Selasa, 14 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 9862

Ceritakan Pengalaman Menggunakan KIS, Sri Maryani Menahan Tangis

Aris
-
0
Ceritakan Pengalaman Menggunakan KIS, Sri Maryani Menahan Tangis

batampos.co.id – Petugas BPJS Kesehatan melakukan spot check di wilayah Bengkong Harapan pada Jumat (28/8/2020) lalu. Hal ini dilakukan untuk memastikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang didistribusikan melalui pihak ketiga diterima dengan benar oleh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Berbekal daftar peserta PBI yang menjadi target spot check, sampailah petugas BPJS Kesehatan di salah satu rumah kerabat Sri Maryani (38), peserta PBI beberapa tahun belakangan.

“Kenapa Bu? Apa ada masalah? Saya juga dapat dari pemerintah. Sudah sering saya gunakan,” kata Sri.

Sri menceritakan, ia berkali-kali dibantu oleh program JKN-KIS. Menurutnya yang tidak dapat ia lupakan adalah ketika ia harus melakukan proses persalinan anak ketiga dan keempat dengan operasi caesar dan tidak mengeluarkan biaya sepeserpun.

“Kalau saya ceritakan, menangis saya. Saya mau operasi, inilah yang bantu saya,” kata Sri sambil menunjukkan KIS.

Sri Maryani bersama keluarganya memperlihatkan kartu JKN-KIS yang mereka miliki. Foto: BPJS Kesehatan untuk batampos.co.id

Hipertensi yang ia derita ternyata memberikan resiko jika harus melakukan persalinan secara normal.

Oleh karena itu, ia dirujuk oleh Puskesmas ke rumah sakit terdekat. Sri mengaku pelayanan yang ia dapatkan sangat baik. Tidak ada diskriminasi seperti yang ia khawatirkan.

“Saya lumayan lama di rumah sakit, pakai infus, pakai oksigen, biayanya hampir Rp 60 juta. Kalau tidak ada KIS, saya gak bisa melahirkan. Suami saya cuma kenek mobil,” kata Sri sambil menahan tangisnya.

Tidak hanya untuk persalinan. Ia juga mengikuti Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang diperuntukkan bagi peserta dengan penyakit hipertensi dan diabetes melitus. Ia rutin mengambil obat hipertensi di Puskesmas tempatnya tinggal.

“Saya harus rutin ambil obat ini, karena saya bergantung sekali sama obat ini,” kata Sri.

Ia bersyukur pemerintah masih memperhatikan rakyat kecil. Tidak hanya Sri dan keluarganya, ia juga bersyukur kerabatnya juga dapat menikmati layanan program JKN-KIS tanpa harus membayar iuran. Harapannya ia terus mendapat bantuan dari pemerintah sebagai peserta PBI.

“Semoga saya terus dapat ini, ini yang bantu saya,’” kata Sri.(*)

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Menag Kembali Imbau Ibadah di Rumah Saja

Ahmadi Sultan
-
0
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Menag Kembali Imbau Ibadah di Rumah Saja

batampos.co.id – Kasus positif Covid-19 di beberapa wilayah Indonesia mengalami peningkatan. Pemprov DKI Jakarta bahkan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 14 September mendatang.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengimbau umat untuk mematuhi aturan Pemda dan Gugus Tugas. “Kami imbau, umat yang tinggal di kawasan dengan kasus positif Covid-19 yang tinggi, agar sementara membatasi aktivitas di luar, serta beribadah di rumah dulu,” katanya, Jumat (11/9).

Fachrul juga mengajak umat menjadi teladan disiplin mematuhi penerapan protokol kesehatan. “Tugas seorang hamba Tuhan adalah mewujudkan kemaslahatan bagi sesama. Karenanya, kepatuhan dan disiplin terhadap protokol kesehatan harus diyakini sebagai bagian dari wujud pelaksanaan ajaran agama. Teladan itu akan memberi kontribusi besar dalam menghadapi pandemi Covid-19 di negeri kita,” imbuhnya.

Imbauan serupa juga banyak disampaikan tokoh agama. Fachrul menilai, mematuhi anjuran tokoh agama dan pemerintah untuk tetap di rumah serta menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi adalah bentuk kesalehan sosial sebagai umat beragama sekaligus tanggung jawab sebagai warga negara.

“Sebagai umat beragama, kita perlu mengutamakan menjaga keselamatan jiwa atau hifdzu an-nafs. Menjaga keselamatan jiwa merupakan salah satu substansi dan kewajiban utama dalam beragama,” tandasnya.(jpg)

Relaksasi Iuran Ringankan Beban Peserta Menunggak

Aris
-
0
Relaksasi Iuran Ringankan Beban Peserta Menunggak

batampos.co.id – BPJS Kesehatan memberikan keringanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang memiliki tunggakan iuran melalui program relaksasi.

Program ini merupakan bentuk kepedulian BPJS Kesehatan terhadap peserta terdampak Covid-19 yang terjadi beberapa bulan belakangan.

Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Batam, Muryawan, mengatakan, melalui program ini peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama 6 bulan ditambah iuran 1 bulan berjalan.

“Sisa tunggakanya dapat dicicil sampai akhir tahun depan, untuk itu kepada peserta yang menunggak kami himbau untuk dapat memanfaatkan program ini,” kata Muryawan.

Tidak hanya untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), program ini juga berlaku untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) badan usaha.

Untuk bisa mengikuti program ini, peserta yang memiliki tunggakan lebih dari 6 (enam) bulan cukup melakukan pendaftaran sesuai kanal yang telah ditetapkan.

Togu Tambunan salah satu peserta yang sedang melakukan pendaftaran program relaksasi saat ditemui di kantor cabang pada Kamis (10/9/2020). Foto: BPJS Kesehatan untuk batampos.co.id

“Untuk peserta PBPU dapat melakukan pendaftaran di kantor cabang, aplikasi Mobile JKN, atau melalui care center 1500 400. Bagi peserta PPU BU dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Edabu,” kata Muryawan.

Untuk menyebarluaskan informasi terkait program ini, ia mengaku pihaknya telah menghubungi peserta melalui telepon dan SMS. Harapannya banyak peserta yang memanfaatkan program ini.

Togu Tambunan (46) adalah salah satu peserta yang sedang melakukan pendaftaran program relaksasi saat ditemui di kantor cabang pada Kamis (10/9/2020).

Pria yang mengaku sebagai buruh ini mengaku terbantu dengan adanya program cicilan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

“Tadi pagi saya dapat SMS, diingatkan untuk membayar iuran dan disampaikan sekarang sedang ada program untuk melakukan cicilan bagi peserta yang menunggak, jadi saya langsung datang,” kata Togu.

Iya mengaku tunggakannya mencapai 5 juta rupiah. Hal tersebut terjadi karena menurutnya penghasilan sehari-hari hanya cukup untuk makan.

Selama menunggak dan kepesertaan tidak aktif, ia terpaksa berobat dengan membayar sendiri.

“Saya takut ketika nanti saya dan keluarga tiba-tiba sakit yang parah, saya gak punya uang. Tapi jujur saja kalau harus membayar semua saya tidak mampu. Makanya karena menurut saya ini baik bagi saya dan keluarga, saya coba saja. Mungkin selanjutnya saya akan turun kelas saja yang penting saya bisa pakai KIS,” kata Togu.(*)

Tersangka Korupsi Maju Pilkada, KPK Bergerak Cepat

Ahmadi Sultan
-
0
Tersangka Korupsi Maju Pilkada, KPK Bergerak Cepat

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak menunda penanganan perkara calon kepala daerah (Cakada) yang mengikuti gelaran Pilkada Serentak 2020. Salah satu yang tersangkut perkara di KPK, yakni Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Johan Anuar.

Perkara ini merupakan pengambil alihan dari Polda Sumatera Selatan. Diduga Wakil Bupati petahana itu tersangkut perkara pengadaan tanah kuburan senilai Rp 6 miliar yang bersumber dari APBD 2013.

Deputi Penindakan KPK, Karyoto menegaskan, pihaknya akan mempercepat penanganan perkara yang telah menjerat Johan Anuar sebagai tersangka. Kini masih dalam tahap proses pemberkasan dari Polda Sumsel ke KPK.

“Kalau bisa lebih cepat kenapa tidak, biar tidak menimbulkan prasangka. sudah hampir Desember (Pilkada Serentak 2020), bulan 10 kita tuntaskan apalagi yang betul-betul sudah tersangka,” kata Karyoto dikonfirmasi, Jumat (11/9).

Jenderal polisi bintang satu ini mengungkapkan, penyidik KPK masih mencermati berkas-berkas perkara yang sebelumnya ditangani oleh Polda Sumatera Selatan itu. Menurutnya, jika penyidik merasa sudah lengkap, akan dinaikkan ke tahap selanjutnya.

“Begini karena ini terjadi proses pengambilalihan memang dari kita mulai sidik, lidik harus dilalui dulu, ya harus pemantapan saja. Kalau nanti langsung tuntutan kita kena praperadilan repot lagi. Kita pelan-pelan sedikit-sedikit, nanti kita naikkan. Insyaallah sebelum Desember kita segerakan, kalau penyidik tidak ada halangan,” tegas Karyoto.

Untuk menuntaskan perkara ini, KPK telah memeriksa puluhan saksi untuk mempercapat penanganan perkara. Lembaga antirasuah telah memeriksa Johan Anuar sebagai tersangka serta pihak pemilik lahan tanah, mantan anggota DPRD Kab. OKU, mantan Sekda Kab OKU, mantan Bupati OKU dan sejumlah PNS di lingkungan Pemkab OKU.

Untuk diketahui, Johan Anuar maju di Pilkada Serentak 2020 menjadi calon Wakil Bupati OKU. Dia maju berpasangan dengan calon Bupati OKU, Kuryana Aziz.

Kuryana Aziz dan Johan Anuar saat ini menjabat Bupati dan Wakil Bupati OKU. Keduanya merupakan petahana yang diusung oleh 12 partai politik yang mempunyai kursi di DPRD diantaranya, PKS, PBB, PAN, Golkar, PKPI, PPP, Gerindra, Demokrat, PKB, PDIP, NasDem, dan Hanura. Serta PSI dan Garuda yang tidak mempunyai kursi juga turut mendukung pasangan petahana itu.(jpg)

bright PLN Batam Bangun Insfrastruktur Untuk Meningkatkan Keandalan Sistem Kelistrikan

Aris
-
0
bright PLN Batam Bangun Insfrastruktur Untuk Meningkatkan Keandalan Sistem Kelistrikan

batampos.co.id – bright PLN Batam terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk pasokan yang lebih andal di wilayah kerjanya.

Salah satu pembangunan infrastruktur tersebut adalah sistem transmisi Saluran Udaran Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Batu Besar–Nongsa yang sedang berjalan.

Pembangnunan infrastruktur ini merupakan proyek strategis yang memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu keandalan listrik yang disajikan bright PLN Batam kepada masyarakat diwilayah Batam.

“Kami terus berkomitmen untuk menyelesaikan proyek infrastruktur kelistrikan guna meningkatkan keandalan pasokan listrik,” tutur Coporate Secretary bright PLN Batam, Kishartanto Purnomo Putro, Kamis (10/9/2020).

Tanto mengatakan, saat ini bright PLN Batam telah menyelesaikan pembangunan Gardu Induk (GI) Nongsa yang siap menerima beban.

bright PLN Batam terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk pasokan yang lebih andal di wilayah kerjanya. Foto: PLN Batam untuk batampos.co.id

GI Nongsa akan memperkuat pasokan listrik dengan membantu penyaluran daya dari GI Batu Besar yang saat ini sudah overload (kelebihan beban).

“Kebutuhan listrik di sekitar Batam Center hingga Nongsa terus meningkat, dengan beroperasinya transmisi SUTT 150 KV Batu Besar–Nongsa ini kami harapkan bisa mengurangi beban Gardu Induk Batu Besar yang saat ini sudah mulai penuh,” ujarnya.

Tanto juga menambahkan pembangunan infrastruktur ini akan menambah supply listrik untuk gedung–gedung dan bangunan yang berperan penting di Kota Batam.

Di antaranya Kepolisan Daerah (Polda), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta gedung lainnya. Menurut Tanto, gedung–gedung utama tersebut sangat membutuhkan kehandalan listrik guna mendukung kelancaran operasionalnya.

Pada kesempatan yang sama Tanto mengatakan bahwa bright PLN Batam juga selalu melakukan jadwal pemeliharaan secara rutin, salah satunya dengan secara berkala mengukur Sistem Proteksi Penangkal petir pada sepanjang jaringan transmisi SUTT 150 KV yang sudah terpasang saat ini.

“Belajar dari kejadian pada 4 Juni lalu dimana terjadi pemadaman meluas pada sebagian besar wilayah Batam, kami fokus melakukan penggantian dan penambahan pengaman Sistem Proteksi Petir,” jelasnya.

“Tingginya curah hujan serta sebagian daratan di Batam mengandung bauksit yang sejenis dengan bahan logam mengakibatkan intensitas petir di Batam cukup tinggi,” kata Tanto lagi.

Untuk mengantisipasi dan meminimalisir gangguan petir, bright PLN Batam melakukan pemasangan dan pemeliharaan sistem proteksi petir Down Conductor yang merupakan sebuah sistem proteksi dari sambaran petir, agar sambaran petir tidak mengganggu jaringan SUTT 150 kV.

“Kita berharap dengan pemasangan down conductor pada tower-tower SUTT 150 kV akan meminimalisir gangguan akibat petir pada sistem kelistrikan Batam – Bintan, dan pastinya akan meningkatkan keandalan pasokan listrik kepada konsumen,” tutup Tanto.(*)

Ribuan Sekolah Belum Melapor Dana BOS Sejak Awal Tahun

Ahmadi Sultan
-
0
Ribuan Sekolah Belum Melapor Dana BOS Sejak Awal Tahun

batampos.co.id – Ribuan sekolah dari seluruh jenjang belum melapor terkait penerimaan Dana Bantuan Operasional (BOS) sejak tahap pertama atau pada Januari lalu. Tingkat sekolah yang belum melapor meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah menangah Atas (SMA).

Dana BOS sendiri dibagi dalam tiga tahap. Untuk tahap pertama, yakni pada Januari sebesar 30 persen. Kemudian April sebesar 40 persen. Lalu terakhir pada September 30 persen.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Sutanto, mengatakan, di jenjang SD ada 9.657 sekolah yang belum melapor. Atau sekitar 7 persen SD di seluruh Indonesia belum melakukan pelaporan.

“Untuk SD dari 130.783 sekolah yang mendapatkan BOS reguler itu sudah 93 persen yang memberikan laporan,” kata Sutanto, dalam webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Bos Kinerja, Kamis (10/9).

Kemudian, di jenjang SMP terdapat 1.200 sekolah yang belum membuat laporan penerimaan dana BOS. Sedangkan, yang sudah membuat laporan sebesar 37 ribu sekolah.

Untuk jenjang SMA, dari 12.681 sekolah, 666 diantaranya belum memberikan laporan kapada Kemendikbud. Sebesar 95 persen SMA di Indonesia sudah melakukan pelaporan.

“Sedangkan di SMK sudah melapor 13 ribu atau 93 persen. Di SLB sudah ada dua ribu yang melapor itu berarti sudah 95 persen,” pungkas dia.(jpg)

Jabodetabek Kompak PSBB Total, Nakes Mendukung

Ahmadi Sultan
-
0
Jabodetabek Kompak PSBB Total, Nakes Mendukung

batampos.co.id – Keputusan Pemprov DKI Jakarta memberlakukan lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau kunci sementara (kuntara) membuat mitigasi Covid-19 di Jabodetabek kembali seragam. Sebab, selain Jakarta, hingga saat ini seluruh wilayah Jabodetabek masih memberlakukan PSBB total.

Secara keseluruhan ada dua provinsi dan delapan kabupaten/kota yang sampai kemarin (10/9) masih menjalankan PSBB, yakni Provinsi DKI Jakarta (transisi) dan Banten. Di dalamnya ada Kota Tangerang Selatan serta Kabupaten dan Kota Tangerang. Kemudian Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Depok.

”Seluruh (delapan) kota dan kabupaten ini (PSBB-nya) berakhir pada 29 September,” terang Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Kantor Presiden, Kamis (10/9).

PSBB transisi DKI Jakarta berakhir kemarin. Sedangkan PSBB total di Provinsi Banten berakhir 20 September mendatang. Dengan bergabungnya DKI Jakarta, pekan depan seluruh Jabodetabek kompak menjalankan PSBB total. Bila Banten nanti memutuskan memperpanjang PSBB, pembatasan akan berlaku lebih lama lagi.

Dari grafik yang ada, kasus harian Covid-19 di Jakarta memang mengalami tren peningkatan sejak pemberlakuan PSBB transisi. Ada beberapa perbedaan aturan antara PSBB dan masa transisi. Saat PSBB awal, semua perkantoran wajib memberlakukan kerja dari rumah alias work from home (WFH), kecuali instansi pemerintah dan yang menangani Covid-19.

Wiku juga menjelaskan betapa gawatnya ketersediaan tempat tidur (bed) di rumah sakit (RS)-RS yang ada di Jakarta. Per 8 September lalu, tujuh dari 67 RS rujukan Covid-19 terisi penuh alias 100 persen. Sebanyak 46 RS okupansinya sudah di atas 60 persen. Hanya ada 14 RS yang terisi di bawah 60 persen. Di Wisma Atlet Kemayoran, dari 2.700 bed yang disediakan, saat ini sudah terisi 1.600. ”Masih ada 1.100 tempat tidur untuk perawatan pasien dengan status sedang dan ringan,” lanjutnya.

Ke depan, manajemen RS yang ada di DKI dan daerah lain dituntut mampu memonitor tingkat penggunaan tempat tidur, ruang isolasi, dan ICU masing-masing. Bila kapasitas mulai meningkat, segera diredistribusi ke fasilitas lainnya. ”Khusus di Jakarta bisa diarahkan memindahkan pasien dengan kondisi sedang dan ringan ke RS darurat di wisma atlet,” tambahnya.

Tenaga Kesehatan Dukung PSBB Jakarta

Penerapan kembali PSBB di Jakarta mendapat dukungan dari tenaga kesehatan. Langkah itu diharapkan menjadi salah satu cara untuk menurunkan jumlah orang yang terpapar Covid-19. Namun, harus ada sinergisitas seluruh pihak.

Salah seorang dokter paru di Jakarta, Eva Sri Diana, kemarin (10/9) menceritakan bahwa kesulitan mencari kamar untuk pasien Covid-19 betul-betul terjadi. Dia menyayangkan pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang membantah pernyataan Anies bahwa RS yang menangani Covid di Jakarta sudah penuh.

Sebab, fakta di lapangan menunjukkan ruangan sudah penuh. Terutama ruang ICU. Padahal, pasien yang membutuhkan perawatan semakin banyak. ’’Kalau mau, saya siap menemani Pak Airlangga atau menteri lainnya untuk ikut saya visit ke ruang perawatan Covid-19,’’ ucapnya.

Wakil Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi mengatakan hal senada dengan Eva. Kondisi fasilitas kesehatan di DKI Jakarta yang hampir penuh merupakan salah satu peringatan untuk melakukan intervensi cepat. PSBB ini, menurut Adib, menjadi salah satu strategi intervensinya.

’’Parameternya adalah analisis epidemiologi tentang persebaran virus dalam satu populasi manusia,’’ tutur Adib kemarin. Selain itu, positive rate harus menjadi perhatian. Jika dua hal itu tinggi, berarti ada masalah di hulu yang harus diselesaikan. Yakni, mengurangi persebaran virus. Pembatasan sosial bisa menjadi salah satu caranya.

Namun, dia mengingatkan bahwa mobilitas orang-orang di DKI Jakarta juga berasal dari daerah penyangga di Jawa Barat dan Banten. Karena itu, Adib menyarankan ada sinergisitas pemerintah daerah. ’’Yang patut jadi perhatian juga adalah PSBB sekarang berbeda dengan sebelumnya. Perbedaan bisa karena sosial, ekonomi, ataupun psikologis masyarakat,’’ ungkap Adib.(jpg)

21 Warga Batam Sembuh Dari Covid-19

Aris
-
0
21 Warga Batam Sembuh Dari Covid-19

batampos.co.id – Perkembangan kasus Covid-19 di Kota Batam menuju trend positif dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang sembuh.

Ketua Bidang Kesehtan Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam, Didi Kusmarjadi, melalui pernyataan tertulisnya menyebutkan, pada Kamis (10/9/2020) ada 21 warga Kota Batam yang dinyatakan sembuh dari Covid-19.

“Berdasarkan catatan penanganan perawatan dan hasil laboratorium yang disampaikan oleh Laboratorium BTKLPP Batam tersebut, maka oleh Tim Medis yang menanganinya dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit,” ujarnya.

Jumlah pasien Covid-19 hingga Kamis (10/9/2020).

Saat ini kata dia, kondisi yang bersangkutan semua dalam keadaan sehat dan stabil serta dalam persiapan untuk kembali ketempat tinggalnya.

Diketahui 21 orang tersebut masuk dalam klasifikasi asimptomatik atau tanpa gejala dan terdiri dari tenaga kesehatan, karyawan swasta, ibu rumah tangga, kru kapal, dan anak-anak.

Dengan penambahan tersebut saat ini total jumlah warga Kota Batam yang sembuh dari Covid-19 sebanyak 535 orang.(*/esa)

MRO Batam Aero Technic Siap Tampung Pesawat Full Body

Aris
-
0
MRO Batam Aero Technic Siap Tampung Pesawat Full Body

batampos.co.id – Batam Aero Technic (BAT) pengelola Maintenance Repair dan Overhaul (MRO) di kawasan Bandara Internasional Hang Nadim Batam membangun hanggar khususu untuk pengecatan pesawat terbang full body yang dilengkapi dengan fasilitas air ventilation system guna mendukung kualitas pengecatan.

Customer Relation Manager BAT, Suci Perwira Negara, mengatakan, ada enam fase pembangun hanggar di atas lahan 33 hektar.

“Saat ini sedang dibangun hanggar 3 yang diperkirakan mampu menampung 6 pesawat sekaligus,” ujar Customer Relation Manager, Batam Aero Technic, Suci Perwira Negara, baru-baru ini.
Saat ini lanjutnya, pembangunan hanggar fase 1 dan 2 telah selesai.

Teknisi MRO BAT Lion Air melakukan sedang perawatan berkala pada slaah satu pesawat Lion Air Group. Foto: Messa Haris/batampos.co.id

Selain itu lanjutnya kegiatan MRO sudah beroperasi.

“MRO mulai dibangun tahun 2012, mulai beroperasi tahun 2014 hingga kini dipusatkan tiga hanggar A, B dan C,” ujarnya lagi.

Ia menjelaskan, hanggar A, B dan C bisa menampung 15 pesawat sekaligus. Dengan rincian 13 pesawat untuk maintenance dan dua pesawat untuk pengecatan.

Kemudian, pada periode tahun 2019-2022 akan dilakukan pembangunan fase 3. Berupa maintenance hanggar, supporting dan fasilitas publik.

Kata dia, apabila keenam fase pembangunan telah selesai akan dapat menampung sekitar 56 pesawat terbang sekaligus.(esa/adv)

Wali Kota Tunda Penerapan Denda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Ahmadi Sultan
-
0
Wali Kota Tunda Penerapan Denda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

batampos.co.id – Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Batam, mestinya mulai aktif dijalankan sejak Rabu (9/9) lalu.

Namun, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan bahwa sanksi sebesar Rp 250 ribu atau sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan, ditunda penerapannya.

Ia beralasan, tidak ingin masyarakat menjadi terbebani dan memilih untuk melanjutkan edukasi seperti yang sebelumnya dilakukan.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Riau Kepulauan, Dr Emy Hajar Abra SH, MH mengatakan, dalam Perwako tersebut tidak ada sanksi pidana. Namun, hanya berisikan teguran, denda dan administrasi.

”Sebenarnya bisa saja demikian terkait dengan penundaan. Penundaan itu bukan berarti tidak jadi, tetapi ditunda dengan sosialisasi,” ujarnya.

Menurutnya, jika sudah dilakukan sosialisasi, misal dalam waktu tiga hari atau satu minggu, ia menilai, ada kemungkinan masyarakat tidak mengetahui adanya denda bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai aturan tersebut.

Namun, kalau dipertanyakan boleh atau tidaknya sanksi tersebut ditunda karena melihat masyarakat belum siap atau karena belum tersampaikan, menurut Emy, hal itu masih bisa dipahami.

Namun yang paling penting, dalam penerapan suatu aturan yang baru itu, harus ada sosialisasi ke masyarakat. Hal itu juga sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. ”Akan salah jika penegak hukum nantinya langsung memanggil masyarakat pelanggar protokol kesehatan dan kemudian langsung diberikan sanksi,” katanya.

Sementara mengenai Perwako yang sudah disosialisasi dalam waktu satu minggu, ia mempertanyakan kembali apakah seluruh lapisan masyarakat memahami atau tidak. Sebab, sampai saat ini ia masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan protokol kesehatan.

Ia juga menegaskan, penundaan penerapan sanksi itu juga harus ada kepastian sampai kapan. Tidak bisa penundaan itu dibiarkan selama satu atau dua minggu. Kembali lagi ia mengingatkan, selama penundaan ini harus dilakukan sosialisasi hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

”Penundaan ini harus jelas, masyarakat harus tahu juga mengenai Perwako ini. Satu minggu katakanlah lima hari, atau empat hari dilakukan sosialisasi, okelah. Tetapi tetap, harus ada limitasinya penundaan ini. Jangan sampai Perwako itu ditunda tanpa ada limitasinya,” imbuhnya.(*/jpg)

1...9,8619,8629,863...14,146Halaman 9,862 dari 14,146

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000