjalanan khusus, yang memudahkan penduduk yang tinggal di dalamnya melakukan perjalanan secara bebas, dan terhindar dari kewajiban karantina mandiri.
Dalam konteks Indonesia dan Singapura, yang diutamakan adalah Batam dan Bintan.
Travel bubble berbeda dengan Travel Corridor Arrangement
(TCA). Travel bubble untuk wisatawan, sementara TCA untuk pebisnis.
Menurut Ardi, pemerintah pusat telah banyak berupaya untuk memulihkan sektor parwisata.
Di Batam, dimulai dari kebijakan TCA untuk kalangan pebisnis, memberikan banyak insentif, hingga saat ini rencana penerapan travel bubble.
Di Batam, Nongsa dipilih sebagai lokasi yang bisa dikunjungi wisatawan asal Singapura. Sedangkan di Bintan, Lagoi dipilih.
“Nongsa dipilih karena kesiapannya sudah matang. Jadi, wisatawan dibatasi di sana. Untuk saat ini, 1.500 pelaku wisata sudah divaksin di sana. Menteri juga ingin melihat kesiapan protokol kesehatan di sana,” ungkapnya.
Ilustrasi. Wisatawan mancanegara berswafoto di kawasan wisata Lagoi Bintan. Foto diambil sebelum pandemi Covid-19. Foto: Yusnadi/Batam Pos
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Batam, Muhammad Mansur, mendukung upaya pemerintah dalam penerapan travel bubble.
“Memang tidak semua area dibuka, baru Nongsa dan Lagoi saja. Untuk buka seluruhnya, masih butuh progres dulu. Menunggu seluruh masyarakat Batam divaksin sehingga Batam bisa jadi
zona hijau,” paparnya.
Travel bubble, menurut Mansur, menjadi angin segar bagi industri pariwisata khususnya akomodasi yang terpuruk.
Hingga saat ini, sudah ada enam hotel yang menyatakan berhenti beroperasi.
“Hal yang penting nanti, ketika travel bubble berlaku, perlu sosialisasi masif agar tidak ada kesalahpahaman di antara para pelaku wisata nanti,” ungkapnya.
Sebelumnya, dalam Minister for Education & Foreign Affairs Singapura, Mohammed Maliki Osman, dalam konferensi melalui video dengan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Rabu (17/3/2021) lalu menyatakan bahwa Singapura menyambut baik program pemerintah Indonesia membuka perbatasan secara terbatas, melalui program travel bubble, khususnya untuk kawasan wisata Lagoi dan Nongsa di Kepri.
“Saya rasa ini pencanangan yang baik, bagaimana kita boleh memulai semua perjalanan antara rakyat Singapura ke Kepri melalui travel bubble ini,” kata Osman.
Ia menambahkan, diboleh-kannya pelancong dari Singapura masuk Kepri dengan dibatasi hanya di Nongsa dan Lagoi, awal yang baik untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata yang sempat terdampak pandemi Covid-19.
Pembatasan tujuan wisata yang dikunjungi di tahap awal ini, juga memberikan keyakinan pada para pelancong bahwa mereka mendapatkan jaminan keamanan kesehatan di kawasan tersebut.
Osman menyebut, aspek kesehatan merupakan hal paling penting
yang harus diperhatikan untuk pelancong dan pekerja pariwisata di kawasan yang dikunjungi.
Osman berjanji akan mengkomunikasikan dengan Singapore Tourism Board (STB) terkait program travel bubble ini.
Pemprov Kepri sendiri melakukan banyak langkah-langkah untuk meyakinkan wisatawan bahwa Batam-Bintan, khususnya kawasan wisata Nongsa dan Lagoi aman dikunjungi.
Antara lain, dua kawasan itu aksesnya terbatas untuk masyarakat umum. Selain itu, Pemprov Kepri melakukan vaksinasi untuk semua pihak yang terkait dengan objek wisata di sana.(jpg)
batampos.co.id – Warga Batam banyak yang mendapatkan keringanan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) lewat Bank Tabungan Negara (BTN), tahun lalu.
Salah satunya Wawan, warga Tiban Airis Permai, di Patam Lestari, Sekupang.
Setelah menjalani 4 tahun masa KPR, ia mengaku heran karena saldonya tersisa di rekening BTN sebanyak Rp 2 juta lebih.
Lalu ia berinisiatif mendatangi Kantor Cabang BTN di Sekupang.
“Saya hanya heran saja, takutnya nanti itu uang saya yang belum didebet oleh pihak BTN. Jadinya cicilannya kurang. Biasanya tiap bulan, saya setor uang KPR dan langsung habis tiap tanggal
tujuh,” kata Wawan seperti yang diberitakan Harian Batam Pos, Jumat (19/3/2021).
Setelah ia mendatangi bank, barulah ia mendapatkan penjelasan bahwa ada subsidi KPR dari pemerintah yang diberikan pada Mei-September lalu.
Ia beruntung menjadi salah satu nasabah KPR yang mendapatkan subsidi tersebut.
KPR subsidi tersebut diberikan dengan tujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Setelah itu, cicilan pun kembali normal seperti sedia kala. Ia juga sempat mempertanyakan penurunan suku bunga BTN yang saat ini turun hingga 7,25 persen.
“Dari petugas, saya dapat penjelasan kalau suku bunga 7,25 persen itu hanya berlaku bagi pengajuan KPR baru saja. Tapi setidaknya, dengan subsidi tahun lalu, ada uang pegangan saat ini saat ekonomi tengah sulit,” ujarnya.
Sementara pihak BTN Cabang Batam hingga kini belum bisa dihubungi Batam Pos, untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan penurunan suku bunga khusus pengajuan KPR baru.
Sebelumnya, pengembang menyambut gembira penurunan suku bunga oleh Bank Tabungan Negara (BTN).
Kini, suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) turun hingga 7,25 persen, yang berlaku sejak Februari lalu.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, mengatakan, penurunan suku bunga sebanyak 270 basis point dari 9,95 persen di akhir 2020, merupakan pertama dalam sejarah.
“Kami menyambut baik penurunan suku bunga tersebut, karena berdampak baik. Tapi, kami juga meminta agar perbankan melonggarkan syarat-syarat KPR yang dianggap masih sangat selektif,” ungkapnya baru-baru ini.
Menurut Achyar, sudah saatnya perbankan membuka diri terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan kepada sektor properti.
“Sambutlah aturan pemerintah yang membolehkan down payment (DP) nol persen. Ke konsumen juga jangan super ketat, karena 80 persen penjualan rumah itu lewat KPR. Kalau banyak yang ditolak, sama saja akan berdampak pada penjualan properti oleh pengembang,” paparnya.
Achyar berharap perbankan bisa bersikap lebih realistis memandang realita yang tersaji saat ini.
“Perbankan itu sudah ada hitung-hitungan risikonya. Proteksinya juga banyak. Kami sebagai pengembang berharap bank jangan mengerem lagi lajunya. Gas saja, tapi pelan-pelan. Kami juga tidak akan sembarangan, karena kalau ada kredit macet, kami juga yang terkenda dampaknya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa pihaknya menurunkan suku bunga dasar kredit (SBDK) bersamaan dengan bank BUMN lainnya mulai Februari 2021.
Besarannya hingga 270 bps, sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia yang saat ini sudah di level 3,5 persen.
Nixon menjelaskan, penurunan tingkat bunga ini dilakukan pada seluruh segmen kredit. Mulai dari korporasi, ritel, hingga konsumsi.
Untuk kredit korporasi, SBDK BTN dipangkas 190 bps menjadi 8 persen dari sebelumnya 9,9 persen pada Desember 2020.
Di segmen kredit ritel, BBTN memangkas bunga sebesar165 bps dari 9,9 persen pada Desember 2020 menjadi 8,25 persen pada Februari 2021.
Lalu di segmen kredit konsumsi, SBDK KPR tercatat turun hingga 270 bps dari 9,95 persen pada Desember 2020 menjadi 7,25 persen di Februari 2021.
Lalu, SBDK Non KPR pun dipangkas 250 bps dari 11,25 persen pada Desember 2020 menjadi 8,75 persen di Februari 2021.
Nixon menambahkan, selain penurunan bunga, pemangkasan jumlah cicilan KPR di BTN juga terjadi karena adanya subsidi dari pemerintah untuk pembayaran bunga kredit selama tiga hingga enam bulan ke depan.
“Subsidi ini berlaku untuk nasabah KPR dengan rumah tipe 70,”
kata Nixon.
“Kami harapkan, penurunan bunga ini dapat membantu meningkatkan permintaan kredit, khususnya di sektor perumahan. Apalagi, sektor perumahan memiliki multiplier effect ke 174 sektor lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional,” ujar Nixon.
Nixon menambahkan, penurunan bunga tersebut juga ditopang perbaikan likuiditas yang diikuti dengan penurunan Cost of Fund (CoF).
“Kami berharap agar kinerja positif ini terus terjaga sehingga dapat memberikan penawaran suku bunga yang terjangkau bagi para nasabah serta debitur kami,” ujarnya.(jpg)
batampos.co.id – Menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah komoditas bahan pangan di pasar sudah mengalami kenaikan harga.
Hal itu sejalan dengan tingginya permintaan jelang masuknya bulan puasa. Bahkan, harga di pasaran saat ini masih berpotensi melonjak lagi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau, mengatakan, pihaknya sudah memanggil
semua distributor terkait ketersediaan komoditas bahan pangan jelang dan selama bulan puasa.
Meskipun tidak ada kendala untuk pasokan, kestabilan harga belum bisa dikendalikan. Hal ini tidak terlepas dari tingginya permintaan jelang momen tahunan tersebut.
“Mungkin bakal ada kenaikan. Tapi kami harapkan tidak terlalu tinggi dari harga saat ini. Sebab, sekarang saja di semua pasar tradisional harga sudah cukup tinggi. Jadi jangan sampai naik lagi, kalau bisa stagnan saja,” ujarnya, Jumat (19/3/2021), seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Ilustrasi. Menjelang bulan suci Ramadan sejumlah komoditas bahan pangan di pasar sudah mengalami kenaikan harga, salah satunya daging. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Jelang bulan puasa, pihaknya bersama pemangku kepentingan akan turun ke pasar-pasar tradisional untuk mengecek ketersediaan bahan pangan dan harga.
Termasuk, stok yang dimiliki distributor. Ia ingin memastikan tidak ada kendala.
“Jangan ada spekulan, sehingga harga meroket. Distributor juga begitu, harus menjamin tidak ada kelangkaan,” jelasnya.
Ia menyebutkan, upaya dalam menanggulangi kelangkaan adalah menjalin kerja sama dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan.
Seperti cabai merah, bawang, bumbu-bumbu masak, hingga daging beku.
Pihaknya juga sudah meminta distributor untuk menambah pasokan daging baku lokal, sebab yang dari luar tidak banyak stok untuk saat ini.
“Jadi, kita andalkan daging beku lokal ketika yang impor tidak banyak stoknya,” katanya.
Selain itu, untuk komoditas pangan lainnya, Disperindag juga mengambil pasokan dari wilayah Padang, Sumatra Barat dan Riau.
Bahan pangan tersebut masuk melalui Buton dan langsung
dikirim ke Batam.
“Semua tergantung jarak dan ongkos ke sini juga. Jadi kita tak
hanya menunggu dari Jawa saja. Sehingga, dua minggu sebelum Ramadan diharapkan tidak ada harga sembako yang mahal,” tutupnya.
Sebelumnya, distributor daging sapi impor di Batam mengakui adanya kenaikan harga daging sapi beku, baru-baru ini.
Kenaikan harga daging sapi beku ini diindikasi karena adanya kenaikan harga dari negara asal.
Welin, salah satu distributor daging sapi di Batam, mengatakan, harga daging sapi di negara asal seperti Australia, Brazil dan Amerika, naik beberapa persen.
Persoalan kenaikan harga, menurutnya sudah pernah dibahas Kementerian Perdagangan, beberapa waktu lalu.
“Benar harga naik, karena stok daging di negara asal seperti Amerika, Brazil dan Australia menipis dan terjadi kenaikan. Kemarin di Jakarta sudah ada ribut-ribut soal kenaikan ini, dan sudah dijelaskan oleh Kementerian penyebab kenaikannya,” ujarnya, Senin (15/3/2021) lalu.
Menurut dia, daging sapi impor itu masuk melalui Jakarta dengan harga saat ini Rp 81 ribu per kilogram (kg).
Biasanya, harga daging dari importir utama sekitar Rp 70 ribuan per kg. Untuk sampai di Batam, harga pun bertambah karena ada biaya transportasi dari Jakarta ke Batam.
“Sesampai di Batam kami jual ke pedagang Rp 85 ribu per kg, itu paling tinggi. Karena itu, benar terjadi kenaikan harga di pasaran,” kata Welin.
Menurut dia, persoalan kenaikan harga daging sapi beku ini juga telah dikoordinasikan dengan Bulog.
Di mana, mereka minta agar disediakan daging kerbau untuk menjadi alternatif pilihan. Namun sayang, ketersediaan daging kerbau juga menipis.
“Daging kerbau di Bulog juga masih kurang,” ujarnya.(jpg)
batampos.co.id – Jajaran Polsek Batam Kota mengamankan IG, 30, dan AC, 22, di kosannya di kawasn Legenda Malaka, Jumat (19/3/2021).
Keduanya ditangkap usai mencuri di kosan di Perumahan Graha Nusa Permai, Batam Kota.
Informasi yang didapatkan, pelaku menggondol 1 unit laptop, 1 unit ponsel, dan 1 unit jam tangan milik korban.
Akibatnya, korban mengalami kerugian sebesar Rp 7,3 juta.
”Kita mendapatkan laporan dari korban, dan langsung melakukan penyelidikan,” ujar Kapolsek Batam Kota, AKP Restia Octane Guchy, kemarin, seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Guchy menjelaskan, pencurian itu terjadi pasa Senin (15/3/2021). Saat itu, pelaku menuju lantai II kosan dan mengambil barang korban melalui jendela yang terbuka.
”Saat kejadian, korban sedang berada di kamar mandi. Setelah
selesai, barangnya yang berada di kasur sudah hilang,” katanya.
Kepada polisi, pelaku mengaku sengaja berkeliling mencari kosan yang sepi menggunakan sepeda motor.
Kemudian, keduanya berbagi tugas, Ikhsandi berperan sebagai eksekutor, sedangkan Andre bertugas mengawasi lokasi sekitar.
”Modusnya, mereka berkeliling menggunakan motor. Ada yang memantau situasi,” ungkap Guchy.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 huruf 5e KUHP tentang pencurian dengn pemberatan dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara.(jpg)
batampos.co.id – Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam agar tidak terburu-buru membuka kembali proses pembelajaran tatap muka
bagi murid jenjang Sekolah Dasar (SD) ke bawah.
Dimana, sampai saat ini yang disepakati untuk pembelajaran tatap muka hanya tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
”Karena kami menganggap bahwa anak SMP itu sudah bisa diatur untuk melakukan protokol kesehatan,” kata Aman, Jumat (19/3/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka itu, kata Aman, sekolah juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan terkait pelaksanaan protokol kesehatan.
Bahkan, sampai saat ini, belum semua SMP di Kota Batam melaksanakan proses pembelajaran tatap muka karena belum bisa memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
”Artinya, persentasenya masih bisa dibilang 50:50, belum keseluruhannya. Kalau menurut kami (dewan), prioritaskan dulu di tingkat SMP,” ujarnya.
Ketika seluruh SMP sudah melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, sambung dia, selanjutnya Disdik melakukan evaluasi untuk memastikan tidak adanya klaster Covid-19 dari unsur sekolah.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad saat meninjau sistem belajar tatap muka di salah satu sekolah di Kecamatan Belakang Padang beberapa waktu lalu. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id
Setelah itu, baru memikirkan pembukaan tatap muka di tingkat SD.
”SMP ini saja persentase yang belajar tatap muka belum 100 persen, kok malah kita sudah beranjak ke SD yang risikonya sangat tinggi,” tegasnya.
Jika saat ini Disdik melakukan proses verifikasi, ia menilai langkah itu tidak salah dan mungkin hanya mengukur kesiapan sekolah.
Namun, sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Batam yang juga mitra dari Disdik Kota Batam, ia mengingatkan Disdik Batam agar lebih berhati-hati mengambil keputusan untuk membuka proses pembelajaran tatap muka.
”Karena di beberapa daerah, ada klaster sekolah setelah belajar tatap muka. Karena anak-anak SD belum bisa menjaga protokol kesehatan secara mandiri. Intinya, kita minta jangan buru-buru,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam lainnya, Mochamad Mustofa, mengatakan, bahwa penerapan pembelajaran tatap muka di tingkat SMP diputuskan lantaran Tim Gugus Tugas Kota Batam menyampaikan Kota Batam berangsur memasuki zona hijau.
Sementara, untuk pembukaan tatap muka tingkat SD, ia mengaku sampai saat ini belum mendapatkan informasi dari
Disdik.
Ia menambahkan, dirinya tidak mempermasalahkan dengan dilakukannya proses pembelajaran tatap muka untuk tingkat SD.
Dengan catatan, Tim Gugus Tugas telah memberikan kelonggaran untuk pembelajaran tatap muka.
”Kita tidak bisa menghindari tuntutan masyarakat yang meminta tatap muka,” katanya.
Sebelumnya, Disdik Kota Batam mulai melakukan proses verifikasi berkas penyiapan belajar tatap muka tingkat SD.
Saat ini, sudah ada pengajuan dua SD yang siap mulai belajar tatap muka yang diterima Disdik.
”SD lagi proses verifikasi ke sekolah. Kabid dan Kasi SD Disdik, sudah masuk ke Kecamatan Bengkong dan Nongsa,” kata Kepala Disdik Kota Batam, Hendri Arulan, Kamis (18/3/2021).
Verifikasi bagi sekolah yang sudah mengajukan permohonan tatap muka, harus memenuhi syarat sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri.
Tim verifikasi melibatkan unsur Disdik Batam, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Dewan Pendidikan serta Polsek setempat.
Sekolah harus memiliki izin dari orangtua, komite sekolah, serta tersedianya sarana prasana protokol kesehatan.
”Sistemnya sama kayak SMP. Nanti kami lapor Pak Wali Kota dulu kalau sudah ada yang memenuhi syarat dan diperbolehkan buka,” sebutnya.
Adapun, jam belajar akan diatur kepala sekolah dan guru. Sekolah yang dua sif, juga menyesuaikan. Siswa tidak boleh lama di kelas. Usai belajar langsung pulang.(jpg)
batampos.co.id – Sebanyak 21 Pemanah BIFZA ASC mengikuti turnamen HIS Open Archery Remote 1.20, kerja sama Hidayah Islamic School Malaysia dengan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tanggal 12 sd 14 Maret 2021, Johor, Malaysia.
Ketua Club BIFZA ASC, Feri Nawa Pamungkas, mengatakan, karena masa pandemi ini turnamen diselenggarakan dengan cara jarak jauh atau online menggunakan sistem, shooting di lapangan panah masing-masing. Turnamen ini diikuti hampir 500 peserta terdiri dari bebagai negara.
“BIFZA ASC memang rutin mengikuti turnamen di luar yang merupakan bagian dari pembinaan, agar mereka bertambah pengalaman dan lebih berprestasi lagi,” ujar Feri.
BIFZA ASC, yang merupakan klub binaan BP Batam, fokus terhadap pembinaan pemanah-pemanah pelajar yang hampir 95% anggotanya adalah pelajar, berlatih secara rutin di lapangan panahan Temenggung Abdul Jamal, dengan metode pelatihan yang dibuat secara baik dan terprogram.
“Masa pandemi ini pemanah-pemanah BIFZA ASC tetap rutin latihan seperti biasa, tentunya dengan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker dan rajin mencuci tangan,” jelasnya.
Pemanah BIFZA ASC mengikuti turnamen HIS Open Archery Remote 1.20, kerja sama Hidayah Islamic School Malaysia dengan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tanggal 12 sd 14 Maret 2021, Johor, Malaysia. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
Diharapkan ke depanya akan lahir pemanah-pemanah hebat dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional dari Batam yang mengharumkan nama Batam, Provinsi Kepri dan Nasional.
Dalam turnamen tersebut Pemanah BIFZA ASC mampu menyabet 9 medali juara yang terdiri dari 4 emas, 1 Perak dan 4 perunggu dengan kategori yang berbeda.
Juara yang diperoleh Tim Bifza, yaitu Richard Maulana medali emas individu kategori recurve Boys U-17, Shasa Berliana medali Emas individu kategori Recurve Girls U-13, Kategori individu Recurve Boys U-10 medali Perunggu Rezacky Alexandra, Elvira Dewi Kusuma Perunggu Kategori individu Recurve Girls U-13.
Untuk beregu Tim BIFZA memperoleh medali emas Recurve beregu Boys U-17, atas nama Richard Maulana, M. Andre Hartanto, Satria Wijaya, dan Luvthy M. Ranggana.
Medali Emas Recurve Girls U-13 atas nama Shasa Berliana, Elvira Dewi, dan Kiara Yumna.
Medali Perak Recurve Boys U-10 atas nama Rezacky A, Ibnu Qolby, Hanif Hanxalah, dan Ghazi Fairuz.
Medali Perunggu Recurve Boys U-13 dan Medali atas nama Shafnadzim Hisyam, Hilmy Raafi, Raffif Abhiyasakhi, dan Luvthy M. Ranggana.
Medali perunggu Recurve Boys U-11 atas nama Raja ahyan A, Adam Abdilah, dan Haidar Widad W.(*)
batampos.co.id – Pemko Batam menjadi yang tercepat dan terbaik dalam menerapkan program Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).
Data terakhir, pada Desember, Batam berada di urutan pertama se-Indonesia.
Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kepri, Musni Hardi Kasuma Atmaja, saat penandatanganan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam dalam pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (19/3/2021).
“Kesimpulannya, dalam menerapkan digitalisasi ini, Batam berada di papan atas dalam ETP. Desember kemarin Batam nomor 1 se-Indonesia dalam penerapan nontunai seperti aktivitas penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah,” ujar Musni.
Ia mengapresiasi gerak kecepatan Pemko Batam di bawah pimpinan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Ia berharap, akan penerapan nontunai perlu terus dikembangkan.
“Batam sudah terbaik, tapi daerah lain terus mengejar. Sehingga perlu terus dikembangkan agar Batam tetap yang terbaik,” katanya.
Selain itu, Musni juga mengapresiasi telah dibentuknya TP2DD. Dengan adanya SK ini, Kepri sudah 100 persen terbentuk tim tersebut.
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kepri, Musni Hardi Kasuma Atmaja, berbincang dengan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, saat penandatanganan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam dalam pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (19/3/2021). Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id
Ia mengaku segera melaporkan ke Pemerintah Pusat, yang aman TP2DD tersebut merupakan inisiasi BI bersama lima kementerian, di antaranya Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kami sangat mengapresiasi atas inisiatif hari ini dalam kesgiapan menyusun TP2DD. Begitu kepresnya keluar, disusul keluar SK dari Pak Wali,” ujarnya.
Ia berharap, TP2DD dapat mendorong digitalisasi daerah lebih sempurna. TP2DD diminta bisa merumuskan program apa apa saja yang akan didorong untuk nontunai.
Harapan lainnya, tiap tahun perlu ada program kerjanya demi mewujudkan Batam Smart City dan cita-cita lain di kepemimpinan Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
“Momennya tepat (masa pandemi), digitalisasi sangat pas untuk diterapkan bersama-sama. Tim ini perlu terus arahan dari Pak Wali supaya digitalisasi di Pemko Batam tetap terbaik,” ujarnya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menegaskan, penerapan digitaliasi penerimaan maupun pembayaran Pemko Batam sebagai upaya menekan kebocoran anggaran daerah. Hal itu sudah lama ia terapkan demi peningkatan pendapatan Kota Batam.
“Hari ini kita melaksanakan penandatangan SK TP2DD, untuk digitalisasi sudah lama dimulai. Dengan adanya tim ini, harus meningkatkan lagi penerapan digitaliasai ataupun nontunai, apa saja yang perlu dilakukan,” ujar Rudi.
Ia berhatap, digitaliasai ini tak hanya di ranah pemerintah saja, perlu merambah ke swasta.
Tujuannya, agar sumber pendapatan daerah bisa lebih tercatat dan lebih jelas. Ia tak memungkiri masih banyak yang perlu diperbaiki.
“Ayo kita mulai, seluruh kegiatan harus digital agar bisa dipantau pemerintah. Dengan begitu, pendapatan daerah akan lebih besar,” katanya.
Selain itu, sebagai daerah yang terbagi beberapa pulau, tentu perlu peningkatan pendukung dalam menerapkan digitalisasi.
Salah satunya terkait sinyal di pulau-pulau. Ia pun menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, agar segera menyelesaikan persoalan tersebut supaya semua penerimaan Pemko Batam bisa nontunai.
“Kalau sudah semua, seluruh kegiatan Pemko Batam menjadi contoh. Di pulau mungkin jaringannya, tapi bisa kita selesaikan,” kata Rudi.(*/esa)
batampos.co.id – Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa adanya isu skenario mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sama sekali tidak beralasan. Menurut Bamsoet, hal tersebut tidak lebih dari khayalan belaka.
“Bukan hanya tak beralasan, tetapi saya dapat memastikan skenario itu tak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR sekarang ini. Dalam proses pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), MPR sudah belasan kali mengadakan focus group discussion (FGD) dengan menghadirkan para akademisi. Satu kali pun kami tak pernah menyoal periode jabatan presiden. Untuk membuktikan atau mencari kebenarannya, silahkan kepada masyarakat untuk menanyakan kepada semua peserta FGD,’’ ungkap Bamsoet.
Bamsoet juga menegaskan bahwa membangun curiga tentang penambahan periode jabatan presiden sama sekali tidak produktif, tidak relevan dengan situasi terkini dan hanya membuat gaduh.
“MPR concern dengan dua persoalan itu karena berkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. MPR juga concern dengan progres transformasi digital di dalam negeri, karena masalah ini berkait dengan kesiapan anak-cucu kita menghadapi perubahan zaman. Saya mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada upaya mengakhiri pandemi dan kerja memulihkan perekonomian,” kata Bamsoet
Isu presiden tiga periode, kata Bamsoet, hanya skenario halu dari para petualang politik. Sebab, memasuki tahun kedua, MPR Periode 2019-2024 hanya fokus menyiapkan menghadirkan kembali model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni PPHN. Sekadar untuk diketahui, amandemen terbatas merupakan Rekomendasi MPR Periode 2014-2019 yang telah ‘diamanatkan’ kepada MPR Periode 2019-2024. Agenda ini sama sekali tidak menyinggung masa atau periode jabatan presiden.
Ia melanjutkan, tujuan menghadirkan PPHN adalah menguatkan sistem presidensial. Pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung dengan masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali untuk masa lima tahun berikutnya. Labih dari itu, dengan PPHN, negara-bangsa memiliki arah dan perencana pembangunan yang berkelanjutan, dari satu presiden terpilih ke presiden terpilih berikutnya.
MPR periode sebelumnya dan MPR periode sekarang telah melakukan serangkaian diskusi dengan berbagai kalangan, termasuk para tokoh masyarakat, para pimpinan partai politik, pakar, dan akademisi. “Semua diskusi atau FGD itu tak pernah menyinggung penambahan periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode,’’ ujarnya.(jpg)
batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri peresmian dan pengoperasian pabrik pengolahan limbah PT Batam Slop and Sludge Treatment Centre (BSSTEC) di Jembatan II Barelang, Kamis (18/3/2021).
Bersama Luhut, hadir juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi juga Gubernur Kepri Ansar Ahmad, serta Wali Kota dan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
Sesampai di lokasi, rombongan langsung berkeliling memantau pabrik tersebut.
“Kami mengapresiasi hadirnya pabrik ini. Industri ini adalah industri yang harus kita dorong karena clean energy,” kata Luhut.
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dan rombongan erkeliling memantau pabrik pengolahan limbah PT Batam Slop and Sludge Treatment Centre (BSSTEC) di Jembatan II Barelang, Kamis (18/3/2021). Foto: Pemko batam untuk batampos.co.id
Ia menyebutkan pabrik dengan investasi mencapai Rp 7,2 triliun itu akan melakukan tank cleaning.
Seperti diketahui Batam merupakan daerah persimpangan lalu lintas kapal laut. Ribuan kapal setiap tahunnya melewati perairan yang dekat dengan Batam.
Ke depan, Luhut berharap Pemko Batam maupun Pemerintah Provinsi Kepri mendorong UMKM untuk masuk ke ranah industri ini.
“Saya kira ini membuat negeri ini semakin bersih dan Batam akan maju,” ujar dia.
Ia mengajak seluruh stakeholder dapat bahu membahu mewujudkan tidak hanya pemerintah daerah namun juga meminta andil TNI Polri.(*/esa)
