batampos.co.id – Pemilik sertifikat hak milik (SHM) di Batam
bisa bernapas lega. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN ) Batam, Memby Untung Pratama, menegaskan, pemilik SHM
tidak perlu membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) ke Badan Pengusahaan (BP) Batam.
”Pemilik SHM tidak bayar UWTO. SHM hanya bisa diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) kalau tanahnya dijual ke perusahaan, karena perusahaan tidak boleh hak milik,” katanya, seperti yang diberitakan Harian Batam Pos, Jumat (19/2/2021).
Sementara itu, jika terjadi transaksi jual beli sesama warga, SHM masih tetap berlaku. Memby kemudian mengingatkan momen kunjungan Menteri ATR/BPN, Sofjan Djalil, dua tahun lalu.
Saat itu, banyak masyarakat yang salah persepsi mengenai
pernyataan beliau terkait SHM.
Perwakilan warga Kota Batam yang menerima sertifikat mendengar arahan dari Presiden Joko Widodo secara virtual beberapa waktu lalu. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN ) Batam, Memby Untung Pratama, menegaskan, pemilik SHM tidak perlu membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) ke Badan Pengusahaan (BP) Batam. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id
”Pak Menteri sampaikan akan dilihat dulu mana HGB yang dihakmilikkan dan HGB yang berada di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Kalau yang pertama kewenangannya di BP Batam, sedangkan yang kedua di tangan BPN,” ujarnya.
Hak melepaskan HPL menjadi hak milik mutlak bisa terjadi, karena BP Batam yang memiliki kewenangan untuk melakukannya.
”Berdasarkan Keppres 41/1973, tanah Batam pengelolaannya di bawah Otorita Batam (sekarang BP Batam),” katanya.
Namun, ada persyaratan yang tertera bahwa yang membuat tanah Batam jadi tanah atas nama HPL OB, maka harus ada pembebasan hak lama dari warga di sana, kemudian didaftarkan ke BPN.
”Masih ada tanah lama masyarakat yang belum dibebaskan, sehingga statusnya sama dengan tanah lainnya di Indonesia, bisa menjadi hak milik,” terangnya.
Tanah-tanah lama itu menjadi kampung tua saat ini. Berdasarkan data BPN Batam, ada 1.800-an SHM di tujuh titik kampung tua di Batam.
”Kampung tua itu hak miliknya sedikit, karena banyak hak pakai dengan bangunan di atas pelantar. Kemudian, di kampung tua juga ada hak milik, jika tidak ada Penetapan Lokasi (PL) perusahaan di atasnya, tidak ada HPL dan tidak berada di hutan lindung,” sebutnya.(jpg)
batampos.co.id – Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bakal digelar lagi. Ada sekitar 160.500 formasi yang bisa dilamar masyarakat.
Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PAN-RB Teguh Widjinarko menjelaskan, pemerintah telah menentukan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun ini. Jumlahnya sekitar 1,3 juta. Terdiri atas lowongan untuk 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui skema Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Formasi itu khusus untuk pemerintah daerah (pemda).
Selain PPPK guru, kebutuhan jabatan lain di pemda ditetapkan sekitar 189 ribu. Dari jumlah tersebut, tidak semuanya masuk skema CPNS. Hanya 119 ribu CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan. Sementara sisanya adalah 70 ribu PPPK jabatan fungsional selain guru.
Untuk instansi pemerintah pusat, kebutuhan ASN sekitar 83 ribu orang dengan persentase 50 persen PPPK dan 50 persen CPNS untuk berbagai jabatan. Bila dijumlahkan, formasi CPNS 2021 hanya sekitar 160.500 kursi, baik pusat maupun daerah. ”Betul. Terdiri atas berbagai jabatan. Termasuk jabatan-jabatan yang terkait dengan bidang kesehatan,” jelasnya kemarin (18/2).
Teguh mengakui, tahun ini skema PPPK jauh lebih banyak daripada CPNS. Pemerintah merancang agar tenaga PPPK bisa masuk pada level keahlian mana pun. Pendaftaran, kata dia, bakal dibuka pada April hingga Mei 2021. Proses itu dilaksanakan setelah dilakukan penetapan formasi pada Maret 2021. ”Juni 2021 mulai seleksi. Perincian detailnya akan diumumkan pemerintah,” ungkapnya.
Untuk pendaftaran, lanjut Teguh, pada dasarnya tahapannya sama dengan sebelumnya. Namun, khusus untuk program 1 juta guru PPPK, akan dilakukan tiga kali seleksi. ”Jadi, kalau ada yang belum lulus di seleksi pertama, diberikan kesempatan di seleksi kedua. Sampai tiga kali kesempatan,” jelasnya.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan, status PPPK dan PNS sama-sama ASN berdasar UU 5/2014 dan PP 49/2018. Gaji dan tunjangan PPPK setara dengan ASN. Meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan lainnya.(jpg)
batampos.co.id – Tesla sempat ramai dikabarkan akan melakukan investasi mobil listriknya di Indonesia. Namun belakangan yang santer terdengar adalah mereka malah memilih India sebagai lokasi terbaru pabriknya.
Sampai akhir tahun lalu kabar Tesla akan memilih Indonesia sebagai salah satu lokasi investasinya masih terdengar kencang. Beberapa strategi juga dilancarkan pemerintah untuk menarik minat perusahaan mobil listrik paling laris di dunia itu untuk masuk tanah air.
Tapi dalam setidaknya sepekan terakhir, Tesla malah disebut-sebut akan membangun pabrik terbarunya di India. Informasi Tesla akan masuk dan bikin pabrik di India pertama dikeluarkan oleh M B.S. Yediyurappa, kepala menteri negara bagian barat daya Karnataka.
Ketua Bidang Analisis Kebijakan Publik GMNI DKI Jakarta, Teofilus menilai keputusan Tesla lebih memilih untuk berinvestasi di India ketimbang Indonesia adalah salah satu contoh gagalnya kebijakan Omnibus law UU Cipta Kerja dalam menarik minat investor luar negri untuk berinvestasi di Indonesia.
“Jadi dengan mendengar kabar bahwa Tesla lebih memilih India untuk membangun pabrik terbarunya ketimbang Indonesia adalah bukti gagalnya Omnibus Law dalam menarik investor dari luar negri”
Menurut dia, masalah utama hambatan investasi masuk ke Indonesia adalah penegakkan hukum. Sementara Omnibus Law Cipta Kerja justru lebih banyak mengatur masalah ketenagakerjaan. Setali tiga uang, demikian pula dengan 16 paket kebijakan ekonomi yang dirilis oleh Presiden Joko Widodo saat periode pertamanya yang sama sekali tak menyinggung penegakan hukum.
“Masalah daya saing Indonesia yang rendah itu disebabkan pemberantasan korupsi yang lemah. Itu tidak pernah dibahas di dalam Omnibus Law atau pun paket kebijakan ekonomi lainnya, bisa jadi nanti omnibus law ini bisa berakhir gagal sama seperti 16 paket kebijakan ekonomi yang dirilis oleh Presiden Joko Widodo yang dirilis pada periode pertamanya,” kata Teofilus.
Teofilus juga menambahkan bahwa pencabutan sejumlah hak pekerja dalam kebijakan Omnibus Law UU Cipta Kerja mungkin menjadi salah satu alasan investor mengubah keputusannya untuk berinvestasi di Indonesia terutama dari negara maju yang notabene sangat menjunjung tinggi hak pekerja.
“Bahkan dengan dicabutnya hak hak pekerja dalam omnibus law, tidak menutup kemungkinan persepsi investor khususnya negara maju jadi negatif terhadap indonesia. Investor di negara maju sangat menjunjung fair labour practice dan decent work dimana hak hak buruh sangat dihargai bukan sebaliknya menurunkan hak buruh berarti bertentangan dengan prinsip negara maju,” tambahnya
Teofilus mencontohkan, keberhasilan negara tetangga seperti Vietnam dalam menarik investasi asing bukan didominasi kesuksesan dalam menangani masalah isu ketenagakerjaan. Namun pemerintah Vietnam memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum seperti korupsi dan pungutan-pungutan liar yang merugikan investor.
Tanpa mengesampingkan masalah isu ketenagakerjaan, katanya lagi, investor lebih sensitif terhadap kepastian hukum. Karena lemahnya penegakan hukum, banyak biaya-biaya tak pasti yang harus dikeluarkan investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.
“Kita bisa mencontoh Vietnam, saat terjadi perang dagang antara China vs USA beberapa tahun silam
banyak pabrik yang direlokasi dari China lebih memilih Vietnam ketimbang Indonesia. Negara itu disukai investor karena punya kepastian hukum yang kuat, dari pusat sampai daerah. Perizinan mudah, kemudian banyak insentif yang disediakan,” jelasnya.
Masalah kedua yang tidak kalah pentingnya dan jadi penyebab utama rendahnya daya saing Indonesia adalah biaya logistik yang mahal. Masalah ini pun, kata dia, sama sekali tak dibahas di UU Cipta Kerja.
“Kekurangaan Indonesia di mata investor itu ada dua yaitu penegakan hukum lemah dan ongkos logistik mahal. Selama dua masalah ini tidak diselesaikan, nasib omnibus law ini akan sama saja dengan paket kebijakan ekonomi presiden pada periode pertama, yaitu gagal dalam menarik investor dari luar negeri,” jelas Teofilus .
Teofilus mendukung bila Presiden Jokowi mempertimbangkan serius masalah ini, apalagi darurat kesehatan akibat pandemi korona, juga belum nampak kapan akan melandai. Menurutnya, sangat bijak bila Presiden Jokowi mempergunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengakhiri polemik dan menyelamatkan bangsa dan negara dari masa krisis baik ekonomi maupun kesehatan dengan segera menerbitkan Perpu mencabut Omnibus Law RUU Cipta Kerja, agar semuanya dikembalikan ke UU existing saja dan lebih memperhatikan masalah kepastian hukum kepada investor dan ongkos logistik yang mahal. (*/uma)
batampos.co.id – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas telah melaksanakan vaksinasi dosis pertama kepada tenaga kesehatan (nakes) di daerah ini. Target sasaran vaksinasi itu berjumlah 903 orang dan capaian cakupan sudah 89 persen.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, Baban Subhan, mengatakan pemberian vaksin dosis pertama terhadap nakes daerah ini sedang berlanjut bersamaan dengan dosis kedua yang dijadwalkan selesai pada awal bulan Maret mendatang.
“Namun dosis pertama yang divaksin itu sampai tanggal 17 Februari 2021 berjumlah 699 dosis atau sudah mencapai cakupan 89 persen,” jelas Baban Subhan, Jumat (19/2/2021).
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, Baban Subhan, Jumat (19/2/2021). (Foto: Faidillah/batampos.co.id)
Masih kata Baban Subhan, dari 699 dosis ini ada sekitar 81 dosis lagi sisanya. Kemudian yang tunda sekitar 39 dosis. Sementara itu sekitar 40 lebih lagi dosis yang akan diberikan.
Dia mengungkapkan, tenaga kesehatan (nakes) yang tidak bisa dilakukan vaksinasi dikarenakan memiliki penyakit penyerta (komorbid), penyintas Covid-19, ibu hamil, ibu menyusui, dan kondisi lainnya sesuai hasil skrining dari tim medis atau vaksinator.
“Vaksin dosis pertama terhadap nakes masih tetap berlanjut sebab yang komorbid tersebut itu sudah bisa dilakukan setelah surat edaran itu keluar,” sebutnya.
Saat ini pihaknya sedang berupaya memberikan vaksin dosis pertama yang sempat ditunda atau batal akibat komorbid.
Sedangkan vaksinasi tahap kedua terhadap TNI-polri dan penjabat publik saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan dan akan menunggu informasi selanjutnya dari pemerintah.(fai)
batampos.co.id – Keluarga Siti Makmuroh mantap melepas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah.
Keputusan graduasi (keluar dari penerima bantuan) secara mandiri keluarga yang berdomisili di bilangan Nongsa ini, dilatarbelakangi meningkatnya taraf ekonomi dan keinginan memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang lebih berhak menerima bantuan tersebut.
“Karena ekonominya sudah membaik, ibu Siti dan keluarga yakin dan mantap untuk graduasi mandiri dan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk merasakan bantuan PKH,” ucap Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam Hasyimah, Jumat (19/2/2021).
Keluarga Siti Makmuroh menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak 2016 lalu saat berdomisili di Kecamatan Batam Kota.
Mereka menempati mess yang disediakan oleh perusahaan tempat suaminya bekerja, Siti menempati satu kamar dengan tiga anak mereka.
Seiring waktu kehidupan ibu Siti dan keluarga sudah membaik dan bisa membeli rumah sederhana di kelurahan batu besar kecamatan Nongsa.
Berangkat dari hal ini, saat bertemu dengan pendamping PKH, Siti mengakui bahwa kehidupannya sudah jauh lebih mapan dibanding pada saat awal sebagai KPM PKH karena rumah yang ditempatinya sudah lunas KPR dari bank.
“Suami ibu Siti kini punya usaha sampingan yaitu menerima orderan membuat kusen dari alumunium yang beromset lebih kurang Rp 3 juta perbulan,” terang Hasyimah.
Cerita lain graduasi mandiri KPM PKH awal 2021 ini juga datang dari hinterland (pulau penyangga) Batam.
Sekretaris Dinsos PM, Leo Putra, mengatakan, saat tim PKH melaksanakan kegiatan di Kelurahan Pecong dan Pulau Terong Belakang, pada Minggu dan Senin lalu, ada tiga KPM yang dilaporkan telah graduasi mandiri.
Salah seorang warga Kota Batam yang memilih untuk tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah akrena taraf ekonominya mulai membaik. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id
“Mereka sangat bersyukur atas bantuan yang diterima selama ini dan ingin memberikan kesempatan kepada warga lain yang belum mendapatkan bantuan PKH. Tiga KPM ini yakni 2 KPM kohor 2010 dan satu KPM kohor 2020,” katanya.
Leo menyebutkan prinsipnya pemerintah akan selalu hadir menangangi masyarakat yang kurang mampu. Namun, seyogyanya program kesejahteraan sosial dari pemerintah harus diikuti oleh kesadaran masyarakat itu sendiri.
“Menangani masyarakat kurang mampu sebenarnya mudah karena akan mensyukuri apapun bantuan pemerintah, yang sulit adalah menangani mental miskin,” imbuhnya.
Selain empat KPM yang graduasi mandiri awal tahun ini, tahun 2019 lalu sebanyak 86 KPM graduasi mandiri.
Sementara itu, Pemko Batam terus melaksanakan validasi data penerima bantuan sosial. Rapat koordinasi Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 digelar di kantor Wali Kota Batam, Rabu (17/2/2021).
Rapat di pimpin langsung oleh Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad di dampingi Sekda Batam Jefridin, Kadis Sosial Provinsi Kepulauan Riau Doli Boniara, Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Hasyimah dan Kepala Disdukcapil Kota Batam Heriyanto, camat, lurah, TKSK dan pencacah se-Kota Batam.
Dalam arahannya, Amsakar mengatakan kebijakan yang tepat sasaran selalu didukung data yang benar atau valid. Kalau data salah kebijakan akan tidak tentu arah.
“Kita ini harus berangkat dari data yang benar, agar kebijakan tak diambil seolah meraba dalam gulita,” kata Amsakar.
Dalam hal ini, pencacah menjadi lini terdepan mewujudkan target tersebut. Selain itu, ia berharap koordinasi antara pencacah, TKSK, lurah hingga camat terus dilakukan dengan baik.
“Saya ingin capaian validasi data jelas by name by addres,” ujarnya.
Seperti diketahui, Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga sangat konsen perihal peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Maka tidak heran pembangunan yang kini tengah gencar dilakukan mengusung semangat berkelanjutan, yang artinya dapat manfaatnya dapat dirasakan terus menerus.
Amsakar juga meminta tim agar memasang stiker khusus pada tempat tinggal warga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Siapkan stikernya dan warga yang datanya ada di DKTS akan dipasangi stiker di rumahnya,” imbuhnya.
Diskusi dipandu langsung Sekda Batam Jefridin. Rapat tersebut diwarnai ragam harapan dari pencacah, seperti pengadaan laptop bagi pencacah, perbaikan mutu aplikasi dan lain-lain.
Adapun beberapa rekomendasi rapat ini adalah Dinsos PM Batam, Dinas Kominfo Batam dan Disdukcapil Batam akan membuat sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) Kota Batam yang terkoneksi ke seluruh kecamatan dan kelurahan, TKSK, pencacah, PKH dan Dinsos.
Sistem ini mengadopsi SIKS NG Kemensos. Data yang dihasilkan SIKS Kota Batam dari Dinsos PM akan bisa langsung dimasukkan ke SIKS NG Kementerian Sosial.(*/esa)
batampos.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagun) berhasil mengetahui pelaku peretas situs kejaksaan.go.id. Pelaku berinisial MFW, 16, yang beralamat di Lahat, Sumatera Selatan.
MFW diamankan oleh tim Kejaksaan Negeri Lahat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang kemudian dibawa ke Kejagung.
“MFW saat ini masih muda dan berusia 16 tahun dan masih sekolah di daerah Palembang,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Kompleks Kejagung, Jumat (19/2/2021).
Leonard menyampaikan, pihaknya mengamankan MFW pada Kamis (18/2) setelah dilakukan profiling dan tracking.
Penangkapan tersebut bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Negeri Lahat.
Setelah dilakukan penangkapan, MFW dibawa ke Jakarta bersama kedua orang tuanya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan kebijakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, MFW tidak dilakukan penahanan.
Hal ini dilakukan lantaran MFW masih duduk di bangku sekolah. Bahkan pelaku dan kedua orang tuanya juga sudah membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.
“Orang tuanya juga telah membuat surat pernyataan yang secara langsung akan mendidik, mengontrol anak yang bersangkutan untuk tidak melakukan perbuatan peretasan sebagaimana yang terjadi,” tegas Leonard.
Meski demikian, Leonard menegaskan pihaknya akan menindak tegas kepada siapa saja yang melakukan peretasan kepada situs Kejaksaan Agung.
“Hari ini kami juga mau menegaskan bahwa kejaksaan republik Indonesia akan menindak tegas dan pasti dapat menangkap para hacker yang mencoba akan melakukan tindakan peretasan terhadap data-data kejaksaan,” tegas Leonard.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Adhyaksa Monitoring Centre (AMC) terkait dugaan peretasan tersebut. “Semua aplikasi dan sistem sudah dicek dan diketahui dalam keadaan normal.
Selanjutnya Pusdaskrimti sedang menelusuri apakah hal ini merupakan data peretasan lama atau kasus baru, sampai dapat dipastikan hasil koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Adhyaksa Monitoring Centre (AMC),” ujar Leonard dalam keterangannya, Rabu (17/2).
Leonard menegaskan, sampai saat ini tim Teknologi Informasi pada Pusdaskrimti Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan BSSN untuk menelaah peretasan tersebut.
“Sampai saat ini Tim Teknologi Informasi pada Pusdaskrimti Kejaksaan Agung terus berkomunikasi dengan BSSN untuk menindaklanjuti informasi peretasan tersebut,” tegas Leonard.
Dalam situs Raid Forums, Gh05t666nero mengunggah data base Kejaksaan RI. Dia juga menyampaikan pernyataan terkait dengan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.
“Hur-r-rayy comeback is real! Halo pemerintah Republik Indonesia kalian sibuk ngebacot tentang Undang-Undang ITE kalian pikir kami mudah tertipu dengan jebakan Batman kalian? Betapa manisnya kalian berkata Masyarakat bebas mengkritik Pemerintah, pernyataan JOKOWI ini hanyalah KEBOHONGAN yang digunakan untuk menutupi STATEMENT MASYARAKAT tentang REZIM ANTI KRITIK dan hal tersebut hanyalah OMONG KOSONG!!!,” tulis Gh05t666nero.(jpg)
batampos.co.id – Jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam terus menurun, bahkan hingga Kamis (18/2/2021) hanya tinggal 98 orang saja.
Dilansir dari website lawancorona.batam.go.id diketahui pada hari yang sama terdapat 3 pasien baru dan hanya 1 orang terkonfirmasi bergejala.
Sementara pasien yang dinyatakan sembuh pada hari itu sebanyak 7 orang.
Jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam hingga (18/2/2021)
Dengan berkurangnya jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam saat ini tingkat kasus aktif hanya 1,6 persen.
Sedangkan tingkat kesembuhan pasien Covid-19 mencapai 95,7 persen. Selain itu zona merah Covid-19 di Kota Batam hanya tinggal satu kecamatan yakni Batam Kota.
Ke 98 pasien Covid-19 berasal dari Kecamatan Batam Kota, Batu Aji, Batu Ampar, Bengkong, Lubuk Baja, Nongsa, Sagulung, Sei Beduk dan Sekupang.(*/esa)
batampos.co.id – Berdasarkan astrologi, dilansir dari Pink Villa, Jumat (19/2/2021), ada 5 zodiak yang punya sifat kurang baik. Bahkan mereka tak segan menipu atau mempermainkan emosi orang lain.
Berikut daftarnya:
Gemini
Gemini pandai berbohong dan menipu orang lain. Mereka tidak malu mengakuinya dan bahkan membenarkan kebohongan mereka. Mereka juga memiliki kebiasaan membuat janji palsu untuk menipu orang lain agar membantu mereka dan mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Cancer
Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, Cancer cenderung membesar-besarkan masalah. Mereka akan membuat Anda merasa kasihan pada mereka dan pada akhirnya akan meyakinkan untuk melakukan pekerjaan kotor demi keuntungan mereka.
Virgo
Virgo diam-diam licik. Mereka menipu atau memfitnah orang lain bahwa orang lain yang jahat, bukan dirinya. Virgo memanipulasi dan mendominasi secara pasif-agresif.
Libra
Libra bertindak seolah tidak bersalah di depan orang, dan tidak membiarkan siapa pun menyalahkan mereka ketika melakukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka berperilaku seolah-olah mereka baik di depan namun ternyata palsu.
Scorpio
Scorpio memiliki kebiasaan menggunakan rahasia pribadi orang lain untuk melawan. Mereka akan mengancam dan menggertak untuk ikut patuh pada mereka, dan mereka puas akan hal ini.(jpg)
batampos.co.id – Gojek terus mendorong penguatan kompetensi keamanan digital mitra usaha di ekosistemnya selama pandemi Covid-19.
Langkah itu diambil guna semakin melindungi mitra usaha dari modus penipuan rekayasa sosial (social engineering) oleh oknum, yang menyasar pelaku usaha di tengah tingginya adopsi digital masyarakat.
Pembekalan kompetensi mitra usaha Gojek di tentang keamanan digital selama tahun 2020 membuahkan hasil yang positif, terbukti lewat hasil survei Gojek, yang menyatakan bahwa hampir seluruh atau 98 persen mitra usaha yakin mengembangkan bisnis dengan aman bersama Gojek setelah mendapat edukasi.
Di tahun ini, berkolaborasi dengan penggerak inisiatif literasi digital, Siberkreasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gojek kembali meneruskan inisiatif edukasi dan pelatihan untuk ribuan mitra usaha khususnya UMKM di bidang keamanan
digital.
Berdasarakn siaran pers yang diterima batampos.co.id, Head of Merchant Platform Business Gojek, Novi Tandjung, mengatakan, pihaknya percaya edukasi merupakan langkah yang sangat efektif meningkatkan kewaspadaan mitra usaha terhadap berbagai modus penipuan oleh oknum.
Inisiatif menyeluruh ini tidak hanya edukasi rutin mengenai langkah-langkah dalam memitigasi risiko penipuan, namun juga mendukung dari sisi peningkatan teknologi untuk keamanan mitra usaha.
“Hasilnya, survei Gojek mengenai tingkat kepercayaan mitra usaha Gojek menunjukkan, mayoritas mitra usaha kami (82%) sudah memahami berbagai modus penipuan dan bagaimana menghindarinya. Selanjutnya, mayoritas mitra (99%) juga setuju aplikasi
GoBiz konsisten mengembangkan sistem yang fokus melindungi keamanan digital,” katanya.
Ia menjelaskan, adapun inovasi teknologi Gojek untuk memperkuat sistem keamanan di platform GoBiz termasuk, fitur daftar mandiri, fitur Kelola Pegawai, dan Menu Bantuan yang dapat membantu mitra usaha untuk menghindari modus-modus penipuan.
“Sementara, di sisi non teknologi, Gojek aktif mengkampanyekan pesan edukatif JAGA melalui berbagai kanal komunikasi mitra usaha,” tuturnya.
Kata dia, edukasi Gojek untuk meningkatkan kompetensi digital mitra usaha sendiri dirangkum dalam sebuah panduan bernama JAGA, yakni:
J: Jangan transfer uang ke siapa pun, kemudian A: Amankan data usaha & data pribadi, seperti kode OTP, nomor kartu ATM/debit/kredit, CVV, kode PIN, dan lain-lain.
G yakni Gunakan fitur Kelola Pegawai di aplikasi GoBiz untuk melindungi data usaha Anda dan A: Adukan hal mencurigakan lewat Menu Bantuan di halaman Lainnya pada aplikasi GoBiz.
Novi melanjutkan, pihaknya kembali bekerja sama dengan Siberkreasi dan berharap edukasi keamanan digital ini akan semakin memberikan dampak positif secara menyeluruh kepada ratusan ribu mitra usaha di ekosistem Gojek, tidak terbatas kepada pengguna GoBiz dan mitra usaha GoFood.
“Apalagi, tim Siberkreasi juga didukung oleh para praktisi sudah berpengalaman dalam memberikan edukasi untuk masyarakat mengenai pentingnya kompetensi digital,” jelasnya.
Nantinya, mitra usaha Gojek bisa mendapatkan materi-materi keamanan digital dari para mentor melalui sesi di Komunitas Partner GoFood (KOMPAG), sesi reguler Bincang Biznis GoBiz, Temu Midtrans, dan A Cup of Moka (ACOM).
Selain itu, akan ada konten edukatif dapat diakses mitra usaha melalui media sosial Gojek seperti @gofoodpartners dan @gobizbygojek.
Ketua Siberkreasi, Yosi Mokalu menuturkan, pihaknya sangat antusias melanjutkan kolaborasi bersama Gojek untuk bersama-sama terus meningkatkan kompetensi keamanan digital di kalangan mitra
usaha.
“Kami optimis dengan menjangkau mitra usaha atau pelaku UMKM, yang kita ketahui merupakan mayoritas pengguna platform digital selama pandemi, akan menjadi langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” katanya.
Menurutnya, kerjasama antara Gojek dengan Kementerian Kominfo dan Siberkreasi ini merupakan salah satu bentuk dukungan untuk memajukan SDM dan UMKM dalam rangka Transformasi Digital Indonesia.(*)
batampos.do.id – Indonesia-Kuba sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi bilateral antar kedua negara.
Dubes Indonesia untuk Kuba, Nana Yuliana, melalui siaran pers yang diberikannya menyebutkan hal tersebut dibahasnya bersama Wakil Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Kuba, Deborah Rivas, pada rabu (17/2/2021).
Dalam pertemuan tersebut ia menyatakan Indonesia siap untuk bekerja sama dengan Kuba dalam upaya meningkatkan kerja sama kedua negara di bidang perdagangan dan investasi.
Nana menyatakan Indonesia siap memberikan program pelatihan pembangunan kapasitas di bidang pertanian dan di bidang-bidang yang dibutuhkan oleh Kuba.
“Pemerintah Indonesia bertekad kuat untuk meningkatkan ekspor ke mancanegara, termasuk ke Kuba, dan memerlukan dukungan Pemerintah Kuba untuk mewujudkannya,” katanya.
Nana menyatakan, Indonesia selalu mendukung dicabutnya sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba di forum PBB dan menyatakan keyakinannya pencabutan sanksi tersebut akan menjadikan Kuba akan maju secara ekonomi.
Wakil Menteri Kuba, Deborah Rivas, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas dukungan yang diberikan selama ini terhadap pencabutan sanksi ekonomi Amerika Serikat di forum PBB.
Dubes RI untuk Kuba, Nana Yuliana (kiri) dalam pertemuan dengan Ms. Deborah Rivas, Wakil Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Kuba, Deborah Rivas. Foto: KBRI Havana untuk batampos.co.id
Ia juga menyatakan dukungannya kepada Indonesia dalam mengakses pasar Kuba serta menyatakan keinginan Kuba untuk melakukan hubungan dagang secara langsung dengan Indonesia. Terutama untuk kepentingan ekspor gula.
Pada pertemuan tersebut keduanya meyebutkan hambatan utama dalam meningkatkan hubungan perdagangan bilateral adalah adanya blokade ekonomi Amerika Serikat yang telah berjalan sekitar 62 tahun.
Pengusaha kedua negara selama ini melakukan transaksi dagang melalui pihak ketiga. Yaitu berbagai perusahaan asing yang telah lama beroperasi di Kuba yang umumnya berasal dari Eropa, Karibia dan Amerika Selatan.
“Sampai saat ini diketahui investor dari kedua negara belum memanfaatkan sepenuhnya sektor-sektor usaha yang ditawarkan,” kata Nana.
Terkait kerjasama tersebut kata Nana, pemerintah Kuba akan menawarkan sektor-sektor investasi yang potensial dan dapat dimanfaatkan oleh investor asal Indonesia.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mendorong investor Indonesia untuk melakukan outbound investment ke berbagai negara, termasuk Kuba, selain menarik investor asing ke Indonesia.
Keinginan kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang promosi perdagangan dan investasi dilakukan melalui pembentukan a Joint Working Group on Trade and Investment (WGTI), dimana Memorandum of Understanding on Trade and Investment Cooperation sedang dalam proses akhir pembahasan oleh kedua pihak.
Melalui WGTI pengusaha kedua negara akan dapat saling bertukar informasi, pengetahuan dan keahlian serta melakukan program pelatihan bersama di berbagai sektor perdagangan dan investasi.
Kuba merupakan salah satu mitra dagang penting Indonesia di kawasan Karibia, dengan nilai total perdagangan bilateral mencapai US$ 5,7 juta (November 2020).
Ekspor Indonesia ke Kuba adalah kertas, sabun, minyak hewan dan nabati, glassware, dan furnitur. Dari Kuba Indonesia mengimpor gula, produk farmasi, tembakau dan cerutu, peralatan mesin untuk rumah sakit, kulit mentah, dan minuman keras.(*/esa)
