batampos.co.id – Tahun ini, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Belakangpadang akan direvitalisasi.
Dana revitalisasi didapat dari Kementerian PUPR senilai Rp 3,8 miliar.
“Mudah-mudahan membawa manfaat bagi Kota Batam,” ucap Kepala DLH Batam Herman Rozie, Rabu (17/2/2021).
Ia menyebutkan, revitalisasi TPST ini diikuti harapan untuk mencegah aktivitas buang sampah di laut yang akhirnya membuat laut tercemar.
Terlebih jika sampah tersebut sampah sulit urai seperti plastik dan styrofoam.
“Apalagi kita ketahui, Belakangpadang merupakan daerah pariwisata. Pulau ini bersejarah yang sering dikunjungi wistawan mancanegara,” imbuhnya.
Menurutnya, KemenPUPR sudah menandatangani kontrak. Kini selanjutnya, DLH menyiapkan rencana pemindahan sampah dari lokasi eksisting ke TPA Punggur.
Kadis DLH Batam Herman Rozie (kemeja putih) berbincang dengan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepri Albert Rheinaldo serta Camat Belakang Padang Yudi Admaji, belum lama ini. Foto: Pemko batam untuk batampos.co.id
Terkait ini, DLH selanjutnya mengajukan izin membawa alat berat yang akan dibawa ke Belakangpadang ke Kantor Beacukai, untuk diketahui Belakangpadang tidak termasuk dalam FTZ.
Sampah dari sana nanti akan dibawa ke Telaga punggur menggunakan moda laut.
“Setelah lokasi sekarang bersih, pengerjaan langsung dilakukan dan perlu waktu hingga 3 sampai empat bulan hingga selesai,” papar dia.
Revitalisasi TPST ini diajukan 2020 lalu, Pemko Batam melalui DLH Batam terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, seperti yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya.
Kota Batam juga pernah dibantu pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur senilai Rp 23 miliar.
“Tahun 2020, dari dana DAK pariwisata juga kita dibantu alat berat, pickup dan lainnya dengan nilai Rp 7 miliar,” imbuhnya.(*/esa)
batampos.co.id – Pemadaman api di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telagapunggur, Nongsa, diperkirakan memakan waktu selama dua bulan.
Penyebabnya, kebakaran ini terjadi di kawasan tumpukan
sampah yang sudah lama. Sehingga, sampah-sampah di
bagian dalam yang sudah kering, terus terbakar hingga kini.
Kebakaran ini juga terus terjadi akibat adanya gas metana di tumpukan sampah di kawasan itu.
“Api benar-benar hilang itu dalam dua bulan. Tapi kami berusaha mengurangi asap akibat kebakaran ini, paling lama satu bulan ini,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Herman Rozie, Rabu (17/2/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Ia mengatakan, DLH Kota Batam mendapatkan bantuan dari Pemadam Kebakaran dan Polda Kepri untuk memadamkan beberapa titik api yang terlihat.
Untuk menimbun bagian yang terbakar di lereng-lereng gunung sampah itu, Herman meminta bantuan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.
“Agak susah mencapai dengan beko (ekskavator) yang biasa, jadi
kami meminta Dinas Bina Marga membantu dengan (ekskavator) long arm yang mereka miliki,” tuturnya.
Herman mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penimbunan, hingga asap akibat kebakaran ini dapat diminimalisir.
Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) telaga Punggur, Nongsa, Selasa (16/2/2021). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Namun, banyak halangan dalam melakukan ini. Salah satu alasannya adalah akibat kebakaran terjadi di lereng gunung sampah.
Apabila tidak berhati-hati melakukan pengerjaan, dapat menyebabkan longsor.
“Angin kencang, panas terik, lalu letaknya di lereng. Itu sangat menyulitkan kami dalam melakukan pemadaman,” ucapnya.
Walaupun banyaknya tantangan yang dihadapi petugas di lapangan, Herman mengaku akan terus melakukan pemadaman.
“Petugas kami (dari DLH) siang hingga malam melakukan penyemprotan air dan penimbunan juga,” tuturnya.
Ia mengatakan, dibandingkan kebakaran yang terjadi pada Agustus 2019, kebakaran tahun 2021 ini apinya tidak terlalu besar.
Tapi, kesulitan dalam memadamkan apinya, memiliki tantangan tersendiri.
“Tahun 2019 itu api ada di dataran dan menyebar cepat, menyebabkan apinya membubung tinggi, tapi mudah dipadamkan. Saat ini apinya itu tidak dipermukaan, tapi di dalam tanah dan berada di tempat yang sulit dijangkau,” ungkapnya.
Herman mengatakan, sudah sering melakukan patroli atas titik api di kawasan TPA Telagapunggur.
Setiap ada titik api, petugas patroli selalu dapat memadamkan apinya. Tapi dalam kasus kebakaran yang mulai terjadi Selasa (16/2/2021) lalu itu, titik api berada di lembah gunung sampah.
“Pipa air yang kami miliki tidak dapat menjangkaunya, hingga apinya menjadi menyebar hingga ke berbagai tempat,” tuturnya.
Ia mengatakan, setiap harinya apabila cuaca panas, potensi terbakarnya sampah-sampah di kawasan itu selalu terjadi.
“Setiap hari selalu ada kemungkinan timbulnya titik api saat cuaca panas. Tapi kami selalu berhasil padamkan, sepanjang 2020 tidak terjadi. Karena petugas selalu siap siaga memadamkan api, tapi memang kali ini titik api di lokasi yang sulit dijangkau,” ucapnya.
Ia berharap, hujan turun sehingga dapat membantu memadamkan titik-titik api yang masih tersisa.
“Kami juga terus bekerja memadamkannya,” ucapnya.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam, Azman, mengatakan sudah menyiagakan tiga unit mobil damkar untuk membantu DLH dalam memadamkan api di TPA utama di Batam tersebut.
“Petugas ini bekerja dari pagi hingga pukul 23.00,” tuturnya.
Azman mengatakan, karena besarnya potensi gas metana di timbunan sampah, membuat petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api.
“Makanya selain di siram, kami juga menimbun bagian yang terbakar,” ucapnya.
Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah atau lahan. Karena, saat ini hujan jarang turun di Batam, ditambah lagi cuaca yang sangat panas.
“Sengaja atau tidak, ada ancaman pidana bagi yang sengaja melakukan pembakaran,” pungkasnya.(jpg)
batampos.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya menetapkan tanggal pelantikan kepala daerah hasil pelaksanaan pilkada serentak 2020. Rencananya, pelantikan kepala daerah tahap pertama dilakukan pada 26 Februari 2021.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang menyatakan, pelantikan dilakukan bertahap karena akhir masa jabatan kepala daerah berbeda-beda. Sulit bagi pemerintah menyerentakkan di satu waktu karena selisih yang menonjol.
Dalam catatan Kemendagri, di antara 270 daerah peserta pilkada, ada satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2019. Kemudian, 207 daerah habis Februari 2021, 13 daerah berakhir pada Maret 2021, dan 17 daerah pada April 2021. Lalu 11 daerah pada Mei 2021, 17 daerah pada Juni 2021, 1 daerah pada Juli 2021, 2 daerah pada September 2021, dan 1 daerah baru habis pada Februari 2022.
Di antara 207 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Februari 2021, Akmal juga menyebutkan, tidak semuanya akan dilantik 26 Februari. Sebab, masih ada proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Yang sudah pasti dilantik adalah 122 daerah yang tidak ada sengketa. ”Sisanya ada sengketa,” ujarnya di kantor Kemendagri Rabu (17/2).
Namun, kata Akmal, bisa saja sebagian daerah yang terdapat sengketa masuk dalam pelantikan 26 Februari. Mengingat sebagian gugatan telah diputus MK melalui putusan dismissal. Misalnya Kota Surabaya, Banyuwangi, dan Lamongan. Namun, kepastiannya sangat bergantung pada proses administrasi.
Sebagaimana diketahui, putusan MK tidak dapat langsung diproses Kemendagri. Putusan akan ditindaklanjuti KPU setempat terlebih dahulu. Nanti KPU menyerahkan usulan ke DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna. Setelah diputuskan, DPRD menyerahkan ke pemerintah provinsi untuk finalisasi dokumen sebelum dilanjutkan ke Kemendagri.
Karena itu, Akmal menjelaskan, kecepatan KPU, pemerintah daerah, dan DPRD untuk menyelesaikan dokumen akan sangat menentukan. Pihaknya berharap para stakeholder terkait mempercepat prosesnya. ”Agar kami dapat menggelar pelantikan secara bersama untuk 208 daerah pada akhir Februari 2021,” imbuhnya.
Untuk pelantikan tahap selanjutnya, ungkap Akmal, Kemendagri berencana menggabungkan dalam dua sampai tiga tahap besar. Misalnya, daerah yang habis masa jabatan kepala daerahnya pada Maret akan digabungkan dengan April.
Terkait konsep pelantikannya, Kemendagri merencanakan pelantikan dilakukan secara daring untuk mengantisipasi persebaran Covid-19. Gubernur melantik dari ibu kota provinsi sesuai ketentuan UU Pilkada, sedangkan bupati/wali kota beserta wakilnya berada di daerah masing-masing.
”Menggunakan protokol kesehatan maksimal hanya 25 orang yang berada di dalam ruangan,” kata Akmal.(jpg)
batampos.co.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam belum menentukan kuota pasti pembelian premium menggunakan kartu kendali.
Meski begitu, rencana pembelian premium dengan kartu kendali pada awal Maret tetap diterapkan.
Namun, yang membingungkan, pendaftaran juga dilakukan pada awal Maret.
Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau, mengatakan, timnya belum final menentukan kuota pembelian premium menggunakan kartu kendali.
Penentuan kuota pun masih dirapatkan dan diharapkan bisa final sebelum akhir bulan Februari ini.
“Untuk kuota masih belum final. Kami masih rapat sekali dua hari, namun untuk kuota pasti belum final,” terang Gustian seperti yang diberitakan Harian Batam Pos, Rabu (17/2/2021).
Ilustrasi. Antrean kendaraan bermotor di salah satu SPBU di Batam. Disperindag Kota Batam mulai menerapkan penggunaan kartu kendali BBM jenis premium mulai awal Maret 2021. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Kuota premium yang direncanakan bisa diisi 30 liter per hari menggunakan kartu premium, dibatalkan.
Sebab, jumlah kendaraan roda empat 2.000 cc ke bawah cukup banyak, ditambah kendaraan roda dua dan kebutuhan nelayan.
Sehingga, dikhawatirkan jika kuota 30 liter premium per hari, tidak akan tercukupi dengan kuota premium Kota Batam yang ditetapkan sebanyak 147 ribu KL.
“Takutnya tidak cukup, makanya kami sedang hitung berapa jumlah kendaraan roda empat yang memang bisa mendapatkan kartu kendali. Untuk jumlah kuota kendaran roda empat, sempat disebut 20 liter, roda dua 5 liter. Namun itu masih belum final, mungkin berkurang, bertambah atau lainnya,” jelas Gustian.
Ditegaskan Gustian, pihaknya akan membuka pendaftaran kartu kendali pada awal Maret. Selain pendaftaran, pelaksanaan penggunakan kartu kendali akan langsung pada hari itu juga.
“Jadi sistemnya daftar dan langsung aktif. Jadi berlaku kartu kendali juga pada awal Maret sama dengan pendaftaran,” tegas Gustian.
Untuk pendafataran, lanjut Gustian, akan ditempatkan di beberapa lokasi sehingga tak ada antrean.
Bahkan, pendafataran juga bisa dilakukan secara online.
“Mudah-mudahan tak ada kendala, katena niat kartu kendal untuk membantu kondisi masyarakat Batam yang sedang kesulitan ekonomi,” ujar Gustian.(jpg)
batampos.co.id – Penyebab terbakarnya mobil Suzuki Carry di SPBU Merapi Subur, Sagulung, yang menewaskan dua balita,
Sabtu (13/2/2021) lalu, menemukan titik terang.
Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Medan mengungkap bahwa titik api berasal dari korsleting listrik di bawah bangku sopir.
Wakasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Juwita Oktaviani, mengatakan, selain mendatangkan Tim Labfor Medan, polisi juga menghadirkan teknisi dari mobil Suzuki Carry.
“Teknisi Suzuki Carry mengatakan bahwa ada beberapa modifikasi di tangki BBM (Bahan Bakar Minyak),” kata Juwita, seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Juwita menjelaskan, tangki BBM Suzuki Carry yang terbakar dan dikendarai oleh Jusmin beserta dua anaknya yang masih balita itu, telah dirombak. Dimana, tangki BBM dilubangi dan diberi selang ke jeriken.
Mobil carry yang terbakar di salah satu SPBU di Sagulung. Foto: Tangkapan Layar
“Ada dua jeriken di bangku belakang mobil, persisnya di tempat anak korban terbakar,” ujarnya.
Juwita menambahkan, dari keterangan saksi dan tetangga korban, dalam keseharian korban berjualan BBM.
Saat ini, warga Seibeduk tersebut juga masih dirawat di rumah sakit.
“Untuk kondisi bapaknya (Jusmin) masih dalam perawatan, dan rencana akan dilakukan operasi,” kata Juwita.
Seperti diberitakan sebelumnya, satu unit mobil Suzuki Carry bernomor polisi BP 1622 DU, terbakar di SPBU Merapi Subur, Tembesi, Sagulung, Sabtu (13/2) sore.
Saat kejadian, salah satu anak korban, Sarito Tamba, 5, yang
duduk di bangku belakang, tewas terbakar.
Sedangkan adiknya, Halasan Tamba, 3, dan sang ayah, Jusmin, sempat menyelamatkan diri dan mendapat perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Batam di Batuaji.
Sayangnya, pada malam harinya, nyawa balita Halasan tak tertolong karena mengalami luka bakar yang cukup serius di tubuhnya.(jpg)
batampos.co.id – Anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri optimistis Indonesia dalam waktu dekat bisa memproduksi Vaksin Nusantara. Hal itu dia sampaikan setelah menyaksikan penyerahan hasil uji klinis fase pertama vaksin Covid-19 produksi dalam negeri yang diberi nama Vaksin Nusantara kemarin.
Hasil uji klinis fase pertama secara resmi diserahkan ke BPOM. Kemudian, BPOM akan melakukan evaluasi dan berlanjut ke uji klinis fase kedua. ’’Diperkirakan bisa dilakukan pada akhir Februari 2021,’’ ujarnya.
Wakil rakyat dari dapil Jawa Timur IX itu menerangkan, para peneliti dari RSUP dr Kariadi Semarang yang bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes memastikan Vaksin Nusantara aman untuk semua golongan. ’
’Termasuk warga dengan penyakit penyerta (komorbid) dan anak-anak,’’ ungkapnya.
Vaksin Nusantara menggunakan metode pengambilan sampel darah dari calon penerima vaksin. Sampel itu diletakkan di dalam alat khusus untuk dipertemukan dengan antigen. Selanjutnya, kata Abidin, sampel darah tersebut dibiarkan seminggu untuk menghasilkan antibodi sebelum disuntikkan kembali pada penerima Vaksin Nusantara.(jpg)
batampos.co.id – Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Kepri, TS Arif Fadillah, mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan menyampaikan usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpilih setelah adanya pleno dari KPU Provinsi Kepri sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.
Menurutnya, semua ada proses dan mekanisme yang sudah ditentukan. “Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kepri hanya sebagai pelaksana saja. Ketika sudah ada keputusan, tentu akan segera kita teruskan ke Presiden,” ujar Arif menjawab pertanyaan media di Hotel Pelangi, Tanjungpinang, kemarin.
Pria yang duduk sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri tersebut juga menjelaskan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpilih memang harus disegerakan. Karena saat ini, kepala daerah terpilih di tingkat kabupaten/kota di Kepri juga sedang menunggu untuk dilantik.
“Untuk prosesi pelantikan Wali Kota/Bupati terpilih harus dilakukan oleh Gubernur atau Pj Gubernur, karena Plh Gubernur tidak punya kewenangan itu,” jelas Arif.
Ditambahkannya, ada wacana dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pelantikan serentak terhadap Bupati/Wali Kota terpilih. Sehingga sampai waktu tersebut tiba, posisi kepala daerah yang habis masa jabatannya hari ini, akan dipegang Plh Bupati.
“Soal ini masih wacana, karena belum ada keputusan resminya. Bagaimana selanjutnya, kita menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait masalah ini,” tutup Arif. (*/jpg)
batampos.co.id – Pemerintah ingin Arab Saudi segera memberikan kepastian penyelenggaraan ibadah haji 2021. Jika hingga awal Maret tak kunjung ada kejelasan, pemberangkatan jamaah haji tahun ini dibatalkan seperti 2020.
Sikap pemerintah itu disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat menerima rombongan Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU), Senin (15/2). ’’Kami punya deadline Maret, pastikan mau berangkat atau tidak. Itu dulu. Masalah kuota, itu perihal berikutnya,’’ kata Yaqut dalam rilis Forum SATHU.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Yaqut mengatakan bahwa hampir setiap pekan pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah Saudi soal haji 2021. Dalam komunikasi tersebut, pemerintah Indonesia juga menyampaikan batas toleransi kesiapan penyelenggaraan haji tahun ini sampai awal Maret. Jika sampai batas waktu tersebut belum ada kepastian, pemerintah Indonesia tidak siap menyelenggarakan haji.
Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Oman Fathurahman belum bersedia berkomentar banyak soal adanya tenggat kepastian penyelenggaraan haji itu. ’’(Tenggat, Red) itu bagian dari kalkulasi kemungkinan penyelenggaraan haji. Karena tahapan dan persiapannya banyak,’’ tuturnya Selasa (16/2).
Guru besar UIN Syarif Hidayatullah tersebut terus memonitor informasi terkini penyelenggaraan haji 2021 dari pemerintah Arab Saudi. Dia menegaskan bahwa belum ada kabar soal kuota haji tahun ini, termasuk untuk Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, pihaknya memahami apabila Kemenag akhirnya membuat limitasi kesiapan penyelenggaraan haji. Menurut dia, penyelenggaraan haji bukan perkara yang mudah. ’’Belum lagi pada masa pandemi seperti sekarang. Tentu butuh persiapan lebih,’’ katanya.
Dalam situasi normal, lanjut dia, pembahasan biaya haji sejatinya harus selesai Februari. Kemudian diputuskan dalam bentuk keputusan presiden (keppres). Tahun lalu Presiden Joko Widodo menandatangani keppres biaya haji pada 12 Maret.
Selain itu, pemerintah harus memiliki waktu yang cukup untuk pembuatan dokumen-dokumen perjalanan haji. Khususnya paspor. Kemudian, pembuatan visa. Begitu pula kontrak-kontrak layanan haji di Saudi.
Dia mengatakan, segala pelaksanaan teknis haji itu bisa berjalan ketika biaya haji sudah disahkan. Kondisi yang terjadi sekarang, pembahasan ongkos haji antara DPR dan Kemenag belum berjalan.
Anggota Dewan Pembina Forum SATHU Muhammad Ali Amin mendukung langkah Menag Yaqut. ’’Kami mengapresiasi upaya Kemenag sehingga (keputusan haji dari Saudi, Red) tidak keluar last minute,’’ tuturnya.(jpg)
batampos.co.id – Puluhan orang terjaring dalam razia masker di Tiban Center, Sek- upang, Rabu (17/2/2021).
Razia itu digelar oleh perangkat Kelurahan Tiban Indah bersama aparat keamanan.
”Kelurahan Tiban Indah saat ini masuk zona hijau pasien Covid-19. Kami tidak ingin ada penambahan lagi pasien Covid di sini,” kata Lurah Tiban Indah, Rizky Surya Lestari, seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Dalam 15 menit pertama razia yang dilakukan sejak pukul 10.00 WIB ini, sebanyak 14 warga terjaring karena tidak memakai masker.
Sedangkan, satu badan usaha di sekitar lokasi razia juga mendapat peringatan keras, karena tidak menyediakan peralatan sesuai protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dan hand sanitizer.
Tim Gugus Tugas Covid-19 memberikan peringatan tertulis kepada salah satu pelaku usaha di Kota Batam yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id
”Di Sekupang, masih dua kelurahan lagi belum (zona) hijau. Makanya, kami melakukan razia untuk bisa mendata dan diberikan ke kecamatan,” imbuhnya.
Saat ada warga Tiban Indah yang kedapatan tidak memakai
masker dan terjaring razia, maka Rizky akan menelepon
perangkat RT dan RW dimana warga tersebut tinggal.
”Saya telepon RT-nya bilang ada warganya tidak pakai masker. Nanti minta diimbau agar kemana-mana pakai masker. Untuk saat ini, baru imbauan saja, kalau dua kali kedapatan tidak menggunakan masker, maka akan dikenakan sanksi,” ucapnya.
Rizky menegaskan bahwa kegiatan ini akan rutin dilaksanakan, supaya Sekupang bebas dari Covid-19.(jpg)
batampos.co.id – Sejumlah warga mengeluhkan pelayanan
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disducapil)
Kota Batam.
Pasalnya, sejak beberapa hari terakhir, warga tak bisa melakukan perekaman e-KTP, surat akta kematian, pembuatan Kartu Keluarga maupun administrasi lainnya.
“Sudah hampir seminggu ini tak bisa diakses,” ujar Andika, warga Batuaji, Rabu (17/2/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Menurut Andika, berdasarkan informasi yang ia dapatkan, lumpuhnya pelayanan pembuatan dokumen kependudukan di Disdukcapil ini disebabkan adanya kerusakan pada server.
Akibatnya, masyarakat yang menyerahkan berkas harus pulang, tanpa membawa KTP, KK dan kartu identitas yang diinginkan.
Ilustrasi. Warga Kota Batam mengatre untuk mendapatkan pelayanan adminstrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan Kota Batam. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
“Katanya, besok datang lagi, pas datang server masih bermasalah,” tuturnya.
Hal senada juga dikatakan Imron, warga Tiban, Sekupang. Ia mengaku kesal karena tidak adanya pemberitahuan kerusakan server tersebut.
Sehingga, ia dan warga lain harus berulang kali datang ke
kantor Disdukcapil.
“Harusnya diberi tahu, jadi kami enggak tiap hari datang ke sini,” kesalnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Batam, Wendy, mengatakan, memang sempat ada sedikit keterlambatan proses (loading) karena sistem mengalami peningkatan atau update, sehingga tim teknis melakukan sedikit pemeliharaan pada server jaringan.
“Terlambat karena ada pemeliharaan,” katanya.
Namun, ia menyebut saat ini server dan pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan sudah berjalan normal kembali.
Begitu juga pengurusan identitas saat ini juga sudah berjalan
normal.
