batampos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menerima pelimpahan berkas tiga tersangka dan barang bukti (tahap II) kasus dugaan korupsi Monumen Bahasa di Pulau Penyengat, dari penyidik Polda Kepri, Selasa (19/11/2019).
Tiga tersangka yakni mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kepri, Arifin Nasir selaku pejabat pembuat komitmen (PPK); Yunus selaku Direktur Utama PT Sumber Tenaga Baru; dan M Yaser selaku Direktur CV Rida Djawari, langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjungpinang.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Tety Syam, mengatakan pihaknya segera menyusun berkas dakwaan. Pihaknya juga telah menunjuk jaksa yang menangani perkara tersebut.
”Minggu depan berkas dilimpahkan ke pengadilan,” jelasnya.
Sementara itu, Arifin Nasir menyangkal sangkaan korupsi yang dituduhkan kepadanya. Menurutnya, ia tidak mengetahui adanya pengalihan pengerjaan dari Yunus kepada Yaser. Sedangkan Yunus dan Yaser tidak memberikan keterangan terkait dugaan tersebut.
”Tidak betul itu. Nanti di pengadilan akan terlihat faktanya,” kata Arifin saat digiring ke mobil tahanan.
Ketiga tersangka kasus korupsi pembangunan Monumen Bahasa, digiring petugas kejaksaan dengan tangan diborgol, Selasa (19/11).
Sebelumnya diketahui, kasus ini berawal dari penandatanganan surat perjanjian melaksanakan pekerjaan belanja modal, pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Arifin Nasir selaku PPK Yunus. Nilai kontrak pengerjaan sebesar Rp 12,5 miliar, dengan kontrak yang mulai berlaku sejak 16 Juni 2014 hingga 12 Desember 2014.
Namun, pengerjaan tersebut tidak kunjung selesai, karena pengembang tidak melaksa-nakan kerja sesuai kontrak yang berlaku. Arifin Nasir mengetahui dan menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama kepada pihak lain. Selain itu, Arifin sebagai PPK tidak melakukan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak. Yunus sebagai penyedia barang kemudian mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada M Yaser dengan modus meminjamkan PT Sumber Tenaga Baru. Atas pengalihan ini, Yaser mendapatkan upah sebesar tiga persen dari nilai kontrak senilai Rp 66,6 juta.
Kemudian Yaser tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dimana progres pekerjaan di bawah mutu beton K250 dan tidak sesuai spesifikasi. Akibat dugaan korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,2 miliar.
Atas dugaan korupsi tersebut, tiga tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang undang tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (odi)
batampos.co.id – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Batam kembali menggelar pasar murah di sejumlah lokasi.
Kios pangan mobile ini berkeliling dan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain untuk menyediakan komoditas dengan harga yang lebih murah dari pasar.
Kepala DKPP Batam, Mardanis mengatakan, kios pangan mobile menjual pangan yang berpotensi inflasi. Salah satunya cabai yang hingga saat ini harganya masih tinggi di pasaran.
”Cabai dan sayuran ini kami ambil langsung dari petani. Kami juga memberikan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan) agar harganya bisa lebih murah dari harga pasar,” kata dia, Selasa (19/11/2019).
“Ini salah satu bentuk perhatian kami terhadap petani,” jelasnya lagi.
Kios mobile ini diharapkan bisa menjadi salah satu bentuk intervensi pasar. Meskipun saat ini, baru ada satu mobil yang berfungsi sebagai kios pangan mobile.
”Pastinya kami butuh lebih dari satu (kios pangan mobile) kalau mau maksimal,” katanya.
Pemko Batam menghadirkan kios pangan mobile. Kios pangan mobile ini berkeliling dan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain untuk menyediakan komoditas dengan harga yang lebih murah dari pasar. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Sementara, kita manfaatkan saja yang ada dulu. Yang paling penting itu kami turun operasi pasar. Alhamdulillah antusias warga cukup baik,” tambahnya.
Mardanis menambahkan, kios mobile ini juga membantu petani lokal dalam memasarkan hasil tani mereka.
Saat ini, hasil tani lokal sudah meningkat. Untuk cabai saja sekarang sudah banyak petani yang mengembangkan dan berhasil.
”Mungkin hasilnya belum bisa meng-cover semua kebutuhan. Namun, dengan adanya cabai lokal ini, berarti mereka berusaha menghadirkan pangan untuk masyarakat,” jelas Mardanis.
Ia menyebutkan, kegiatan kios pangan mobile beberapa sudah dilaksanakan di Kelurahan Sambau, Nongsa dan Pesona Asri, Batam Center serta beberapa titik lainnya.
”Kalau melihat responsnya sangat baik, tidak menutup kemungkinan kegiatan ini akan berlanjut,” katanya.
“Yang penting kami sebagai DKPP mencoba menjalankan kewajiban untuk menyediakan pangan,” tambahnya.
Mantan kepala Disdukcapil ini menargetkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sebanyak 20 persen dari kebutuhan yang ada saat ini.
”Misalnya kebutuhan 20 ton. Minimal petani lokal bisa memenuhi 4 ton,” imbuhnya.(yui)
batampos.co.id – Dua bocah kurir sabu berisial Es, 16, dan An, 13, yang ditangkap polisi di Sagulung, Batam, Kamis (14/11) lalu, ternyata bekerja atas perintah orang terdekat, yakni Sm yang merupakan ayah kandung dari Es. Sementara An merupakan keponakan dari Es.
Dari hasil pemeriksaan polisi, Es dan An mengaku sudah dua kali melakukan pekerjaan yang sama. Dua-duanya atas perintah Sm yang saat ini masih diburu polisi.
“Saya tegaskan, Sm ini bapak kandungnya Es dan pamannya An,” kata Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Kepri, AKBP Arthur Sitindaon, Selasa (19/11/2019).
Tak hanya menjadi kurir, Es rupanya mulai coba-coba mengonsumsi narkoba. Dari pemeriksaan polisi, Es positif menggunakan amfetamin dan metamfetamin.
Arthur mengatakan, saat ini pihaknya masih mengejar Sm. Beberapa lokasi telah disisir tim Ditresnarkoba Polda Kepri.
“Kami masih melakukan pengecekan atas posisi keberadaan Sm ini,” ungkapnya.
Arthur kemudian mengungkap dari mana narkoba yang diedarkan Sm melalui dua kurir kecilnya itu. Seluruh jenis narkoba milik Sm itu dipesan dari seorang bandar di Malaysia. Dari Malaysia, narkoba dikirim ke Pulau Sugi, Moro, Kabupaten Karimun.
Setelah sampai di Pulau Sugi, Sm menjemputnya dan membawa narkoba tersebut ke Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, Kota Batam. Lalu, Sm meminta anak dan keponakannya untuk mengantarkan kepada para pemesan.
“Narkoba itu rencananya akan diedarkan di wilayah Tanjungpinang,” ucap Arthur.
Barang bukti
Atas kasus ini, Arthur berharap masyarakat agar dapat lebih menjaga keluarganya dari pengaruh narkoba. Selain itu, masyarakat di kawasan permukiman harus lebih pro aktif mengantisipasi peredaran narkoba di lingkungan mereka.
“Apabila melihat kejadian atau transaksi narkoba kabari ke kami. Sekecil apapun informasinya, pasti akan kami tindak lanjuti,” ungkapnya.
Hukum Berat Pelaku Eksploitasi Anak
Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPAD) Provinsi Kepri merespons kasus perdagangan narkoba yang melibatkan dua anak di bawah umur di Batam. Dari sisi perlindungan anak, KPPAD Kepri akan mempelajari terlebih dahulu perihal kasus tersebut.
“Akan kami lakukan asesmen dan jika diperlukan akan memberikan perlindungan pada anak tersebut,” kata Komisioner KPPAD Kepri, Erry Syahrial, Selasa (19/11).
Ia menegaskan, hal ini dilakukan tidak dalam rangka membenarkan apa yang dilakukan si anak. Namun, memastikan haknya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat berjalan dengan baik.
“Paling tidak kalau tidak bisa diversi, bisa ringan hukumannya,” katanya.
Di sisi lain, pihaknya mendorong pelaku yang memanfaatkan anak tersebut menjadi kurir mendapat hukuman yang berat.
“Ini termasuk eksploitasi ekonomi, juga bisa dikenakan Undang-Undang Perlindu-ngan Anak juga narkoba. Jadi, ancaman hukumannya bisa berlapis,” imbuhnya.
Ia mengatakan, pihaknya belum melihat langsung kondisi anak tersebut.
“Kami belum tahu kondisi korban. Apakah masih sekolah atau tidak. Kami akan coba cari datanya. Yang bisa kami bantu akan kami bantu,” imbuhnya.
Tingkatkan Pengawasan Anak
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri, Brigjen Pol Richard Nainggolan, meminta para orangtua memperketat pengawasan terhadap anaknya. Ia prihatin dengan adanya dua anak di bawah umur yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkoba.
“Tentu ini kasus baru, ada anak-anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkoba. Memang sindikat narkoba menggunakan berbagai cara untuk memuluskan usaha terlarang yang mereka lakukan,” ujar Richard Nainggolan di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Selasa (19/11).
Menurut Richard, pihaknya belum mendapatkan informasi resmi mengenai hal ini. Meskipun demikian, untuk memperkuat mental generasi di Provinsi Kepri, tentang bahaya narkoba, pihaknya sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov Kepri, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya. Salah satu upayanya adalah kurikulum tentang bahaya narkoba di lingkungan sekolah.
“Sampai sejauh ini, Kabupaten Karimun sudah menjalankan kesepahaman yang ada. Kami berharap ke depannya komitmen yang sama juga diikuti oleh kabupaten/kota lainnya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan generasi penerus dari bahaya narkoba,” tegasnya.
Menurut Richard, jalur peredaran narkoba di Provinsi Kepri tidak lagi melalui pintu masuk yang tidak resmi, bahkan ada juga yang melalui pelabuhan dan bandara. Dengan terbatasnya sumber daya yang ada, tentu sinergi bersama masyarakat menjadi sumber kekuatan untuk mencegah terjadi peredaran narkoba di Provinsi Kepri. Diakui Richard, orangtua tentu memiliki peran yang strategis dalam mengawasi setiap gerak-gerik anaknya.
“Sebagai orangtua, tentu kita harus ambil peduli tentang masa depan anak-anak kita. Jangan sampai kehidupan bebas perkotaan, kita lepas kontrol. Sehingga menyebabkan anak-anak kita terlibat dalam pergaulan yang salah, sehingga berujung sebagai jadi pengguna maupun pengedar narkoba,” tegasnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Tim Ditres Narkoba Polda Kepri berhasil menangkap dua bocah kurir narkoba di Sagulung, Batam, Kamis (14/11). Keduanya berinisial Es, 16, dan An, 13. Es bertugas mengantar An dari Pulau Buluh ke pelabuhan rakyat di Sagulung. Sementara An bertugas mengantar narkoba ke pemesan.
Namun sial, saat menunggu pemesan narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Sagulung, An diciduk polisi. Dari tangannya polisi menyita satu kilogram sabu, 1.000 butir erimin, serta lima butir happy five. (ska/iza/jpg)
batampos.co.id – Sejumlah kios liar di Batam tak kunjung ditertibkan. Padahal sejak tahun lalu Pemko Batam sudah mengagendakan penertiban kios liar yang merusak tata kota dan lingkungan di Batam.
Yang pertama diagendakan adalah menertibkan kios liar di Simpang Tembesi yang terlihat kumuh dan kerap menye-babkan kemacetan. Padahal jalan tersebut adalah jalan satu-satunya menuju kawasan pariwisata Barelang yang kerap dilewati turis mancanegara.
”Memang jadi terlihat agak kumuh. Harusnya jalan yang dilalui wiasatawan harus terlihat rapi dan indah agar membawa kesan baik. Bukan malah kumuh dan menyebabkan kemacetan,” kata Firdan, warga Perumahan Putri Tujuh.
Selain itu, kios liar yang ada di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasar Aviari seken, Batuaji, dan juga kios liar di Simpang Basecamp, Batuaji, tak kunjung ditertibkan. Bahkan untuk membangun kios tersebut, pohon dan taman pun dirusak.
foto: batampos.co.id / dalil harahap
Sejumlah warga sudah banyak yang komplain dan berharap kios tersebut untuk dibongkar, tetapi pemerintah tidak menanggapinya. Bahkan pengusaha ruko banyak yang kecewa karena banyaknya kios liar yang masih tetap berdiri.
”Katanya kios liar Aviari seken ini mau dibongkar tapi tidak ada juga. RTH ini seharunya dijadikan taman bukan jadi tempat komersil. Dan ini tak adil bagi pengusaha yang bayar pajak,” kata Nimrot, warga Batuaji.
Sebelumnya Camat Batuaji, Ridwan, mengatakan bahwa kios liar di sana akan segera dibongkar. Bahkan ia sudah menyurati Satpol PP untuk melakukan pembongkaran.
”Kita sudah layangkan surat. Yang jelas memang bahwa di sana tidak boleh ada kios. Itu ruang terbuka hijau,” katanya.
Kabid Trantibum Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, mengatakan bahwa di kedua titik tersebut memang tidak boleh ada kios liar. Apalagi saat ini sedang dibangun jalan jalur dua Batuaji-Sekupang, maka kios liar di Basecamp harus dibongkar. ”Kalau memang dibangun di RTH ya tidak bisa,” katanya. (ian)
batampos.co.id – Karena terdesak membayar uang kos, HS, nekat menggondol sepeda motor Beat Sporty warna merah milik Nazadilah seorang karyawan SP Plaza, Sagulung, awal September lalu.
“Saya butuh uang buat bayar kos sebanyak Rp 700 ribu,” ujar terdakwa memberikan keterangan saat persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (19/11/2019).
Dia mengatakan saat itu tidak memiliki uang dan memilih berkunjung ke SP Plaza. Sesampainya di sana, HS langsung menuju tempat parkir kendaraan roda dua.
Di sana, ia melihat ada tiga unit sepeda motor yang terparkir. Salah satunya adalah milik korban yang kebetulan tidak dikunci.
Kondisi sekitar yang cukup sepi membuat niatnya untuk mencuri semakin besar.
“Saya gunakan kunci T untuk membobol kunci kontaknya,” katanya.
ilustrasi
Setelah berhasil membobol, terdakwa kemudian menghidupkan mesin dan membawa kabur motor korban ke belakang Mitra Mall.
Di sana ia membuka plat motor polisi kemudian memutar ke arah Batuaji untuk menjemput temannya dan mengajaknya jalan-jalan ke Welcome To Batam (WTB) Batamcenter.
Korban yang sadar kendaraannya dicuri, langsung membuat laporan ke Polsek Sagulung. Usai menerima laporan itu, polisi berhasil menangkap terdakwa bersama sepeda motor curiannya.
“Rencananya mau dijual tapi cepat ditangkap,” ucap pria 24 tahun ini.
Akibat perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.(une)
Siapa yang tidak takut melihat buaya berkeliaran di jalanan? Bahkan, polisi Amerika yang berbadan gede pun takut. Itu terjadi di Florida Jumat (15/11) lalu.
Dilansir United Press International, cerita berawal saat kantor polisi Cape Coral, Florida, menerima laporan warga tentang buaya kecil yang terlepas dari selter.
Berangkatlah dua polisi yang namanya tidak disebutkan. Tiba di lokasi kejadian, ternyata buaya itu ngumpet di bawah mobil warga. Dua polisi tersebut membawa keranjang dan alat khusus mirip tongkat untuk menangkap buaya. Saat tongkat itu dijulurkan ke bawah mobil, tidak ada tanda-tanda buaya keluar.
Namun, saat polisi lengah, buaya kecil itu mendadak melompat keluar. Karena tidak siap, dua polisi berseragam tersebut kaget. Mereka sama-sama menjerit ketakutan dan spontan melompat ke belakang. Untung, akhirnya polisi bisa menangkap buaya ‘darat’ nakal itu. (*/c10/oni)
batampos.co.id – Penyusunan program bimbingan pranikah yang digagas pemerintah terus berlanjut. Selasa (19/11) dihelat audiensi antara Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, dengan tim penyusun modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin Kementerian Agama.
Ketua tim penyusun modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, Alissa Wahid, menyatakan sejak 2016 Kementerian Agama sudah ingin merevitalisasi kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin bukanlah hal yang baru.
“Sudah dilakukan tapi belum di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Kursus bagi calon pengantin ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian.
“Setiap harinya terjadi 1.100 perceraian dari dua juta perkawinan per tahun,” ujarnya.
Selama ini, pembekalan calon pengantin dilakukan juga secara mandiri oleh kelompok agama. Contohnya gereja. Namun, belum ada penyelarasan sesuai dengan tujuan negara.
Di sisi lain, tantangan keluarga cukup tinggi. Maka diperlukan pembekalan. Apalagi pemerintah menginginkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Menurutnya, pembangunan SDM ini berawal dari keluarga.
“Yang diihat ini wajib atau tidak. Namun, pembekalan ini penting. Ini yang harus dipikirkan,” bebernya.
Dalam pembekalan nanti, ada beberapa hal yang akan disinggung. Pertama adalah sadar diri. Selanjutnya sadar kebutuhan pasangannya. Ketiga, mampu mengelola dirinya sendiri, seperti mengelola emosi. Terakhir mampu mengelola hubungannya. Ketika empat hal ini diajarkan, maka kesiapan keluarga itu akan lebih baik.
ilustrasi
“Ketika merencanakan kelahiran anak, pasti bisa mengukur kemampuan mengasuhnya,” tuturnya.
Dalam diskusi dengan Muhadjir, kemarin, Alissa dan timnya membicarakan bagaimana konsep psikologi keluarga. Selain itu, juga konsep keluarga dari berbagai agama.
Kesehatan keluarga terutama kesehatan reproduksi juga disebut dalam pembicaraan yang berlangsung selama dua jam itu.
Selanjutnya, Alissa menegaskan bahwa konsep konseling dan sertifikasi ini tak lantas membatasi pernikahan. Tidak ada konsep lulus atau tidak lulus.
“Yang menjadi pertanyaan gimana orang mau ikut dalam kursus ini,” tuturnya.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono, menyebutkan bahwa Kemenko PMK sudah berdiskusi dengan beberapa pihak. Menurutnya, akan banyak kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pembekalan bagi calon pengantin.
Agus menambahkan, kelak informasi yang disampaikan dalam modul juga disesuaikan dengan bahasa masing-masing daerah di Indonesia. Termasuk dengan instrukturnya yang berasal dari tokoh adat setempat. Pertimbangannya, masih ada yang belum menguasai bahasa Indonesia dan masyarakat masih mau mendengarkan tokoh adat setempat.
“Kita tahu dalam setahun terdapat 2 juta pasangan baru, sementara APBN hanya mampu meng-cover tidak lebih 10 persen untuk melakukan pelatihan bagi calon pengantin,” ucapnya.
Untuk itu, pemerintah juga menggandeng komponen masya-rakat seperti Muslimat NU dan PP Aisyiyah dan lainnya yang biasa memberikan bimbingan bagi calon pengantin untuk bersinergi.
Agus menegaskan, dalam bimbingan bagi calon pengantin akan menempatkan perempuan dalam hal yang penting dalam keluarga. Tidak hanya mengurusi sumur, kasur, dan dapur saja.
“Jika berbicara generasi unggul maka perempuan ini penting. Kalau perempuan berkualitas maka anak berkualitas,” ujarnya,
Adanya kursus bagi calon pengantin ini juga mendapat dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisioner KPAI Rita Pranawati menyatakan bahwa kebijakan ini seperti pepatah sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui.
“Selain melakukan penguatan ketahanan keluarga namun juga berdampak pada anak,” ungkapnya. Setidaknya output yang dihasilkan adalah orangtua paham cara mengasuh anak.
Sementara itu, dari sisi kesehatan, bimbingan pranikah bakal dilakukan melalui garda-garda terdepannya. Mulai dari posyandu remaja, puskesmas, dan lainnya.(lyn)
batampos.co.id – Pertamina meminta masyarakat menengah ke atas tidak lagi menggunakan gas melon atau LPG 3 kilogram.
Pertamina meminta mereka untuk beralih ke bright gas non subsidi.
“Segera beralihlah, terutama bagi masyarakat yang mampu,” kata Sales Branch Manager Pertamina Kepri, William Handoko, saat menggelar operasi pasar LPG 3 Kg di Pasar TPID Kota Batam, Senin (18/11/2019).
Ia mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan edukasi kepada masyarakat mampu agar beralih ke bright gas non subsidi.
Pihaknya pun mengimbau untuk pengusaha restoran, rumah makan, hotel dan usaha menengah ke atas tidak lagi menggunakan LPG 3 Kg.
Hal tersebut karena peruntukan gas melon hanya untuk kalangan masyarakat tidak mampu.
“Sudah jelas bahwa LPG 3 kilogram untuk kalangan yang kurang mampu. Maka kita terus mengedukasi kepada pemilik usaha maupun masyarakat yang mampu untuk beralih ke gas non subsidi,” katanya.
Ia menambahkan, Pertamina saat ini juga sudah memberikan kuota gas melon sekitar 10 ribu per hari untuk 490 pangkalan di Sagulung dan Batuaji.
Masyarakat mengantre untuk mendapatkan gas 3 kilogram saat Pertamina dan Disperindag mengelar operasi pasar di Pasar TPID, Batam Centre. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id
Jumlah tersebut tergolong besar dibandingkan daerah yang lainnya, sedangkan kuota seluruh pangkalan di Kota Batam 36.760 tabung per hari.
“Kita terus distribusikan terutama ke daerah yang mendapatkan laporan bahwa sering terjadi kelangkaan,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang terdiri dari Pertamina, agen dan pangkalan gas tiga kilogram di Sagulung dan Batuaji.
Tujuannya agar para agen dan pangkalan setiap hari wajib melaporkan stok gas yang masih tersedia untuk memudahkan pengawasan.
Pihaknya telah beberapa kali turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan untuk melihat kondisi yang terjadi di lapangan.
“Satgas ini dibentuk 1 November 2019. Laporan dari pangkalan akan menjadi bahan evaluasi untuk memaksimalkan penyaluran,” ujarnya.
Masyarakat juga diminta melaporkan jika ada pangkalan yang menyalahi aturan kepada Pertamina.
Diantaranya, menjual gas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), menjual gas kepada pengecer dalam jumlah banyak dan lainnya.
“Segera laporkan ke kontak centre kami di 135,” katanya.
“Sekarang juga dibatasin, minimal dua tabung untuk satu KK (kartu keluarga),” jelasnya lagi.(zis)
batampos.co.id – Bagi warga Batam yang ingin mudik natal bersama KM Kelud, sudah bisa melakukan pemesanan tiket tujuan Belawan dan Tanjungpriok saat ini.
“Iya, jadwalnya sudah ada. Jadi calon pemudik sudah bisa memesan tiket di konter resmi Pelni di Sekupang,” kata Kepala Operasional PT Pelni Batam, Dicky Dermawandi, Selasa (19/11/2019).
Ia menyebutkan untuk harga tiket tidak mengalami perubahan atau kenaikan. Untuk tiket KM Kelud tujuan Belawan yang kelas ekonomi dijual Rp 220 ribu, sedangkan untuk tujuan Tanjungpriok Rp 321 ribu.
“Biar tidak kehabisan silahkan pesan sekarang. Saat ini tiket masih tersedia sangat banyak,” imbuhnya.
Untuk pemesanan tiket, calon pembeli juga harus membawa kartu pengenal. Hal ini untuk memastikan pemesan sesuai dengan identitas.
Calon penumpang Kapal Pelni, KM Kelud tujuan Batam-Belawan menaiki kapal di Pelabuhan Batuampar, beberapa waktu lalu. Masyarakat yang ingin mudik Natal dnegan menggunakan kapal Kelud sudah bisa memesan tiket di konter resmi Pelni di Sekupang. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Langsung pesan saja. Selain di konter tiket juga bisa didapatkan di retail moderen,” sebutnya.
Mengenai mudik Natal gratis, menurutnya belum ada informasi. Sejauh ini tidak ada mudik gratis Natal, sebelumnya memang ada mudik gratis tapi saat lebaran.
“Tak ada. Nanti kalau ada info pasti dikasih tahu,” ucapnya.
Dicky menambahkan untuk menghadapi peak season tanggal 23 dan 24 Desember, KM Kelud akan langsung kembali ke Batam setelah menurunkan penumpang di Belawan.
“Seperti biasa nanti kayak strikaan. Setelah menurunkan penumpang kapal langsung kembali ke Batam untuk membanwa calon pemudik,” tambahnya.
Sebelumnya, KM Kelud sudah menjalani perawatan. Ini untuk memastikan kapal siap mengangkut pemudik nantinya. Untuk pelabuhan mudik, pihaknya masih akan memberangkatkan penumpang dari Pelabuhan Batuampar.
“Sesuai jadwal yang dirilis. Jadi kami nanti akan mengankut penumpang dari Batuampar. Biar tidak salah informasi, makanya kami sampaikan,” tambahnya.(yui)
batampos.co.id – Olfriady Letunggamu atau yang akrab disapa Osco terus melakukan safari ke beberapa organisasi masyarakat (Ormas) di Kota Batam.
Hal itu sebagai bukti nyata dirinya untuk belanja masalah yang akan dijadikan modal untuk maju pada Pilkada 2020 mendatang.
Salah satu ormas yang ditemuinya adalah Perpat Pesisir Kepri. Ketua Perpat Pesisir Provinsi Kepri Zulfizer, melihat Osco merupakan sosok yang tepat untuk menjadi orang nomor dua di Kota Batam.
Dari sudut pandang organisasinya, Osco dinilai mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat Kota Batam yang menetap di pesisir.
Olfriady Letunggamu (pakai batik) saat melakukan pertemuan dengan Perpat Pesisir Provinsi Kepri. Ketua Perpat Pesisir siap mendukung Osco untuk maju Pilkada Kota Batam sebagai wakil wali kota Batam. Foto: Istimewa
“Osco adalah sosok muda yang punya integritas dan paparannya sangat jelas serta masuk akal,” katanya, saat bertemu dengan Osco dan tim, Senin (18/11/2019).
Menurutnya, Ketua Umum Alumni Jerman itu memiliki kepribadian terbuka dan selalu mencari solusi untuk kebaikan bersama.
“Kami siap mendukung,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Tim Osco Untuk Batam 2, Boy, mengatakan, pihaknya sudah memiliki jargon khusus untuk Ketua Komite Kadin Eropa-Rusia Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu.
“Jargon kita BOSS, kepanjangannya Bersama Osco Sukses Selalu,” tuturnya.(esa)
