batampos.co.id – Perkembangan kasus Covid-19 di Kota Batam menuju trend positif dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang sembuh.
Ketua Bidang Kesehtan Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam, Didi Kusmarjadi, melalui pernyataan tertulisnya menyebutkan, pada Kamis (10/9/2020) ada 21 warga Kota Batam yang dinyatakan sembuh dari Covid-19.
“Berdasarkan catatan penanganan perawatan dan hasil laboratorium yang disampaikan oleh Laboratorium BTKLPP Batam tersebut, maka oleh Tim Medis yang menanganinya dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit,” ujarnya.
Jumlah pasien Covid-19 hingga Kamis (10/9/2020).
Saat ini kata dia, kondisi yang bersangkutan semua dalam keadaan sehat dan stabil serta dalam persiapan untuk kembali ketempat tinggalnya.
Diketahui 21 orang tersebut masuk dalam klasifikasi asimptomatik atau tanpa gejala dan terdiri dari tenaga kesehatan, karyawan swasta, ibu rumah tangga, kru kapal, dan anak-anak.
Dengan penambahan tersebut saat ini total jumlah warga Kota Batam yang sembuh dari Covid-19 sebanyak 535 orang.(*/esa)
batampos.co.id – Batam Aero Technic (BAT) pengelola Maintenance Repair dan Overhaul (MRO) di kawasan Bandara Internasional Hang Nadim Batam membangun hanggar khususu untuk pengecatan pesawat terbang full body yang dilengkapi dengan fasilitas air ventilation system guna mendukung kualitas pengecatan.
Customer Relation Manager BAT, Suci Perwira Negara, mengatakan, ada enam fase pembangun hanggar di atas lahan 33 hektar.
“Saat ini sedang dibangun hanggar 3 yang diperkirakan mampu menampung 6 pesawat sekaligus,” ujar Customer Relation Manager, Batam Aero Technic, Suci Perwira Negara, baru-baru ini.
Saat ini lanjutnya, pembangunan hanggar fase 1 dan 2 telah selesai.
Teknisi MRO BAT Lion Air melakukan sedang perawatan berkala pada slaah satu pesawat Lion Air Group. Foto: Messa Haris/batampos.co.id
Selain itu lanjutnya kegiatan MRO sudah beroperasi.
“MRO mulai dibangun tahun 2012, mulai beroperasi tahun 2014 hingga kini dipusatkan tiga hanggar A, B dan C,” ujarnya lagi.
Ia menjelaskan, hanggar A, B dan C bisa menampung 15 pesawat sekaligus. Dengan rincian 13 pesawat untuk maintenance dan dua pesawat untuk pengecatan.
Kemudian, pada periode tahun 2019-2022 akan dilakukan pembangunan fase 3. Berupa maintenance hanggar, supporting dan fasilitas publik.
Kata dia, apabila keenam fase pembangunan telah selesai akan dapat menampung sekitar 56 pesawat terbang sekaligus.(esa/adv)
batampos.co.id – Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Batam, mestinya mulai aktif dijalankan sejak Rabu (9/9) lalu.
Namun, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan bahwa sanksi sebesar Rp 250 ribu atau sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan, ditunda penerapannya.
Ia beralasan, tidak ingin masyarakat menjadi terbebani dan memilih untuk melanjutkan edukasi seperti yang sebelumnya dilakukan.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Riau Kepulauan, Dr Emy Hajar Abra SH, MH mengatakan, dalam Perwako tersebut tidak ada sanksi pidana. Namun, hanya berisikan teguran, denda dan administrasi.
”Sebenarnya bisa saja demikian terkait dengan penundaan. Penundaan itu bukan berarti tidak jadi, tetapi ditunda dengan sosialisasi,” ujarnya.
Menurutnya, jika sudah dilakukan sosialisasi, misal dalam waktu tiga hari atau satu minggu, ia menilai, ada kemungkinan masyarakat tidak mengetahui adanya denda bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai aturan tersebut.
Namun, kalau dipertanyakan boleh atau tidaknya sanksi tersebut ditunda karena melihat masyarakat belum siap atau karena belum tersampaikan, menurut Emy, hal itu masih bisa dipahami.
Namun yang paling penting, dalam penerapan suatu aturan yang baru itu, harus ada sosialisasi ke masyarakat. Hal itu juga sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. ”Akan salah jika penegak hukum nantinya langsung memanggil masyarakat pelanggar protokol kesehatan dan kemudian langsung diberikan sanksi,” katanya.
Sementara mengenai Perwako yang sudah disosialisasi dalam waktu satu minggu, ia mempertanyakan kembali apakah seluruh lapisan masyarakat memahami atau tidak. Sebab, sampai saat ini ia masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan protokol kesehatan.
Ia juga menegaskan, penundaan penerapan sanksi itu juga harus ada kepastian sampai kapan. Tidak bisa penundaan itu dibiarkan selama satu atau dua minggu. Kembali lagi ia mengingatkan, selama penundaan ini harus dilakukan sosialisasi hingga ke seluruh lapisan masyarakat.
”Penundaan ini harus jelas, masyarakat harus tahu juga mengenai Perwako ini. Satu minggu katakanlah lima hari, atau empat hari dilakukan sosialisasi, okelah. Tetapi tetap, harus ada limitasinya penundaan ini. Jangan sampai Perwako itu ditunda tanpa ada limitasinya,” imbuhnya.(*/jpg)
batampos.co.id – Pemerintah Singapura mengumumkan secara terbuka tempat-tempat umum mana saja yang pernah dikunjungi pasien Covid-19. Tujuannya adalah untuk memudahkan penelusuran kontak atau tracing jika ada kontak erat dengan pasien atau pernah mendatangi tempat yang sama sebelumnya. Pasalnya, pasien Covid-19 yang kebanyakan OTG rentan menularkan virus.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Singapura memberikan daftar tempat-tempat yang dikunjungi pasien Covid-19 setidaknya selama setengah jam atau 30 menit dalam 14 hari terakhir. Pengaturan waktunya juga disebutkan. Lokasi diperbarui secara bergilir dan daftar lengkap tersedia di situs gov.sg. Kontak dekat juga diberitahukan kepada publik.
Meski begitu, pemerintah mengimbau kepada masyarakat bahwa tidak perlu menghindari tempat-tempat tersebut karena bakal dibersihkan. Dalam lima pekan terakhir, mereka yang terinfeksi Covid-19 mengunjungi lebih dari 90 tempat, meski tidak disebutkan jika orang yang sama mengunjungi beberapa lokasi.
Pusat perbelanjaan adalah yang paling banyak dikunjungi, termasuk 12 lokasi di sepanjang Orchard Road dan lebih dari 30 lokasi di perkebunan seperti Joo Koon dan Pasir Ris. Pasar dan pusat jajanan juga ada dalam daftar. Misalnya Pusat Makanan dan Pusat Perbelanjaan Old Airport Road dan Pusat Makanan Kompleks Chinatown.
Lokasi berikut yang paling sering dikunjungi berulang kali yakni Blok 4A Jalan Batu Hawker Center (10 kali), Lucky Plaza (6 kali), VivoCity (5 kali), Geylang Serai Market and Food Center (4 kali), Wisma Atria (3 kali), Bugis Junction (3 kali), HomeTeamNS Khatib (3 kali), dan Bukit Panjang Plaza (3 kali).
“Pantau kesehatan Anda secara cermat selama dua minggu sejak tanggal kunjungan Anda. Jika Anda mengalami demam, kehilangan indera perasa atau penciuman, atau mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut, seperti batuk, sakit tenggorokan, dan pilek, segera temui dokter. Beri tahu dokter tentang riwayat paparan,” imbau Kemenkes Singapura seperti dilansir dari The Straits Times.
Ahli dari Sekolah Kesehatan Masyarakat Saw Swee Hock di Universitas Nasional Singapura Profesor Teo Yik Ying menjelaskan penelitian menunjukkan bahwa risiko infeksi melalui fomites rendah. Fomites adalah benda yang kemungkinan besar membawa virus misalnya furnitur atau benda-benda yang disentuh banyak orang. Prof Teo menambahkan, cara utama penularan masih melalui droplet akibat interaksi antarmanusia dalam jarak dekat.
Semua tempat dalam daftar Kementerian Kesehatan harus dibersihkan secara menyeluruh dan pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan petugas Badan Lingkungan Nasional (NEA). NEA memiliki pedoman tentang pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan. Hingga saat ini, petugas NEA telah menangani lebih dari 3.500 tempat umum, yang sebagian besar merupakan tempat tinggal dari kasus yang dikonfirmasi.
Selain menjaga kebersihan, bisnis seperti restoran Muji dan Prive juga memeriksa kesehatan staf mereka setelah mengetahui bahwa tempat mereka dikunjungi oleh pasien Covid-19. Seorang juru bicara Prive mengatakan pihaknya mengkarantina semua staf setelah mengetahui bahwa outletnya di Wheelock Place telah dikunjungi pasien Covid-19. SportSG mengatakan biasanya menutup fasilitas yang telah dikunjungi pasien untuk pembersihan selama satu hari.
“Virus Korona jenis baru dapat bertahan hidup di permukaan hingga berhari-hari, dan penelitian bahkan menunjukkan masa hidup hingga tiga minggu di lingkungan dingin sekitar 4 derajat C. Jadi, menjalankan protokol disinfeksi memang masih dianjurkan,” tutup Prof Teo.(jpg)
batampos.co.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengumumkan akan memberikan bantuan kuota internet bagi siswa dan guru di setiap jenjang pendidikan. Bantuan akan dibagikan untuk mereka yang terlibat dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan, nantinya setiap siswa akan mendapat kuota sebesar 35 gigabita (GB) per bulan. Sementara untuk guru, bantuan kuota diberikan sebesar 42 GB. Dia menuturkan, bantuan ini akan berjalan selama empat bulan.
”Artinya bukan hanya setiap siswa saja, guru-guru juga akan mendapatkan bantuan kuota internet tersebut,” kata Hendri, Rabu (9/9).
Kemendikbud memberikan bantuan kuota kepada seluruh jenjang pendidikan. Teknisnya, mereka akan memakai nomor telepon yang digunakan saat PJJ. Nanti, dengan nomor inilah nantinya yang akan ditransfer kuota oleh Kemendikbud.
Adapun, proses pendataan diambil melalui data pokok pendidikan (Dapodik). Semua siswa yang terdaftar dalam data, akan menerima ban- tuan kuota tersebut. “Sekolah mengumpulkan data, lalu mengirimkannya ke operator Dapodik di Kemendikbud,” ujarnya.
Lalu, bagaimana bagi siswa yang menggunakan nomor ponsel orang tuanya, sementara ia memiliki saudara yang memakai nomor yang sama. Hendri menjawab, pihaknya menawarkan nomor paket internet yang baru. Sebab, setiap nomor yang dikumpulkan ke Kemendikbud berbeda satu dengan yang lain.
”Jadi, nanti masing-masing anak tetap dapat satu paket kuota. Saat ini kita sudah bekerja sama dengan berbagai provider seperti Telkomsel, Indosat, XL, dan sebagainya. Mereka sudah masuk ke sekolah-sekolah untuk menawarkan kartu internet,” jelasnya.
Hanya saja, untuk alat, sarana ponsel atau gadget, sambung Hendri, harus tetap disediakan orang tua siswa. Pihaknya belum masuk ke sana mengingat bantuan hanya baru diberikan dalam bentuk kuota paket internet.
”Sebagai contoh, anak pertama dia pakai nomor ibunya, sedangkan anak kedua dan ketiga, dia pakai nomor kartu perdana yang baru yang telah ditawarkan. Sehingga, nanti masing-masing anak tetap mendapatkan satu kuota paket internet dari Kemendikbud,” ucapnya.
Hendri menambahkan, hingga 9 September 2020 masih tahap pendataan sampai tanggal 11 September 2020. Setelah itu, diharapkan seluruh data siswa diharapkan sudah masuk di dalam sistem dapodik Kemendikbud. ”Setelah seluruh data masuk, baru nanti pihak Kemendikbud yang akan mengirimkan kuota,” kata Hendri.(*/jpg)
batampos.co.id – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menganggap rencana Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan standardisasi dan sertifikasi terhadap dai dan penceramah hanya membuat kegaduhan saja. Pemerintah hendaknya tak terlalu ikut campur dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia.
“Pemerintah terlalu campur tangan dalam urusan ini, hingga mau ikut serta menentukan isi dan menerbitkan sertifikat bagi ulama. Hal ini bisa disalahpahami, karena pemerintah dianggap terlalu mengontrol dakwah dan kehidupan beragama warga negaranya,” ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9).
Intervensi pemerintah itu, kata Jazuli, tentu saja akan mengekang kebebasan dalam menjalankan agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi negara ini. Meskipun, secara substansi sebenarnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dakwah adalah satu hal yang baik dan mutlak dilakukan oleh siapapun terutama para pendakwah agama.
“Hal ini penting agar para pendakwah dapat memberikan pencerahan dan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama kepada umat dalam dunia yang terus berkembang,” ujarnya.
Menurut Jazuli, kekhawatiran itu bukan tanpa alasan mengingat presedennya pernah terjadi pada masa lalu dimana pemerintah dan aparat mengontrol kehidupan beragama dan hal itu sangat kontraproduktif. Karena itu sudah betul jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan sikap monolak rencana Kementerian Agama tersebut.
Anggota Komisi I DPR ini juga mendukung sikap MUI yang merupakan badan perwakil dari ormas-ormas Islam di Indonesua. “Sikap MUI mencerminkan dan merepresentasikan sikap ulama di Indonesia sehingga sudah semestinya Pemerintah mendengar dan mempertimbangkan dengan baik untuk mengurungkan rencana tersebut,” jelasnya.
Karena itu, Jazuli menyarankan, sebagai langkah alternatif yang konstruktif, Pemerintah cukup memberikan rambu-rambu dan pedoman umum bagaimana meningkatkan kesadaran keberagamaan dan kebangsaan. Lalu disosialisasikan dan disinergikan dengan program ormas keagamaan di seluruh Indonesia.
“Sehingga pelaksanaannya (peningkatan pemahaman dan kualitas dai) diserahkan pada ormas-ormas keagamaan yang ada,” ujar Jazuli.
Sebab, selama ini ormas-ormas keagamaan dan para pendakwah juga terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman materi dakwah yang berangkat dari rasa tanggung jawab dalam membimbing dan membina umat yang lebih baik.
“Seharusnya ini yang didukung, difasilitasi dan diperkuat oleh Pemerintah, bukan malah sepihak mengadakan sertifikasi,” pungkasnya.(jpg)
batampos.co.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam mencatat ada sebanyak 16.209 orang pencari kerja (Pencaker) sepanjang tahun 2020 di Batam.
Rinciannya, 7.264 orang laki-laki dan 8.945 orang pencaker perempuan.
Kepala Bidang Penempatan Dinas Ketenagakerjaan Batam,
Hendri, menyebutkan, dari jumlah pencaker tersebut, 11.160 orang di antaranya telah ada penempatan atau mendapat pekerjaan sesuai laporan pencaker itu sendiri.
“Data yang masuk ini dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020. Sementara untuk bulan Juli dan Agustus masih kita rekap karena sampai saat ini baru enam kecamatan yang melaporkan,” katanya, Kamis (10/9/2020) seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.
Bila melihat rekapan perbulan, pencaker tertinggi berada di bulan Juni yakni berjumlah 4.281 orang.
Puluhan pencari kerja menanti info lowongan pekerjaan di sepanjang kawasan industri Cammo Batam Centre. Foto: Dhiyanto/batampso.co.id
Sedangkan pencaker terendah sepanjang tahun ini yakni di bulan April sebanyak 1.034 orang. Sementara kelompok umur pencaker tertinggi berkisar antara 20 hingga 29 tahun.
“Jumlahnya lebih dari 10.000 ribu orang,” sebut Hendri.
Sementara para pencaker tersebut mulai dari tamatan SD hingga sarjana. Data pencaker tertinggi pun merupakan mereka lulusan SMA atau SMK yakni sebanyak 14.792 orang.
Ditambahkan Hendri, pencaker yang sudah ada penempatan, rata-rata bekerja di berbagai perusahaan di Kota Batam.
Diketahui, guna meningkatkan daya saing pencaker dalam mendapatkan pekerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam memberikan pelatihan bagi para pencaker.
Adapun, jenis pelatihan yang disiapkan bagi pencaker, menurut Hendri, adalah pendidikan dasar. Sertifikat yang diberikan setelah melalui proses pelatihan ini dapat digunakan saat melamar pekerjaan nantinya.
Beberapa jenis pelatihan yang akan digelar yakni pelatihan keselamatan kerja K3 Madya, pelatihan dasar K3 Muda, pelatihan teknik komputer, house keeping, scaffolding, AutoCAD Muda, tata rias salon kecantikan, HRD pariwisata, akuntansi MYOB, dan bengkel motor roda dua.
Kemudian, pelatihan tanaman sayur hidroponik, menjahit pola tingkat dasar, menjahit garmen, food and beverage waiter, sekuriti pratama, operator komputer, web deployment, dan welder 3G/4G.(jpg)
batampos.co.id – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Batam 100 persen sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional.
Atas prestasi itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI menyerahkan piagam penghargaan kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
Piagam penghargaan diserahkan oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN, Yasmon di Kantor Perwakilan Kemenkuham RI, Tanjung Pinang, Kamis (10/9/2020).
Wali Kota Batam berharap, dengan adanya apresiasi tersebut, layanan informasi dan dokumentasi produk hukum di Batam makin baik lagi.
“Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan sebagai wadah pusat informasi hukum, dan manajemen dokumentasi yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat Batam,” ujar Rudi.
Ia menjelaskan, dengan adanya JDIH dan sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional tersebut, merupakan salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum serta meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum.
Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN, Yasmon di Kantor Perwakilan Kemenkuham RI menyerahkan piagam penghargaan kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Foto; Media Center Pemko Batam untuk batampos.co.id
“Kemudian juga memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum,” kata dia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Batam, Azril Apriansyah, mengatakan, pengelolaan laman JDIH Batam ini merupakan hasil rancangan dan koordinasi Bagian Hukum Setdako Batam dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
Adapun laman yang bisa diakses untuk menelusuri produk hukum tersebut yakni http://jdih.batam.go.id/.
“Apresiasi ini akan memacu semangat agar ke depan pengelolaan JDIH ini lebih baik lagi. Sebelumnya, Kominfo juga berkolaborasi mengintegrasikan JDIH Sekretaris DPRD Batam,” ujar Azril.
Ia menjelaskan, JDIH ini dibuat berdasarkan Perpres 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
Ia mengungkapkan, sebagai anggota JDIH Nasional, Batam memiliki kewajiban untuk mengelola JDIH sebagai data informasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan.
“Setiap produk hukum yang ada, wajib diunggah ke laman http://jdih.batam.go.id/,” ujarnya.
Azril menjelaskan, JDIH tersebut juga wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.
Secara sederhana, JDIH menyediakan informasi peraturan perundang-undangan lintas sektor sehingga dapat diakses masyarakat.
“Semua sudah kita integrasikan berdasarkan pedoman atau format dari JDIH Nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, Batam pada 2019 menjadi daerah terbaik se-Kepri dan masuk lima besar di tingkat nasional. Di 2019, Azril mengungkapkan, dari tujuh kabupaten/kota se-Kepri, JDIH Kota Batam unggul dengan total poin sebanyak 86.
Batam mengungguli Kabupaten Karimun dengan total nilai 84 dan disusul Kabupaten Bintan sebagai juara dengan total poin 50.
“Sementara di tingkat nasional, masuk lima besar bersama bersama Sukabumi, Surakarta, Bandung dan Ambon,” katanya.(*/esa)
batampos.co.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum mengungkapkan terjadinya penambahan bakal calon kepala daerah yang tertular virus Korona atau Covid-19.
Ketua KPU Arief Budiman, mengatakan dari laporan yang ia terima pada Kamis (10/9), terdapat penambahan 23 bakal calon kepala daerah yang terkena Covid-19. Sehingga totalnya menjadi 60 orang.
“Laporan sampai dengan kemarin jumlahnya mencapai 60 calon dinyatakan positif Covid-19,” ujar Arief Budiman kepada wartawan, Jumat (11/9).
Arief menambahkan mereka yang tertular Covid-19 tersebut telah setelah melakukan tes usap atau swab test yang dilakukan secara mandiri. “Jadi itu dinyatakan positif saat pemeriksaan swab test,” katanya.
Arief menuturkan bakal calon kepala daerah yang tertular virus Korona tersebut tersebar di 21 provisi dari 32 provinsi di Indonesia. “Ini tersebar di 21 provisi dari laporan yang terima dari 32 provinsi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan setidaknya sebanyak 37 bakal calon kepala daerah yang positif tertular Covid-19. Sebanyak 37 bakal calon kepala daerah yang positif Covid-19 itu tersebar di 21 provinsi di Indonesia.
Adapun, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.
Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.(jpg)
batampos.co.id – Terminal Feri Internasional Sekupang (Sekupang Ferry Terminal) terlihat kosong dan sepi penumpang, pada Kamis (10/9/2020).
Tidak ada aktivitas penumpang yang berangkat maupun datang di pelabuhan internasional tersebut.
Dialnsir dari Harian Batam Pos, kapal-kapal feri yang biasanya silih berganti mengangkut penumpang rute Batam ke Singapura, hanya terlihat parkir berjejer di bibir pelabuhan.
Pantauan Batam Pos, hanya terlihat beberapa petugas keamanan dan kebersihan yang sedang membersihkan setiap sudut pelabuhan.
Jumlah kendaraan di pelabuhan juga bisa dihitung dengan jari. Hanya ada beberapa kendaraan roda empat dan belasan sepeda motor terparkir di pelabuhan.
Begitu juga dengan konter-konter yang menjual tiket kapal, tak satu pun yang buka menjual tiket.
”Sudah tak ada aktivitas sejak tanggal 9 April lalu,” ujar Andi, salah satu sekuriti di pelabuhan tersebut.
Kepala Pos Syahbandar Pelabuhan Sekupang, P Samosir, membenarkan, telah ditutupnya aktivitas pelayaran di Terminal Feri Internasional Sekupang.
Ilustrasi. Arus penumpang di Pelabuhan Internasional, Sekupang. Foto diambil beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi batampos.co.id
”Sudah mau enam bulan kita tutup. Memang sudah tak ada aktivitas pelayaran lagi di sana,” katanya, Kamis (10/9/2020).
Diakuinya, jumlah penumpang di pelabuhan ini turun drastis semenjak wabah virus corona melanda dunia.
Bahkan, sejak awal tahun lalu, sejumlah pelayaran ke Singapura masih tetap buka namun jumlah kapalnya telah dikurangi.
”Singapura sebelum pemerintahnya menyatakan lockdown, kita masih tetap buka. Namun dari bulan tiga kemarin operasional di sana sudah berhenti,” sebut Samosir.
Disinggung sampai kapan pelabuhan ini ditutup, ia mengaku tidak bisa memastikan, mengingat masih lockdownnya negeri tetangga tersebut.
”Ada wacana bulan September ini sudah dibuka lagi. Tapi karena jumlah positif Covid melonjak, ya tutup lagi. Artinya kita tak bisa memastikan kapan akan dibuka lagi pelayaran di Pelabuhan Feri Internasional Sekupang ini,” bebernya.
Sementara itu, pengelola Pelabuhan Ferry Internasional Sekupang, Jumarly, mengatakan, Terminal Feri Internasional Sekupang tidak beroperasi setelah ditutupnya Pelabuhan Harbour Front di Singapura.
Harbour Front yang awalnya melayani rute feri Singapura-Batam-Sekupang, pelayanannya dipindahkan ke Pelabuhan Tanah Merah. Sehingga, tidak ada lagi kapal-kapal feri yang berlayar dari Sekupang.
”Karena alasan jauh juga ke Tanah Merah ke Sekupang. Tapi dari Pelabuhan Batam Center masih melayani ke Singapura,” katanya.
Jumarly mengakui, belum mengetahui secara pasti kapan pelabuhan internasional Sekupang ini akan dibuka kembali.
”Tergantung Singapura, kalau mereka buka kita buka. Hanya
saja saat ini 56 negara sudah tak mau menerima kita lagi. Kita terima saja nasib,” tutupnya.
Kondisi berbeda terlihat pada pelayaran kapal di Pelabuhan
Domestik Sekupang. Terpantau, jumlah pelayaran di pelabuhan
domestik itu masih berjalan normal.(jpg)
