batampos.co.id – Sebanyak 1.773 guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam di sekolah telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Mahasiswa (UKM) Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hasil ini berdasarkan surat Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud Nomor 7293/B2/GT/2020 tanggal 30 Desember 2020.
“Dari 3.464 peserta, sebanyak 51 persen atau 1.773 guru dinyatakan lulus,” terang Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Muhamamd Ali Ramdhani dalam keterangannya, Rabu (6/1).
Penetapan kelulusan pada akhir 2020 juga menjadi kabar baik tersendiri bagi para guru. Sebab, dengan begitu mereka yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) pada 2021.
Pada Pasal 7 PP No. 41 Tahun 2009 Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, dikatakan bahwa tunjangan profesi guru dapat dibayarkan pada tahun selanjutnya setelah mendapatkan nomor register guru.
“Ini adalah hadiah akhir tahun bagi guru, dan awal tahun bagi Kementerian Agama. Di tengah pandemi ini, patut disyukuri bahwa meskipun sebagian dana di-refocusing untuk penanganan Covid-19, namun Kemenag masih bisa melaksanakan UKM PPG,” kata dia.
Sebagai informasi, UKM Pendidikan Profesi Guru ini digelar pada 13 dan 14 Desember 2020. Ini merupakan ujian gabungan antara peserta PPG 2020 dengan peserta PPG 2018 dan 2019 yang belum dinyatakan lulus. Selain itu, ada juga peserta ujian susulan yang digelar pada 26 Desember 2020, karena kembali tertunda ujiannya disebabkan teridentifikasi reaktif saat dilakukan rapid test Covid-19.
Bagi yang ikut PPG tahun 2018 dan tidak lulus, masih memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian pengetahuan atau UKM ulang hingga tahun 2021. Sedangkan peserta PPG tahun 2019 yang belum lulus, batas akhir mengikuti ujian ulang hingga tahun 2022. Untuk peserta PPG tahun 2020, diberi kesempatan mengikuti ujian ulang hingga tahun 2023.(jpg)
batampos.co.id – Pemerintah telah mendistribusikan vaksin Covid-19 ke semua provinsi di Indonesia. Program vaksinasi akan dimulai pada 13 Januari 2021 sembari menunggu terbitnya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Penyuntikan vaksin di Indonesia akan dijalankan ketika Emergency Use Authorization vaksin tersebut dikeluarkan oleh Badan POM, dan semuanya berdasarkan data scientific,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, Selasa (5/1), di Jakarta.
BPOM, kata Wiku, saat ini sedang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengadaan vaksin Covid-19 secara berkala, mulai dari tahapan praklinik sampai uji klinik fase 1, 2, dan 3 yang sedang berlangsung di Bandung, Brasil, dan Turki. Jika fase 3 telah selesai, barulah Badan POM menerbitkan EUA.
Wiku menambahkan, vaksin yang sudah didistribusikan ke berbagai daerah juga tetap diawasi dengan melakukan sampling berbasis risiko di UPT Badan POM di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, memastikan proses vaksinasi perdana akan dilakukan pada Rabu pekan depan atau 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang akan diberikan vaksin disusul sejumlah menteri.
Pelaksanaan vaksinasi direncanakan berlangsung selama 15 bulan dan dalam dua periode, yakni Periode I berlangsung dari Januari hingga April 2021 dengan memprioritaskan 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi.
Periode II berlangsung selama 11 bulan, yaitu dari April 2021 hingga Maret 2022 untuk menjangkau jumlah masyarakat hingga 181,5 juta orang.
Di tingkat kabupaten dan kota, vaksinasi juga akan dimulai pada 13 Januari. Di Batam, misalnya, menurut Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, vaksinasi pertama akan dilaksanakan di Dataran Engku Putri, Batam Center.
Amsakar menuturkan, dalam video conference bersama Kepala BNPB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, ada tiga hal yang disampaikan. Pertama, pelaksanaan vaksinasi mulai dilaksanakan 13 Januari.
Pemerintah daerah diminta menyiapkan nama-nama antara 10 sampai 20 orang sebagai peserta vaksinasi secara simbolis.
“Nama-nama tersebut mencakup pejabat publik, pengurus asosiasi Provinsi Kepri, tokoh agama, termasuk saya sendiri. Sesuai dengan yang disampaikan pak wali bahwa beliau orang pertama yang ikut divaksinasi,” ujarnya.
Kedua, meminta pemerintah daerah menyiapkan jadwal pelaksanaan vaksinasi. Bila perlu untuk memperlancar proses vaksinasi akan didirikan posko dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga perangkat RT/RW.
Ketiga, berkoordinasi dengan aparat keamanan, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait vaksin Covid-19 ini. Tujuannya untuk mengedukasi dan menghindari hal yang tidak diinginkan terkait vaksinasi di Kota Batam.
Ketua Bidang Kesehatan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, tenaga kesehatan adalah prioritas pertama vaksinasi.
Saat ini terdapat 5.131 orang tenaga medis di Batam, belum termasuk yang di RSKI Galang. Untuk penerima tahap per- tama sudah menerima informasi pesan singkat langsung dari pusat. “Nanti kita tinggal data saja dan atur seperti apa pendistribusian dan pelaksanaannya di lapangan,” katanya.(*/jpg)
batampos.co.id – Angka kematian akibat Covid-19 terus meningkat di atas 150 jiwa setiap harinya. Satgas Covid-19 menegaskan satu nyawa saja sangat berarti. Seharusnya, daerah-daerah dengan angka kematian yang tinggi bisa menekan jumlah angka kematian.
Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, perkembangan kasus kematian Covid-19 mingguan memperlihatkan kenaikan 0,3 persen dibanding minggu sebelumnya. Mengingat, pada minggu lalu tren kenaikannya 20 persen.
Pada minggu ini provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi ini berasal dari Jawa Timur naik 53 kasus; Kalimantan Utara naik 20 kasus; DKI Jakarta naik 20 kasus; Sulawesi Tenggara naik 15 kasus; dan Lampung naik 12 kasus.
Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers, Selasa (20/10), menjelaskan terdapat berbagai studi yang memperlihatkan hubungan antara penekanan mobilitas masyarakat dengan penurunan kasus dan kematian akibat Covid-19. (Dok Satgas Covid-19)
Meskipun persentase penambahan kematian mingguan mengalami penurunan dari minggu sebelumnya, pada minggu ini di 5 besar terdapat empat provinsi yang sebelumnya tidak masuk ke dalam provinsi lima besar kematian tertinggi.
“Ini artinya kualitas penanganan pasien Covid-19 masih fluktuatif dan perlu peningkatan di seluruh provinsi di Indonesia,” tutur Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual pada Selasa (5/1).
Wiku meminta daerah lebih fokus lagi dalam memotong alur perawatan pasien Covid-19 agar tak berbelit-belit. Sehingga, nyawa pasien bisa diselamatkan.
“Peningkatan angka kematian terjadi akibat daerah yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk menyelamatkan jiwa,” tegas Prof Wiku.
Selain itu, lanjutnya, angka kematian juga disebabkan masyarakat terlambat mendapat perawatan di RS. Hal itu dipicu proses rujukan perawatan yang panjang.
“Saya mohon pemda bersama dinkes mempersingkat alur rujukan perawatan pasien Covid-19 seefisien mungkin agar betul-betul kasus kematian bisa ditekan,” tutupnya.(jpg)
batampos.co.id – Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam Badan Pengusahaan (BP) Batam memasuki tahapan Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I).
Sebelumnya, pada Senin (4/1/2021) lalu, para peserta lelang (tender) telah menyampaikan Dokumen Penawaran di Gedung Marketing Center BP Batam, Batam Centre, Batam.
Peserta lelang yang turut serta dalam penyampaian dokumen penawaran Proyek KPBU Bandara Hang Nadim tersebut adalah Konsorsium Batam yang terdiri dari PT Angkasa Pura II, PT Adhi Karya, Egis Project S.A, Engie South East Asia.
Sedangkan peserta lelang kedua adalah Konsorsium PT Angkasa Pura I, Incheon International Airport Corporation, dan PT Wijaya Karya.
Kepala Sub Direktorat Inisiatif Strategi dan Manajemen Risiko BP Batam, selaku Wakil Ketua Panitia Lelang, Tumirah, mengatakan, kegiatan Penyampaian Dokumen Penawaran Proyek KPBU Bandara Hang Nadim tersebut merupakan salah satu tahapan, di mana para peserta lelang menyerahkan dokumen penawaran kerja sama.
Proyek KPBU Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam BP Batam memasuki tahapan Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
Dalam tahapan tersebut, Panitia Lelang, juga melakukan pembukaan dokumen penawaran administrasi teknis (Sampul I) yang disaksikan secara bersama-sama oleh masing-masing peserta lelang.
“Sebelumnya ada empat peserta lelang yang lulus tahap prakualifikasi. Namun, yang mengajukan dokumen penawaran pada tahapan ini hanya dua peserta, yaitu Konsorsium Batam dan Konsorsium PT Angkasa Pura I,” ujar Tumirah.
Tumirah, mengatakan, meski mengalami pengurangan peserta lelang, tidak terdapat pengaruh yang berarti terhadap proses pelelangan proyek.
Lebih lanjut, Tumirah, menjelaskan, proses lelang ini menggunakan metode 1 tahap dengan 2 sampul, yaitu sampul 1 (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) dan sampul 2 (Dokumen Penawaran Finansial)
“Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul 1) yang sudah kami terima akan kami evaluasi, dan akan diumumkan pada tanggal 29 Januari 2021 mendatang. Sedangkan untuk Pembukaan Dokumen Penawaran Finansial akan dilakukan pada tanggal 5 Februari 2021,” jelas Tumirah.
Seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan pelelangan proyek ini akan berakhir dengan Penandatanganan Perjanjian KPBU yang dijadwalkan pada tanggal 3 Mei 2021.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam beberapa kesempatan mengatakan, pemanfaatan proyek KPBU yang akan memperbarui dan membangun Bandara Internasional Hang Nadim Batam ini nantinya akan dioptimalkan, guna mendukung kebutuhan arus keluar-masuk barang bagi kelancaran kegiatan perindustrian di Batam.(*)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pengelola SPAM Batam yang dioperasionalkan oleh Moya, menyatakan tak ada kenaikan tarif air.
Sehingga, banyaknya keluhan warga terkait membengkaknya tagihan, akan dicari penyebabnya.
”Tarif tak ada naik. Jadi, saya harus tahu dulu penyebabnya. Kalau memang diperlukan, nanti akan saya panggil pengelola, biar ada kejelasan terkait pelayanan air ini,” kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Selasa (5/1/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Kantor Pusat SPAM Batam yang berada di Batam Centre. Foto: Dhiyanto/batmapos.co.id
Rudi mengaku akan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait bengkaknya tagihan air warga.
Ia mengaku, mengetahui keluhan warga dari media sosial, namun belum menerima keluhan langsung. Sehingga, belum bisa memanggil pihak Moya.
”Kalau warga merasa tarif airnya meledak dari pada sebelumnya, lapor saja sama saya. WA saja saya, biar nanti saya tindak lanjuti,” ujarnya.
Namun, ia juga meminta masyarakat Kota Batam untuk
mengecek pemakaian air serta membandingkan dengan
pemakaian sebelumnya.
Disinggung mengenai persiapan lelang pengelolaan air di Batam, Rudi mengatakan belum ada, karena kontrak PT Moya masih tersisa beberapa bulan lagi.
Kendati demikian, Rudi mengatakan, lelang nantinya terbuka untuk semua perusahaan yang ingin berpartisipasi.
”Masih ada beberapa bulan lagi. Jadi belum ada persiapan untuk lelang,” imbuhnya.(jpg)
batampos.co.id – KPK memastikan akan terus memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021 sebagai salah satu program pemerintah menekan dampak pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. KPK juga akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait pelaksanaannya di lapangan.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati menyampaikan, KPK masih menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos mengenai akurasi data penerima bantuan, yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data. KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan.
Ribuan warga antre untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap enam di kantor Kecamatan Jetis, Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (18/09/2020). (jpg)
“KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektifitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi,” kata Ipi dalam keterangannya, Rabu (6/1).
Ipi menuturkan, terkait kualitas data penerima bantuan, KPK mendapatkan DTKS tidak padan dengan data NIK dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan. Karenanya, hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK.
Selain itu, data penerima bantuan regular seperti PKH, BPNT, PBI-JK tidak merujuk pada DTKS. Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal tumpang tindih penerima bansos.
“Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemensos masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan sembako/BPNT. Demikian juga berdasarkan pengelolaan data bansos di beberapa daerah, KPK menemukan masih terdapat penerima bansos regular yang juga menerima bantuan terkait Covid-19 seperti bantuan sosial tunai dan BLT dana desa,” ujar Ipi.
Untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan ini, sambung Ipi, KPK mendorong agar menjadikan padan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos. KPK juga merekomendasikan Kemensos agar memperbaiki akurasi DTKS, termasuk melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data.
“Dalam upaya perbaikan sistem administrasi dalam penyelenggaraan bansos, tahun ini KPK juga akan melanjutkan kajian terkait bansos,” pungkasnya.(jpg)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, kebijakan untuk menggelar belajar tatap muka di sekolah-sekolah di wilayah mainland atau pulau utama Batam, diserahkan kepada pihak sekolah.
Jika sekolah bertekad menggelar belajar tatap muka, maka
sekolah harus memenuhi syarat berdasarkan surat keputusan
bersama (SKB) 4 menteri yang sudah ada.
”Kalau tidak dimulai, kapan lagi kita bisa keluar dari keadaan ini. Makanya saya tegaskan dari awal, (perlu) persetujuan orangtua, komite, dan pihak sekolah harus ada dulu. Ini syarat mutlak yang harus dipenuhi, agar tidak ada masalah,” kata Rudi, seperti yang diberitakan Harian Batam Pos, Selasa (5/1/2021).
Rudi mengatakan, di tengah penambahan kasus yang masih terus terjadi, pembukaan sekolah memang menjadi tantangan bagi Pemko Batam, utamanya Dinas Pendidikan (Disdik) yang membawahi sekolah.
”Makanya saya bilang tadi, kesiapan sekolah yang paling utama. Kalau mampu silakan dibuka, tapi nanti kalau ada kasus, jangan salahkan saya, karena dari awal semua harus memenuhi protokol kesehatan dan mampu menyelenggarakan belajar tatap muka,” ungkapnya.
Ilustrasi belajr tatap muka. (Aspri/Antara)
Ia menyebut, Pemko Batam akan mengawasi jalannya belajar tatap muka.
”Kita memastikan peserta didik ini belajar dengan baik dan aman.
Sekarang kasus masih terus bertambah, meskipun jumlahnya turun. Jadi persiapan dan teknisnya yang harus dipenuhi dulu,” tegasnya.
Rudi mengaku, pertemuan dengan guru dan kepala sekolah beberapa waktu lalu, untuk mendengarkan masukan, harapan, serta kesiapan sekolah di mainland untuk kembali belajar tatap muka.
”Hasilnya, mereka sebenarnya sudah sangat ingin kembali ke sekolah, namun karena pandemi, jadi belum bisa terlaksana. Makanya perlu peran Disdik untuk memastikan sekolah memenuhi syarat yang sudah ditentukan itu,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudyaan (Mendikbud) telah mengumumkan diperbolehkannya kegiatan belajar tatap muka untuk kembali digelar pada awal 2021 ini.
Kebijakan ini berdasarkan keputusan bersama empat menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.
Pemko Batam sendiri juga memutuskan kembali membuka sistem belajar tatap muka untuk sekolah yang berada di hinterland terhitung mulai Senin (4/1/2021) kemarin.
Sementara untuk mainland, Pemko Batam juga memperbolehkan digelar belajar tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta harus mendapat persetujuan orangtua dan
komite sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Madri, menyarankan untuk jenjang SD hingga SMP di mainland, belajar tatap muka ditunda hingga persoalan Covid-19 di Batam benar-benar selesai.
”Karena setiap hari masih ada tambahan kasus. Kita juga takut anak-anak belum bisa melakukan physical distancing (menjaga jarak),” ujar Ides, akhir pekan lalu.(jpg)
batampos.co.id – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah melakukan uji klinis terhadap vaksin Sinovac. BPOM sudah memeroleh dua data setelah dua bulan penyuntikan vaksin, yakni data immunogenitas dan efikasi. Data ini bisa menepis keraguan masyarakat dalam menerima vaksin.
’’Dari data keamanan, vaksin ini sudah cukup aman. Tidak ada kejadian efek samping serius yang dilaporkan berkaitan dengan penggunaan vaksin ini. Sedangkan immunogenitasnya juga sudah menunjukan tingkat pembentukan antibodi yang bagus responsnya dalam tubuh,’’ kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari BPOM Lucia Rizka Andalusia dalam Alinea Forum bertajuk Kehalalan & Keamanan Vaksin Covid-19, Selasa (5/1).
Petugas menurukan kardus berisi Vaksin Covid-19 Sinovac dari dalam truk menuju cold storage. (Alfian Rizal/Jawa Pos)9
Saat ini, BPOM masih menunggu sejumlah data uji klinis lainnya. Lucia menyebutkan ada beberapa keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan melakukan uji klinis. “Bahwa kita mempunyai data uji klinis. Kita punya data pengalaman penggunaan di Indonesia,” terang dia.
Kendati begitu, BPOM membuka peluang memakai data hasil uji klinis sejumlah vaksin Covid-19 dari negara lain, guna mempercepat program vaksinasi di Indonesia. Syaratnya protokol uji klinis negara lain sama dengan Indonesia.
Menurutnya, tidak ada kewajiban melakukan uji klinis di dalam negeri sebelum menggunakan vaksin. Apalagi bila ada negara tetangga yang sudah melakukan uji klinis sebelumnya. Bahkan, ada beberapa jenis vaksin yang telah digunakan di Indonesia, tanpa melalui uji klinis di Indonesia.
’’Ingat, sudah banyak vaksin sebelum pandemi Covid-19, dan hanya sedikit yang melakukan uji klinis di Indonesia. Vaksin influenza, vaksin polio, itu uji klinisnya tidak di Indonesia. Meski diproduksi di Bio Farma, tetapi uji klinisnya tidak dilakukan di Indonesia dan secara regulasi memungkinkan,’’ terangnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati mengaku, belum bisa menegaskan kehalalan vaksin Sinovac untuk menangkal Covid-19. Menurutnya, masih ada informasi yang perlu dilengkapi.
Muti tidak membeberkan secara detail informasi yang dimaksud. Hanya, kuantitasnya terbilang sedikit karena proses audit sudah rampung. ’’Masih ada sedikit informasi yang harus dilengkapi. Sehingga tentunya kami tidak bisa kemudian memberikan kesimpulan. Dan kesimpulan halal tidaknya juga tidak ada di LPPOM, tetapi di Komisi Fatwa (MUI),’’ ujarnya.
LPPOM MUI memastikan tidak pasif dalam menerima informasi vaksin, tetapi secara intensif melakukan kajian yang dikerjakan auditor LPPOM MUI. Dia mencontohkan, studi literatur, jurnal, dan keterangan pakar mengenai bahan baku vaksin juga digali.
’’Katakan ada sekian banyak asam amino yang digunakan dalam media (pembuatan vaksin). Apakah asam amino memang kita perlu kritisi kehalalannya? Atau, mana asam amino yang dari sisi proses produksinya itu tidak kritis dari sisi kehalalannya,’’ jelasnya.
Keputusan halal atau tidaknya vaksin dari Komisi Fatwa MUI juga tergantung keputusan BPOM. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan keamanan vaksin yang kini sedang diuji. ’’Kalau semua informasi sudah lengkap, MUI tetap menunggu keputusan dari BPOM tentang safety, tentang thoyyib tadi untuk memutuskan kemudian apakah bisa dikeluarkan sertifikat halal atau tidak,’’ ucapnya.
Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) memutuskan membolehkan penggunaan vaksin Covid-19 buatan Sinovac, meskipun belum mengetahui kadungan zat pada bahan pokok pembuatan vaksin tersebut. ’’Statemen Kiai Wapres (Wakil Presiden Ma’ruf Amin) menjadi pertimbangan kami untuk tidak melanjutkan pembahasan halal-haramnya,’’ kata Sekretaris LBM PBNU Sarmidi Husna.
Dia berpandangan, pernyataan Ma’ruf dilandaskan atas kegentingan situasi kehidupan akibat dampak Covid-19. Karena itu, penggunaan vaksin tidak berlabel halal dapat digunakan oleh umat Islam.
Sarmidi merasa, pemerintah juga perlu meminta organisasi masyarakat Islam lainnya untuk dapat mengikuti pernyataan Ma’ruf, untuk menanggulangi bahaya dan dampak keberlangsubgan hidup akibat pandemi.
Kendati begitu, Sarmidi mengungkapkan, pihaknya telah berupaya mengkaji dan mencari tahu kadar halal dalam bahan dasar pembuatan vaksin. Salah satunya, meminta penjelasan dari PT Bio Farma. (*/jpg)
batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat, terjadi kenaikan jumlah warga miskin di Batam.
Namun, dari sisi persentase, jumlahnya menurun dibanding tahun sebelumnya.
Dari hasil survei BPS, angka kemiskinan tercatat sebesar 4,75 persen atau setara dengan 67,06 ribu orang pada Maret 2020.
Sementara, angka kemiskinan yang tercatat pada Maret 2019, sebanyak 66,21 ribu orang atau 4,85 persen.
”Dari sisi jumlah, penduduk miskin bertambah 0,85 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 66,21 ribu orang,” ujar Kepala BPS Kota Batam, Rahmad Iswanto, Selasa (5/1/2020) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Dijelaskannya, penurunan persentase penduduk miskin salah satunya dipengaruhi tinggi atau rendahnya kenaikan Garis Kemiskinan.
ilustrasi
Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin.
”Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan,” ujar Rahmad.
Garis Kemiskinan Kota Batam pada Maret 2020 sebesar Rp
707.856 per kapita per bulan.
Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang besarnya Rp
686.956 per kapita per bulan.
Persentase kenaikan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan Garis Kemiskinan pada periode Maret 2018-Maret 2019, dimana terjadi kenaikan 1,35 persen atau dari Rp 650.406 per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 659.170 per kapita per bulan pada Maret 2019.
”Keadaan ini menggambarkan, bahwa terjadi penurunan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Batam secara umum pada Maret 2020 ini dibanding dari tahun sebelumnya. Sehingga, meskipun persentase penduduk miskin mengalami penurunan, akan tetapi jumlah penduduk miskinnya cenderung meningkat,” ungkap Rahmad.(jpg)
batampos.co.id – Pada 2021 ini pemerintah akan berfokus untuk melakukan rekrutmen guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun kapasitas yang dibuka untuk tahun ini sebesar 1 juta formasi.
Berdasarkan keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mereka yang dapat mendaftar adalah guru honorer kategori 2 (eks-THK-2) serta telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan juga lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.
Adapun, usia seleksi PPPK ini dari rentang usia 20 sampai 59 tahun. Selain itu juga tidak diperlukan surat pernyataan pengabdian minimal dari para calon pendaftar serta tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
Syarat lainnya adalah calon peserta tidak pernah dipidana dengan pidana penjara. Kemudian juga tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
Kemendikbud juga akan menyediakan materi belajar daring yang dapat diperoleh semua peserta untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi tes seleksi.
Kemudian, jika sebelumnya setiap pendaftar hanya diberikan kesempatan satu kali ujian seleksi per tahun, sekarang setiap pendaftar dapat mengikuti ujian seleksi sampai tiga kali. Apabila gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali lagi di tahun yang sama atau tahun berikutnya.
Lalu, kebijakan lainnya adalah jika dahulu pemerintah daerah yang harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi, mulai tahun 2021 pemerintah pusat lah yang memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru PPPK dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan akan dilakukan dengan mekanisme transfer umum ke APBD.
Untuk diketahui, PPPK juga merupakan salah satu bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), sama seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dibukanya 1 juta formasi guru ini untuk memenuhi kebutuhan karena adanya kekosongan guru di berbagai daerah.(jpg)
