batampos.co.id – Tiket pesawat terbang khususnya maskapai Lion Air, dipastikan akan tetap berada di Ambang Batas Bawah (ABB) hingga pertengahan Mei mendatang. ”Saat ini sudah murah, dan berlangsung hingga jelang Lebaran,” kata Distrik Manager Lion Air Batam, M Zaini Bire, Selasa (10/3) lalu.
Ia mengatakan, penjualan tiket murah sudah berlangsung sejak beberapa pekan lalu. Bire mengatakan, tidak akan ada lonjakan harga tiket dua minggu jelang Lebaran. ”Tidak ada, segitu-segitu saja kisaran harga tiketnya,” ungkapnya.
Namun, enam hari jelang Lebaran, tiket akan merangkak naik ke harga Ambang Batas Atas (ABA). Hal ini akan berlaku ke seluruh rute dari Bandara Hang Nadim Batam. Bire mencontohkan, untuk rute dari Batam ke Pekanbaru, harga tiket akan stabil di angka Rp 285 ribu hingga 14 Mei nanti. Namun, harganya mulai naik sedikit naik menjadi Rp 321 ribu pada 15 Mei. Lalu, kembali naik lagi di 16 Mei. ”Naiknya tidak terlalu tinggi kali, standar lah,” ungkapnya.
Bire mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemesanan tiket di agen-agen Lion Air Grup. Tak hanya itu, pemesanan juga bisa dilakukan secara online, di laman-laman penjualan tiket online. ”Booking dari sekarang,” katanya.
Terkait harga tiket, Batam Pos mencoba memantau di salah satu laman penjualan tiket online. Harga tiket rute Batam ke Pekanbaru bertahan di angka Rp 285 ribu hingga 14 Mei. Sementara itu, untuk rute Batam ke Padang, di angka Rp 369 ribu hingga 6 Mei. Dari 7 Mei hingga 15 Mei, harga tiket rute ini berada di kisaran Rp 623 ribu. 16 Mei, harga tiket sudah mendekati ABA.
Rute Batam ke Jakarta stabil di angka Rp 532 ribu, hingga 14 Mei. Dari 15 Mei, tiket sudah mulai merangkak naik mendekati harga ABA.
Rute Batam ke Palembang di angka Rp 366 ribu hingga 13 Mei. Setelah itu, harga tiket mulai merangkak naik ke harga ABA. Hal yang sama juga terjadi di rute Batam menuju ke Surabaya, harga tiket di angka Rp 649 ribu hingga 11 Mei. Setelah itu, harga tiketpun mulai merangkak naik. (ska)
batampos.co.id – Abdul Hamid kini berkalang tanah. Musababnya dia melakukan tindakan yang membahayakan aparat keamanan ketika diamankan ke kantor kepolisian, usai mengamuk di jalanan. Atas tindakan membahayakan yang dilakukannya, pria Kabupaten Meranti ini pun tewas mengenaskan akibat tertembus timah panas.
Menurut pihak kepolisian, sebelum melancarkan aksinya, Hamid diketahui sempat menebar ancaman melalui media sosial. Pelaku mengunggah status di akun Facebook-nya beberapa jam sebelum melakukan penyerangan terhadap polisi. Dalam status itu, Abdul Hamid menyampaikan, dirinya kecewa akibat ditilang oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas), lantaran mengendarai motor tanpa mengenakan helm ketika mengantar anaknya ke sekolah.
“Selamat pagi bapak Kapolres bersama bapak kepala Pol lantas. Mohon maaf yg sebesar2 ya tadi saya antar anak sekolah lupa bawak helem jadi saya suruh jalan kaki cari helem. sekarg saya ber ada di jalan perjuangan gg Abdul Rahman belakang masjit tak wa, saya mohon yg menahan motr saya tadi di suruh memalukan kerumah kalo sampe jm 10 tidak di kemblikan saya tebas leher ya kalo jumapa nanti jagan salah kan saya ya pak kalo prajurit bapak ber gelimpagan nantai saat ber rajia Sekali lg maaf,” tulis Abdul Hamid di dinding medsosnya, seperti dikutip dari Riau Pos (Group Batampos Online), Jumat (13/3).
Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto menyampaikan, terungkapnya peristiwa penghadangan yang dilakukan Hamid, bermula ketika anggota Brigaidr RK dalam perjalanan menuju Selat Panjang. Namun, di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Rintis dihadang seorang tak dikenal yang mengenakan baju warna hijau.
“Informasi dari warga, yang bersangkutan kerap melakukan penghadangan kepada setiap pengendara sepeda motor. Karena meresahkan masyarakat, yang bersangkutan diamankan ke Mapolres Kepulauan Meranti,” kata Sunarto.
Usai diamankan, pihak kepolisian mencoba menenangkan Hamid. Selain itu, pihak aparat juga menanyakan ke yang bersangkutan, kenapa melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain. Atas pertanyaan tersebut, Hamid mengaku melakukan itu karena dirinya marah motornya ditilang saat mengantar anaknya sekolah. Selanjutnya pihak kepolisian pun meminta ijin untuk menggeledah tas nya, namun bukannya menurut, Hamid malah mengamuk.
Hami memukul meja SPK yang mengakibatkan monitor komputer terhempas. Melihat kelakuan Hamid, petugas kembali berupaya menenangkannya. Namun Hamid tak mau diam. Dia justru mau menyerang anggota kepolisian yang memeriksanya dengan paralon dan senjata tajam.
“Pelaku mengeluarkan Badik dari pinggangnya dan mencoba melukai petugas. Melihat situasi yang membahayakan, petugas melakukan tindakan tegas terukur, sehingga yang bersangkutan meninggal di tempat,” kata Sunarto.
Usia kejadian itu, pihak kepolisian segera berkomunikasi dengan Bupati Meranti, Irwan Nasir serta tokoh masyarakat untuk meredam isu yang tidak benar. Ia memastikan saat ini, situasi di Kabupaten Meranti kondusif.(jpg)
batampos.co.id – Dua pria dewasa di Batam saat ini tengah berada dalam pengawasan tim kesehatan, karena memiliki gejala virus corona atau Covid-19.
Satu orang dari mereka merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru kembali dari Malaysia.
“Hasilnya masih on progress. Tadi (kemarin, red) sudah diambil sampel untuk uji laboratorium,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam, Didi Kusmarjadi, Kamis (12/3/2020).
Ia mengatakan, keduanya merupakan orang dalam pengawasan (ODP) baru, pasca
pemulangan ODP, beberapa waktu lalu.
Pasien pertama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, dan pasien kedua di RSBK.
“Saat ini kondisi mereka masih baik. Untuk pasien yang di RSUD sudah mulai pulih. Namun, hasilnya belum keluar, sehingga harus tetap berada dalam pengawasan,” sebutnya.
Sedangkan untuk pasien di RSBK, juga begitu. Pasien ini baru kembali dari luar negeri dan merasa badannya panas, sehingga dilakukan pengawasan.
Hal ini merupakan langkah antisipasi dan pencegahan dini yang dilakukan tim kesehatan.
“Kami berharapnya tetap negatif,” imbuhnya.
Kedua pasien ini, lanjutnya, tidak termasuk dalam klaster yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena belum ada hasil uji laboratorium dan belum dinyatakan positif terpapar Covid-19.
Untuk sementara ini, kedua ODP akan mendapatkan perawatan hingga hasil uji lab keluar.
Tim dokter masih terus memantau kondisi pasien, dan diharapkan keduanya bisa segera pulih dan dinyatakan negatif Covid-19.
Didi menambahkan, keadaan Batam saat ini masih kondusif. Meskipun begitu, ia tetap mengimbau masyarakat menjaga perilaku hidup sehat.
Serta membatasi perjalanan ke luar Batam seperti Singapura dan Malaysia, jika tidak terlalu penting.
“Tetap jaga kesehatan. Dan cuci tangan atau gunakan hand sanitizer ketika kembali ke rumah,” sarannya.
Mantan Dirut RSUP Bintan ini menyebutkan, sebagai salah satu pintu masuk turis mancanegara, Batam memang rentan dimasuki Covid-19.
Untuk itu, adanya rumah sakit khusus di Galang bisa menjadi upaya dalam penanganan penyakit ini.
“Semoga saja rumah sakitnya cepat dibangun. Jadi, Batam sudah ada tempat khusus untuk kasus seperti ini ke depannya,” kata Didi.(yui)
batampos.co.id – Dua pria dewasa di Batam saat ini tengah berada dalam pengawasan tim kesehatan, karena memiliki gejala virus corona atau Covid-19. Satu orang dari mereka merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru kembali dari Malaysia.
“Hasilnya masih on progress. Tadi (kemarin, red) sudah diambil sampel untuk uji laboratorium,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam, Didi Kusmarjadi, Kamis (12/3).
Ia mengatakan, keduanya merupakan orang dalam pengawasan (ODP) baru, pasca pemulangan ODP, beberapa waktu lalu. Pasien pertama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, dan pasien kedua di RSBK.
“Saat ini kondisi mereka masih baik. Untuk pasien yang di RSUD sudah mulai pulih. Namun, hasilnya belum keluar, sehingga harus tetap berada dalam pengawasan,” sebutnya.
Sedangkan untuk pasien di RSBK, juga begitu. Pasien ini baru kembali dari luar negeri dan merasa badannya panas, sehingga dilakukan pengawasan. Hal ini merupakan langkah antisipasi dan pencegahan dini yang dilakukan tim kesehatan. “Kami berharapnya tetap negatif,” imbuhnya.
Kedua pasien ini, lanjutnya, tidak termasuk dalam klaster yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena belum ada hasil uji laboratorium dan belum dinyatakan positif terpapar Covid-19.
Untuk sementara ini, kedua ODP akan mendapatkan perawatan hingga hasil uji lab keluar. Tim dokter masih terus memantau kondisi pasien, dan diharapkan keduanya bisa segera pulih dan dinyatakan negatif Covid-19.
Didi menambahkan, keadaan Batam saat ini masih kondusif. Meskipun begitu, ia tetap mengimbau masyarakat menjaga perilaku hidup sehat. Serta membatasi perjalanan ke luar Batam seperti Singapura dan Malaysia, jika tidak terlalu penting.
“Tetap jaga kesehatan. Dan cuci tangan atau gunakan hand sanitizer ketika kembali ke rumah,” sarannya.
Mantan Dirut RSUP Bintan ini menyebutkan, sebagai salah satu pintu masuk turis mancanegara, Batam memang rentan dimasuki Covid-19. Untuk itu, adanya rumah sakit khusus di Galang bisa menjadi upaya dalam penanganan penyakit ini. “Semoga saja rumah sakitnya cepat dibangun. Jadi, Batam sudah ada tempat khusus untuk kasus seperti ini ke depannya,” kata Didi.(yui)
batampos.co.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan agar masyarakat segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang akan berakhir pada 31 Maret 2020. DJP gencar melakukan berbagai sosialisasi pajak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP, Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menyebut, total wajib pajak (WP) tahun ini sekitar 19 juta akun. Hingga kemarin, Kamis (12/3) telah ada 7 juta orang yang melaporkan SPT atau mencapai 37 persen.
Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam melaporkan SPT meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Pada periode sama, baru sebanyak 5,5 juta yang lapor SPT, dari keseluruhan 18,3 juta WP.
Hestu menyebut, tahun ini pihaknya menargetkan, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahun ini bisa mencapai 80 persen. Realisasi kepatuhan pelaporan SPT tahun lalu hanya 73 persen, atau 13,4 juta akun yang melaporkan dari total 18,3 juta.
“Artinya, (tahun lalu) masih ada 27 persen WP yang seharusnya menyampaikan SPT (tapi) belum menyampaikan SPT. Nah sekarang kami coba yang belum ini, sudah punya NPWP tapi belum lapor diminta untuk lapor,” ujarnya kepada JawaPos.com.
Gandeng Mahasiswa
Guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak, DJP menggandeng mahasiswa sebagai relawan. Para relawan memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban bayar pajak serta tata cara melaporkan SPT.
Hestu menyampaikan, ini merupakan tahun ketiga DJP melibatkan mahasiwa. Mahasiwa yang terlibat dibekali pengetahuan dan wawasan mengenai kewajiban dan memanfaat membayar pajak. Selain itu, mahasiswa juga diajari cara mengisi SPT baik manual hingga secara elektonik (e-filling).
“Kami mengedukasi mereka. Ini bagian dari inklusi kesadaran pajak. Supaya ketika sudah selesai dari kuliah jadi wajib pajak entah jadi karyawan, pengusaha, enterpreneur enggak tanya lagi kenapa harus bayar pajak,” ucapnya.
Hestu menyebut, mahasiswa yang terlibat menjadi relawan pajak saat ini mencapai 7.700 dari berbagai universitas tanah air. Mereka ditempatkan di berbagai kantor pajak dan bertugas membantu masyarakat melaporkan SPT.
“Saya yakin itu bagus juga, jadi mereka punya pengalaman praktik langsung untuk melayani masyarakat untuk membantu mengisi e-filing nya. Nanti pengalaman yang berharga juga dapat sertifikat,” tuturnya.
Kendala Sosialisasi
Hestu mengaku, hingga saat ini kesadaran masyarakat untuk melaporkan SPT belum optimal. Sehingga, dengan keterbatasan petugas pajak, DJP mengembangkan IT selain meningkatkan sosialisasi dan edukasi.
Edukasi untuk meningkatkan kesadaran dimulai dari pendidikan yang paling rendah. Saat ini, materi tentang ini sudah masuk ke universitas.
“Enggak terbatas untuk jurusan ekonomi. Semua jurusan mahasiwa baru pasti dapat itu. Nah ini yang kita membangun dari awal
Selain itu, inklusi kesadaran pajak nantinya akan masuk ke kurikulum tingkat sekolah. Pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Nanti kami masukkan juga SD, SMP, SMA. Kami perluas lagi kerja samanya dengan yang lain seperi Kemenhan, calon pemimpin ini juga harus paham. Dengan Kemenag untuk pendidikan di pesantren pun kami masukkan juga materai perpajakan,” jelasnya.(jpg)
batampos.co.id – Penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja terus bermunculan. Bahkan ekskalasinya semakin meluas dengan dimotori buruh dan mahasiswa. DPR pun berjanji merespon dinamika tersebut.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan polemik di masyarakat akan menjadi pembahasan di parlemen. Pihaknya akan memasukkan pasal-pasal yang dinilai kontroversial dalam daftar inventarisasi masalah (DIM). ”Pro-kontra itu pasti akan dibahas,” kata Azis Syamsuddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).
Saat ini, tutur dia, fraksi-fraksi dengan dibantu tim ahli sedang menyusun DIM. Pasal-pasal yang potensial memicu masalah disisir satu per satu. Baik untuk klaster ketenagakerjaan, lingkungan, investasi, perizinan hingga administrasi pemerintahan. ”Ada pendalaman masalah dengan penyisipan pasal-pasal,” jelas Azis.
Di bagian lain, Presiden Joko Widodo mencermati polemik yang berkembang di publik terkait omnibus law RUU Cipta Kerja. Pekan lalu misalnya, persisnya Jumat (6/3), Jokowi mengumpulkan para pimpinan parpol berikut ketua-ketua fraksi DPR dari koalisi pendukung pemerintah.
”Presiden menanyakan prosesnya sudah sampai di mana,” tutur Azis Syamsuddin yang juga ikut dalam pertemuan di Istana Presiden waktu itu.
Diakuinya, Jokowi memang menginginkan agar RUU Cipta Kerja cepat dibahas. Sebab beleid tersebut sudah diserahkan ke DPR sejak 12 Februari lalu. Namun hingga kini belum ada pembahasan di DPR. Bahkan alat kelengkapan dewan (AKD) pun belum menerima draf RUU tersebut.
Azis mengakui draf omnibus law masih berada di sekretariat jenderal (setjen) DPR untuk proses administrasi. Prosedurnya, setelah administrasi tuntas, kesetjenan akan mengirim kembali ke ketua DPR. Lalu ketua dewan akan menggelar rapat bersama pimpinan DPR lainnya untuk di bawa ke Badan Musyawarah (Bamus).
”Proses di setjen sudah sampai mana, kami belum tahu. Saya akan cek lagi nanti,” ucap politikus Golkar itu.
Anggota DPR Arsul Sani yang juga ikut dalam pertemuan di istana Jumat pekan lalu mengakui bahwa Presiden Jokowi mengetahui ada resistensi dari sejumlah elemen. Khususnya kalangan buruh. Dari sebelas klaster di RUU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan yang paling tajam disorot. Kritik lainnya juga menyangkut perizinan pada subklaster tenang lingkungan.
”Itu beliau terangkan semua. Paling tidak presiden mendapat informasi itu,” kata Arsul Sani.
Menurut Arsul, Jokowi menginginkan ada pembahasan bersama-sama yang melibatkan pihak terkait. Klaster ketenagakerjaan, misalnya harus melibatkan serikat pekerja. Terkait aspirasi yang meminta klaster ketenagakerjaan dihapus dari RUU Cipta Kerja, Arsul mengaku tidak setuju. Politikus PPP itu mengatakan bahwa tekanan muncul pada ruang konsultasi publik.
”Justru ini yang harus dibuka untuk dibahas seluas-luasnya. Teman-teman buruh kalau punya tawaran alternatif pada klaster ketenagakerjaan silakan diajukan,” imbuh wakil ketua MPR itu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, DPR periode ini akan lebih terbuka terhadap masukan masyarakat. Khususnya terkait penolakan pasal-pasal kontroversial yang menjadi sorotan publik dalam omnibus law.
Sebetulnya, jelas dia, pihaknya sudah membuka dialog dengan beberapa unsur. Termasuk dari elemen buruh. Serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya pernah melakukan audiensi dengan Komisi IX pada pertengahan Februari lalu.
”Termasuk saya sendiri pernah menerima perwakilan buruh di ruang pimpinan. Jadi kita tampung usulan-usulan itu semua, dan kita cari jalan terbaik,” papar politikus Gerindra itu. (mar/jpg)
batampos.co.id – Kalangan industri dan komersial merasa kecewa dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
BP Batam dianggap lalai dalam menjaga ketersediaan air baku di Batam. Penggiliran air atau rationing yang akan dimulai 15 Maret nanti akan berdampak signifikan terhadap mitra Batam di mata para investor asing.
“Saya menghargai walaupun agak telat. Masalahnya itu industri mau bagaimana, komitmennya juga. Apa bisa kita ngomong ke investor asing ‘sorry ya, dua hari nanti air tak ada’. Memang bisa ngomong begitu,” kata perwakilan dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Jamin Hidajat, Kamis (12/3/2020).
“Persoalan ini bukan ranahnya pemerintah daerah lagi, harus dibawa ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini. Pemerintah tak serius sama sekali,” jelasnya lagi.
Ia menjelaskan pihaknya sangat kecewa. Terlebih saat sosialisasi potensi dan dampak krisis ketersediaan air baku oleh ATB, tidak ada satu pun perwakilan BP Batam yang hadir.
“Seharusnya ada BP Batam, tapi dimana mereka. Tak ada satupun, tak ada dari BP untuk menjelaskan situasi ini. BP tak konsen dengan Batam. ATB juga harus konsen rangkul BP,” katanya.
Sebelumnya, HKI Kepri sudah dibuat risau dengan persoalan listrik dan sekarang krisis air sudah di depan mata.
“Ini jadinya mau ngomong apa di depan investor. Ini harus disampaikan ke BP bahwa ini soal serius. Berapa banyak kontribusi yang dihasilkan industri kepada Batam,” jelasnya.
“Mari kita tunjukkan bahwa bisa duduk bersama dan cari solusi,” katanya lagi.
Kondisi Dam Duriangkang. ATB berencana menghentikan suplai air dari dam tersbeut karena debit airnya yang terus menyusu. Foto: batampos.co.id/Dalil Harahap
Perwakilan Batam Shipyard Offshore Association (BSOA), Novi Hasni, menuntut agar BP bisa segera mengimplementasikan penyambungan pipa interkoneksi Dam Tembesi menuju Dam Mukakuning.
“ATB harus memaksa BP segera pasang pipanya. Kalau tak dilakukan, tak ada air bersih,” imbuhnya.
Ia memaparkan, suplai air ke daerah hilir seperti Tanjunguncang biasanya memiliki debit air yang sangat kecil.
“Kalau digilir, maka bisa dua atau tiga hari, kami tak dapat air. Maka bagaimana ATB dan BP agar bisa pasang segera,” jelasnya.
“Saat ini galangan kapal mulai bangkit, tapi malah kena dampak dari keterbatasan persediaan air. Jadi, untuk aksi cepat, segera optimalkan Dam Tembesi,” paparnya lagi.
Perwakilan Nagoya Hill, Rekson, mengatakan, krisis air ini lebih menakutkan dari epidemi virus corona.
Ia menolak opsi kedua rationing dari ATB, dimana suplai air dimatikan pada hari Sabtu dan Minggu.
“Biar bapak tahu, core bisnis di mal itu puncak pengunjungnya di Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dari skenario itu, sangat memberatkan kami,” jelasnya.
“Kalau mal tak dialiri air selama pengujung pekan, maka mal tak bisa hidup,” jelasnya.
Ia meminta agar persoalan ini dibawa ke DPRD Batam dengan melibatkan pelaku usaha.
“Boleh dibuat rapat dengar pendapat (RDP) saja ke DPRD, sehingga DPRD bisa tanya ke BP. Saya bisa bayangkan kalau dua bulan tak ada hujan sama sekali,” paparnya.
Bahkan, perusahaan yang melayani publik seperti PLN Batam juga khawatir dengan rationing ini.
“Terkait suplai air dari ATB, pembangkit kami gunakan air ATB di operasional pembangkit,” kata perwakilan dari PLN Batam, Gusriyanto.
Air digunakan untuk mendinginkan turbin di mesin pembangkit agar tidak
kepanasan atau overheat.
“Karena kami layani listrik, jangan sampai dampak krisis air ini berimbas ke pembangkit kami. Sehingga masyarakat sudah krisis air, tambah lagi krisis listrik,” tegasnya.
Interkoneksi Tetap Lelang
Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan telah memerintahkan jajarannya agar segera melakukan lelang interkoneksi dam.
Sebab, interkoneksi dam tetap harus melalui proses lelang umum, tidak boleh tidak.
“Jadi, selain opsi tender, ada opsi lain yaitu hujan buatan,” kata dia, saat ditemui di Kantor Wali Kota Batam, kemarin.
Rudi menyebutkan, beberapa waktu lalu tim BP Batam telah berkoordinasi dengan BMKG.
Berdasarkan paparan BMKG, kata Rudi, akhir Maret dan April mendatang intensitas hujan tinggi.
“Kita berharap keadaan seperti ini (diambang krisis air, red) tidak terjadi
lagi, maka perlu interkoneksi itu,” ujarnya.(leo/iza)
batampos.co.id – “Dam terbesar di Batam, Duriangkang, yang belum pernah digilir (rationing) sama sekali selama 24 tahun beroperasi, kini akan digilir. Ini jadi sejarah besar, dan penggiliran ini bukan suatu yang menyenangkan,” kata Presiden Direktur PT Adhya Tirta Batam
(ATB), Benny Andrianto, memulai sambutannya pada acara customer gathering ATB di Hotel Radisson, Kamis (12/3/2020).
Benny menambahkan, penggiliran suplai air bersih yang akan mulai berlaku 15 Maret ini tidak hanya dirasakan pelanggan.
“Bagi ATB itu menyakitkan karena sistem kami tak dirancang untuk penggiliran,” katanya.
Dam Duriangkang yang merupakan dam terbesar di Batam tengah berada dalam
krisis. Sebabnya, karena penyusutan air dam terus terjadi karena hujan tak kunjung turun.
Ia menyebut level elevasi air di dam yang menyokong 80 persen ketersediaan air baku di Batam tersebut berada di minus 3,14 meter dari bangunan pelimpah atau spillway.
“Hari ini (kemarin, red) levelnya minus 3,14 meter. Kalau sudah di minus 5, maka Duriangkang akan kolaps dan tidak akan ada lagi gantinya,” katanya.
Dam lain lanjutnya hanya berkontribusi tak lebih dari 1.000 liter per detik (LPD), tak sebanding dengan Duriangkang.
“Kalau sudah tumbang, tak ada yang bisa gantikan,” tegasnya.
Rationing merupakan cara yang paling efektif untuk memperpanjang usia Dam
Duriangkang.
Normalnya, jika air Dam Duriangkang disedot terus maka hanya akan bertahan hingga 13 Juni. Tapi dengan rationing, maka umur dam akan bertahan hingga 6 Juli.
“Ini untuk kepentingan lebih besar agar Batam bisa eksis. Tak ada pilihan lain. Ini merupakan dampak terbatasnya air baku,” jelasnya.
Rationing lanjutnya akan berdampak pada 225.909 pelanggan.
“Kami juga tak mau rationing ini, jika ada pilihan lain,” sambungnya.
Adapun daerah terdampak nanti, yakni Batuampar-Sengkuang, Bengkong-Seipanas, Pelita-Kampung Utama, Casablanca-Baloi Mas, Sagulung-Tanjunguncang, Marina City, Aviari-MK Paradise dan Tembesi-Barelang,
Kondisi Dam Duriangkang. ATB akan melakukan pengliran suplai air bersih karena debit air di dam tersebut terus menyusut. Foto: batampos.co.id/Dalil Harahap
Kemudian Kaveling Lama-Baru-Seilekop, KDA-Bandara, Jodoh-Nagoya, Baloi, Batam Center-Legenda, Sukajadi-Palm Spring, Kabil-Punggur, serta Tembesi-MKGR dan Piayu.
Benny menjelaskan, air tidak seperti listrik yang bisa diatur distribusinya. Air mengalir ke tempat terdekat dahulu baru ke tempat yang
jauh.
Dalam rencana ATB, skenario rationing adalah dua hari mati dan lima hari hidup. Skenario tersebut juga memiliki dua opsi. Opsi pertama, yakni penghentian suplai air dilakukan pada Kamis dan Minggu.
Dan opsi kedua, suplai air berhenti pada Sabtu dan Minggu. Benny menyatakan bahwa ia lebih suka opsi kedua.
Dengan opsi kedua, maka pemulihan pasokan air akan lebih cepat. Misalnya, jika pasokan dari Duriangkang hidup kembali pada hari Senin, maka daerah hulu akan mendapat pasokan sekitar satu atau dua jam setelah air hidup.
Sedangkan daerah hilir atau yang paling jauh dari dam, ada kemungkinan
akan dapat pasokan air empat hari kemudian.
ATB telah melakukan simulasi dan menyatakan bahwa skenario kedua adalah yang terbaik.
“Skenario terbaik itu mati berurutan. Karena yang perlu kita sampaikan itu masa pemulihan. Kalau Minggu off, maka Senin atau Selasa atau Rabu baru menyala,” jelasnya.
“Bahkan ada di daerah ujung H+3 belum mengalir, jumlahnya ada 3 ribu pelanggan,” katanya lagi.
Contohnya, daerah Batuampar dan Sengkuang ada kemungkinan 15 persen bisa
dapat pasokan air dalam empat hari setelah air hidup.
Tapi ada juga kemungkinan 63 persen bisa dapat pasokan air dalam sehari setelah air hidup.
Jika opsi pertama dipakai, maka ada kemungkinan daerah terjauh tidak akan
mendapat suplai air dari Kamis hingga Minggu.
Kemungkinannya sangat tergantung dari sikap pelanggan ATB yang 90 persen
adalah pelanggan domestik itu sendiri.
“Di daerah hulu yang dekat dengan dam, satu atau dua jam setelah air hidup
langsung tampung satu bak penuh, kalau perlu hingga lima drum. Pelanggan yang lain yang jauh dari sumber air dan belum dapat suplai, tak jadi urusan,” jelasnya.
Ia setuju bahwa dampak krisis air baku ini lebih berbahaya dari virus corona.
“Kalau air tak ada, semua bisa jadi egois. Sama seperti saat rationing Dam Seiharapan dulu,” paparnya.
“Orang-orang di hulu tampung air penuh-penuh, sedangkan di daerah hilir, jauh atau tempat tinggi jadi tak kebagian atau baru bisa dapat suplai setelah hari ketiga air hidup,” ungkapnya.
Benny kemudian memaparkan kondisi terkini, dimana jika dalam sehari air dam disedot sebanyak 2 cm, maka air dam akan habis dalam 90 hari.
Kemudian jika disedot sebanyak 3 cm, maka akan habis dalam 60 hari.
“Selambat-lambatnya itu Juni tanggal 15, kalau hujan tak turun,” tuturnya.
Penurunan level dam juga berdampak pada instalasi pengolahan air (IPA) di Piayu dan Mukakuning.
Di Piayu, level air sudah mencapai minus 3,4 meter dari intake atau bangunan penangkap air.
Sedangkan di IPA Mukakuning sudah mencapai minus 3,5 meter dari intake.
“Piayu kandas di minus 3,4 meter. Jika tiap hari disedot dua cm, maka 14 hari dari sekarang tak bisa sedot lagi,” katanya.
Piayu lanjutnya mengaliri daerah sekitar dan kawasan industri Batamindo. Sedangkan di Mukakuning kandas di minus 3,5 meter, maka 18 hari dari sekarang tak bisa disedot lagi.
“Dari kedua IPA itu saja jika kandas, maka akan defisit air sebanyak 500 LPD atau setara 100 ribu pelanggan,” ucapnya.
Untuk menghindari situasi tersebut, maka rationing adalah cara paling efektif.
Ada satu skenario lain yakni suplai air tetap mengalir selama tujuh hari penuh, tapi dikurangi sebanyak sekitar 20 persen.
“Itu ide bagus, tapi konsep dasar rationing adalah kurangi kapasitas produksi. Kalau tiap hari turunkan misalnya dari 2.500 LPD jadi 2.000 LPD, maka di daerah yang ujung-ujung akan tidak dapat semua,” ucapnya.
“Selisih 500 LPD itu sangat berpengaruh, yang di ujung-ujung seperti Mc Dermott pasti kebagian. Ditambah lagi sikap orang-orang di wilayah hulu yang pasti isi penuh drum-drumnya,” tuturnya.
Salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi krisis air baku ini yakni mengoptimalkan Dam Tembesi yang saat ini masih menganggur.
“2019, Tembesi harus mengalir. BP harus segera pasang pipa dari Tembesi ke Mukakuning sepanjang tiga kilometer,” katanya.
“Bukan sekadar dikerjakan dan selesai dua bulan. Jangan keburu Duriangkang habis, tak ada gunanya lagi,” ujarnya lagi.
Jika Dam Tembesi tersambung ke Dam Mukakuning, maka pasokan air akan bertambah sebanyak 600 LPD.
“Jika Tembesi masuk ke jaringan maka dapat tambahan 600 LPD. Tapi itu hanya bertahan tiga tahun. Apa mau hidup selama tiga tahun,” tuturnya.
Tiap tahun, kebutuhan air selalu tumbuh 200 LPD. Saat ini kebutuhan air sekitar 3.500 LPD dan ketersediaan air 3.850 LPD.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa dan terus bertambah lima hingga sembilan persen tiap tahunnya, maka idealnya kebutuhan air harus tersedia tambahan sebanyak 3 ribu atau 4 ribu LPD lagi.
“Kalau ATB dikasih izin, saya siap. Tapi kalau tak ada izin, salah juga saya,” imbuhnya.
Sedangkan mengenai solusi lainnya dari Badan Pengusahaan (BP) Batam yakni
hujan buatan, Benny pesimistis akan berhasil.
“Batam ini kecil. Untuk menciptakan hujan buatan harus menyemai awan yang ada bibit-bibit airnya. Saya tak yakin karena prediksi jatuhnya di Batam itu sulit karena pulau ini kecil. Bisa-bisa jatuhnya di Singapura,” ungkapnya.
Untuk bantuan tangki air, ATB hanya akan memprioritaskan untuk rumah sakit
saja.
“Tak ada bantuan tangki air, kecuali untuk rumah sakit. Ini berdasar atas asas kemanusiaan. Jadi, tangki air bukan solusi yang benar,” ucapnya.
Bagi ATB, mengundang kalangan pengusaha dalam sosialisasi ini merupakan hal
tepat. Karena bagi pelanggan domestik, tidak ada alasan untuk mematikan suplai air.
“Saya tahu Anda pasti tak terima, tapi ini keputusan sulit dan saya yakin Anda bisa memahaminya,” ucapnya.
“Ini pengalaman pertama kami. ATB yang luar biasa tak berdaya ketika air baku tak ada. Kami mohon maaf atas apa yang akan terjadi dengan
pengiliran ini,” sambungnya.
Dalam pertemuan ini, ATB sebenarnya mengundang BP Batam sebagai penanggung
jawab kebutuhan air baku di Batam.
Tapi tidak ada satupun perwakilan BP Batam yang hadir. Benny terlihat kecewa dan menyebut alasan ketidakhadiran BP Batam karena BP memiliki urusan yang lebih penting lagi.
“Kami sudah sampaikan mengenai kondisi ini dari tiga empat tahun lalu ke BP Batam. Mengapa tidak ada tindak lanjut. Saya tak bisa beri komentar
apapun di luar tanggung jawab kami,” terangnya.(leo)
batampos.co.id – Hoaks terkait dengan korona (covid-19) bisa jadi lebih mematikan dibandingkan wabah itu sendiri. Setidaknya itulah yang terjadi di Iran. Di Negeri Para Mullah itu dilaporkan, sampai Kamis (12/3), 73 orang meregang nyawa plus ratusan orang lainnya dirawat di RS karena menenggak minuman beralkohol ilegal.
Kematian itu terjadi, karena alkohol yang mereka konsumsi ternyata beracun. Mereka termakan hoaks yang menyebutkan, alkohol efektif untuk membasmi virus korona.
Mengenai persebaran kematian akibat alkohol itu, ada 46 orang mati di Khuzestan, 15 di Alborz, dan 12 di Mazandaran. Berdasarkan laporan dari kantor berita Iran, IRNA, sebanyak 500 orang datang ke berbagai rumah sakit di Provinsi Khuzestan karena mengonsumsi alkohol beracun teresebut.
’’Kedatangan mereka di rumah sakit itu terjadi sejak 6 Maret, dan jumlah korbannya terus bertambah,’’ ungkap jubir Ahwaz University of Medical Sciences Ali Ehsanpour seperti dikutip dari IRNA.
Dia menambahkan, peristiwa tragis itu terjadi karena, meminum alkohol dirumorkan ampuh melawan virus korona. ’’Padahal, itu semua bohong. Malah kenyataannya, alkohol membuat banyak jatuh korban,’’ papar dia.
Di Iran yang merupakan negara muslim, minuman beralkohol adalah barang ilegal. Dalam aturan hukum yang berlaku di sana, mereka yang memproduksi, menjual, bahkan orang-orang yang mengonsumsi sekalipun, bisa dikirim ke penjara dan dicambuk.
Seperti diketahui, negara yang beribuka di Teheran itu menjadi negeri di luar Tiongkok (negara asal korona, Red) yang terinfeksi korona paling parah. Dalam laporan terakhir, disebutkan, lebih dari 8.000 orang positif mengidap korona, dengan angka kematian yang mencapai sekitar 300 orang.
Tak pelak, rakyat negara itu saat ini sedang berjuang mati-matian melawan korona. Karena itulah, berbagai hoaks pun akhirnya bertebaran. Dan, tragisnya, banyak yang menganggapnya sebagai kebenaran. Misalnya mengonsumsi alkohol tadi, yang ternyata beracun, dan malah berakibat pada kematian instan. (jpg)
batampos.co.id – Musibah kapal tenggelam terjadi di perairan Bintan. KM Lintas Tiga yang mengangkut sekitar 100 bubu ikan dan kepiting, tenggelam di perairan Pulau Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir, Bintan. Kapal tersebut dilaporkan tenggelam pada Rabu (11/3) siang.
Akibat kejadian ini, empat awak kapal hilang, dan masih dicari, yakni Junaidi, 30; Avis, 25; dan Miran, 24; serta Hamdan, 35. Sementera tiga awak kapal ditemukan selamat yakni Isak Doli, 30; Jafersus Wetang, 26; dan Danil, 35.
Kasat Polair Polres Bintan, AKP Suardi, mengatakan kapal berangkat dari Jembatan 2 Barelang, Batam, Selasa (10/3) sekitar pukul 22.00 WIB. Rabu (11/3) siang, kapten KM Lintas Tiga, Junaidi, mengabarkan ke Boy, warga Batam Center, Batam, bahwa kapal mereka dihantam angin kencang dan ombak.
”Junaidi menelpon Boy melalui telepon satelit. Tapi dia belum sempat memberitahukan posisi kapal yang tenggelam. Ketika dihubungi kembali sudah kehilangan kontak,” kata Suardi.
Menerima kabar itu, Boy melaporkan ke polisi. ”Kita langsung berkoordinasi dengan Basarnas, TNI AL, dan PPLP untuk menuju ke lokasi kapal,” ungkapnya.
Dia mengatakan, tiga dari tujuh awak kapal berhasil selamat pada Rabu (11/3 malam. ”Tadi malam, kami menerima laporan tiga korban selamat dari tenggelamnya kapal. Yang empat lagi masih dalam pencarian,” kata dia.
Sementara itu, Kasi Operasi dan Siaga pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjungpinang, Eko Suprianto mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pencarian dengan menyisir di sekitar lokasi hilangnya kapal.
”Tiga orang awak kapal yang selamat dibawa ke Batam. Empat awak kapal yang hilang sampai saat ini belum ditemukan,” tutupnya. (met)
