Batampos.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Anambas membuka rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Pendaftaran itu dibuka pada tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2020.
“Adapun jumlah kuota yang di terima dalam perekrutmen itu sebanyak 119 orang, untuk ditugaskan setiap TPS,” ucap Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas, Yopi Susanto, Rabu (30/9/2020).
Lanjut dia lagi mengatakan, penerimaan berkas wawancara dilakukan pada tanggal 3 Oktober sampai 15 Oktober 2020.
Sementara itu dirinya berharap kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dapat berpatisipasi menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara PTPS), agar kuota TPS terpenuhi pada tahapan pertama ini.
Selain itu, persyaratan yang perlu dilengkapi antara lain, berusia paling rendah 25 tahun, pendidikan SLTA, kemudian tidak menjadi pengurus partai politik dan pendukung perseorangan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas. (fai)
batampos.co.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, menyebutkan, calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menggerakan atau memobilisasi ASN agar melanggar netralitas.
Sebab menurutnya, petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin.
“Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana,” ujar Abhan, Kamis (1/10/2020) seperti yang dilansir dari JawaPos.com.
Apalagi, ungkapnya, petahana memiliki pengalaman mengendalikan kekuasaan di daerahnya.
Sehingga peluang untuk menang lebih terbuka. Abhan mengatakan, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 224 daerah petahana yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah.
“Karena sebagai petahana dia pasti sudah ada relasi kekuasaan 5 tahun di masa jabatannya,” katanya.
Tak hanya sampai di situ, pria kelahiran Jawa Tengah itu menjelaskan alasan ASN tetap dilibatkan tiap kontestasi pemilu atau pilkada.
Abhan mencontohkan, ASN memiliki pendidikan dan pengetahuan memadai sehingga bisa menjadi tim penyusun program dan materi kampanye.
ASN, lanjutnya, punya jaringan yang luas tersebar di seluruh pelosok desa dengan jumlah variasi berbeda.
Dia menjabarkan petahana memiliki wewenang strategis menggerakan anggaran keuangan, melalui penyusunan program dan kegiatan.
“Dengan cara ini semua tentunya akan mempermudah petahana dalam kampanyenya,” tegasnya.
Terkait pelanggaran netralitas ASN tersebut, Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut mengatakan Bawaslu telah melakukan berbagai upaya pencegahan.
Salah satunya, kerja sama Bawaslu dengan KASN tanggal 17 Juni 2020 lalu. Selain itu, pembentukan satuan tugas (Satgas) Pengawasan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak 2020.
“Bagi Bawaslu, terbitnya pedoman ini menjadi penanda mendorong tegaknya netralitas ASN,” tandasnya.(jpg)
batampos.co.id – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan bahwa pemerintah akan menyiapkan teknis penyediaan dan simulasi vaksin Covid-19 di Indonesia. Untuk diketahui, vaksin saat dianggap merupakan harapan satu-satunya untuk memutus penularan pandemi Covid-19.
“Prioritas utama kita saat ini adalah pemantapan dalam logistik, target penerima, serta mekanisme vaksinasi yang akan kita laksanakan,” ujarnya, Rabu (30/9).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memaparkan, prioritas dari target penerima vaksin tersebut akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis.
“Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun,” sebutnya.
Hingga saat ini, Terawan menyebut, kebutuhan vaksinasi mencapai 320 juta dosis. “Dengan indeks pemakaian vaksin, maka kita harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin,” jelasnya.
Untuk menyiapkan program vaksinasi yang akan segera dilaksanakan, Kementerian Kesehatan telah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia. Sejak Senin kemarin, telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19 ini. Selain itu, telah disiapkan dua puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abiansemal Kab. Badung, Denpasar serta Puskesmas Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa telah dilakukan berbagai diskusi dengan negara terkait, seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Inggris dalam komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia. “Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antar negara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia tersebut,” ujarnya.
Suplai vaksin Sinopharm dan Sinovac akan didatangkan dari Tiongkok. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menceritakan bahwa tim teknis dari lembaganya akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk melihat lab produksi vaksin serta uji klinis yang telah dilakukan. Dalam kunjungan ini nantinya akan dibahas mengenai sistem pengiriman vaksin serta sertifikasi halal dari vaksin tersebut.(jpg)
batampos.co.id – Kapolri Jenderal Idham Azis geram dengan prilaku personel Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) yang membubarkan ratusan mahasiswa saat melakukan unjuk rasa dengan menggunakan helikopter.
Anggota kepolisian yang membawa helikopter langsung diperiksa Propam Polri.
“Pilotnya itu udah saya tindak itu dan diperiksa sama Propam,” kata Idham saat rapat kerja virtual dengan Komisi III pada Rabu (30/9/2020) seperti yang dilansir dari JawaPos.com.
Jenderal bintang empat itu menegaskan Polda Sulawesi Tenggara tidak pernah memberikan instruksi kepada pilot dan kru helikopter untuk membubarkan pendemo memakai helikopter.
Idham menegaskan tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan helikopter untuk bubarkan pendemo.
“Itu ngarang-ngarang aja, tidak ada SOP itu di udara, yang di Kendari,” tegas Idham.
Idham geram dengan tindakan yang diambil pilot bersama kru helikopter yang menurunkan ketinggian helikopter untuk membubarkan mahasiswa yang sedang berunjuk rasa.
Idham gregetan ingin menempeleng pilot helikopter tersebut. Namun tindakan seperti itu sudah tidak dibolehkan, sehingga dia menyerahkan penanganannya kepada Propam.
“Itu pilotnya ngarang-ngarang itu. Cuma sekarang tidak boleh main tempeleng-tempeleng jadi diserahkan ke Propam aja. Kalau masih boleh, saya tempeleng itu,” tegas Idham.
Sebelumnya diberitakan, ratusan mahasiswa berunjuk rasa memperingati setahun kematian dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi di Perempatan markas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (26/9).
Demo mahasiswa dibubarkan helikopter yang terbang rendah di lokasi demo. Akibatnya para mahasiswa berlarian menghindari debu dan sampah kering yang berterbangan.
Helikopter yang terbang rendah tersebut muncul dari dalam Mapolda Sultra lalu mengarah ke area mahasiswa berdemontrasi. Mahasiswa berupaya melempar helikopter tersebut dengan batu.(jpg)
batampos.co.id – Warga Kecamatan Batam Kota menjadi yang terbanyak terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Batam dan hingga Kamis (30/9/2020), jumlah mencapai 402 orang.
Dilansir dari website lawancorona.batam.go.id, diketahui dari 402 orang, 288 orang dinyatakan sembuh, 100 orang dalam perawatan dan 14 orang meninggal dunia.
Berikut daftar warga Kota Batam yang terkonfirmasi positif Covid-19:
1. Batam Kota
402 orang positif, 288 orang sembuh, 100 orang dalam perawatan dan 14 orang meninggal dunia.
2. Batu Aji
150 orang positif, 85 orang sembuh, 61 dalam perawatan dan 4 orang meninggal dunia.
3. Batu Ampar
79 orang positif, 61 orang sembuh, 12 dalam perawatan dan 6 orang meninggal dunia.
4. Belakang Padang
2 orang positif, 1 orang sembuh dan 1 orang meninggal dunia.
Daftar warga Kota Batam yang positif, sembuh berdasarkan kecamatan hingga Rabu (30/9/2020).
5. Bengkong
119 orang positif, 57 orang sembuh, 24 dalam perawatan dan 8 orang meninggal dunia.
6. Bulang
1 orang positif, 1 orang sembuh.
7. Galang
Tidak ada kasus positif Covid-19 atau nol kasus.
8. Lubuk Baja
108 orang positif, 69 orang sembuh, 34 orang dalam perawatan dan 5 orang meninggal dunia.
9. Nongsa
99 orang positif, 85 orang sembuh, 12 orang dalam perawatan dan 2 orang meninggal dunia.
10. Sagulung
152 orang positif, 89 orang sembuh, 61 orang dalam perawatan dan 2 orang meninggal dunia.
11. Sei Beduk
302 orang positif, 100 orang sembuh, 195 orang dalam perawatan, 1 orang meninggal dunia.
12. Sekupang
221 orang positif, 163 orang sembuh, 55 orang dalam perawatan dan 3 orang meninggal dunia.(*/esa)
batampos.co.id – Pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air sejak Maret 2020 berdampak besar terhadap nasib buruh. Ada ribuan yang dirumahkan dan tidak sedikit pula terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dengan situasi seperti itu Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) tidak ikut melaksanakan mogok nasional yang dijadwalkan pada 6-8 Oktober 2020.
“Kami memperhatikan kondisi anggota yang masih banyak dirumahkan serta belum selesainya kasus ribuan PHK anggota KSPN,” Presiden KSPN Ristadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9).
“Mempertimbangkan beberapa hal tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional tidak akan ikut aksi mogok nasional tanggal 6-8 Oktober 2020. Kepada seluruh anggota KSPN agar tetap tenang dan waspada dengan situasi yang berkembang,” ujar Ristadi menambahkan.
Ristadi menyebut, KSPN memiliki anggota lebih dari 300 ribu pekerja. Dia mengklaim KSPN adalah salah satu serikat dengan anggota terbanyak.
Terkait dengan rencana mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020, pihaknya memang memutuskan tidak mengikutinya. Alasannya, mempertimbangkan berbagai masukan dari pengurus pusat dan daerah.
Di samping itu, KSPN juga mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir. “Covid-19 menghantam sektor ekonomi dan kesehatan. Ini sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia,” kata Ristadi.
Sementara itu, untuk pembahasan RUU Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan, KSPN sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis, loby, hingga terlibat langsung dalam audiensi.
“Sampai masuk terlibat dalam Tim Tripartit untuk menyuarakan kritisi soal substansi RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Proses perjuangan panjang tersebut sedang kami kawal terus agar sesuai harapan pekerja/buruh khususnya anggota KSPN,” Ristadi.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah diketahui telah mentuntaskan pembahasan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. Dari pembahasan itu sejumlah tutuntan buruh pun sudah diakomodasi. Di antaranya pesangon yang tetap 32 kali, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tetap diberlakukan.(jpg)
batampos.co.id – Jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam bertambah 30 orang pada Rabu (30/9/2020).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadis Kominfo) Kota Batam, Azril Apriansyah, menjelaskan, pada hari yang sama juga terdapat puluhan warga Kota Batam yang dinyatakan sembuh dari Covid-19.
Jumalh warga Kota Batam yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Batam hingga Rabu (30/9/2020).
“30 September 2020, terdapat penambahan 30 kasus positif dan 25 pasien sembuh,” jelasnya, Kamis (1/10/2020).
Dari jumlah tersebut diketahui 13 orang bergejala, 8 orang tanpa gejala, 9 orang kontak erat.
Dengan adanya penambahan tersebut saat ini total jumlah warga Kota Batam yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.637 orang.
Dengan rincian 1.036 orang dinyatakan sembuh, 47 orang meninggal dunia dan 554 orang dalam perawatan.(*/esa)
batampos.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri akan merekrut Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Prov Kepri, Said Dahlawi, mengatakan, bahwa proses rekrutmen PTPS dimulai 3 Oktober sampai 15 Oktober di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan di setiap wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Kepri.
Nantinya, akan ada 4.054 orang yang direkrut menjadi PTPS. Sebarannya meliputi:
Kota Batam sebanyak 2.175 orang
Tanjungpinang 443 orang
Kepuluan Anambas 119 orang
Natuna 170 orang
Lingga 242 orang
Bintan 351 orang
Karimun 554 orang.
”Pilkada yang berintegritas hanya dapat dicapai jika seluruh proses berjalan dengan berintegritas. Oleh karena itu, Bawaslu memanggil putra-putri terbaik Kepri untuk berpartisipasi secara langsung mengawal pelaksanaan Pilkada dengan menjadi PTPS,” kata Said, pada rilis yang dikirim Bawaslu Kepri seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.
Adapun, syarat PTPS ini adalah Warga Negara Indonesia. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun.
Selain itu, mereka juga harus memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu.
Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika.
Mereka juga harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS.
Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon.
Selanjutnya, tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan.
Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
Bersedia melaksanakan pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan dalam hal layanan rapid test atau RT-PCR tidak tersedia.
Said menyebutkan, berkas pendaftaran meliputi, surat lamaran pendaftaran ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik/surat keterangan dari Disdukcapil yang masih berlaku.
Pas foto setengah badan terbaru ukuran 3×4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang merah. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan
ijazah asli.
Daftar Riwayat Hidup. Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi dan memiliki atasan langsung dan surat pernyataan bermaterai.(jpg)
batampos.co.id – Dalam beberapa hari terakhir, warga di beberapa kecamatan mengeluhkan kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) atau gas melon.
Setiap pasokan datang, gas dalam tabung berwarna hijau itu langsung ludes.
Dilansir dari Harian Batam Pos, salah satnuya terjadi di wilayah Batu Ampar. Sejak akhir pekan lalu, kelangkaan elpiji dirasakan warga di Kelurahan Tanjung Sengkuang.
Siti, ibu rumah tangga salah satunya. Ia sudah berputar-putar di beberapa pangkalan elpiji, namun tak ada yang memiliki gas tersebut.
”Bahkan, saya minta tolong adik saya mencarikan sampai ke SPBU di Batu Ampar dan Bengkong, anehnya juga kosong,” kata Siti kesal.
Menurut Siti, pasokan elpiji biasanya datang setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu.
Namun, meski baru datang pasokan, pangkalan banyak yang mengaku sudah habis.
”Kayaknya banyak yang sudah menitip dan sebagian diambil pengecer, jadi sore hari setelah truk pasokan datang, pangkalan sudah habis,” sebutnya.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam dan PT Pertamina kembali melakukan penarikan tabung elpiji 3 kilogram (kg) atau gas melon dari pengecer beberapa waktu lalu. Foto; Cecep Mulyana/batampos.co.id
Namun, warga di Tanjung Sengkuang juga mengeluhkan lantaran ada warung yang mendapat suplai langsung dari truk agen, malah menjual gas melon dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sebesar Rp 18 ribu.
Warung itu menjual gas mencapai Rp 25 ribu per tabung.
”Itu kan sudah kelewatan, padahal saya melihat sendiri truk dari agen men-drop tabung gas di sana, harusnya kan kalau dapat suplai langsung dari agen harganya sesuai HET dong,” keluh Arofah, warga Tanjung Sengkuang lainnya.
Tak hanya di wilayah Batu Ampar, keluhan gas melon kosong juga terjadi di wilayah Batuaji, khususnya di sekitar Kelurahan Tanjunguncang.
Selain karena ada beberapa wilayah yang pasokannya tersendat karena akses masuk ke kawasan perumahan sulit dijangkau karena jalan becek dan berlumpur, beberapa pangkalan di sekitar Tanjung Uncang juga tak memiliki stok elpiji.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau, mengancam akan menindak tegas pihak pangkalan dan agen jika memang terbukti melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
”Kalau dapat pangkalan atau agen yang bermain, maka izinnya akan kami cabut. Ini tidak main-main,” tegas Gustian Riau di Batuaji, kemarin.
Menurut Gustian, pihaknya sudah mengecek stok untuk gas melon dan masih aman sampai akhir tahun.
”Kalau ada masalah di lapangan, jelas ada permainan pihak-pihak tertentu. Ini yang lagi kita telusuri,” katanya.
Untuk itu, dia juga meminta bantuan masyarakat untuk sama-sama mengawasi aktivitas pendistribusian gas melon di lapangan. Jika ada temuan yang janggal atau melenceng seperti penjualan di atas HET ataupun penimbunan gas, segera laporkan ke nomor aduan 0811692112 atau 0818772252.
”Catat nama pangkalan atau agennya. Kalau ada indikasi penimbunan, beritahu lokasinya. Kami langsung turun. Kalau pangkalan bermain, akan saya cabut langsung izinnya, kalau agen kita kasih peringatan pertama, kedua dan ketiga baru cabut juga izinnya,” kata Gustian.
Begitu juga untuk mereka yang melakukan penimbunan ataupun penyulingan demi keuntungan yang lebih maka akan dipidanakan sesuai hukum yang berlaku.
”Siapa saja, jika lihat ada praktik yang merugikan masyarakat dengan gas ini, segera lapor kami. Itu nomor saya langsung,” ujar
Gustian.(jpg)
batampos.co.id – Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap tahapan Pilkada 2020.
Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam, Rabu (29/9/2020).
“Kita semua berharap Pilkada di Batam berjalan dengan baik,” ucap Syamsul.
Dalam dialog, mencuat perihal netralitas ASN. Terlebih, Mendagri Tito Karnavian telah mewanti-wanti agar ASN dapat bersikap netral.
“Selain itu, Pilkada kali ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya, yakni digelar di tengah pandemi. Kita ingin sama-sama memastikan setiap tahapannya mengikuti protokol kesehatan,” imbuhnya.
Ketua Bawaslu Batam, Syailendra Reza, mengatakan, koordinasi yang baik merupakan hal yang penting untuk menyukseskan Pilkada 2020 agar berjalan sesuai rencana.
“Kami siap berkoordinasi dengan Pemko Batam,” ujar Reza.(*/esa)
