Minggu, 19 April 2026
Beranda blog Halaman 9903

Pria Ini Berendam Dalam 200 Kg Es Selama 2,5 Jam

0

batampos.co.id – Jika saja sosok Elsa di film Frozen benar-benar ada, Josef Koeberl mungkin bisa PDKT untuk menjadi pasangannya. Pria asal Austria itu tahan dengan dinginnya es. Pada Sabtu (5/9), dia memecahkan rekornya. Yaitu, berdiri selama 2 jam 30 menit 57 detik di dalam kotak yang diisi es batu hingga ke bagian bahu.

Saat melakukan aksinya, dia hanya memakai baju dalam. Total, ada sekitar 200 kilogram es batu yang dimasukkan ke kotak. Koeberl mengakui, begitu tubuhnya mulai dingin, rasa sakit pun menjalar. ”Saya melawan rasa sakit dengan memvisualisasikan dan menarik emosi positif,” ujar Koeberl sebagaimana dilansir AP.

Dengan cara itulah, dia bertahan. Kali ini dia bisa bertahan 30 menit lebih lama jika dibandingkan dengan rekornya terdahulu. Koeberl berencana berlatih dan memecahkan rekornya sekali lagi. Koeberl mungkin pencinta es sejati. Sebab, begitu keluar dari kotak es tersebut, dia bukannya minum minuman hangat. Koeberl justru duduk santai menikmati es krim.(jpg)

Berjemur Lebih Dianjurkan Sebelum Pukul 9 Pagi

0

batampos.co.id – Saat awal pandemi, masyarakat ramai berjemur di bawah sinar matahari dengan alasan untuk meningkatkan imun tubuh. Secara ilmiah, cara itu memang benar. Tapi agar lebih efektif dan bermanfaat, berjemur harus dilakukan pada waktu yang tepat.

Dalam Live Instagram ‘Tetap Fit Saat Pandemi: Nyaman Berolahraga Outdoor dengan Kulit Terlindungi’, Minggu (6/9), bersama NIVEA, Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, dr. Inneke Jane, menjelaskan untuk jam atau waktu yang tepat untuk berjemur sambil berolahraga memang masih menjadi kontroversi.

Tetapi Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, kata dia, sepakat bahwa untuk menyesuaikan iklim tropis di Indonesia, maka waktu yang tepat untuk berjemur adalah sebelum jam 9 pagi. Sebab Indonesia tepat berada di garis katulistiwa.

“Itu masih jadi kontroversi ya jam berapa sebenarnya yang bagus dan bermanfaat. Awalnya kan dikatakan jam 10-12. Tapi kami di perhimpunan sepakat bahwa yang baik adalah sebelum pukul 9 pagi,” jelasnya.

“Sebelum pukul 9 pagi itu matahari lagi bagus dalam produksi vitamin D. Dan itupun cukup 15 menit ya kalau outdoor,” katanya.

Dia mengingatkan berjemur pun meski sinar matahari sebelum pukul 9 pagi memberi manfaat, tetap wajib memakai tabir surya. Begitupun untuk kaum hawa yang berhijab dan mengenakan baju lengan panjang.

“Sekaligus pakai kaos lengan panjang, harus pakai tabir surya. Lalu pakai baju yang menyerap keringat, dan sepatu yang dipakai juga jangan terlalu sempit,” tandasnya.(jpg)

Pemerintah akan Perpanjang Bansos PEN, Menkeu Lapor DPR

0

batampos.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana perpanjangan program bantuan sosial (bansos) pada 2021. Pemerintah berencana memperpanjang program bansos karena melihat perkembangan pandemi Covid-19.

Menurutnya, meskipun terdapat harapan dari vaksin Covid-19, namun dampak dari kasus penularannya masih ada. Perpanjangan program Penanganan Ekonomi Nasional (PEN) pun telah dibahas dalam kabinet paripurna yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tampaknya 2021 masih akan bergerak beberapa program PEN dan penanganan Covid, karena kita tahu bahwa sampai akhir tahun meskipun ada harapan ada vaksin tapi Covid masih ada,” ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Senin (7/9).

Sri Mulyani mengungkapkan, keputusan memperpanjang atau mengurangi jumlah anggaran perlindungan sosial perlu dipahami oleh DPR Komisi XI sebagai mitra utama Kementerian Keuangan. Sri Mulyani menyatakan pemerintah berkomitmen melakukan penyesuaian kebijakan program PEN mengikuti dinamika kondisi yang ada.

“Jadi mohon untuk Komisi XI karena sebagai partner utama kami, juga bisa memahami dinamika yang harus kita kelola ini sebagai bendahara dalam situasi yang begitu sangat fleksibel dan berubah, tentu tanpa harus mengorbankan rambu-rambu prudential dari sisi fiscal policy kita,” ungkapnya.(jpg)

BP Batam Diindikasi Langgar Aturan dan Ingkar Perjanjian Konsesi

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam memutuskan PT Moya Indonesia, anak usaha Moya Asia Holding Limited sebagai pememang Pemilihan Langsung Mitra Kerjasama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Selama Masa Transisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam.

Namun, proses pemilihan langsung tersebut menyisakan masalah. Pasalnya, BP Batam diindikasi menabrak sejumlah aturan dalam proses pemilihan langsung tersebut.

BP Batam juga dinilai ingkar terhadap perjanjian konsesi yang telah ditandatangani bersama PT Adhya Tirta Batam pada 25 tahun silam.

Presiden Direktur ATB, Benny Andrianto, merinci secara detail sejumlah indikasi pelanggaran yang ditemukan dalam proses penunjukan langsung tersebut, saat menggelar konferensi pers di lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang, Senin (7/9/2020).

Ia menjelaskan, awalnya, BP Batam hendak mengambil alih langsung SPAM Kota Batam. BP Batam berencana membentuk Strategic Business Unit (SBU). Untuk kelancaran tujuan tersebut, BP Batam melakukan proses orientasi sejak 15 Mei 2020.

BP Batam kata dia, juga berjanji akan merekrut seluruh karyawan ATB untuk masuk dalam SBU yang telah dibentuk.

Janji ini disampaikan langsung oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dihadapan ratusan karyawan ATB yang dikumpulkannya di Stadion Tumenggung Abdul Jamal pada 13 Mei 2020 lalu.

“Sayangnya, proses ini tidak berjalan sesuai rencana. Sehingga mereka berkesimpulan tidak mampu. Kemudian dilanjutkan dengan proses lelang pemilihan operator transisi,” jelas Benny.

Sayangnya lanjut Benny, proses pemilihan langsung tersebut dinilai tergopoh-gopoh. Sehingga diindikasi melanggar sejumlah aturan perundangan.

Salah satunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aturan tersebut tidak mengenal istilah “Pemilihan Langsung” seperti yang digunakan oleh BP Batam.

Presiden Direktur ATB, Benny Andrianto (batik merah) bersama jajarannya saat mengelar konfrensi pers di lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang, Senin (7/9/2020). Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

“Dalam pengadaan barang dan jasa tidak ada istilah pemilihan langsung, yang ada tender, penunjukkan langsung atau pengadaan langsung. Harusnya, BP Batam menjalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, BP Batam juga memberikan prasyarat khusus kepada ATB agar bisa mengikuti Pemilihan Langsung Mitra Kerjasama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Selama Masa Transisi SPAM Batam.

Dimana prasyarat yang diwajibkan tidak relevan dengan proses pemilihan langsung tersebut.

Bennny menjelaskan, prasyarat yang diberikan BP Batam adalah bahwa ATB harus mematuhi dan melaksanakan seluruh notisi yang dilakukan BPKP selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2020.

Untuk menunjukan kepatuhan tersebut, maka ATB diminta menandatangni pernyataan di atas materai. Jika menolak, maka ATB tidak dapat diikutsertakan dalam proses pemilihan langsung.

Menurut Benny, BP Batam telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan Notisi BPKP tidak sesuai dengan tujuan awal.

Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang. Foto ATB untuk batampos.co.id

Dia menegaskan, penunjukan BPKP adalah untuk proses pengakhiran konsesi, bukan untuk syarat lelang

“Prasyarat BP Batam ini tidak pada tempatnya dan mengada-ada,” tegas Benny.

ATB menilai, penggunaan Notisi sebagai syarat pemilihan langsung telah terindikasi diskriminasi.

Sehingga melanggar UU no 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pasal 25.

ATB melaporkan dugaan tindakan diskriminasi tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Kamis (3/9/2020).

KPPU telah merespon surat laporan ATB dan akan segera menurunkan tim untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kami telah mendapat respon dari KPPU Kanwil I Medan. Dalam waktu dekat tim dari KPPU akan datang,” jelasnya.

Penunjukan BPKP secara sepihak juga dinilai menciderai perjanjian konsesi antara ATB dan BP Batam.

Menurut Benny, dalam perjanjian konsesi disepakati bahwa penunjukan pihak ketiga untuk melakukan audit harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Penunjukan BPKP adalah keputusan sepihak BP Batam. Selain itu kata dia, BPKP bukan ahli tentang SPAM.

Sehingga penunjukkan BPKP juga melanggar pasal 19. 4 tentang penunjukkan ahli SPAM. Sehingga semua kajian teknis tentang SPAM tidak valid.

Operator lain tidak akan diijinkan untuk menggunakan aset ATB sebelum pengakhiran dijalankan sesuai dengan perjajian konsesi. Tidak semua aset ATB akan diserahkan, sampai dengan BP Batam memenuhi kewajibannya.

ATB juga akan membuat surat sanggahan dan mengajukan keberatan tentang keputusan BP Batam karena melanggar hak ATB sesuai perjajian konsesi.

“Semoga BP Batam dapat melihat ketersediaan air menjadi bagian penting bagi kemajuan Batam. Karena batam tidak ada sumber air lainnya kecuali hujan,” tuturnya.

BP Batam Sudah Lakukan Tender

Sementara itu, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan, untuk mendapatkan mitra penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan selama masa transisi yaitu enam bulan, sistem penyediaan air minum di Batam, BP Batam melakukan tender terhadap hal tersebut dan dimulai pada 12 Agustus 2020 lalu.

“Panitia mengundang perusahan-perusahaan yang mempunyai pengalaman dalam pengelolaan SPAM di Indonesia dengan pengalaman mengelola SPAM dengan kapasitas minimun 3000 liter/detik, termasuk PT ATB,” ujarnya.

Kata dia, berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dimasukkan oleh para peserta, ditetapkan peserta terbaik adalah PT Moya Indonesia.

“Penetapan PT Moya sebagai pemenang sudah lakukan pada tanggal 4 September 2020 kemarin. Selanjutnya bagi peserta yang keberatan dapat melakukan sanggahan pada tanggal 7 sampai dengan 9 September 2020,” tuturnya.(*/esa/nto)

Indonesia Tambah 2.880 Kasus Positif, Hampir Setengahnya dari Jakarta

0

batampos.co.id – DKI Jakarta masih betah bertengger sebagai penyumbang terbanyak kasus Covid-19. Dalam sehari, kasus Covid-19 di Tanah Air bertambah 2.880 kasus. Dari angka tersebut, DKI Jakarta hampir menyumbang separuhnya, yakni 1.046 kasus baru.

Padahal, para dokter di Jakarta sudah kelelahan seiring dengan jumlah ruang ICU yang makin kritis. Lahan pemakaman juga semakin menipis.

Kasus terbanyak kedua terjadi di provinsi Jawa Timur sebanyak 307 kasus. Diikuti Jawa Tengah 264 kasus, Jawa Barat 204 kasus, dan Bali 173 kasus seperti disebut dalam laman Covid19.go.id, Senin (7/9).

Angka positif itu diperiksa dari spesimen harian sebanyak 18.412 spesimen. Sekitar 50 persen dari target pemeriksaan spesiman di atas 30 ribu tes sehari.

Kemudian angka pasien sembuh bertambah 2.077 orang. Pasien sembuh terbanyak terdapat di provinsi DKI Jakarta sebanyak 662 orang. Total sudah 140.652 orang sembuh dari Covid-19.

Angka kematian kembali naik di atas 100 jiwa. Dalam sehari bertambah 105 jiwa meninggal akibat Covid-19. Kematian terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Timur sebanyak 31 jiwa. Lalu disusul oleh DKI Jakarta sebanyak 22 jiwa. Jumlah ini semakin kritis mengingat jumlah lahan pemakanan semakin terbatas di Jakarta.

Sudah 489 kabupaten kota terdampak Covid-19. Ada 13 provinsi dengan di bawah 10 kasus, dan 8 provinsi dengan nol kasus. (jpg)

Bantuan Pulsa Rp 150 Ribu Tidak Ada Untuk Mahasiswa Swasta

0

batampos.co.id – Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan belajar secara daring, ditetapkan bantuan pulsa maksimal Rp 150 ribu per bulan. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa KMK tersebut pada dasarnya adalah bantuan pulsa untuk PNS. Namun, tidak menutup kemungkinan mahasiswa juga mendapat bantuan pulsa.

Sebab, sumber dana untuk program ini berasal dari realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L). Subsidi ini juga hanya diperuntukkan untuk perguruan tinggi negeri (PTN) saja.

“Untuk skema ini iya (PTN), misalnya UGM, UI, STAN, IPDN. Mahasiswa aktif ya. Dalam hal K/L terkait masih punya anggaran dan bisa direalokasi, itu diatur dan diberi ruang di situ (untuk bantuan pulsa),” ungkapnya, Senin (7/9).

Dia juga menegaskan bahwa kebijakan ini berbeda dengan milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan program bantuan kuota gratisnya. Jadi, ia meyakini bahwa tidak akan ada tumpang tindih.

“Ngga tumpang tindih karena nanti kan akan ada cross check, ketika kuasa pengguna anggaran itu mengajukan, pasti kan dikonfirmasi dulu apakah mahasiswa dari PTN itu sudah mendapat atau belum dari Kemendikbud. Misalnya yang udah dapet dari Kemendikbud ngga boleh dapet lagi. Jadi salah satu aja,” terang dia.

Terkait dengan kriteria mahasiswa yang mendapatkan bantuan, nantinya pihak universitas yang akan mengaturnya. Begitu juga dengan pencairan dana.

“Nanti diserahkan kepada lembaga terkait, jadi kalau UGM, UI, STAN, IPDN, sepanjang mahasiswa mereka belum mendapat bantuan Kemendikbud. Itu di kuasa pengguna anggaran (KPA), masing-masing K/L yang menentukannya, kita hanya membuat kerangka aturan,” tambahnya.

“KPA masing-masing yang mengatur siapa yang mendapat, berapa, caranya bagaimana, yang tau pembagiannya itu badan pengelolanya (universitas). Mereka diberikan guidance (panduan) aja, silahkan diusulkan, sepanjang anggaran masih ada, tapi akuntabel dan transparan,” imbuhnya.

Selain itu, anggarannya pun tentatif, sesuai dengan kemampuan anggaran K/L yang tersisa untuk direalokasi. “Itu tergantung kementerian, kalau kementerian ngga punya duit, dia ngga bisa anggarin, kalau punya sisa itu boleh dianggarkan, tapi anggarannya ngikutin KMK 394. Bisa beda-beda nanti alokasinya karena tergantung kemampuan masing-masing K/L,” tutupnya.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa bantuan pulsa untuk PNS, mahasiswa, dan masyarakat tertentu itu berasal dari hasil optimalisasi dan realokasi anggaran. Anggaran pulsa tersebut juga ada di pagu masing-masing kementerian/lembaga.

”Pengguna anggaran dan/atau kuasa pengguna anggaran pada masing-masing kementerian negara/lembaga melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemberian biaya paket data dan komunikasi,” jelas dia.(jpg)

BP Batam Rutin Pantau Waduk, Ini Buktinya

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan rutin melakukan pemantauan waduk guna memastikan kualitas air baku terjaga dan dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat Kota Batam.

Salah satu waduk yang menjadi perhatian adalah waduk Duriangkang yang merupakan penyuplai air baku terbesar bagi masyarakat.

Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan bersama Direktorat Pengamanan Aset Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan peninjauan Waduk Duriangkang Kamis (20/8/2020).

Peninjauan dipimpin oleh Anggota Bidang Pengelolaan dan Kawasan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, didampingi oleh Manager Air Baku, Hadjad Widagdo, Kasubdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan, Tony Febri.

Dalam peninjauan tersebut, mereka mengitari area Waduk dengan menggunakan perahu karet.

Waduk Duriangkang merupakan bendungan terbesar di Pulau Batam dengan luas daerah tangkapan air (DTA) lebih dari 7.000 hektar dan luas permukaan 1.200 hektar.

Waduk Duriangkang juga menopang 70 persen kebutuhan air bersih di Kota Batam.

“Peninjauan ini dilakukan karena aktivitas penangkapan ikan, bahkan pemancangan alat penangkap ikan yang stasioner di waduk masih kita temukan,” ujar Anggota Bidang Pengelolaan dan Kawasan Investasi BP Batam, Sudirman Saad beberapa waktu lalu.

Anggota Bidang Pengelolaan dan Kawasan Investasi BP Batam, Sudirman Saad (tengah) bersama Manager Air Baku, Hadjad Widagdo saat meninjau waduk Duriangkang. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

Tidak hanya itu, daerah tangkapan air di waduk tersebut juga banyak dirambah. Baik yang terlihat secara fisik maupun berupa pengalokasian hutan lindung di sekitarnya.

Kata dia, menurut hasil kajian dari pengelola waduk, Waduk Duriangkang didesain untuk kapasitas 3 ribu liter per detik. Namun saat ini terjadi penurunan sepertiga dari kapasitas awal.

“Faktor yang menyebabkan hal tersebut menurut kajian ada dua, pertama perubahan iklim, yakni penurunan curah hujan. Kedua, adanya alih fungsi lahan di sekitar daerah tangkapan air,” ujarnya.

Sudirman Saad menambahkan, sebagai solusi dari permasalahan tersebut, pihaknya telah berdiskusi kepada pengelola waduk untuk mendata nelayan yang memasang jala atau bubu di waduk untuk dikoordinasikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat dialihkan ke laut.

“Bagi mereka yang tidak bisa melaut, kita akan arahkan untuk melakukan budi daya ikan di laut,” jelasnya.

“Kita juga telah koordinasikan dengan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melindungi hutan lindung yang telah dieksploitasi,” jelasnya.

Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah berkurangnya kapasitas air di waduk dan menjaga ketersediaan air bersih di Pulau Batam.

“Selain itu, dibutuhkan juga dukungan SDM dari BP Batam yang memadai untuk mengelola Waduk Duriangkang secara keseluruhan,” paparnya.

BP Batam juga akan meningkatkan pengamanan di Daerah Tangkapan Air (DTA) di waduk Duriangkang.

Anggota Bidang Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Syahril Japarin, pihaknya juga melakukan peninjauan kondisi area tangkapan air Waduk Duriangkang.

Anggota Bidang Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Syahril Japarin, (dua dari kiri) saat meninjau waduk Duriangkang. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

“Kami ingin tahu betul kondisi area tangkapan air secara langsung,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Dari peninjauan ini, kata dia, masih ditemukan beberapa eceng gondok yang mengisi pinggiran waduk, meski telah ditahan oleh floating barrier.

“Karena harvester (alat pengangkut eceng gondok,red) kita hanya satu unit. Sehingga pembersihannya belum optimal. Meski begitu kami terus lakukan agar Waduk Duriangkang bebas dari eceng gondok,” katanya.

Dari hasil pemantauannya, tidak lagi ditemukan rumah-rumah liar dan kandang peternakan hewan yang dibangun di sekitar waduk Duriangkang.

Namun, pihaknya masih mendapati beberapa perkebunan ilegal.

Tim BP Batam saat membersihkan eceng gondok di Dam Duriangkang dengan menggunakan hasvester. Foto: Messa Haris/batampos.co.id

“Pengamanan akan terus kami tingkatkan bersama Tim Terpadu BP Batam yang terdiri dari anggota Direktorat Pengamanan dan Aset serta Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan,” ujar Syahril.

Terkait hal tersebut, Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Binsar Tambunan, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memperketat pengamanan DTA Waduk Duriangkang agar kawasan hutan lindung dan ketersediaan air baku di Pulau Batam tetap terjaga.(esa/adv)

Gara-gara Dimintai Uang, Suami Kubur Istri di Bawah Ranjang

0

batampos.co.id – Seorang suami mengubur istrinya di bawah ranjang rumahnya di Desa Bangodua, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Informasi yang beredar, pelaku berinisial MA, 70, tega membunuh istrinya sendiri karena kesal dimintai uang.

Kapolres Indramayu AKBP Suhermanto mengatakan, beradasarkan pengakuan pelaku, korban meninggal karena dicekik. “Dicekik oleh pelaku karena korban minta uang, sementara pelaku tidak punya uang,” ucap Suhermanto kepada wartawan, Minggu (6/9).

Seperti diberitakan PojokSatu.id (Jawa Pos Group), kasus ini terungkap saat para tetangga mencium bau bangkai dari rumah korban. Warga kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat. Warga bersama RT dan Kepala Desa Bangodua mendatangi rumah korban. Mereka mencoba masuk ke dalam rumah dengan mengetuk pintu. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah.

Warga mengira rumah itu kosong, sehingga memutuskan masuk melalui jendela. Saat warga masuk, ternyata di dalam rumah ada suami korban, MA. Ia duduk di tempat tidur. Warga menanyakan kepada MA tentang bau busuk di dalam rumah. Namun MA mengaku tidak tahu.

Beberapa warga kemudian mencari sumber bau. Dan ternyata sumber bau tersebut berasal dari bawa ranjang. Warga curiga melihat bekas galian di bawa ranjang yang masih baru. Mereka pun langsung menggalinya dan menemukan sesosok mayat.(jpg)

Presiden Jokowi Minta Menkes Benahi Jumlah Testing Covid-19

0

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, untuk memperhatikan jumlah tes Covid-19, di seluruh daerah di Indonesia.

Menurut Jokowi, tes virus korona baru atau Covid-19 di daerah belumlah merata. Sehingga masalah ini perlu segera diatasi oleh Terawan Agus Putranto.

“Saya minta untuk urusan tes ini Kementerian Kesehatan saya minta dibuat desain perencanaan yang betul-betul yang baik, jangan sampai yang saya lihat, provinsi, ada provinsi yang sudah melakukan testingnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang testingnya masih rendah sekali,” ujar Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9).

‎Jokowi meminta, Terawan untuk bisa melakukan desain perencanaan itu harus betul-betul komprehensif. Terutama menyangkut berapa jumlah laboratorium yang harus ada di sebuah provinsi. Kemudian jumlah reagen yang harus terdistribusi pada sebuah provinsi.

“Perencanaan itu kita perlukan sehingga kelihatan nanti, kasus-kasus positif ini berada di wilayah atau provinsi yang mana,” katanya.

Jokowi juga menginginkan ada satu keterkaitan dengan jejaring laboratorium satu dengan yang lainnya. Sehingga ini dilakukan untuk mengefektifkan tes Covid-19 terhadap masyarakat.

“Strategi jejaring lab ini penting. Jadi bukan berdasarkan wilayah administrasi, tapi sekali lagi desain perencanaan harus betul-betul ada dan disiapkan,” pungkasnya.

Adapun sampai dengan Minggu (6/9) jumlah positif sebanyak 3.444 orang. Totalnya adalah 194.109 orang. Kemudian sembuh 2.174 orang, jumlah keselurhannya adalah 138.575 orang.

Meninggal dunia tercatat 85 orang. Total keseluruhannya adalah 8.025 orang. Virus Korona ini sudah menyebar ke 34 provinsi dengan 489 kabupaten dan kota.(*/jpg)

Perajin Batik Binaan Dekranasda Batam Sukses hingga Punya Showroom

0

batampos.co.id – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekransda) Kota Batam saat ini sudah memiliki batik berkualitas. Bahkan banyak perajinnya yang sukses hingga punya showroom.

Hal ini disampaikan Ketua Dekranasda Kota Batam Marlin Agustina, kala meresmikan Showroom Batik Tanjung, yang berlokasi di Tanjungpinggir, Sekupang, Kamis (16/7/2020) lalu.

Pemilik showroom ini adalah salah satu binaan Dekranasda yang berhasil merintis bisnis di bawah arahan Marlin hingga tumbuh besar seperti saat ini.

“Terus terang, hari ini saya bangga sekali. Ini membuktikan bahwa kerajinan batik memiliki prospek sangat besar. Asal kita sabar,” jelasnya berkaca-kaca.

Selanjutnya, Marlin berharap dukungan warga Batam untuk berpartisipasi mengembangkan batik Batam. “Ayo pakai batik Batam, agar anak-anak kita juga bangga menggunakan karya perajin kita,” jelasnya.

Ketua Dekranasda Kota Batam Hj Marlin Agustina, saat meresmikan Showroom Batik Tanjung, yang berlokasi di Tanjungpinggir, Sekupang, beberapa waktu lalu. (istimewa)

Untuk membantu pengrajin itulah, Marlin membuat terobosan dengan menggandeng bank hingga universitas. “Saya memulai (mengembangkan) dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk membeli mesin-mesin pembuat batik. Sehingga para pembatik tidak perlu lagi membeli bahan dari luar kota,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Marlin juga menggandeng Universitas Internasional Batam (UIB) sehingga pasar batik Batam bisa terbuka lebih luas lagi.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU (memorandum of understanding) tentang pengembangan desain dan menejemen marketing pengembangan batik Batam di Aula UIB, Senin, 21 Oktober 2019 lalu.

“Yang terbaru saya sudah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan (Kota Batam) agar anak sekolah dapat memakai batik Batam. Tentu saja harganya akan lebih murah,” jelas Marlin.

Selain batik, ada satu lagi azam Marlin memajukan kerajinan daerah, dan mengangkat ekonomi perajinnya. Sehingga nama Batam juga berbicara di pentas nasional. Hal tersebut adalah kerajinan songket.

“InshaAllah, minggu depan saya akan meresmikan rumah tenun di Batam, tepatnya di Pulau Ngenang, Jadi kita sudah punya songket sendiri,” pungkasnya. (*/jpg)