batampos.co.id – Agribisnis Temiang di Sei Temiang memiliki area seluas 3,1 hektare.
Agribisnis Sei Temiang memiliki potensi besar untuk dijadikan salah satu destinasi wisata di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Pengunjung dapat menikmati suasana perkebunan, perikanan, peternakan serta budi daya tanaman hias di lokasi tersebut.
Asisten Manajer Operasional Agrobisnis BP Batam, Ristini, mengatakan, Agribisnis Temiang memiliki sarana dan prasarana yang dapat digunakan masyarakat untuk beternak, berkebun dan perikanan.
”Di lahan ini, kami sewakan kepada tenant dengan tarif mulai dari Rp2 ribu per meter per segi per tahun,” katanya.
Galeri belajar yang berada di Agribisnis Sei Temiang. Di lokasi ini berisi berbagai gambar hewan ternak dan tanaman. Foto: Messa Haris/batampos.co.id
Ia mengatakan, tarif tersebut sesuai dengan Perka BP Batam Nomor 15 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada Direktorat Pemanfaatan Aset BP Batam.
“Di Agribisnis Sei Temiang, juga ada bundling paket edu wisata untuk TK/PAUD, SD, SMP/SMA dan edukasi untuk orang tua. Tarifnya Rp15 ribu per orang,” jelasnya.
Ia menjelaskan, kawasan itu juga menyediakan galeri belajar yang berisi berbagai gambar hewan ternak dan tanaman.
Sehingga pelajar tak perlu berkeliling ke seluruh lokasi untuk belajar dan mengetahui jenis-jenis tanaman dan hewan.
Para pengunjung melihat dan mengabadikan tanaman langka yaitu Apel India yang berada di Agrobisnis Sei Temiang. Foto: Messa Haris/batampos.co.id
Kawasan ini juga akan dibuka untuk umum, termasuk paket keluarga dan paket kelompok masyarakat untuk berwisata agro.
”Nanti juga akan dikembangkan jadi lokasi garden party, di mana pengunjung tidak hanya melihat, namun juga memesan aneka masakan dari hasil agribisnis, salah satunya sate,” katanya.(esa/adv)
batampos.co.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan perkiraan harga vaksin Covid-19 yang diproduksi Bio Farma dengan bekerja sama dengan Sinovac asal Tiongkok. Harga vaksin dibandrol sekitar USD 25-30.
Adapun harga tersebut merupakan harga total dalam penyuntikan vaksin yang dilakukan sebanyak dua kali per orang.
“Harga vaksin ini untuk istilahya bukan per dosis tapi untuk satu orang, karena satu orang ini dua kali suntik, jeda waktunya dua minggu. Kurang lebih itu harganya USD 25-30 kisarannya. Tapi ini Bio Farma sedang hitung ulang,” ujar Erick dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta.
Erick menjelaskan, dalam mendapatkan kisaran harga tersebut, pihaknya menjalin komitmen dengan Tiongkok agar harga bahan baku per dosis vaksin di kisaran USD 8 pada tahun 2020 dan di kisaran USD 6-7 pada tahun 2021.
“Jadi ada penurunan. Nah kita memang ingin bahan baku. Kenapa? Supaya kita bisa belajar memproduksi vaksin. Jadi tidak hanya menerima vaksin yang sudah jadi,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Erick, tak hanya vaksin yang kerja sama dengan Sinovac. Pemerintah juga fokus mengembangkan vaksin merah putih agar ke depannya tak bergantung terus pada produsen luar negeri.
“Vaksin ini pakai juga istilahnya darurat tapi bukan berarti kita ingin memberikan vaksin mahal. Karena vaksin ini jangka pendek, ke depan vaksin merah putih harus dilakukan. Oleh karena itu, Presiden keluarkan Perpres tambahan pembentukan Tim Vaksin Merah Putih yaitu diketuai Menristek Bambang Brodjonegoro, wakilnya Menkes, kebetulan saya juga wakilnya karena ada Bio Farma dan Kimia Farma,” tutupnya.(jpg)
batampos.co.id – Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan terpapar virus korona atau Covid-19. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri belum juga menyatakan penutupan sementara atau lockdown terhadap kantor lembaga antirasuah.
Sekretaris Nasional PILNET Indonesia, Erwin Natosmal Oemar meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengevaluasi protokol kesehatan di KPK. Terlebih, informasi yang dihimpun JawaPos.com, kini sebanyak 39 pegawai KPK terinfeksi positif Covid-19.
“Melihat kondisi sekarang, KPK harus mengevaluasi protokol kesehatan yang mereka punya. Kesehatan pegawai harus menjadi prioritas,” kata Erwin, Jumat (28/8).
Erwin menyampaikan, jika KPK tidak segera mengevaluasi protokol kesehatannya, maka lembaga ini akan menjadi cluster baru penyebaran Covid-19. Hal ini pun nantinya akan mengganggu penanganan perkara di KPK.
“Risiko yang akan ditanggung akan menjadi besar, termasuk dalam penanganan perkara yang sedang dilakukan,” cetus Erwin.
Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK menyatakan, pada Jumat (28/6) hari ini, dari hasil tes swab dinyatakan 10 orang pegawai KPK terkonfirmasi positif Covid-19. Terdiri dari pegawai di Direktorat Penyidikan empat orang dan enam dari non pegawai/pegawai outsourching pada biro umum.
“Hasil swab beberapa pegawai KPK maka perhari ini telah diperoleh informasi ada 10 pegawai yang terpapar virus Covid-19 terdiri dari pegawai di Direktorat Penyidikan empat orang dan enam dari non pegawai/pegawai outsourching pada biro umum,” ucap Ali.
Kendati demikian, KPK belum juga melakukan penutupan sementara atau lockdown terkait kegiatan di kantornya.
Namun, lanjut Ali, KPK telah mengambil langkah terhadap para pegawai yang terkonfirmasi positif dengan dilakukan isolasi mandiri dan telah dalam pemantauan layanan kesehatan tempat tinggal terdekat.
Ali menyebut, aktivitas kantor pada kedeputian penindakan terkait perkara sementara di lakukan penjadwalan ulang pemeriksaan. Namun terkait perkara lain yang waktunya terbatas tetap berjalan. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan.
“Beberapa pegawai pada kedeputian penindakan untuk sementara akan dilakukan dengan sistem shif/ piket,” tandas Ali.(jpg)
batampos.co.id – Kasus harian positif Covid-19 naik cukup tajam. Setelah beberapa hari belakangan bertambah di atas 2.000-an kasus, hari ini Jumat (28/8), ada 3.003 orang yang dinyatakan terinfeksi Covid-19.
Penambahan kasus tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan 33.082 spesimen. Sehingga total kasus positif Covid-19 sejak diumumkan awal Maret 2020 menjadi 165.887 orang. Sedangkan, sebanyak 77.857 orang masih dinyatakan suspek Covid-19.
Ada lima daerah dengan angka konfirmasi Covid-10 tertinggi. Daerah penyumbang kasus positif Covid-19 harian terbanyak masih dipegang oleh DKI Jakarta dengan 869 kasus. Lalu disusul Jawa Barat dengan 526 kasus positif. Jawa Timur dengan 417 kasus. Kalimantan Timur melaporkan 97 kasus. dan Bali melaporkan 93 kasus.
Sementara itu, angka kesembuhan dari Covid-19 masih bertahan di atas 2.000-an. Yakni tercatat 2.325 orang sembuh. Kini total pasien yang sembuh dari Covid-29 sebanyak 120.900 orang.
Sedangkan, pasien meninggal akibat Covid-19 bertambah 105 jiwa. Sehingga, jumlah kasus meninggal hingga saat ini mencapai sebanyak 7.169 jiwa. Kini, kasus Covid-19 telah tersebar di 34 provinsi atau 486 kabupaten/kota terpapar Covid-19.(jpg)
batampos.co.id – Mimpi masyarakat Batam untuk memiliki pelabuhan kelas modern lagi-lagi gagal. Pasalnya, kerja sama antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pelindo II tampaknya tak berlanjut, meski pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Batuampar tampak modern, sebagaimana publikasi yang dilakukan selama ini.
Sinyal berpisahnya Pelindo II dengan BP Batam itu terungkap saat Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, tampil sebagai narasumber dalam webinar BP Batam bersama pengusaha, pemerintah pusat, dan perwakilan Singapura, Kamis (27/8/2020).
Dilansir dari Harian Batam Pos, Rudi mengungkapkan, saat sesi tanya jawab dengan Presiden Direktur PT Sat Nusapersada Tbk, Abidin Hasibuan dan Ketua Kadin Komite Singapura, Micheal Goutama.
Pengusaha ternama Batam tersebut mengeluhkan mahalnya ongkos kontainer dari Hongkong-Singapura-Batam, dibanding ongkos kontainer dari Hongkong-Jakarta.
”Soal logistik sangat berat bagi dunia usaha. Sebagai perbandingan, pengiriman Hongkong-Singapura-Batam untuk kontainer 20 feet itu 800 dolar Amerika selama dua atau tiga hari. Sedangkan dari Jakarta-Hongkong selama enam atau tujuh hari itu 400 dolar Amerika. Lebih murah 50 persen,” ungkapnya.
Seorang pekerja sedang memindahkan kontainer di Pelabuhan Batuampar, beberapa waktu lalu. Ongkos logistik yang masih mahal masih dikeluhkan oleh pengusaha. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Persoalan ini, kata Abidin, sudah ia sampaikan ke Wakil Presiden sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) dua tahun lalu.
Bahkan JK sempat turun langsung ke Pelabuhan Batuampar melihat kondisinya. Saat itu, JK mengultimatum BP Batam agar segera diselesaikan persoalan yang muncul, khususnya tarif kontainer.
Bahkan, JK saat itu juga meminta BP menggandeng BUMN yang bergerak di sektor pelabuhan untuk pembenahan Pelabuhan Batuampar.
”Tapi sampai sekarang respon belum ada. Ke Pak Rudi, saya sudah berulang kali telepon. Janji beliau September ini, mudah-mudahan realisasinya ada, karena dapat menjadi hambatan masuk bagi investor ke Batam,” ungkapnya.
Setelah itu, Usman Kansong selaku moderator, mengajukan pertanyaan pada Rudi mengenai apa upaya BP Batam dalam mengatasi persoalan ongkos logistik, berikut juga mengenai pengembangan Pelabuhan Batuampar.
”Saya kira benar apa yang disampaikan Pak Abidin itu. Saya dulu masuk langsung diminta untuk selesaikan ongkos logistik itu,” ucap Rudi.
Ia menuturkan, tim BP Batam sudah bergerak untuk mengatasi persoalan ini.
”Kalau September, insya Allah dibuktikan,” ucapnya lagi.
Ketika berbicara mengenai kerja sama Pelindo II dan BP Batam, ia meminta izin kepada Sesmenko, Susiwijono Mugiarso.
Rudi memang tak menyebut secara gamblang kerja sama dengan Pelindo II batal, tapi ia mengutarakan, BP Batam akan mencari investor baru lagi untuk membangun Pelabuhan Batu Ampar.
”Minta izin Pak Susi (Susiwijono Mugiarso) sebagai Dewan Pengawas. Dulu kerja sama BP itu dengan Pelindo I dan Persero. Mungkin ada kurang pas, jadi bergeser ke Pelindo II. Kemudian, dengan seizin Pak Susi, mungkin kami akan cari investor baru
lagi,” kata Rudi.
”Kalau Pak Abidin berminat, silakan ikuti lelang. Kalau bisa dikuasai secara utuh, maka persoalan ini akan selesai. Soal pelabuhan ini agak panjang,” tuturnya.(jpg)
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam berencana penerapkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam soal aturan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pengendalian Covid-19. Bagi pelanggar aturan akan dikenakan sanksi, salah satu sanksi adalah denda uang dengan nominal mulai dari Rp 250 ribu hingga 1 juta.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebutkan al-hal yang masuk dalam protokol kesehatan seperti penggunaan masker, penerapan jaga jarak dan lainnya ikut dibahas, berikut sanksi tegas jika ada yang melanggar. Mengenai waktu pemberlakuan Perwako ini, Amsakar mengungkapkan setelah habis masa sosialisasi, aturan akan langsung diterapkan.
Untuk itu, bagi masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan yang masih berlaku sampai saat ini.
Mengenai upaya pengambilan jenazah paksa yang terjadi beberapa kali ini, Amsakar mengatakan itu sudah diatur dalam UU Karantina, dan ada sanksi berupa tindak pidana ringan (Tipiring), dan tidak bisa masuk dalam Perwako ini.
”Ini kan cukup meresahkan juga. Masyarakat harus paham, kalau itu bukanlah tindakan yang bisa dilakukan karena ada aturan hukumnya. Menurut saya harus ada tindakan tegas, agar bisa ada efek jera. Ini penting, kalau tidak kasus akan terus berulang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto meminta penerapan Perwako terkait pelanggar Covid-19 ini benar-benar bisa memberikan efek jera kepada pelanggar. Pihaknya sepakat dan setuju agar dalam pelaksanaan dan penangganan Covid-19, ada penegakan aturan bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.
”Karena kasus masih terus bertambah. Tujuannya tetap sama, agar bisa sama-sama taat aturan,” kata Nuryanto.
Nuryanto meminta petugas dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam di lapangan bisa melakukan tindakan tegas, jelas dan terukur. Bukan hanya sekadar imbauan-imbauan yang sering diabaikan masyarakat.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt, mengaku belum dapat menerapkan penindakan ini ke masyarakat Kepri. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang diterapkan Pemerintah Daerah di Kepri, atas warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
”Kami masih menunggu regulasi dari Pemda (pemerintah daerah),” katanya, Minggu (23/8).
Ia mengatakan, apabila sudah ada aturan, nantinya kepolisian bersama-sama dengan Satpol PP dan TNI akan turun bersama menertibkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. (*/jpg)
batampos.co.id – Dalam rangka mewujudkan ketahanan energi listrik negeri dengan harga yang kompetititf, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Energi Listrik Batam (ELB) menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG).
Penandatangan dilakukan oleh Direktur Komersial PGN Faris Aziz dan Direktur Utama PT Energi Listrik Batam Danny Praditya, Jumat (28/8/2020).
ELB merupakan Anak Usaha PT Medco Power Indonosia dan sebagai salah satu IPP PLN Batam, akan menyerap gas bumi dari PGN secara ramp up (meningkat) menyesuaikan dengan demand listrik dan diperkirakan mencapai 18 BBTUD dengan estimasi pembangkit sebesar 80-100 MW untuk berkontribusi memenuhi ketersediaan listrik di wilayah Batam melalui PLTG Tanjung Uncang.
Sesuai kentuan yang tertuang dalam lampiran Kepmen ESDM 91K/ 2020, gas yang disalurkan bersumber dari PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang (PHE JM).
Perjanjian ini berlaku efektif hingga tahun 2024 dan juga difokuskan untuk menopang proyek Combine Cycle Power Plant (CCPP) ELB yang saat ini tengah dibangun. Mengingat tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik.
Direktur Komersial PGN, Faris Aziz, mengungkapkan bahwa perjanjian ini juga bagian dari realisasi implementasi Kepmen ESDM 91K/2020.
ELB sebagai mitra strategis pemerintah menjalankan operasinya sebagai power producer, berkesempatan mendapatkan manfaat dari harga gas yang khusus berdasarkan Kepmen ESDM tersebut.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Energi Listrik Batam (ELB) menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). Foto: PGN untuk batampos.co.id
Fariz berharap, manfaat dari Kepmen ESDM 91K/2020 dapat menunjang optimasi operasi PT EMB, menurunkan Biaya Pokok Produksi, sehingga akan meningkatkan serapan volume gas sehingga ketersediaan kelistrikan di Batam semakin andal.
“Dari perjanjian ini, diperhitungkan ada peningkatan pada produksi listrik di ELB menjadi 80 – 100 MW. Sebelumnya hanya setara ±30 MW,” imbuh Faris.
“Sebelum ini, ELP merupakan pelanggan eksisting PGN. Namun alokasi gasnya masih melalui PLN Batam. Dari kesepakatan ini, menjadi peluang penting bagi PGN sebagai subholding gas dalam memperkuat layanan gas bumi pada sektor kelistrikan. Kami juga berterima kasih atas dukungan yang selama diberikan, sehingga implementasi Kepmen ESDM 91/ 2020 disambut dengan baik oleh rekan-rekan di sektor kelistrikan,” ujar Faris.
Faris mengungkapkan, alokasi gas bumi untuk pembangkit listrik sesuai Kepmen ESDM 91K/ 2020 sebesar ±315 BBTUD dengan estimasi kapasitas pembangkit ±1250 MW, untuk mendukung pembangkit listrik di Batam, Sumatera, dan Jawa Bagian Barat. Dengan adanya penerapan harga baru yang lebih murah, tentunya diharapkan pemakaian gas di pembangkit-pembangkit listrik dapat meningkat.
“PGN membuka kesempatan yang besar bagi semua sektor kelistrikan untuk menggunakan gas bumi, agar benefitnya dapat dirasakan secara nyata. Khususnya efisiensi pembiayaan, dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tambahan pasokan listrik, seiring dengan konsumsi listrik nasional yang terus meningkat.” ujar Faris.
PGN sebagai subholding gas dan bagian dari Holding PT Pertamina (Persero), berkomitmen menjadikan sektor listrik sebagai salah satu dari program prioritas PGN.
Dari segi volume, sektor kelistrikan memiliki porsi penyerapan gas bumi yang paling besar. Namun, hal itu sepadan dengan perannya dalam menopang kebutuhan energi kelistrikan di berbagai segmen masyarakat.
Oleh karena itu, PGN juga senantiasa termotivasi untuk melakukan pengembangan infratruktur dan meningkatkan kualitas layanan gas bumi, agar dapat menjamin kehandalan energi kelistrikan seluruh wilayah di Indonesia.(*)
batampos.co.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan akan memberikan kuota gratis selama empat bulan kepada murid, mahasiswa, guru dan dosen. Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji mengapresiasi hal tersebut. Akan tetapi, ia menilai pemerintah tidak paham bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia berbeda-beda.
“Kok tidak paham ke-bhinekaan Indonesia sendiri. Tidak semua guru dan murid masalahnya adalah kuota. Sekarang percuma dikasih kuota tapi gadget-nya nggak ada. Ada lagi dikasih kuota, sinyalnya nggak ada,” ujarnya Jumat (28/8).
Menurut Indra, ada baiknya sebelum merilis resmi kebijakan tersebut Kemendikbud melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan di masing-masing daerah terkait kendala apa saja yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ), baik daring maupun luring.
“Mulai menginventaris kondisi di masing-masing daerah, Aceh itu dari sekian juta siswa problemnya apa saja, jadi nanti bantuannya itu bisa sesuai dengan kebutuhan. Kok Kemendikbud ini senang ngambil kebijakan yang udah dianggap dari Sabang sampai Merauke sama semua, harusnya tidak seperti itu,” imbuhnya.
Terkait mekanismenya pun masih menjadi tanda tanya. Kemudian, untuk penyediaan gawai, disebut diberikan fleksibilitas menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan konsep Merdeka Belajar.
Namun menurut dia, hal itu akan lebih membingungkan, sebab penggunaan Dana BOS sudah memiliki posnya masing-masing. Jadi tidak mungkin anggaran rutin yang diberikan pemerintah itu tiba-tiba dipakai untuk penyediaan gawai.
“Dari sisi itu (fleksibilitas) oke, tapi ini (Dana BOS) bukan sebuah tambahan. Jadi kalau beda, misalnya Kemendikbud mengelurakan BOS Covid, beda sama reguler, jadi tambahan itu baru leluasa. Tapi kalau BOS Reguler. Kebanyakan jadi pusing. Emang sekolah nggak pusing, orang tua minta dibeliin pulsa. Bisa beli gawai, gurunya nggak digaji, gurunya makan apa? Listrik sekolah nggak dibayar, gimana caranya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan bahwa para siswa dan mahasiswa akan mendapatkan bantuan pulsa untuk menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ). Bantuan ini akan bergulir hingga 4 bulan ke depan.
Siswa akan mendapat bantuan 35 GB per bulan, kemudian untuk guru sebanyak 45 GB per bulan. Sedangkan untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan.
“Selama ini dalam beberapa minggu terakhir melakukan perjuangan internal di dalam pemerintah dan alhamdulillah kami telah mendapat dengan dukungan beberapa kementerian untuk anggaran pulsa para peserta didik kita di masa PJJ ini, saya dengan senang hati mengumumkan hari ini,” ungkap Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR secara daring, Kamis (27/8) kemarin.(jpg)
batampos.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) atau BP Jamsostek Batam Nagoya sudah menyerahkan data karyawan yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Tercatat, ada 197.020 karyawan dari 5.657 perusahaan di Batam.
Namun, setelah dilakukan validasi, BP Jamsostek Batam Nagoya hanya mengirimkan sebanyak 172.191 nomor rekening milik karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta ke BP Jamsostek pusat. ”1.003 nomor rekening tidak valid, sementera sisanya sebanyak 3.589 nomor rekening sedang dalam proses validasi antara nama pemilik dan nomor rekening,” kata Kepala Kantor BP Jamsostek Batam Nagoya, Surya Rizal, Kamis (27/8).
Ia menjelaskan, validasi dilakukan berlapis dengan sederet persyaratan. Seperti, data kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, nomor rekening, dan status upah. Dengan berprinsip kehati-hatian dan tepat sasaran.
”Dari validasi, masih ada beberapa nomor rekening yang belum valid, dimana ada ketidakcocokan antara nama peserta BP Jamsostek dan nomor rekening yang dikirimkan oleh perusahaan ataupun kesalahan saat memasukan data nomor rekening. Sehingga, nomor rekening tersebut dinyatakan tidak valid,” ungkapnya.
Untuk nomor rekening peserta yang dinyatakan belum valid, Surya mengatakan bahwa data tersebut akan dikembalikan kepada pihak perusahaan untuk dilakukan perbaikan hingga batas akhir waktu pengumpulan rekening sampai 31 Agustus 2020 dan akan terus dievaluasi.
“Peran aktif perusahaan sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses penyaluran bantuan. Perusahaan diminta aktif dan bergerak cepat. Hal ini karena beberapa pekerja yang data nomor rekening serta kepesertaannya tidak valid, akan dikembalikan lagi ke perusahaan untuk diperbaiki dan divalidasi ulang,” paparnya.
Ia menjelaskan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini merupakan nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek.
”Selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP),” ucapnya. (*/jpg)
batampos.co.id – Para murid, mahasiswa, guru, dan dosen akan mendapatkan gratis kuota selama empat bulan. Hal itu pun diharapkan dapat meringankan beban pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring.
Akan tetapi, pengamat dan praktisi pendidikan, Indra Charismiadji, menilai, bahwa itu saja belum menjamin kelancaran PJJ daring. Sebab, permasalahan murid berbeda-beda di tiap daerah.
”Belum tentu juga, kalau dikasih kuota tapi nggak ada gawainya gimana. Nggak ada sinyalnya ya nggak menyelesaikan juga. Harus disesuaikan kebutuhan masing-masing (daerah, Red),” terang dia dilansir dari JawaPos.com, Jumat (28/8/2020).
Alokasi anggaran sebesar Rp 7,2 triliun untuk pengadaan kuota pun dirasa tanpa perencanaan matang.
Harusnya dengan anggaran sebesar itu, pemerintah bisa memetakan kebutuhan apa saja yang diperlukan selain kuota.
“Jadi anggrannya nggak langsung full Rp 7 triliun untuk kuota semua. Jadi, oke ada yang buat kuota. Tapi kan harus dibuat sebuah perencanaan. Kalau memang anggaran pemerintah cuma ada Rp 7 triliun, harus dipikirkan sekarang gimana uang itu bisa dipakai seefektif mungkin, seefisien mungkin, supaya PJJ bisa berjalan jauh lebih baik daripada Maret lalu,” harap dia.
Untuk mekanismenya, saat ini pihak Kemendikbud masih menyiapkan panduannya. Jadi, apabila guru tersebut diberikan kuota tapi tidak bisa mengajar karena belum ada panduan, menurutnya sama saja bohong.
“Belum lagi misalnya gurunya ngajar video call terus, ya abis juga itu kuota berapapun, harus diajakarkan konsepnya gimana. Jadi kalau saya menyarankan koordinasi dan susun sebuah kebijakan yang betul-betul sebuah kebutuhan termasuk pelatihan dan gawai,” ungkapnya.
Dia pun meminta agar Kemendikbud lebih sering beekoordinasi dengan dinas pendidikan daerah untuk memantau dan memandu penggunaan kuota tersebut.
“Jadi memang kita tahu tidak akan bisa selesai (masalah), paling nggak bisa lebih efektif daripada Rp 7 triliun nguap cuma buat beli kuota,” ujar Indra.(jpg)
