Sabtu, 4 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 9805

Semua Kandidat Pilgub Kepri Lolos Tes Kesehatan

Ahmadi Sultan
-
0
Semua Kandidat Pilgub Kepri Lolos Tes Kesehatan

batampos.co.id – Ketiga bakal pasangan calon (Bapaslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dinyatakan lolos medhical check-up (MCU), sehingga memenuhi syarat formal untuk ditetapkan sebagai pasangan calon (Paslon) pada 23 September 2020 mendatang.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri, Arison, mengatakan, hasil MCU tersebut sudah disampaikan ke masing-masing Bapaslon.

”Dari hasil MCU yang disampaikan Tim Medis yang melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Kepri, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri, dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi), bahwa ketiga Bapaslon (Ansar Ahmad-Marlin Agustina, Isdianto-Suryani, dan Soerya Respationo-Iman Sutiawan) semuanya dinyatakan lolos kesehatan,” ujar Arison, Minggu (13/9) di Tanjungpinang.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Bintan tersebut menjelaskan, hasil MCU tersebut sudah diterima pihaknya pada 11 September 2020 lalu. Kemudian kemarin sudah disampaikan kepada masing-masing Bapaslon.

Dijelaskannya, surat dari tim kesehatan kepada KPU hanya menyatakan dan menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan atau penilaian kesehatan Bapaslon memenuhi syarat atau tidaknya.

Yakni, calon tersebut dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika dan atau psikotropika.

”Masing-masing kandidat sudah merampungkan proses MCU di Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam. Baik itu psikotes atau kejiwaan maupun tes kesehatan lainnya yang dibutuhkan selama dua hari, yakni 7-8 September 2020 lalu,” jelasnya.

Menurut Arison, tahapan selanjutnya adalah penetapan pasangan calon pada 23 September mendatang. Kemudian, pada 24 September adalah pencabutan nomor urut.

”Setelah itu, akan masuk pada kegiatan kampanye selama 71 hari, yakni mulai 26 September sampai 5 Desember 2020. Sedangkan 6-8 Desember 2020 adalah masa tenang, karena pemilihan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020,” terangnya.

Seperti diketahui, tiga Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri sudah menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Provinsi Kepri pada 4 September 2020 lalu. Ketiga pasangan tersebut adalah kandidat petahana Isdianto yang berpasangan dengan Suryani. Pasangan dikenal dengan sebutan Insani tersebut mendapatkan dukungan politik dari Partai Hanura, PKS, dan Partai Demokrat
dengan 13 kursi DPRD Kepri.

Kemudian Bapaslon atas nama Ansar Ahmad-Marlin Agustina (Aman) yang diusung Partai Golkar, Nasdem, PPP, dan PAN dengan total sokongan kursi DPRD Kepri sebanyak 17 kursi. Lalu Bapaslon ketiga, duet Soerya Respationo-Iman Sutiawan (SInergi) yang diusung PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKB dengan total 15 kursi DPRD Kepri. (*/jpg)

Biaya Melahirkan Anak Peserta JKN-KIS Ditanggung 100 Persen

Ahmadi Sultan
-
0
Biaya Melahirkan Anak Peserta JKN-KIS Ditanggung 100 Persen

batampos.co.id – Kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sangat dirasakan betul manfaatnya oleh peserta.

Contohnya di Gresik, adalah Julia salah satu peserta JKN-KIS telah mengaku sangat terbantu ketika berobat di rumah sakit. Warga Jalan Jaksa Agung Suprapto, Sidokumpul, Kecamatan Gresik ini mengaku, manfaat yang dirasakan bukan sekedar kemudahan dalam mendapatkan pelayanan saja akan tetapi terkait pembiayan saat berobat pun ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Julia menceritakan, salah satu manfaat besar yang sulit terlupakan sebagai peserta BPJS Kesehatan pada saat melahirkan. Ketika itu kandungannya mengalami masalah dan dokter menyarankan operasi caesar.

“Saya ingat betul dan sangat merasakan manfaat kartu JKN-KIS ini. Saya dengan mudah bisa terlayani saat harus menjalani operasi caesar dan tanpa mengeluarkan biaya sama sekali alias nol rupiah,” beber Wanita berusia 28 tahun ini, Senin (14/9).

Awalnya, Julia tak menyangka bahwa BPJS Kesehatan akan menanggung semua biaya selama perawatan kelahiran. Bahkan bukan hanya biaya kelahiran, biaya selama kehamilan pun juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Saat konsultasi ke dokter selama saya hamil 9 bulan juga bisa dimudahkan dengan menggunakan kartu JKN-KIS ini,” tambahnya.

Tidak cukup itu saja. Menurut Julia, pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes) pun sangat maksimal dan tidak ada yang dibedakan pelayanannya dengan peserta umum (yang tidak mendaftar JKN-KIS).

“Sering saya dengar jika peserta JKN-KIS akan dibedakan pelayanannya dengan peserta umum, tapi pada kenyataannya tidak satu kalipun saya rasakan. Semuanya diberikan sesuai hak peserta, kita juga harus sadari bahwa memang semua ada prosedurnya tapi semua mudah kok,” imbuhnya.

Sebagai karyawan swasta biasa yang saat ini terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat pandemi, Julia menyadari betapa pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Walaupun saat ini ia harus membayarkan iuran setiap bulan, akan tetapi menurutnya jumlah iuran yang ia bayarkan tidak sebanding dengan besarnya manfaat yang ia dapatkan.

“Awalnya kepesertaan JKN-KIS saya dibayarkan perusahaan, tapi karena kena PHK jadi saya cepat-cepat urus untuk dialihkan ke kepesertaan mandiri karena sadar betul betapa pentingnya jaminan kesehatan untuk saya dan keluarga saya. Iurannya ga mahal, tapi manfaat yang bisa didapatkan tidak terbatas,” ungkapnya.

Julia juga menceritakan bahwa ketika anaknya sakit, juga mendapatkan pelayanan yang baik dari fasilitas kesehatan tanpa mengenal waktu.

“Anak saya beberapa kali sakit dan dengan kartu JKN-KIS ini bisa dilayani kapan saja. Bahkan pernah di waktu larut malam, tetap saya dilayani,” jelasnya.

Perempuan yang saat ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga ini lantas berharap agar masyarakat dapat menyadari pentingnya memiliki jaminan kesehatan yang merupakan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia.

“Semoga semua masyarakat bisa sadar seperti saya untuk memiliki jaminan kesehatan, terlebih ini kan memang diwajibkan oleh pemerintah. Saya sangat bersyukur bisa menjadi peserta JKN-KIS,” tambahnya.(jpg)

Ini Kisah Sandiaga Uno yang Gagal Beli Saham Telkomsel, Indosat, dan XL

Ahmadi Sultan
-
0
Ini Kisah Sandiaga Uno yang Gagal Beli Saham Telkomsel, Indosat, dan XL

batampos.co.id – Pengusaha nasional Sandiaga Salahudin Uno mengungkapkan bahwa dirinya sempat mengincar perusahaan telepon company (telco) yang terdiri dari Telkomsel, Indosat dan Excelcomindo. Mantan pasangan Prabowo di Pilpres 2019 itu berniat berinvestasi usai terjadinya krisis tahun 97-98 lalu.

Pasalnya, setelah menggeluti dunia investasi di sektor sumber daya alam, Sandi melihat ada peluang yang menjajikan di sektor infrastruktur seperti perusahaan telekomunikasi tersebut.

“Sektor yang juga akan berkembang adalah sektor infrastruktur. Nah yang paling waktu itu kita incar adalah Telco (Telepon Company) dan itu ada tiga Telco. Ketiga perusahaan Telco ini in play pada saat itu, mulai dari Telkomsel, Indosat, dan Exelcom,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/9).

Namun, pemilik PT Saratoga Investama Sedaya Tbk gagal membeli saham dari ketiga perusahaan telekomunikasi itu. Karena perusahaan Telkomsel dibeli Singapura, Singapore Telecommunications Limited (Singtel) dimana pada saat itu baru saja dalam proses menjual 35 persen saham yang dimiliki oleh Belanda ke pihak lain.

“Terus setelah Telkomsel kita mencoba juga gagal karena juga diambil oleh Singapura, ST Telemedia, kita coba Exelcom kalah juga oleh Telco Malaysia,” ujarnya.

Kemudian akhirnya, lanjut Sandi, dirinya bersama rekan bisnisnya melihat apa di bidang infrasktruktur yang berkaitan perusahaan telepon.

“Akhirnya kita melihat apa ya bidang infrakstruktur yang berkaitan telco tapi memprovide bisnis kepada telco. Akhirnya kita lihat bisnis telecom tower dan itu kita gagas dalam berinvestasi di Tower Bersama Group,” jelasnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menyebutkan, pada saat itu perusahaan Tower Bersama Group mulai membangun tujuh tower. “Kita kembangkan melalui beberapa proses akuisisi, akhirnya alhamdulllah sekarang sudah menjadi salah satu perusahaan yang mengoperasikan atau mengelola lebih dari 20 ribuan sites,” katanya.

Selanjutnya, perusahaan tersebut melebarkan sayap dengan tidak hanya hanya hanya membangun tower untuk perusahaan telepon. Namun juga masuk ke pembangkit listrik.

“Jadi kita masuk ke power plan (pembangkit listrik) ke jalan tol dan lain sebagainya,” beber Sandi.

Meski demikian, bisnis Sandi di sektor infrastruktur perusahaan telepon dan listrik tak mudah. Kala itu, mantan Ketua umum HIPMI itu mengaku kerap disindir dan dipertanyakan oleh para investor terkait usaha tersebut. Pasalnya, investasi di sektor infrastruktur tingkat pengembaliannya lama.

“Dan returnnya (pengembalian) itu bisa dibilang tidak menarik dibanding dengan return di sektor lainnya,” beber Sandi.

Namun, Sandi berhasil membuktikan pada saat itu, karena value investing jika dilakukan di momen yang tepat, infrastruk dan pendanaannya pasti akan sukses.

“Waktu itu, saya memperkenalkan mezzanine finance, saya memperkenalkan leveraging equity, di dalam struktur permodalan kita. Akhirnya kita bisa mendapatkan nilai tingkat pengembalian investasi yang baik di jalan tol Cikopo – palimanan (Cipali) investasi kita di pembangkit listrik,” tukasnya. (jpg)

Khawatir Covid-19, DPD-Komnas HAM Usul Pilkada Serentak Ditunda

Ahmadi Sultan
-
0
Khawatir Covid-19, DPD-Komnas HAM Usul Pilkada Serentak Ditunda

batampos.co.id – Persebaran Covid-19 yang terus meningkat dikhawatirkan memengaruhi pilkada 2020. Desakan untuk menunda pilkada pun kembali muncul.

Anggota DPD Fachrul Razi menyatakan, risiko kemunculan klaster baru dalam pilkada sangat terbuka. Baik dari aktivitas kampanye yang melibatkan massa maupun saat pemungutan suara. Dia menilai, hal itu sudah cukup menjadi dasar untuk menunda sementara pelaksanaan pilkada.

”Saya minta presiden memperhatikan keselamatan rakyat. Potensi munculnya klaster pilkada jangan dianggap sepele,” tegasnya Minggu (13/9).

Sebetulnya, jelas dia, sejak awal tahapan pilkada akhir tahun ini dirasa tidak rasional. Apalagi melihat bahaya Covid-19 terus menguat, sedangkan upaya meminimalkan persebaran virus kurang optimal.

Fachrul menyebut ada lima alasan yang membuat penundaan pilkada perlu dipertimbangkan. Pertama, banyak calon kepala daerah (cakada) yang terpapar Covid-19. Hingga 10 September saja, sudah ada 60 cakada dari 21 provinsi yang dinyatakan positif Covid-19. ”Jumlah ini diprediksi terus bertambah mengingat ada 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada,” ujarnya.

Selanjutnya, risiko persebaran juga menghantui penyelenggara. Alasan ketiga, jumlah penambahan kasus semakin mengkhawatirkan. Setiap hari tercatat rata-rata 3 ribu kasus baru. Jumlah orang yang meninggal pun melebihi angka 8 ribu jiwa.

Fachrul menggarisbawahi pula temuan Bawaslu bahwa ada 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran calon beberapa waktu lalu. Terakhir, saat ini banyak daerah yang hanya memiliki satu bakal pasangan calon. Pembukaan pendaftaran kembali pun belum tentu bisa menggaet paslon-paslon baru yang cukup kuat bersaing dengan paslon yang sudah mendaftar.

”Ini akan memperburuk sendi-sendi demokrasi di daerah dengan maraknya paslon tunggal melawan kotak kosong,” tegas Fachrul. Jadi, sebagai bentuk tanggung jawab kepada 105 juta pemilih, dia menyarankan pilkada tidak buru-buru dilaksanakan sebelum kondisi terkendali. Pilkada bisa dilaksanakan lagi pada 2021.

Selain DPD, desakan penundaan pilkada juga disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Usul tersebut mempertimbangkan kondisi terkini di tanah air. Komnas HAM menilai, pemerintah bersama penyelenggara tidak harus memaksakan diri untuk menyelenggarakan pesta demokrasi di tengah pandemi.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyampaikan, ada beberapa rekomendasi yang diajukan kepada pemerintah dan penyelenggara pilkada. Di antaranya, meminta supaya KPU, pemerintah, dan DPR menunda tahapan pilkada yang saat ini berjalan.
”Sampai kondisi persebaran Covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasar data epidemiologi yang dipercaya,” beber dia kepada Jawa Pos (grup Batampos Online).

Untuk memberikan kepastian hukum kepada para peserta pilkada, lanjut dia, Komnas HAM merekomendasikan proses yang sudah berlangsung sampai saat ini dinyatakan sah dan berlaku. Dengan begitu, nanti mereka tinggal melanjutkan tahapan yang sudah dilalui.

Dari analisis Komnas HAM, tahap kampanye mendatang cukup riskan terhadap persebaran kasus korona. Apalagi, dari pengalaman yang tampak saat pendaftaran cakada, tahapan-tahapan pilkada tersebut melibatkan massa.

Meski penyelenggara pemilu dan pemerintah sudah menetapkan protokol sesuai dengan kondisi pandemi korona, banyak yang melanggar. ”Kondisi persebaran Covid-19 belum dapat dikendalikan dan mengalami tren yang terus meningkat,” kata Amiruddin.

Berdasar data rekap pendaftaran pasangan calon yang sampai ke Komnas HAM, banyak calon yang terinfeksi. Bahkan, data yang dikumpulkan Komnas HAM juga mencatat virus itu sudah menginfeksi petugas penyelenggara dan pengawas pemilu. ”Bahkan, Bawaslu menjadi klaster di Boyolali,” terang Amiruddin.

Di sisi lain, data Bawaslu mencatat ada 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan selama tahap pendaftaran. Semua itu, lanjut dia, menunjukkan bahwa potensi persebaran Covid-19 dalam tahapan pilkada masih ada.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, rekomendasi penundaan pilkada tidak dapat diputuskan pihaknya. Sebagaimana ketentuan UU Pilkada, keputusan harus dibuat bersama pemerintah dan DPR. Dia tidak bisa berandai-andai.

”Nanti kita bahas. Kan bukan hanya KPU yang terlibat dalam penentuan,” ujarnya di sela simulasi TPS di Tangerang Selatan.

Sebagai penyelenggara, pihaknya berupaya mempersiapkan teknis sebaik-sebaiknya. KPU juga telah mengeluarkan aturan khusus terkait dengan pelaksanaan pilkada di masa pandemi. ”Segala daya upaya akan dilakukan. Antara pemilih dan penyelenggara tetap sehat dengan standar keselamatan tinggi.”

Sebelumnya, Kemendagri menegaskan bahwa pilkada tetap akan dilangsungkan tahun ini. Pemerintah beralasan, jika pilkada ditunda tahun depan, belum ada jaminan pandemi berakhir. Karena itu, agenda ketatanegaraan bisa terganggu.(jpg)

Penjelasan Detail Kepala BP Batam Terkait Pemilihan PT Moya untuk Pengelolaan Air Bersih di Batam

Aris
-
0
Penjelasan Detail Kepala BP Batam Terkait Pemilihan PT Moya untuk Pengelolaan Air Bersih di Batam

batampos.co.id – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan secara detail terkait pemilihan PT Moya Indonesia untuk mengelola air bersih selama enam bulan ke depan.

“Penandatanganan ini saya titip kepada kita semua supaya nanti pemberitaannya di luar betul-betul sesuai dengan fakta tidak lagi merekayasa, sehingga nanti hasilnya menjadi negatif,” ujarnya, setelah melakukan penandatangan kerjasama antara BP Batam dengan PT Moya Indonesia, Senin (14/9/2020).

Ia menjelaskan, dirinya bersama seluruh Deputi BP Batam sepakat agar pengelolaan air di Batam harus lebih sempurna.

“Bukan berarti dulu tidak sempurna, tapi kita ingin lebih sempurna agar ke depannya tidak ada lagi basaha mati bergilir (rationing,red),” ujarnya.

Ia meminta agar pengiliran air bersih ke depannya tidak boleh terjadi lagi.

Tim BP Batam melakukan peninjauan area tangkapan air Waduk Sei Harapan. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

Pada kesempatan itu, Rudi, juga menjelaskan, apa alasan pihaknya menunjuk PT Moya Indonesia untuk mengelola air bersih di Kota Batam selama enam bulan.

“Bahwa Pelelangan sudah dibuka dan ada empat perusahaan yang mendaftar dan salah satunya adalah PT ATB. Tapi dalam perjalanan PT ATB menarik diri, sehingga tinggal tiga PT,” ujarnya.

Ketiga PT tersebut yakti, PT MOya Indonesia, PT PP Infrastruktur dan PT Suez.

“Tapi dalam proses perjalanannya hanya dua PT yang melengkapi, yaitu PT Moya dan PT PP Infrastruktur,” jelasnya.

Berdasarkan hasil seleksi dari tim, ditunjuklah PT Moya Indonesia untuk melakukan pengelolaan air bersih di Batam selama enam bulan ke depan.

Ia menegaskan, tidak ada kepentingan apapun dalam pemilihan PT Moya Indonesia.

“Saya tidak kenal PT Moya, saya kenal PT ATB dan ini demi kepentingan masyarakat Batam. Saya dan seluruh pimpinan BP Batam lainnya mengambil kebijakan ini (memilih PT Moya Indonesia,red) hanya satu alasannya. Agar pelayanan air kepada seluruh investasi dan masyarakat betul-betul bisa terlayani,” tuturnya.(esa/nto)

IGD dan Poliklinik RSUD Embung Fatimah Dibuka Kembali

Ahmadi Sultan
-
0
IGD dan Poliklinik RSUD Embung Fatimah Dibuka Kembali

batampos.co.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji, akan kembali membuka layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Poliklinik mulai Senin (14/9) hari ini.

Dua layanan ini sempat tutup sejak tanggal 28 Agustus lalu. Sebab, puluhan petugas medis setempat terkonfirmasi positif Covid-19. Penghentian sementara ini untuk kebaikan bersama dalam upaya memutusakan mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.

Humas RSUD Embung Fatimah, Novi, sebagaimana dilansir Harian Batam Pos menuturkan, sebagian besar petugas medis yang positif terpapar ataupun suspek Covid-19 beberapa waktu lalu tersebut, kini sudah sembuh total. Mereka sudah siap untuk kembali melayani masyarakat yang berobat ke RSUD.

”Alhamdulillah sebagian besar sudah sembuh dan besok (hari ini, red) kami kembali memberikan pelayanan medis secara maksimal kepada masyarakat Kota Batam dan sekitarnya,” ujar Novi.

Petugas medis yang terpapar atau suspek Covid-19 beberapa waktu lalu, mencapai 37 orang. Mereka telah menjalani perawatan dan pemulihan yang intensif sehingga sebagian besar sudah sembuh. Untuk upaya antisipasi ke depannya, protokol kesehatan akan diperhatikan secara ketat dan ruangan pelayanan yang ada di rumah sakit pelat merah ini akan disterilisasi secara rutin.

”Protokol kita sesuai dengan level risiko, baik itu petugas ataupun pasien. Untuk strelisasi rutin setiap hari,” ujar Novi.

Berdasarkan data dari komite medik RSUD sehari sebelumnya, Sabtu (12/9), jumlah pasien Covid-19 yang ditangani di RSUD tersisa 12 orang lagi. Ada penurunan yang drastis selama sepekan terkahir ini.

Pasien yang masih dirawat ini di antaranya; sembilan orang di gedung Tun Sendari, satu orang di ruangan Teratai dan dua orang di ruangan Tulip. Yang sudah dinyatakan sembuh dan pulang pada Sabtu lalu ada 24 orang, dengan perincian dari gedung Tun Sendari sembilan orang, ruangan Teratai tiga orang, dan Tulip 12 orang.(*/jpg)

Ini Pengakuan Pelaku Penikaman Syeikh Ali Jaber

Ahmadi Sultan
-
0
Ini Pengakuan Pelaku Penikaman Syeikh Ali Jaber

batampos.co.id – Polres Kota Bandar Lampung masih mendalami kasus penusukan kepada Syeikh Ali Jaber. Hasil penyelidikan awal, pelaku Alpin Adrian mengaku melakukan penyerangan secara spontan, tanpa rencana matang.

“Kalau dari hasil pemeriksaan dia spontan (melakukan penusukan),” kata Kasat Reskrim Polres Kota Bandar Lampung Kompol Rezky Maulana saat dihubungi, Senin (14/9).

Rezky menjelaskan, pelaku mengaku sempat berhalusinasi didatangi oleh Ali Jaber setahun lalu. Sejak saat itu, pelaku sudah mulai memantau Ali Jaber melalui dakwah-dakwahnya yang diunggah di media sosial.

Hingga pada akhirnya dia mendengar kabar Syeikh Ali Jaber mengisi ceramah di dekat tempat tinggalnya. Pelaku pun langsung bergegas mengambil senjata tajam dan langsung menyerang.

“Begitu mendengar dari Masjid ada yang mendengar Syeikh Ali Jaber, nah tidak lama dari situ dia ke dapur untuk mengambil pisau menuju ke tempat itu. Jadi secara spontan pada saat itu,” jelas Resky.

Saat ini penyidik masih mendalami kebenaran pengakuan pelaku. Pengakuan tersebut akan dicocokkan dengan keterangan saksi dan barang bukti yang ada.

Sebelumnya, Syeikh Ali Jaber ditikam seorang pria tidak dikenal saat mengisi kegiatan tablig di Masjid Falahudin, Sukajawa, Tanjungkarang Barat, pada Minggu (13/9) sore. Berdasar informasi yang dihimpun, Syekh Ali Jaber mengalami luka tusuk di bagian bahu kanan.

Belum diketahui motif pemuda yang nekat menyerang Syekh Ali Jaber menggunakan senjata tajam tersebut. Kapolsek Tanjungkarang Barat AKP David Sianipar membenarkan hal tersebut.

”Benar, saat ini kondisi korban sedang dirawat di Puskesmas Gedong Air, untuk pelaku sudah berhasil ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Tanjungkarang,” kata Kapolsek David Sianipar seperti dilansir dari Antara pada Minggu (13/9).(*/jpg)

Tanpa Sanksi, Perwako Tak Ditakuti

Aris
-
0
Tanpa Sanksi, Perwako Tak Ditakuti

batampos.co.id – Pasien Covid-19 terus bertambah di Kota Batam. Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam, ada penambahan 18 pasien baru pada Sabtu (12/9/2020).

Pasien-pasien tersebut bernomor 917 hingga 938. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah jika masyarakat tetap mengabaikan protokol kesehatan (protkes) pencegahan Covid-19 yang ada.

Meski Pemko Batam telah mengeluarkan dan memberlakukan Peraturan Wali kota (Perwako) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protkes, namun belum membawa perubahan drastis.

Masyarakat belum sepenuhnya mematuhi perwako itu, terlebih belum ada penindakan berupa sanksi atau denda bagi yang melanggar sesuai aturan yang diteken Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tersebut.

Rudi beralasan, belum bisa menerapkan sanksi atau denda lantaran kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih sulit.

Karenanya, tak heran jika masih ada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah tanpa mengenakan masker, dan tidak memedulikan jarak fisik saat berinteraksi.

Rina, warga Batuaji yang tak mengenakan masker saat berbelanja ke Pasar Fanindo, Tanjunguncang, mengaku tak ada bedanya mengenakan masker atau tidak.

Menurutnya, sejak beberapa bulan lalu, kondisi di kota ini dinilai tetap sama.

”Kayaknya begitu-begitu saja, enggak ada perubahan. Lalu, kenapa harus pakai masker?” ujarnya seperti yang dilansir dari Harian  Batam Pos.

Kapolresta Barelang, AKBP Yos Guntur, memberikan masker kepada salah seorang warga di Pasar Tos 3000. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id

Disinggung adanya sosialisi Perwako 49/2020 tentang sanksi dan denda bagi pelanggar protkes pengendalian Covid-19, Rina bahkan tak gentar.

”Buktinya yang enggak pakai masker enggak diapa-apain, kok,” ketusnya.

Tak hanya Rina, Pantauan Batam Pos, Minggu (13/9/2020) di
wilayah Batuaji, masih ada beberapa pengendara sepeda motor yang tak memakai masker.

Begitu juga, beberapa pria yang berjalan di gang depan Pasar Fanindo, tidak mengenakan masker.

Kondisi itu juga disesalkan warga lainnya. Siswandi, salah satu tokoh masyarakat Batu Aji, mengatakan, meski ada aturan tegas yang juga memuat sanksi dan denda, namun jika tak dijalankan, sebagian warga yang membandel tak akan patuh dengan aturan.

”Kalau mau efektif, perwako itu harus sejalan dengan penindakan. Kasih sanksi yang tegas biar pada taat semuanya. Kalau begini, sama saja bohong,” ujar Siswandi.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman, menyampaikan bahwa Perwako tersebut merupakan turunan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protkes dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Dalam hal ini, harus digarisbawahi tentang penegakan hukum
yang melanggar protkes.

”Spirit inpres tersebut seharusnya diambil oleh pemerintah daerah yang di wilayah kerjanya tingkat penyebaran Covid-19 masih mengalami peningkatan,” ujarnya, Minggu (13/9/2020).

Ia mengungkapkan, kondisi Kota Batam saat ini, baik itu penyebaran dan peningkatan kasus terkonfirmasi Covid-19, terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, seharusnya Pemko Batam mengimplementasikan Perwako tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protkes tersebut.

”Peningkatan kasus terkonfirmasi positif di Kota Batam membuktikan bahwa masyarakat kita masih abai dan belum disiplin menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Aman, sebelum Perwako diterbitkan, sosialisasi tentang sanksi bagi pelanggar harus disampaikan kepada masyarakat dalam setiap momentum.

Termasuk, dengan sosialisasi mengenai sanksinya.

”Karena ada aturan dan yurisprudensi bahwa setiap perundangan atau peraturan baru yang mengikat masyarakat, maka harus disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan keresahan pada saat implementasi,” jelasnya.

Namun, sambungnya, ketika sosialisasi sudah dilaksanakan, maka seharusnya implementasi Perwako tersebut harus segera dilaksanakan, termasuk penerapan sanksi yang telah diatur di dalam Perwako tersebut.

”Menurut saya, Pemko Batam sudah membuat kajian secara komprehensif dalam membuat perwako tersebut, maka saat ini dibutuhkan ketegasan untuk melaksanakannya,” imbuhnya.(jpg)

Melihat Ketatnya Protokol Kesehatan Covid-19 di Penjara Singapura

Ahmadi Sultan
-
0
Melihat Ketatnya Protokol Kesehatan Covid-19 di Penjara Singapura

batampos.co.id – Singapura tak hanya ketat dalam memberlakukan protokol kesehatan untuk warga secara umum, tetapi juga bagi narapidana di dalam penjara. Dalam upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 di penjara, aturan ketat memang diberlakukan.

Yusuf (bukan nama sebenarnya), seorang narapidana di Kompleks Penjara Changi, pertama kali mengetahui pandemi Covid-19 melalui surat kabar. Dia mulai bertanya kepada staf penjara tentang krisis kesehatan yang semakin memburuk. Setiap dua minggu sekali, petugas mulai memberi pengarahan kepada narapidana tentang langkah-langkah keamanan.

Pria berusia 37 tahun yang berada di balik jeruji besi karena pelanggaran terkait narkoba itu mengatakan dia khawatir tertular virus Korona. Tetapi merasa yakin bisa terhindar ketika tindakan pencegahan diperketat pada awal periode pemutus sirkuit virus (semi lockdown) dilakukan dua bulan mulai April.

“Sebelum pandemi dan saat pandemi, banyak sekali perbedaannya,” ujarnya seperti dilansir dari Channel News Asia.

Penjara di Singapura berlakukan protokol kesehatan ketat untuk menangkal penyebaran virus Korona (Singapore Prison Service)

Dalam beraktivitas, semua narapidana wajib memakai masker. Ada jarak sosial selama waktu istirahat. Bagi yang beragama Islam, narapidana juga menjaga jarak lebih dari satu meter saat menunaikan salat.

Langkah-langkah itu dilakukan untuk melindungi hampir 11 ribu narapidana di Kompleks Penjara Changi. Sedikitnya hanya 6 kasus Covid-19 yang terjadi di penjara antara akhir April dan awal Agustus.

Narapidana baru dipisahkan selama 14 hari sebelum mereka bergabung dengan narapidana lawas. Ketika seorang narapidana dites positif Covid-19, dia diisolasi dan penjara akan melakukan pelacakan kontak. Kontak dekat diuji untuk Covid-19.

Pengawaspenjara (SUPT) Luke Leong di Institusi B2 Kompleks Penjara Changi mengatakan kasus-kasus yang ditemui di penjara adalah kasus yang terisolasi dan mereka tak ada kaitan satu sama lain. Hal itu membuat virus tak menyebar di dalam penjara.

Penjara juga melakukan kontrol ketat terhadap jumlah yang diizinkan di ruang pertemuan keluarga dan ruang kerja. Di dalam penjara, sel-sel dirancang untuk menampung masing-masing empat narapidana, sebuah aturan yang juga ditaati secara disiplin.

“Ada penjara lain, beberapa di antaranya mungkin dirancang untuk menampung hingga delapan narapidana per sel, beberapa di antaranya akan dirancang untuk menampung hingga satu narapidana per sel,” kata Leong.

“Terlepas dari itu, kami tidak pernah melampaui kapasitas sel, dan kami tidak akan pernah menampung lebih banyak narapidana di dalam sel,” tambahnya.

Staf penjara juga mengenakan alat pelindung diri saat berinteraksi dengan narapidana yang dicurigai, dan memakai masker setiap saat. Mereka juga mengukur suhu tubuh narapidana dua kali sehari dan melapor jika merasa tidak enak badan. Sejak Juli, penjara secara bertahap melakukan tes usap staf yang telah kontak dengan kasus yang dikonfirmasi.

Meski Yusuf merasa aman di penjara, ayah tiga anak itu mengatakan ketakutan terbesarnya saat ini adalah keluarganya di rumah tertular Covid-19. Namun, kunjungan dihentikan selama semi lockdown. Anggota keluarga dapat tetap berhubungan melalui panggilan telepon selama 15 menit. Kunjungan langsung dilanjutkan pada Agustus, dengan protokol kesehatan ketat.

Pengunjung harus mematuhi batas waktu yang telah ditentukan dan setiap kunjungan berlangsung selama 20 menit. Setiap bilik kemudian dibersihkan dengan disinfektan setelah kunjungan dari anggota keluarga. Tujuannya jelas untuk membersihkan dari virus.(jpg)

561 Warga Batam Sembuh Dari Covid-19

Aris
-
0
561 Warga Batam Sembuh Dari Covid-19

batampos.co.id – Warga Kota Batam yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 terus meningkat.

Ketua Bidang Kesehatan Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, pada Minggu (13/9/2020) ada tiga pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19.

“Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Batam menuju trend positif seiring bertambahnya pasien terkonfirmasi positif sembuh yang merupakan Warga Kota Batam,” jelasnya.

Pasien tersebut adalah kasus nomor 699, 733 dan 796. Ketiganya saat ini telah menyelesaikan masa isolasi dan perawatan di rumah sakit di Kota Batam.

Ketiganya diketahui adalah tenaga kesehatan dan mendapatkan perawatan di RSUD Embung Fatimah dan masuk dalam klasifikasi asimptomatik atau tanpa gejala.

Jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam hingga Minggu (13/9/2020).

“Berdasarkan catatan penanganan perawatan dan hasil laboratorium yang disampaikan oleh laboratorium BTKLPP Batam tersebut, maka oleh Tim Medis yang menanganinya dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit,” jelasnya.

Saat ini lanjutnya, kondisi yang bersangkutan semua dalam keadaan sehat dan stabil serta dalam persiapan untuk kembali ketempat tinggalnya.

Dengan adanya penambahan tersebut saat ini total jumlah warga Kota Batam yang sembuh dari Covid-19 sebanyak 561 orang.(*/esa)

1...9,8049,8059,806...14,095Halaman 9,805 dari 14,095

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000