Sabtu, 23 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 9745

Setelah Longsor, Gempa, dan Banjir, Kini Erupsi

Ahmadi Sultan
-
0
Setelah Longsor, Gempa, dan Banjir, Kini Erupsi

batampos.co.id – Bencana alam bertubi-tubi melanda negeri ini. Setelah gempa di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, dan longsor di Jawa Barat, kemarin giliran Gunung Semeru dan Merapi yang membikin waswas. Erupsi dan awan panas kembali muncul secara mendadak.

Warga yang tinggal di sekitar Gunung Semeru di Lumajang kemarin dilanda kepanikan. Sebab, awan panas dan lava mendadak meluncur turun. Fenomena itu di luar dugaan pos pantau Semeru. Tiba-tiba terlihat api meluncur dari kawah Jonggring Saloko. Lidah lava Semeru menjulur hingga sepanjang 4,5 kilometer. Asap tebal yang bergulung-gulung terlihat membubung. Warga pun buru-buru mengungsi.

Beberapa saat kemudian diketahui bahwa peningkatan aktivitas Semeru itu bukan letusan. ”Guguran awan panas itu akibat gravitasi saja, bukan letusan. Kondisinya sudah aman,” ungkap Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati kepada Jawa Pos Radar Jember kemarin.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa fenomena itu tidak boleh dianggap enteng. Sebab, erupsi sekunder tersebut berpotensi diikuti munculnya lahar dingin. Karena itu, warga diimbau tidak beraktivitas di radius 1 kilometer dari kawah Semeru. Warga juga diminta menjauh dan tidak beraktivitas di area terdampak material awan panas. Sebab, hingga kemarin suhunya masih tinggi.

”Perlu diwaspadai potensi luncuran di sepanjang lembah jalur awan panas Besuk Kobokan,” ucap Mukdas Sofian, penyusun laporan pos pantau Semeru.

Aktivitas Gunung Semeru beberapa saat setelah erupsi Sabtu malam (16/1), terpantau dari Oro Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. (SUGIIRI/JAWA POS RADAR JEMBER)

Selain mengeluarkan lava panas yang mengalir di Sungai Curah Kobokan, aktivitas Semeru kemarin membuat hujan abu vulkanis mengguyur beberapa kecamatan. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, setidaknya ada 19 desa di 6 kecamatan yang diselimuti abu. Perinciannya, 1 desa di Kecamatan Pronojiwo, 1 desa di Candipuro, 2 Desa di Pasirian, 2 desa di Gucialit, 8 desa di Senduro, serta 5 desa di Kecamatan Pasrujambe.

Kondisi paling parah tampak di Pasrujambe. Terutama di Dusun Tawon Songo dan beberapa dusun lain. Abu setebal 1−2 cm terlihat menutupi genting rumah warga. Abu vulkanis itu juga menyelimuti lahan pertanian dan perkebunan.

”Tebalnya lumayan parah karena turunnya sampai dua jam lebih. Debunya halus, terkena angin langsung bertebaran ke mana-mana,” ucap Sholehuddin, warga setempat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang Indra Wibowo Leksana mengimbau agar warga di desa-desa yang terdampak menggunakan masker. ”Pakai masker dalam aktivitas apa pun,” katanya.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memperkirakan belum ada luncuran awan panas susulan dari kawah Semeru. Meski begitu, Kasubid Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat PVMBG Nia Haerani mengungkapkan, tetap ada potensi guguran awan panas.

”Kami pantau terus secara intensif dari pos pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur–Candipuro,” jelas Nia kemarin (17/1).

Hingga kemarin, mayoritas guguran berpotensi mengarah ke Besuk Kobokan. PVMBG menyatakan status Gunung Semeru masih berada dalam level II atau waspada. Penetapan status tersebut didasarkan pada hasil pemantauan visual dan instrumental serta potensi ancaman bahaya.

PVMBG juga memastikan bahwa potensi ancaman bahaya erupsi Gunung Semeru adalah lontaran batuan pijar di sekitar puncak. Material lontaran yang berukuran abu dapat tersebar lebih jauh, bergantung arah dan kecepatan angin.

Potensi ancaman bahaya lainnya berupa awan panas guguran dan guguran batuan dari kubah/ujung lidah lava ke sektor tenggara dan selatan dari puncak. Bila hujan turun, dapat terjadi lahar dingin di sepanjang aliran sungai yang berhulu di daerah puncak.

Gunung Semeru
Gunung Semeru dilihat dari Desa Sidomulyo, Lumajang sebelum erupsi beberapa bulan lalu. (Foto:Jokka)

Aktivitas vulkanis yang mengkhawatirkan juga terjadi di Gunung Merapi. Berdasar data dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Gunung Merapi mengeluarkan lava pijar 36 kali dengan jarak luncur maksimum 1,5 kilometer ke barat daya. Data luncuran tersebut didapatkan berdasar pemantauan kemarin (17/1) pukul 00.00 hingga 06.00.

Selama periode pengamatan itu, Merapi juga mengalami 43 kali gempa guguran. Pada pengamatan kemarin mulai pukul 12 siang hingga 6 sore, tidak ada lava pijar yang teramati keluar dari puncak Merapi. BPPTKG menyatakan, ancaman dan potensi daerah bahaya mengalami perubahan, yakni di sepanjang alur sungai di sisi barat daya.

Kepala Seksi Gunung Merapi BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan, perubahan potensi ancaman maupun daerah bahaya itu membuat pihaknya memperbarui rekomendasi bahaya Merapi. Di sisi lain, perubahan tersebut mengindikasikan masyarakat yang berada di luar potensi ancaman maupun daerah bahaya diperbolehkan pulang.

Meski demikian, Agus meminta masyarakat di luar wilayah bahaya tidak lalai. Sebab, kondisi Merapi masih bisa berubah sewaktu-waktu. ”Masyarakat harus menyesuaikan diri dengan perkembangan aktivitas vulkanis Gunung Merapi,” katanya seperti dilansir Jawa Pos Radar Jogja.

Agus menjelaskan, bila terjadi letusan, lontaran material vulkanis dapat menjangkau hingga radius 3 kilometer dari puncak. Potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya meliputi Sungai Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Biwara Yuswantana mengatakan, hingga kemarin belum ada kebijakan baru dari BPBD DIJ. Khususnya untuk memulangkan warga yang mengungsi di sekitar Gunung Merapi.

Pihaknya akan memantau terlebih dahulu perkembangan aktivitas Merapi dalam empat hari ke depan. ”Ada 328 pengungsi, masih diminta untuk tetap bertahan di barak pengungsian Glagaharjo,” jelasnya.

Sementara itu, Jawa Pos Radar Solo melaporkan, 241 warga masih bertahan di Tempat Penampungan Pengungsi Sementara (TPPS) Desa Tlogolele, Kecamatan Selo. Warga rela meninggalkan tempat tinggalnya agar aman bila sewaktu-waktu erupsi Merapi mengarah ke wilayah mereka.

Longsor di Sumedang, Banjir di Manado

Banjir dan tanah longsor kembali terjadi. Kali ini di Kota Manado. Lima orang dilaporkan meninggal. Tinggi muka air di beberapa tempat bahkan mencapai 3 meter.

Hujan dengan intensitas tinggi dilaporkan terjadi sejak Sabtu (16/1) pukul 15.09 Wita. Air menggenangi sejumlah kecamatan. Beberapa tempat dengan struktur tanah yang labil mengalami longsor. Hingga berita ini ditulis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat ada lima orang yang meninggal. Satu orang lainnya masih dalam pencarian. Bencana tersebut juga mengakibatkan 500 jiwa mengungsi.

Menurut Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB, 2 rumah rusak berat dan 10 lainnya rusak sedang. BPBD Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado melakukan kaji cepat dan evakuasi bersama tim SAR, TNI/Polri, masyarakat, dan relawan. ”BPBD Kota Manado memantau banjir saat ini (Minggu, 17/1) berangsur surut,” kata Kapusdatinkom BNPB Raditya Jati kemarin.

Hingga pukul 12.53 WIB kemarin, BNPB mencatat 29 korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, pada 9 Januari lalu. Sementara itu, sebelas orang lainnya masih berada dalam pencarian. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban meninggal dan 1 orang yang dinyatakan hilang akibat longsor. ”Adapun korban luka ringan 22 orang dan luka berat 3 orang,” terang Raditya.(jpg)

Presiden Harap UMKM Naik Kelas

Aris
-
0
Presiden Harap UMKM Naik Kelas

batampos.co.id – Presiden RI Joko Widodo menekankan kemitraan perusahaan besar baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.

Dilansir dari setkab.go.id, kemitraan itu diharapkan juga dapat meningkatkan kelas UMKM di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya usai menyaksikan Penandatanganan Kerja Sama dalam rangka Kemitraan PMA dan PMDN dengan UMKM, yang dilakukan secara virtual, Senin (18/01/2021), dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Usaha besar tidak boleh hanya mementingkan perusahaannya sendiri, dirinya sendiri, tolong dilihat lingkungannya, ada usaha menengah, ada usaha kecil, ada usaha mikro, libatkan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan sehingga akan mengangkat usaha-usaha itu menjadi naik levelnya,” tegasnya.

Kemitraan usaha besar dengan UMKM ini juga selaras dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

Ilustrasi. Pelaku UMKM. Foto: Dokumentasi batampos.co.id

“Kemitraan strategis antara perusahaan besar dan UMKM akan terus kita kembangkan dengan prinsip saling menguntungkan dan meningkatkan daya saing dengan pasar global,” ujarnya.

Presiden menegaskan, bisnis model kemitraan ini harus dilembagakan dengan pola relasi yang saling menguntungkan. Pemerintah akan terus berupaya dan membangun ekosistem yang kondusif agar tercipta kolaborasi antara UMKM dan pelaku usaha besar yang saling menguntungkan tersebut.

“Kita harapkan terus berkembang. Kalau tadi yang terlibat 196 UMKM dan 56 usaha besar saya minta ini bisa diperluas, karena ini saya tahu ini baru tahap awal, bisa diperluas, bisa diperbanyak di masa-masa yang akan datang,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang telah bekerja keras di tengah pandemi untuk meningkatkan investasi yang juga berkontribusi pada pertumbuhan UMKM di Indonesia.

“Saya menghargai upaya-upaya BKPM yang terus melakukan percepatan proses investasi mulai dari mempermudah perizinan dan memfasilitasi investor sebaik mungkin, melayani agar investasi dari dalam maupun dari luar negeri bisa tumbuh dengan pesat, membuka lapangan kerja, berkontribusi besar pada peningkatan naiknya kelas UMKM di Indonesia,” pungkasnya.

Kerja sama kemitraan UMKM dan usaha besar kali ini melibatkan 56 perusahaan besar yang terdiri dari 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM dengan potensi nilai kontrak mencapai Rp1,5 triliun.(***)

Ini Pendapat Ahli soal Keampuhan dan Keamanan Vaksin Sinovac

Ahmadi Sultan
-
0
Ini Pendapat Ahli soal Keampuhan dan Keamanan Vaksin Sinovac

batampos.co.id – Vaksin Sinovac dengan efikasi 63,3 persen diyakini tetap aman untuk melindungi masyarakat dari paparan Covid-19. Efikasi atau tingkat keampuhan tersebut sudah melebihi standar World Health Organization (WHO) sebesar 50 persen.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, vaksinasi adalah upaya negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman pandemi Covid-19 dan demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity.

“Kami telah menerima rekomendasi dari WHO (World Health Organization), bahwa nilai efikasi di atas 50 persen dapat diterima,” kata Wiku, beberapa waktu lalu.

Sedangkan ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman menyampaikan hasil final efikasi vaksin CoronaVac produksi Sinovac di Brasil sebesar 50,4 perse tidak berpengaruh dengan efikasi vaksin di Indonesia, sehingga masyarakat tidak perlu cemas.

Kata Dicky, angka efikasi di Brasil maupun di Turki tidak bisa disamakan dengan efikasi di Indonesia karena proses uji klinis tahap III-nya pun berbeda. Hasil yang sedikit di atas threshold WHO itu tetap memiliki makna karena tetap memiliki efikasi yang memenuhi standar.

“Artinya itu tetap bisa kita gunakan sebagai pelindung,” kata Dicky.

Dicky juga mengungkapkan, vaksin CoronaVac memang berbeda dari merek vaksin lain. Hal itu lantaran perusahaan Sinovac Biotech mempersilahkan proses uji klinis tahap III dilakukan di daerah pemesan yakni Brasil, Turki, dan Indonesia.

Menurut Dicky, terbitnya izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) menandakan vaksin Sinovac sudah cukup memadai untuk dapat digunakan. Sebab, hasil uji klinis fase III di Bandung telah menunjukkan efikasi vaksin Sinovac sebesar 65,3 persen.

“Efikasinya memadai, saya sampaikan memadai karena dia sudah memenuhi threshold,” ujarnya.

Sementara itu, Vaksinolog Dirga Sakti Rambe mengatakan, angka efikasi 65,3 persen sudah cukup meyakinkan bahwa vaksin Sinovac untuk Indonesia aman dan efektif. “Melebihi standar minimum efikasi WHO 50 persen,” ujar Dirga.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala BPOM Penny Lukito. Menurutnya efikasi di Brasil berubah-ubah karena efikasi tidak dapat dibandingkan dengan platform yang berbeda, walaupun platformnya sama dengan uji klinis di lokasi berbeda pun tidak dapat dibandingkan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya parameter yang menentukan.

“Pertama dari relawan sudah berbeda, jumlahnya berbeda, kemudian tingkat risiko dari relawan berbeda di Brasil 100 persen adalah tenaga kesehatan, dan di Turki 20 persen adalah tenaga kesehatan dan 80 persen pekerja berisiko. Di Indonesia umum, dan ini justru lebih merepresentasikan masyarakat secara umum,” ujar Penny.(jpg)

3.022 Karyawan Swasta di Batam Positif Covid-19

Aris
-
0
3.022 Karyawan Swasta di Batam Positif Covid-19

batampos.co.id – Hingga Minggu (17/1/2021) jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam masih bertambah.

Terbaru ada enam warga Batam yang dinyatakan positif Covid-19 dan dari jumah tersebut 2 orang bergejala dan 4 tanpa gejala.

Dilansir dari website lawancorona.batam.go.id diketahui jumlah pasien Covid-19 di Batam paling banyak menyerang karyawan swasta.

Jumlah saat ini mencapai 3.022 orang. Warga Batam yang terkonfirmasi Covid-19 paling banyak terjadi pada minggu ketiga Oktober 2020 lalu.

Saat ini pergerakan kasus Covid-19 di Kota Batam terus menurun dan pada minggu ketiga Januari 2021 hanya terjadi penambahan 65 kasus.

Jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam berdasarkan pekejraan. Hingga Minggu (17/1/2021) jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam di dominasi karyawan swasta.

Ketua Bidang Kesehatan Covid-19 Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, dari hasil penyelidikan epidemiologi yang terus dilakukan terhadap seluruh cluster dapat disimpulkan sementara bahwa saat ini ternyata terlihat kembali adanya kenaikan jumlah kasus baru.

Hal itu sehubungan adanya penurunan tingkat kedisplinan
masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan diberbagai aktifitas sehari-hari

Sehingga hal ini nantinya memungkinkan terjadi pertumbuhan kembali kasus Covid-19 yang berkaitan dengan berbagai cluster tersebut ataupun kasus baru yang terjadi baik dari transmisi lokal maupun import.

“Kami ingatkan dan imbau kembali agar tetap mengikuti anjuran Pemerintah, seperti menjaga jarak, senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,” tuturnya.

Kemudian tetap di rumah saja dan jika terpaksa harus keluar rumah gunakan masker serta selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan seimbang dan berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup.(*/esa)

Presiden Jokowi ke Kalsel Tinjau Penanganan Banjir

Ahmadi Sultan
-
0
Presiden Jokowi ke Kalsel Tinjau Penanganan Banjir

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Senin (18/1) bertolak ke Kalimantan Selatan meninjau beberapa wilayah yang terdampak banjir.

“Iya betul, sarana yang terkena dampak agar Kementerian Pekerjaan Umum bisa segera tindak lanjut,” ujar Kepala Sekretariat Presiden (Kasatpres) Heru Budi Hartono kepada wartawan, Senin (18/1).

Heru menambahkan, Presiden Jokowi juga akan mengecek bantuan kemanusiaan yang sudah dikirimkan pemerintah. Jokowi ingin masyarakat yang terdampak banjir bisa segera mendapatkan bantuan tersebut.

“Kebutuhan lain yang diperlukan warga Bapak Presiden akan memperhatikan,” katanya.

Sebelumnya BPBD Kalimantan Selatan merilis data harian hingga per tanggal 14 Januari 2021. Tercatat ada 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal tahun. Khusus untuk bangunan rumah warga yang terdampak sebanyak 19.452 unit.

Akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini masih didominasi dari Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu, disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan, sisanya berasal Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan sekitarnya.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor juga sudah mengumumkan wilayahnya kini berstatus tanggap darurat bencana banjir melalui Surat Pernyataan Nomor: 360/038/Bpbd/2021 tertanggal 14 Januari 2021.(jpg)

Ada 1.200 Rumah Subsidi di Kota Batam

Aris
-
0
Ada 1.200 Rumah Subsidi di Kota Batam

batampos.co.id – Pengembang properti di Batam optimistis tahun ini pasar properti akan kembali mengalami peningkatan.

Persentasenya hingga lima persen. Sebab permintaan terhadap rumah murah bersubsidi diprediksi akan meningkat.

“Tahun ini, Batam dapat jatah pembangunan rumah murah bersubsidi sebanyak 1.200 unit dari pemerintah. Untuk harganya saat ini, belum berubah dari tahun lalu. Rp 156,5 juta per unit,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Faktor lainnya, yakni harga bahan bangunan tidak mengalami kenaikan signifikan, kecuali besi yang harganya naik sekitar 10 persen.

Pemerintah pusat memang memprioritaskan anggarannya untuk membangun rumah murah bersubsidi.

Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya, pasar rumah komersil anjlok.

“Selain itu, rumah murah bersubsidi ini menarik karena harganya sesuai dengan daya beli saat ini. Juga membantu pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi warganya,” ungkapnya.

Achyar menyebut, anggaran pemerintah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun rumah murah ini mencapai Rp 18 triliun. Peningkatannya dibanding tahun lalu sekitar 50 persen.

“Pasarnya ini sangat cocok untuk kalangan pekerja di Batam,” katanya.

Ilustrasi Perumahan. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

Seperti diketahui, industri manufaktur di Batam bisa bertahan. Kinerja ekspornya lancar. Sedangkan dari segi mobilitas, arus penumpang di bandara juga naik sekitar 50 persen dibanding beberapa bulan yang lalu.

Ini menandakan perekonomian mulai perlahan-lahan pulih
kembali.

Sedangkan perbankan saat ini mulai mengendorkan ikatannya dalam menerima permohonan kredit pemilikan rumah (KPR).

“Dalam tiga bulan terakhir, perbankan mulai membuka peluang,
tapi pelan-pelan dan juga selektif,” tuturnya.

Sementara itu, pengusaha properti Batam, Robinson Tan, mengungkapkan, pengembang properti di Batam optimistis tahun ini pasar properti akan rebound.

”Menteri Keuangan sudah sampaikan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh lima persen. Sektor properti jadi salah satu prioritasnya,” kata Robinson.

Keyakinan tersebut ditunjukkan dari pagu anggaran untuk pembangunan rumah subsidi yang naik dari Rp 12 triliun
menjadi Rp 18 triliun tahun ini.

Di Batam sendiri, industri properti sangat bergantung sekali dengan tiga sektor utama, yakni sektor industri pengolahan, industri konstruksi, dan kegiatan pariwisata.

Robinson menyebut, karena pandemi, perbankan benar-benar ketat dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR).

”Begitu ditanya, karyawan hotel, misalnya, maka bank langsung kunci KPR-nya,” ucapnya.

Pengetatan tersebut juga berlaku untuk sektor informal. Menurut Robinson, banyak pedagang kuliner kaki lima yang sebenarnya bankable tapi gagal dalam KPR karena syarat administrasi.

”Mereka uangnya banyak, tapi ketika diminta tunjukkan rekening koran dan lain-lain, ya mereka tidak tahu. Jadi sebenarnya, butuh asistensi dari Bank Indonesia (BI),” imbuhnya.(jpg)

Terkait Belajar Tatap Muka, Pemerintah Lepas Tangan, Orangtua Keberatan

Aris
-
0
Terkait Belajar Tatap Muka, Pemerintah Lepas Tangan, Orangtua Keberatan

batampos.co.id – Kebijakan membuka sekolah dan melakukan
proses pembelajaran tatap muka, dinilai tidak realistis untuk saat ini, karena penyebaran virus Covid-19 di Kota Batam masih cukup
tinggi.

Di samping itu, berdasarkan data Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri, masih banyak orangtua yang menginginkan belajar online atau dalam jaringan (daring).

Terlebih, pemerintah dinilai tak berani mengambil risiko saat menggelar belajar tatap muka.

Pasalnya, sebelum menggelar belajar tatap muka, pihak sekolah menyebarkan formulir kesepakatan bahwa jika ada anak didik yang kena Covid-19, merupakan tanggung jawab orangtua, bukan tanggung jawab pemerintah.

Komisioner KPPAD Kepri, Erry Syahrial, mengatakan, syarat itu membuat orangtua tidak percaya untuk melepas anaknya belajar di sekolah.

”Mestinya bunyi formulir itu, ketika ada anak sakit, pemerintah mau bertanggung jawab. Sehingga, ada semacam jaminan bagi anak dapat pelayanan, meyakinkan orangtua tetap terlindungi. Ini masukan saja dari kami,” ujar Erry, Minggu (17/1/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Ia menyebutkan, masih banyak orangtua yang menginginkan
belajar daring atau menolak belajar tatap muka.

Meski, ia tak memungkiri masih ada orangtua yang menginginkan
belajar tatap muka.

”Jadi terbelah ini. Ada yang masih menunggu dan melihat, meminta belajar tatap muka, namun paling dominan ialah menolak belajar tatap muka,” kata Erry.

Menurutnya, penolakan ini lantaran adanya kekhawatiran orangtua untuk melepas anaknya belajar ke sekolah di tengah masa pandemi Covid-19 ini. Termasuk, belum ada kepas tian pengendalian virus ini.

”Kalau dari Dinas Pendidikan, saya dengar akan menunda. Karena, banyak orangtua yang menolak dan khawatir,” sebut Ery.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad saat meninjau sistem belajar tatap muka di salah satu sekolah di Kecamatan Belakang Padang beberapa waktu lalu. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id

Kekhawatiran orangtua ini harus diperhatikan pemerintah. Terlebih lagi, masalah pendidikan ini adalah hak asasi manusia.

Mereka wajib mendapatkan pendidikan, namun tak mesti belajar tatap muka di sekolah.

”Intinya dalam bentuk layanan, apakah tatap muka atau tidak, namun yang jelas harus tetap belajar. Kalau memang belum memungkinkan (belajar tatap muka), jangan dipaksakan dulu lah, kecuali setelah vaksin berjalan dan terbukti berhasil, itu baru tak
masalah,” bebernya.

Sebelumnya, persyaratan tanda tangan persetujuan orangtua ini, memang jadi polemik.

Sebab, tidak semua orangtua sependapat. Banyak orangtua yang keberatan karena menganggap pemerintah masih ragu-ragu dengan kebijakan belajar tatap muka ini.

”Pemerintah mau main aman, nanti terjadi apa-apa dengan anak di sekolah, orangtua dilibatkan karena kasih izin anaknya belajar tatap muka. Harusnya pemerintah tegas. Kalau memang sudah aman, ya buat kebijakan yang pasti tanpa harus persetujuan orangtua lagi,” ujar Anwar, orangtua siswa sekaligus tokoh masyarakat di Sagulung, belum lama ini.

Sementara Rusdi, warga Tanjunguncang, juga menyampaikan pendapat yang sama.

Beberapa waktu lalu, dia mengaku menolak menandatangani surat pernyataan kesediaan orangtua melepas anaknya belajar tatap muka di sekolah, yang diberikan oleh salah satu SMA di wilayahnya. Dia mengaku keberatan dengan hal itu.

”Seolah-olah segala kemungkinan risikonya nanti jadi tanggung jawab orangtua sepenuhnya. Ini yang saya hindari. Kalau memang ada kebijakan dari pemerintah, ya buat saja, karena pemerintah tentu sudah mempertimbangkan secara matang,” kata Rusdi.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Batam, Sudirman Dianto, mengatakan, belajar tatap muka di sekolah pada prinsipnya kembali pada kesepakatan penyelenggara pendidikan, sekolah dengan wali murid atau orangtua.

”Jika satuan pendidikan tersebut siap dengan protokol kesehatan dan orangtua menyatakan bersedia anaknya belajar tatap muka, maka silahkan,” katanya.

Menurut dia, dalam hal ini titik tekannya pada kesanggupan atau keharusan memenuhi standar pembelajaran tatap muka pada masa pandemi, seperti penerapan protokol kesehatan (protkes) yang ketat, dimana ketentuan teknis telah ditetapkan pemerintah melalui Disdik.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyiratkan rencana belajar tatap muka di mainland (perkotaan, red) batal dilaksanakan. Hal ini karena adanya penolakan dari orangtua.

”Banyak yang menolak sepertinya. Karena kemarin, berdasarkan laporan dari Disdik dan sekolah, banyak surat persetujuan yang tidak kembali. Ini akan kita rapatkan kembali,” kata Rudi, usai memimpin rapat sosialisasi vaksin di Dataran Engku Putri, Batam Center, Senin (11/1/2021) lalu.

Menurutnya, ada kemungkinan orangtua ingin pemerintah menuntaskan pelaksanaan vaksinasi terlebih dahulu.

Sehingga, menolak untuk belajar tatap muka saat ini. Kebijakan sekolah tatap muka ini, bisa digelar kalau ada persetujuan dari orangtua, komite, dan pihak sekolah.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Hendri Arulan, mengatakan, saat ini sudah ada sejumlah sekolah yang mengusulkan belajar tatap muka.

Namun, belajar tatap muka belum bisa digelar. Hal ini karena adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 terkait perlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebab Covid-19, termasuk di dunia pendidikan.

”Jadi sepertinya dibatalkan. Namun masih menunggu keputusan Pak Wali Kota. Kalau merujuk pada instruksi tersebut, sekolah diminta belajar daring, dalam rangka pengendalian penyebaran
Covid-19,” kata Hendri.(jpg)

Mengkhawatirkan! Kasus Covid-19 Semakin Tinggi

Ahmadi Sultan
-
0
Mengkhawatirkan! Kasus Covid-19 Semakin Tinggi

batampos.co.id – Kasus positif Covid-19 di Indonesia per 17 Januari 2021 bertambah 11.287 orang, sehingga kini totalnya menjadi 907.929 kasus. Ada pun, kasus meninggal bertambah 220 kasus menjadi 25.987 orang.

Hal itu sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu, penerapan protokol kesehatan (prokes) harus lebih ketat. Ditambah, upaya sosialisasi dan edukasi diperbanyak lagi. Hal itu harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga masyarakat akan patuh dan menjadikan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru.

Realisasi penerapan prokes 3M, yaitu wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dan wajib menjaga jarak juga saat ini semakin baik diterapkan oleh masyarakat.

Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun mengatakan bahwa masyarakat Indonesia cenderung lebih mudah menerima pendekatan secara kultural, yakni melalui penyadaran yang berkelanjutan.

’’Seperti dalam teori pengadopsi baru, masyarakat ini harus diingatkan terus. Pendekatannya juga akan lebih efektif melalui penyadaran dengan memberikan edukasi, himbauan, nasehat, itu yang harus dikedepankan,’’ ujarnya.

Apalagi, masyarakat juga tidak bisa diberikan pendekatan penyadaran secara paksa. Bukannya sadar, sebaliknya malah justru akan menolak jika dipaksa terus-menerus.

Oleh sebab itu, menurut Muhadjir, pemerintah terutama para pejabat publik dan tokoh masyarakat harus memberikan contoh yang dapat diikuti oleh khalayak. Di samping itu juga perlu dibarengi aksi nyata seperti membagi-bagikan masker gratis.

’’Jadi sebenarnya kalau ada daerah yang memberikan sanksi itu boleh-boleh saja. Namun yang paling efektif, saya kira tetap kita harus terus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan sehingga menjadi bagian dari kehidupan kita atau yang istilahnya disebut new normal,’’ ungkapnya.

Salah satu sosok penting yang berpengaruh adalah ibu, di mana mereka selalu mengajak kita untuk terus menerapkan protokol kesehatan 3M, kapanpun dan di manapun. Jangan sampai orang terdekat kita menjadi korban dari Covid-19 akibat lalai dari prokes. (*/jpg)

Di Batam Angka Kecelakaan Kerja Tinggi

Aris
-
0
Di Batam Angka Kecelakaan Kerja Tinggi

batampos.co.id – Kasus kecelakaan kerja di Kota Batam terhitung cukup tinggi. Tercatat, sepanjang tahun 2020, ada 3.817 kasus kecelakaan kerja, dimana 13 orang di antaranya meninggal dunia.

Bila dibandingkan tahun 2019, kecelakaan kerja tahun lalu sedikit lebih rendah, yakni 3.953 kasus dengan 15 korban meninggal dunia.

Berdasarkan data laporan kecelakan kerja di UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri, penyumbang angka kecelakaan kerja di Batam masih didominasi kecelakaan kerja di jalan raya.

”Bahkan, angkanya mencapai 50 persen dari jumlah secara keseluruhan,”ujar Kepala Pengawas Ketenagakerjaan Kepri Wilayah Kerja Kota Batam, Dr Sudianto, Minggu (17/1/2020) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Ilustrasi pekerja galangan kapal di Tanjunguncang, Kota Batam. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Sementara itu, bila melihat sektornya, kecelakaan kerja sektor industri menjadi yang paling tinggi, sebanyak 3.574 kasus atau hampir 90 persen dari total keseluruhan.

Sektor lainnya, seperti jasa sebanyak 148 kasus, angkutan dan transportasi 34 kasus, pertanian dan kehutanan 30 kasus, perdagangan, perhotelan, dan restoran 16 kasus, serta sektor
bangunan 9 kasus.

”Kalau dilihat dari sektornya, paling dominan itu industri,” ungkap Sudianto.

Ditambahkannya, sepanjang tahun 2020, ada 13 korban kecelakaan kerja meninggal dunia, 20 orang lainnya cacat dan 655 orang di antaranya sembuh.

”Kalau untuk tahun 2021 ini, belum kita rilis. Pada bulan Maret nanti baru kita akan data lagi,” bebernya.

Berbagai upaya terus dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan guna meminimalisir angka kecelakaan kerja di jalan raya tersebut.

Semisal, mengimbau kepada safety perusahaan agar terus mengingatkan karyawan untuk mematuhi protokol keselamatan kerja di jalan raya.

”Safety K3 bukan hanya di tempat kerja tetapi juga dari rumah. Untuk itu, kita selalu mengingatkan keselamatan kerja di jalan raya ini penting mengingat tingginya angka kecelakaan kerja di jalan,” tuturnya.

Sudianto mengimbau, agar setiap kali terjadi kecelakaan kerja dilaporkan ke Pengawas Ketenagakerjaan Kepri Wilayah Kerja Kota Batam.

Tujuannya, agar terdata dan memudahkan pembayaran klaim BPJS.

”Paling lambat 24 jam harus lapor, kalau terlambat klaim BPJS susah. Kalau belum sempat mengurus, minimal dikomunikasikan,” tutupnya.(jpg)

Indonesia Butuh 2,2 Juta Guru di Sekolah Negeri

Ahmadi Sultan
-
0
Indonesia Butuh 2,2 Juta Guru di Sekolah Negeri

batampos.co.id – Pemerintah akan melakukan perekrutan guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), totalnya dibutuhkan 1 juta formasi. Namun, hal itu dipertanyakan oleh pemangku kepentingan di dunia pendidikan, kenapa harus PPPK, bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menjawab hal itu, Sekretaris Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nunuk Suryani mengatakan, alasan pihaknya membuka formasi adalah memang kurangnya guru yang mengajar di sekolah negeri.

Ilustrasi guru honorer. (JPG)

Dia menuturkan bahwa saat ini kebutuhan guru di Indonesia sebesar 2,2 juta. Namun, yang baru terisi adalah 1,1 juta guru. Oleh karenanya perekrutan diadakan.

“Jumlah guru seharusnya di sekolah negeri berdasarkan rasio yang ideal itu sekitar 2,2 Juta. Nah 2,2 juta itu siapa yang sudah mengisinya, 1,1 juta itu adalah guru PNS,” ungkapnya dalam Ngopi Seksi Dampak Rekrutmen 1 Juta Guru Pada Program Pembangunan SDM Unggul secara daring, Minggu (17/1).

Sementara dari 1,1 juta itu sudah ada guru yang memperhitungkan pensiun pada tahun 2021 sebanyak 69 ribu. Kemudian, guru honorer berjumlah 742 ribu dan CPNS 2019 serta PPPK 2020 berjumlah 84 ribu. Jika dijumlahkan, masih ada sisa sekitar 275 ribu kekurangan guru untuk mengajar di sekolah negeri.

“Saat ini karena memang kita butuh sejumlah itu. Maka dibutuhkanlah 1 juta guru ASN agar dapat menutupi kekurangan,” tutur dia.

Tentunya, kata dia tidak sekedar menutupi kekurangan saja. Namun, dengan terpenuhinya guru ini,maka harapan ke depan adalah kualitas guru meningkat, status dan kesejahteraan guru-guru honorer itu juga membaik.

Kebijakan perekrutan ini, kata Nunuk menguntungkan para guru yang memiliki usia di atas 35 tahun. Sebab, mereka tidak bisa lagi mendaftar sebagai CPNS. Dari jumlah guru honorer yang ada di data kami 437 ribu atau 59 persennya itu ada usianya sudah di atas 35 tahun.

“Rekrut guru P3K saat ini sebagai kebijakan yang berpihak kepada guru honorer di sekolah negeri. Karena kenapa? kalau mereka harus mengikuti seleksi CPNS atau seleksi yang lain pasti secara umur 59 persennya tidak lagi memungkinkan,” ungkapnya.

Para guru PPPK juga akan mendapatkan hak yang sama seperti guru PNS. “Penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi dan penghargaan. Dengan mereka yang diangkat sebagai ASN PPPK tadi, hak mereka akan terpenuhi,” pungkasnya.(jpg)

1...9,7449,7459,746...14,363Halaman 9,745 dari 14,363

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000