batampos.co.id – Pandemi Covid-19, terutama terkait kasus impor, membuat pemerintah Malaysia menutup diri dari dunia luar. Mulai hari ini (7/9), warga dari beberapa negara, termasuk warga negara Indonesia (WNI), dilarang masuk ke wilayah Malaysia.
Larangan tersebut berlaku bagi pemegang izin tinggal jangka panjang, pelajar, ekspatriat, penduduk tetap, anggota keluarga atau mereka yang memiliki pasangan warga Malaysia di Indonesia, dan peserta program Malaysia Rumah Kedua Ku.
Mengutip The Star, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, menegaskan, larangan itu bertujuan untuk menghindari penularan Covid-19 dari luar negeri. Apalagi, status lockdown sudah dilonggarkan dengan menerapkan recovery movement control order (RMCO) sejak 7 Juni hingga 31 Desember mendatang.
“Saat ini situasi terkendali. Namun, jika terjadi peningkatan kasus di daerah tertentu, pemerintah akan menggunakan pendekatan yang ditargetkan,” kata Muhyiddin dalam pernyataan resmi 28 Agustus lalu.
Meski demikian, karantina yang ketat masih diberlakukan pemerintah Malaysia untuk tempat-tempat tertentu. Dia menyadari risiko penularan Covid-19 yang sangat cepat. Siapa pun yang melanggar akan dihukum sesuai dengan ketentuan.
“Untuk itu, saya mendukung usulan Kementerian Kesehatan untuk menaikkan denda majemuk untuk pelanggaran terkait setidaknya dua atau tiga kali lipat dari tarif saat ini,” tegasnya.
Terkait dengan kebijakan tersebut, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha, menuturkan bahwa pihaknya telah memanggil duta besar (Dubes) Malaysia di Jakarta untuk meminta klarifikasi. Batas waktu kebijakan temporary travel resistance itu belum ditentukan hingga pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah negeri jiran.
“Dalam pertemuan tersebut, Dubes Malaysia menyampaikan bahwa kebijakan itu bersifat sementara dan akan di-review setiap pekan,” ucap Judha dalam press briefing pada Jumat (4/9) lalu.
Dia juga menyampaikan, pemerintah Malaysia menambah daftar negara yang dilarang masuk menjadi 12 negara, dari semula hanya tiga negara. Filipina, Indonesia, dan India. Karena itu, Kemenlu mengimbau seluruh WNI yang ada di dalam negeri untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Kecuali jika ada keperluan yang sangat mendesak.
Terkait dengan kondisi WNI di Malaysia, Judha menjelaskan, saat ini kondisi mereka lebih baik. Pemerintah Malaysia saat ini menerapkan RMCO yang memberikan kelonggaran untuk berbagai aktivitas ekonomi. “Meski demikian, perwakilan kita di Malaysia selalu stand by untuk memberikan bantuan logistik bagi WNI kelompok rentan yang memang masih membutuhkan bantuan selama masa RMCO,” ungkapnya.
Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Teuku Rezasyah, mengingatkan, Indonesia sebaiknya tidak terlalu reaktif atas keputusan Malaysia. “Kita harus bijaksana bahwa ini kewenangan Malaysia lho,” ujarnya.
Bagaimanapun, Malaysia adalah negara berdaulat. Salah satu prinsip hubungan internasional adalah hubungan antarnegara yang saling menghargai. Rezasyah mengakui, keputusan itu memang bisa menimbulkan kepanikan di masyarakat. Sebab, banyak buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Maka, tugas pemerintah adalah menenangkan publik.
“Bahwa ini aturan hukum. Malaysia terpaksa berbuat begitu dan kita nggak bisa memaksa Malaysia untuk mengubah,” lanjutnya.
Dari istana, Deputi III Kantor Staf Presiden, Panutan Sakti Sulendrakusuma, menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia perlu memahami langkah yang diambil Malaysia. “Langkah yang diambil tersebut adalah untuk melindungi kepentingan nasionalnya,” ujar Panutan dalam diskusi virtual, kemarin.
Dalam hal ini terkait dengan dampak pandemi Covid-19. Memang, apabila larangan tersebut berlaku dalam kondisi normal, Indonesia tentu akan sangat terdampak, khususnya dalam hal pergerakan orang. Namun, saat ini kondisinya pandemi sehingga orang memang tidak bisa bebas bepergian. “Saat ini pekerja migran Indonesia yang banyak berada di luar negeri, termasuk di Malaysia, kan pulang juga,” lanjut Panutan.
Dari sisi pergerakan barang, kebijakan tersebut sama sekali tidak berpengaruh bagi kedua negara. Sebab, aktivitas ekspor-impor masih berjalan. Juli lalu, misalnya, Malaysia masih masuk enam besar negara tujuan ekspor Indonesia. Sebaliknya, pada bulan yang sama, Malaysia juga berada di urutan ketujuh negara asal impor yang masuk ke Indonesia. (*/jpg)
