Sabtu, 23 Mei 2026
Beranda blog Halaman 9744

Vaksinasi Covid-19 jadi Harapan Akhiri Pandemi di Indonesia

0

batampos.co.id – Pemerintah telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 di berbagai daerah. Hal ini tentu menjadi harapan besar untuk mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia.

Ketua umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih menjelaskan bahwa vaksin sangat penting bagi rakyat Indonesia. Vaksin tak hanya berguna bagi diri sendiri, namun juga bermanfaat bagi keluarga dan orang di sekitar untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.

“Semakin banyak masyarakat yang divaksinasi, semakin besar harapan untuk mengakhiri pandemi,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/1).

Vaksin yang akan disuntikan ke masyarakat juga telah terjamin otoritasnya dan telah melalui standar dan prosedur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Untuk diketahui, tenaga kesehatan (nakes) menjadi yang pertama kali divaksinasi. Hal tersebut dikarenakan vaksin Covid-19 diprioritaskan untuk kelompok rentan, salah satunya nakes.

“Nakes adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan perawatan terhadap masyarakat yang positif Covid-19. Dan tingkat kerawanan terpapar sangatlah tinggi,” kata dia.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadji Effendy mengingatkan agar tidak terlena akan adanya vaksin Covid-19. Jadi, meskipun vaksinasi akan dilaksanakan, pelaksanaan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus terus diterapkan.

Tidak boleh untuk mengabaikan protokol kesehatan demi kebaikan diri sendiri dan orang lain. “Memang ada harapan yang menjanjikan yaitu kita sudah mulai akan melakukan langkah secepatnya vaksinasi,” ungkap dia.

Tentu saja vaksinasi ini bisa menjadi salah satu solusi yang cukup bermakna dalam upaya kita untuk menekan kalau perlu menghilangkan wabah Covid-19 ini. Namun, jika tidak diiringi penerapan protokol kesehatan, vaksinasi bisa sia-sia.

“Kita maklumi bersama bahwa vaksinasi ini bukan satu-satunya cara, bukan senjata pamungkas untuk menangani Covid-19 ini. Oleh sebab itu untuk ke depan kita juga harus masih tetap mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya.(jpg)

Keluarga Haji Permata Lapor Polisi, Polda Kepri akan Panggil Saksi

0

batampos.co.id – Polda Kepri telah menerima laporan keluarga almarhum Haji Jumhan bin Sello alias Haji Permata terkait insiden penembakan yang terjadi di Sungai Bela, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau yang menewaskan pengusaha asal Batam tersebut. Insiden yang menyebabkan kematian Haji Permata ini, menjadi dasar pelaporan itu.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Arie Dharmanto, membenarkan telah menerima laporan dari keluarga almarhum Haji Permata. ”Betul sudah ada laporannya,” kata Arie, Minggu (17/1), seperti dilansir Harian Batam Pos.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Arie Dharmanto. Foto: Fiska Juanda/batampos.co.id

Ia menambahkan, sebagai langkah awal, kepolisian sudah melakukan autopsi terhadap jenazah Haji Permata. Selain itu, mengamankan beberapa barang bukti yang terbawa hingga ke Batam.

Nantinya, kata Arie, polisi akan meminta keterangan beberapa orang saksi di lokasi kejadian. Saat ini, pemeriksaan masih terus berjalan. ”Kami juga akan berkoordinasi dengan Polda Riau, karena lokasinya di Provinsi Riau,” tuturnya.

Ia mengatakan, informasi yang masuk masih simpang siur. Oleh sebab itu, butuh pendalaman lagi informasi dan keterangan dari para saksi. Sejauh ini informasi yang masuk, adanya penegakan hukum dari Bea dan Cukai (BC) yakni masuknya kapal tanpa izin dan dokumen lengkap. ”Makanya kami selidiki dahulu,” ujarnya.

Pihak keluarga Haji Permata menduga ada salah prosedur dalam penanganan dan penangkapan tersebut. Perwakilan keluarga Haji Permata, Masrur Amin, sebelumnya menyebutkan, Haji Permata dibiarkan begitu saja setelah ditembak. Tidak ada upaya membawa ke rumah sakit, hingga menghembuskan napas terakhirnya. ”Dibiarkan aja, dibiarkan,” kata Masrur Amin, Jumat (15/1) lalu.

Masrur mengatakan, saat itu tidak hanya Haji Permata yang ditembak, tapi juga dua orang anggotanya. ”Pasti kami akan tuntut,” tegasnya.

Tak hanya itu, rencananya pada Rabu (20/1) mendatang, pihaknya juga akan mendatangi Kanwil BC di Karimun guna mempertanyakan kematian Haji Permata. Pihak keluarga menilai ada beberapa kejanggalan. Salah satunya, dari keterangan pers yang dikeluarkan pertama dan kedua ada perbedaan oleh Kanwil BC.

Di keterangan pertama, disebutkan Haji Permata melompat ke kapal patroli BC sebagai bentuk perlawanan, namun dirilis kedua, tak ada lagi disebutkan. ”Ada beberapa hal yang akan kami pertanyakan, termasuk siapa dalang di balik penembakan ini,” ujar Masrur.

Baca Juga: Aksi Kejar-Kejaran Bea Cukai dan Kapal Penyelundup Bermuatan 7,2 Juta Batang Rokok

Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Syarif Hidayat, melalui keterangan persnya menjelaskan, aksi pengejaran terhadap kapal penyelundup dilakukan Satgas Patroli Laut Bea Cukai Wilayah Khusus Kepulauan Riau dan Bea Cukai Tembilahan.

Pada Jumat (15/1) lalu, Satgas Patroli Laut Bea Cukai, berdasarkan informasi intelijen, berupaya menghentikan laju empat kapal high speed craft (HSC) bermesin 6×250 PK tanpa nama yang membawa rokok selundupan di perairan Pulau Buluh, Riau. Ada juga satu kapal bermuatan orang banyak.

Syarif Hidayat mengatakan ini bermula dari kecurigaan petugas atas adanya pergerakan empat HSC yang beriringan dan cocok dengan informasi intelijen yang diperoleh. Petugas kemudian sudah melakukan pembuntutan sejak dari perairan Pulau Medang, Lingga. Namun, karena mereka menggunakan mesin dengan kapasitas di atas kelaziman, maka petugas tidak berhasil melakukan pencegatan.

“Sekitar pukul 09.30 WIB, kapal patroli Bea Cukai kembali mengidentifikasi keberadaan HSC yang membawa rokok ilegal di perairan Sungai Bela, Indragiri Hilir dari arah Kuala Lajau. Setelah meyakini, petugas memerintahkan HSC tersebut untuk berhenti namun tidak dipatuhi dan bahkan berusaha untuk menabrak kapal patroli petugas,” jelas Syarif Hidayat.(jpg)

Cari Identitas Korban Sriwijaya Air, Tim Inafis Cek CCTV saat Masuk Pesawat

0

batampos.co.id – Proses identifikasi jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 terus berlanjut. Sejauh ini baru 29 korban yang berhasil diidentifikasi. Masih tersisa 33 orang lainnya yang belum teridentifikasi.

Kasubag Ren Inafis Polri, AKBP Yani mengatakan, guna mendukung proses idetifikasi ini, Tim Inafis akan mengecek CCTV di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Tim Inafis akan melihat para penumpang saat memasuki pesawat.

“Saat ini, Inafis sudah mengantongi data dari CCTV, nanti CCTV yang ada di bandara, sebelum korban memasuki pesawat akan dianalisis dari alat kami. Mudah-mudahan nanti hasilnya jelas dan segera diperoleh,” kata Yani di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin (18/1).

CCTV ini diperlukan dalam proses identifikasi, karena potongan tubuh yang didapat oleh tim evakuasi tidak seluruhnya memiliki sidik jari. Dengan rekaman CCTV ini, diharapkan bisa menambah data untuk dijadikan rujukan identifikasi korban.

“Mudah-mudahan melalui analisis CCTV yang diperoleh, bisa lebih mendukung terkait dengan kejelasan data korban,” jelas Yani.

Diketahui, Pesawat Sriwijaya Air nomor register PK-CLC SJ-182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada Sabtu (9/1) pukul 14.40 WIB dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki.

Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki.

Pesawat take off dari Bandara Soekarno Hatta pukul 14.36 WIB. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya 13.35 WIB. Penundaan keberangkatan karena faktor cuaca.

Berdasarkan data manifest, pesawat yang diproduksi 1994 itu membawa 62 orang terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru. Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, tujuh anak-anak, tiga bayi. Sedangkan 12 kru terdiri atas, enam kru aktif dan enam kru ekstra.(jpg)

29 Meninggal Usai Divaksin, Ini Respons Pfizer

0

batampos.co.id – Norwegia menyatakan keprihatinan tentang keamanan vaksin Pfizer-BioNTech atas dampak yang terjadi pada lansia usai disuntik. Kini jumlah kematian bertambah menjadi 29 jiwa, di mana seluruhnya adalah lansia.

Enam jiwa terbaru menambah total jumlah kematian yang terjadi di antara lansia usia 75 hingga 80 tahun. Meskipun tidak jelas kapan tepatnya kematian terjadi, Norwegia telah memberikan setidaknya satu dosis kepada sekitar 42 ribu orang dan fokus pada mereka yang dianggap paling berisiko jika tertular virus, termasuk orang lanjut usia

“Vaksin yang diproduksi oleh Pfizer dan BioNTech SE adalah satu-satunya yang tersedia di Norwegia, dan semua kematian terkait dengan vaksin ini,” kata Badan Obat Norwegia dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Sabtu (16/1).

“Ada 13 kematian yang telah dinilai, dan kami mengetahui 16 kematian lainnya yang saat ini sedang dinilai,” kata badan tersebut seperti dilansir dari Live Mint, Minggu (17/1).

Pfizer mengumumkan vaksin Covid-19 yang didanainya terbukti 90 persen efektif memberikan kekebalan pada 94 orang dalam sebuah penelitian. (Dado Ruvic Reuters)

Semua kematian yang dilaporkan terkait dengan orang tua dengan kelainan dasar yang serius. Kebanyakan lansia telah mengalami efek samping dari vaksin.

“Misalnya seperti mual dan muntah, demam, reaksi lokal di tempat suntikan, dan memburuknya kondisi yang mendasarinya,” jelas badan tersebut.

Laporan resmi tentang reaksi alergi jarang terjadi karena pemerintah terburu-buru meluncurkan vaksin untuk mencoba menahan pandemi global. Otoritas AS melaporkan 21 kasus reaksi alergi parah dari 14-23 Desember setelah pemberian sekitar 1,9 juta dosis awal vaksin Pfizer. Laporan keamanan pertama di seluruh Eropa tentang vaksin Pfizer-BioNTech akan diterbitkan pada akhir Januari.

Kondisi ini juga menarik perhatian peneliti Australia. Australia, yang memiliki kesepakatan untuk 10 juta dosis vaksin Pfizer, sedang mencari informasi mendesak tentang masalah tersebut dari produsen.

Menteri Kesehatan Greg Hunt mengatakan otoritas setempat akan mencari informasi tambahan, baik dari perusahaan, tetapi juga dari regulator medis Norwegia. Kementerian luar negeri Australia juga akan menghubungi mitranya di Norwegia mengenai masalah ini.

Kepala European Medicines Agency Emer Cooke, mengatakan perlu melacak keamanan vaksin Covid, terutama yang mengandalkan teknologi baru seperti messenger RNA. Dan ini akan menjadi salah satu tantangan terbesar setelah suntikan diluncurkan secara luas.

Dua vaksin Covid-19 yang disetujui sejauh ini di Eropa telah diuji pada puluhan ribu orang. Namun kasus di Norwegia menjadi catatan peringatan karena orang yang lebih tua di panti jompo yang berisiko tinggi terkena virus, mengalami efek samping.

Kasus ini telah mendorong Norwegia untuk menyarankan bahwa vaksin Covid-19 mungkin terlalu berisiko untuk orang yang sangat tua dan sakit parah. Institut Kesehatan Masyarakat Norwegia menilai bahwa hati-hati memberikan vaksin bagi mereka yang paling lemah, bahkan efek samping vaksin yang relatif ringan dapat menimbulkan konsekuensi yang serius.

Apa Respons Pfizer?

Pfizer dan BioNTech bekerja sama dengan regulator Norwegia untuk menyelidiki kematian di Norwegia. Klarifikasi Pfizer dilakukan dalam pernyataan melalui email.

“Jumlah insiden sejauh ini tidak mengkhawatirkan, dan sesuai dengan ekspektasi,” kata Pfizer.

“Kami menyadari bahwa kematian juga telah dilaporkan di negara lain, tetapi belum memiliki rincian lengkap tentang ini,” kata badan obat-obatan Norwegia.(jpg)

DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Kapolri Rabu Ini

0

batampos.co.id – DPR telah menerima nama calon Kapolri tunggal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengatakan, pihaknya bakal menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada Listyo Sigit pada Rabu (20/1).

“Rabu tanggal 20 jam 10.00 Wib pagi,” ujar Sahroni dilansir dari JawaPos.com, Senin (18/1).

Sahroni mengatakan, untuk hari ini Komisi III DPR bakal mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terlebih dahulu mengenai calon Kapolri ini. “Pagi ini RDPU dengan Kompolnas,” katanya.

Namun demikian, Sahroni mengatakan rapat dengan Kompolnas tersebut tertutup. Sehingga tidak menjadi konsumsi publik. “Rapat tertutup dan sedang berlangsung,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal yang diusulkan Presiden Jokowi epada parlemen ini.

“Bahwa surpres telah kami terima dari Bapak Presiden yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulanbpejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal yaitu bapak Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat Kabareskrim di Polri,” kata Puan.

Nantinya, DPR akan segera memproses dan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri tersebut.

“Setelah hari ini terhitung 20 hari kedepan, kami DPR akan memproses pelaksanaan mekanisme DPR dalam mengusulkan dan memberikan persetujuan atas calon tunggal Kapolri yang akan datang yaitu Listyo Sigit Prabowo,” ungkapnya.(jpg)

Guru PPPK Sama Seperti Guru PNS

0

batampos.co.id – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, rekrutmen guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah bentuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

“Jadi kalau kita ingin perbaiki kualitas pendidikan Indonesia, kita perbaiki gurunya,” jelas dia dalam siaran YouTube Pendidik VOX Point, Senin (18/1).

Sebab, menurutnya apabila hanya mengandalkan guru PNS saja, peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak akan bertambah. Karena itu dengan adanya guru status PPPK, diyakini bahwa produktivitas guru akan bertambah.

Apalagi dengan PPPK, sekolah dapat secara tepat dan cepat untuk mendapatkan kompetensi guru yang dibutuhkan. Alasan itu lah yang juga menjadi salah satu dasar perekrutan PPPK.

“Di semua negara di dunia, kalau hanya mengandalkan PNS aja itu produktivitasnya tidak cukup cepat untuk bisa meningkat (kualitas pendidikan), jadi banyak di hampir semua negara maju untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kepada publik itu diberikan kepada PPPK,” tutur dia.

Ia juga menegaskan, PPPK ini merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), sama seperti PNS. Jadi, hak yang akan diterima tetap akan sama. Hal tersebut juga telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“PPPK ini adalah suatu profesi yang bermartabat, dia berbeda dengan honorer, jadi semua ini adalah ASN, karena banyak yang bilang PPPK itu honorer, bukan, itu adalah ASN, mereka dapat NIP (nomor identitas pegawai negeri sipil) juga dan memberhentikan dia harus mengikuti prosedur (ASN),” tambah Bima.

“PNS lebih bergengsi ini adalah persepsi lama, kita ingin lawan, enggak ada bedanya, mereka sama-sama ASN dan guru ini adalah suatu pekerjaan bermartabat sebagai pejabat fungsional,” tandasnya. (jpg)

Tenaga Medis di Batam Mulai Divaksin

0

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melanjutkan kegiatan vaksinasi di kalangan tenaga medis, usai simbolis pada Jumat (15/1) lalu. Vaksinasi mulai berlangsung di semua fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit.

Didi Kusmarjadi mengatakan, sebagaimana dilansir Harian batam Pos, usai pencanangan vaksinasi, total vaksin yang sudah didistribusikan ke tenaga medis mencapai seribu lebih. Jumlah ini untuk pelaksanaan vaksinasi selama satu pekan ke depan. ”Kami langsung action. Sebanyak 62 tenaga medis sudah divaksin kemarin,” kata dia, Minggu (17/1).

Didi menjelaskan, pendistribusian vaksin berdasarkan data yang diusulkan masing-masing rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Tenaga medis yang sudah menerima pesan singkat berupa notifikasi akan menjadi penerima vaksin tahap pertama ini.

”Tidak otomatis kita drop semua. Harus berdasarkan data calon penerima vaksin di masing-masing fasyankes. Kami sangat ketat soal vaksin ini, karena jumlahnya belum banyak dan masih terbatas,” ujarnya.

Didi menjelaskan, untuk mendapatkan vaksin, masing-masing fasyankes mendata jumlah tenaga medis yang sudah mendapat pesan notifikasi sebagai penerima vaksin. Selanjutnya diusulkan ke dinas, dan vaksin akan diberikan berdasarkan data tersebut.

Proses vaksinasi dilakukan dua kali dengan jarak waktu selama 14 hari dari vaksinasi pertama. Didi mengakui belum semua tenaga medis mendapatkan SMS notifikasi vaksinasi ini. Dari total lima ribu lebih, jumlah usulan yang masuk ke dinas baru mencapai seribu lebih. ”Sisanya mungkin terdaftar sebagai penerima vaksin tahap kedua,” sebutnya.

Mengenai efek samping dari vaksinasi yang sudah berjalan, Didi mengatakan, sejauh ini baru pusing, dan tidak ada keluhan lain. Menurutnya, vaksinasi dilakukan bagi mereka yang tidak masuk dalam 10 kategori larangan untuk diberikan vaksin.

”Kalau tenaga medis hamil, dan berencana hamil tidak diberikan vaksin, atau ada penyakit penyerta lainnya. Jadi, vaksin benar-benar bagi mereka yang sudah lolos proses skrining,” imbuhnya. (*/jpg)

Korban Jiwa Gempa di Sulbar Kini 81 Orang, Lebih dari 19 Ribu Mengungsi

0

batampos.co.id – Korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo 6,2 di Sulawesi Barat, yang terjadi pada Jumat (15/1) dini hari terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, total korban meninggal dunia hingga kini berjumlah 81 orang.

“Berdasarkan data per 17 Januari 2021 pukul 20.00 WIB, Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa M 6,2 yang terjadi pada Jumat (15/1), pukul 01.28 WIB atau 02.28 waktu setempat di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 81 orang, dengan rincian 70 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan 11 orang di Kabupaten Majene,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati dalam keterangannya, Senin (18/1).

Tim Basarnas Kabupaten Mamuju mengevakuasi korban yang masih berada di reruntuhan bangunan yang rubuh. Mamuju dilanda gempa berkekuatan 6,2 magnitudo. (Basarnas Mamuju/ANTARA)

BNPB juga mencatat sebanyak 19.435 orang mengungsi pascagempa magnitudo 6,2 yang terjadi di Sulawesi Barat pada Jumat (15/1) pukul 01.28 WIB. Berdasarkan data Senin, 18 Januari 2021 pukul 08.00 WIB, Pusat Pengendali Operasi BNPB melaporkan sebanyak 19.435 orang mengungsi pascagempa.

“Dengan rincian 15.014 orang mengungsi di Kabupaten Mamuju dan 4.421 orang mengungsi di Kabupaten Majane,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, Senin (18/1).

Sementara itu, gempa juga mengakibatkan kerugian materiil di Kabupaten Majene antara lain 1.150 unit rumah rusak. Kemudian 15 unit sekolah juga terdampak gempa.

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada Sabtu (16/1) kembali terjadi gempa bumi dengan kekuatan M 5,0 di Kabupaten Majene. BMKG juga memprakirakan gempa susulan masih akan terjadi.

“BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selalu waspada terkait adanya potensi gempa susulan yang berkekuatan signifikan,” ucap Raditya.

BNPB juga mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan dengan tebing curam untuk waspada terhadap longsoran dan reruntuhan batu. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pantai atau pesisir, diharapkan untuk selalu waspada dan segera menjauhi pantai apabila merasakan adanya gempa susulan.

Raditya memastikan, BPBD Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan TNI-Polri, Basarnas serta relawan maupun instansi lainnya dalam proses evakuasi masyarakat terdampak gempa.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan para pengungsi, BNPB juga telah menyalurkan bantuan logistik ke Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene berupa 140 dus mie instan dan 10 dus air mineral pada Minggu (17/1).

Raditya mengungkapkan, BNPB telah mendistribusikan delapan set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, lima unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

“BNPB juga telah menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan Gempabumi Sulawesi Barat sebesar Rp 4 miliar. Bantuan tersebut diserahkan sebesar Rp 2 miliar untuk Provinsi Sulbar dan masing-masing Rp 1 miliar untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene,” pungkas Raditya.(jpg)

GAPPRI Dukung Upaya Bea Cukai Berantas Penyelundupan Rokok dari Batam

0

batampos.co.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyita 7,2 juta batang rokok ilegal yang diselundupkan di perairan Riau, Jumat (15/1) lalu. Jutaan batang rokok yang diduga dari Batam itu akan menimbulkan kerugian negara Rp 7,6 miliar jika berhasil diselundupkan.

Ketua umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan menyampaikan mengapresiasi atas tindakan tegas yang telah diambil pemerintah, khususnya Bea Cukai. Tentunya dalam keberhasilannya menghalau masuknya rokok ilegal sehingga menjamin keadilan bagi para pelaku usaha lainnya yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.

“Upaya konsisten dan serius yang dilakukan oleh Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya sangat penting mengingat dampak dari keberadaan rokok ilegal tidak hanya berupa ketidakadilan bagi para pelaku usaha yang legal, tetapi juga industri secara keseluruhan termasuk petani dan pekerja legal,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (18/1).

Kardus yang diduga berisi rokok selundupan yang berhasil diamankan pihak Bea dan Cukai. (ist)

Baca Juga: Aksi Kejar-Kejaran Bea Cukai dan Kapal Penyelundup Bermuatan 7,2 Juta Batang Rokok

Pihaknya menyebut, perjuangan menahan laju peredaran rokok ilegal adalah perkara yang sangat menantang dan kerap kali mempertaruhkan nyawa.

Menurutnya, tindakan tegas yang dilakukan petugas untuk menegakkan hukum perlu dilakukan, terlebih karena para pelaku telah terus menerus melakukan upaya penyelundupan rokok ilegal terlebih upaya tersebut dibarengi dengan kekerasan.

Dengan demikian, pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas tindakan heroik yang telah dilakukan oleh petugas Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

“Tidak hanya atas kejadian 15 Januari lalu, tetapi juga atas semua ancaman dan kekerasan yang telah dialami oleh petugas Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya,” ucapnya.

Henry Najoan menegaskan, perkumpulan GAPPRI yang menaungi ratusan perusahaan rokok legal terus berkomitmen untuk senantiasa menjaga kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan membantu memberikan edukasi masyarakat terkait peredaran rokok ilegal.

“Kami mendukung upaya Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya untuk memberantas rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara,” pungkasnya.(jpg)

Masuk Kepri Wajib Tes Antigen atau PCR, Ini Penjelasan Gubernur

0

batampos.co.id – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menerbitkan Surat Edaran Nomor :400/SET-STC19/I/2021 yang isinya: mewajibkan semua pendatang ke Kepri, baik masuk jalur laut dan udara, melengkapi diri dengan surat keterangan hasil rapid antigen atau PCR. Tidak boleh lagi hanya rapid antibodi.

SE tersebut ditandatangani Gubernur Kepri, Isdianto, pada 11 Januari 2021 lalu, dan berlaku hingga 25 Januari mendatang. ”Ini mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 1/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri (PPDN) dengan Moda Transportasi Umum di Masa Pandemi Covid-19,” ujar Isdianto.

SE Gubernur Kepri itu menegaskan, surat keterangan hasil negatif tes PCR atau non-reaktif rapid test antigen keluar paling lama dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan untuk pengguna moda transportasi laut.

Sedangkan untuk pengguna moda transportasi udara, harus memiliki surat keterangan hasil negatif tes PCR dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan. Jika menggunakan rapid test antigen dengan hasil non-reaktif, harus dalam kurun waktu 2×24 jam sebelum keberangkatan.

SE ini juga menjelaskan persyaratan lainnya bagi pengguna moda transportasi udara maupun laut yang masuk ke Kepri. Antara lain, dalam kondisi sakit, tidak memiliki gejala (suspect) Covid-19. “Pendatang juga wajib mengisi e-HAC dengan benar dan jujur,” tegas Isdianto.

Ketentuan ini juga berlaku bagi calon penumpang moda transportasi laut dan udara yang akan keluar Kepri. Semunya wajib melengkapi diri surat non-reaktif rapid test antigen atau negatif hasil tes PCR.

Tak hanya itu, calon penumpang yang akan keluar Kepri meski sudah mengantongi surat tersebut, namun pada saat hari keberangkatan ternyata memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, tidak diperkenankan berangkat.

”Juga wajib mengisi aplikase-HAC sebelum boarding dengan benar dan jujur. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun,” ujarnya. (*/jpg)