batampos.co.id – Pemerintah berencana menyesuaikan harga gas untuk rumah tangga. Namun, kenaikan harga tersebut bukan di atas harga jual elpiji.

Sebab, pemerintah sedang mendorong diversifikasi energi dari elpiji 3 kg ke pemakaian gas bumi.

”Rencananya, minggu depan BPH Migas melakukan public hearing dengan pemerintah daerah,’’ ujar Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Djoko Siswanto, di sela peresmian jaringan gas (jargas) bumi untuk rumah tangga di Probolinggo, kemarin.

Jargas di Probolinggo dan Pasuruan terbagi menjadi sebelas sektor dengan total 8.150 sambungan rumah tangga.

Gas tersebut bersumber dari Husky CNOOC Madura Ltd dengan alokasi 0,2 MMSCFD.

’’Policy pemerintah asal perubahan itu masih di bawah elpiji tidak masalah,’’ ucapnya.

Sampai akhir 2018 lalu, total jargas rumah tangga mencapai 486.229 sambungan. Sebanyak 67 persen atau 325.773 sambungan di antaranya dibangun dengan menggunakan dana APBN.

Sebanyak 155.771 atau 32,04 persen dibangun dengan menggunakan dana PGN dan 4.685 sambungan dengan dana Pertamina.

”Pada 2020 akan bangun 300 ribu sambungan dengan anggaran Rp 3 triliun. Target ini naik tiga kali lipat jika dibandingkan dengan 2019,’’ jelasnya.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Redy Ferryanto, menyatakan, saat ini PGN mengoperasikan 564.445 sambungan rumah tangga.

Sebagian besar dibangun dengan APBN. Di Jatim, hingga akhir tahun lalu (koma) total 65.961 sambungan menggunakan dana APBN.

’’Harapan kami, adanya sambungan gas rumah tangga di Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,’’ katanya.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Sumihar Panjaitan menjelaskan, dalam public hearing yang membahas kenaikan harga gas untuk rumah tangga tersebut, akan diundang sejumlah pemerintah kabupaten/kota.

’’Pada public hearing itu, kami dengar dulu, lalu kami kaji. Kemudian, akan kami sarikan dalam penetapan harga,’’ ujarnya.(res/c20/oki/jpg)

batampos.co.id – Sepuluh badan usaha milik negara (BUMN) bersinergi untuk membangkitkan Merpati Nusantara Airlines.

Kerja sama operasional (KSO) tersebut bertujuan menyehatkan kondisi keuangan maskapai penerbangan pelat merah itu.

Sepuluh BUMN yang terlibat adalah PT Garuda Indonesia Tbk, PT Semen Indonesia Tbk, PT Pertamina, Perum Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PLN, serta Himbara yang terdiri atas BTN, Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines, Asep Ekanugraha, mengatakan, KSO itu diharapkan dapat memberikan pemasukan kepada perseroan. Juga bisa membantu Merpati terbang lagi secara komersial.

”Merpati harus bisa running. Sebelum bisa beroperasi full, ia harus bisa menghidupi diri sendiri,” katanya di Kementerian BUMN kemarin (16/10/2019).

Maskapai penerbangan yang telah berusia 57 tahun tersebut berhenti beroperasi pada 2014.

Lalu, pendapatan utama perseroan pun hanya ditopang dari dua anak usaha, yakni PT Merpati Maintenance Facility (MMF) dan PT Merpati Training Center.

Perjanjian tersebut meliputi kerja sama dalam bidang pelayanan kargo udara, ground handling, maintenance repair & overhaul (MRO), dan training center.

Selain itu, Garuda Indonesia Group bersama dengan beberapa BUMN lain seperti Semen Indonesia, Pertamina, Perum Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan PLN akan mendukung pengelolaan usaha kargo milik Merpati melalui aktivitas pelayanan pengiriman barang-barang di wilayah Papua.

Rute yang disasar adalah Jayapura–Wamena dan Timika–Wamena pergi-pulang (PP). Saat ini Garuda Indonesia yang menyediakan armadanya.

Perseroan telah menyiapkan lima pesawat kargo (cargo freighter) untuk layanan bisnis Merpati itu.

Tiga di antaranya milik Garuda Indonesia dan dua lainnya pesawat penumpang Citilink yang diubah menjadi armada kargo.

Sayang, Garuda Indonesia masih enggan membeberkan skema bagi hasil antara perseroan dan Merpati yang mulai dilakukan November 2019.

Setiap pesawat memiliki kapasitas hingga 12,5 ton. Lalu, perseroan akan menambah armada kargo dengan tiga pesawat lagi pada 2020.

Jadi, total armada yang disiapkan untuk bisnis kargo Merpati menjadi delapan unit tahun depan. Merpati masih memiliki 25 pesawat yang bisa dioperasikan.

Namun, perseroan sudah tidak punya karyawan sehingga harus melakukan perekrutan untuk beroperasi lagi.

Merpati juga menjadi agen pemasaran yang menyediakan layanan untuk perawatan turbin dari Pertamina dan PLN dengan difasilitasi MRO Merpati Nusantara Group dan Garuda Indonesia Group.

Garuda Indonesia juga berpartisipasi dalam pengelolaan pusat pendidikan milik Merpati agar dapat menjadi salah satu sumber pendapatan besar Merpati.

Garuda Indonesia dan sembilan BUMN lain juga menandatangani kerja sama perjalanan dinas dan nondinas pada rute internasional.

Selain itu, Garuda Indonesia bekerja sama dengan PT Perikanan Nusantara untuk bidang kargo dan pemanfaatan cold storage ekspor ikan tuna dan kerapu ke Jepang serta Hongkong.

”Selama ini kalau ekspor ikan ke sana, harganya hanya Rp 300 ribu per kilogram karena menggunakan kapal dan harus dimatikan,” jelas Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara.

“Kalau menggunakan kargo Garuda, harga jual ikannya bisa menjadi Rp 1 juta per kilogram, sebab masih segar,” urainya lagi.(vir/c11/oki/jpg)

batampos.co.id – Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi diperkirakan akan resmi berlaku mulai hari ini, Kamis (17/10/2019).

Namun, Wadah Pegawai (WP) KPK masih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perp­pu) untuk menyelamatkan lembaga antirasuah tersebut.

“Yang bisa menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Perppu dari bapak Presiden,” kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019).

“Karena, besok kemungkinan tanggal 17 Oktober baik disetujui ditandatangani Presiden atau tidak, undang-undang yang disahkan pada 17 september 2019 lalu, itu akan berlaku,” jelasnya lagi.

Menurut Yudi, jika Perppu KPK tak terbit, akan muncul kegamangan dalam upaya KPK memberantas korupsi.

Sebab, situasi ini dinilainya akan sangat menguntungkan para koruptor.

“Bahwa segala tindakan dari penyelidik, penyidik dan penuntut umum di KPK harus berdasarkan undang-undang baru,” ujarnya.

“Dan kita sepakat ada 26 poin yang akan menyebabkan KPK lemah bahkan bisa menimbulkan kegamangan,” ucap Yudi lagi.

Bahkan, dalam dua hari terakhir KPK melakukan tiga kali OTT. Yudi menilai, hal tersebut sebagai fenomena bahwa KPK mulai dianggap melemah sehingga para koruptor berani melakukan transaksi.

“Artinya koruptor di luar sana bisa membaca KPK akan dilemahkan sehingga mereka melihat ini detik terakhir KPK,” katanya.

Yudi pun menegaskan, UU KPK yang belum direvisi sudah sangat ideal untuk menjadi dasar KPK dalam bekerja.

Ia pun berharap Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu atas UU KPK hasil revisi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Masinton Pasaribu, mengatakan, KPK masih tetap bisa menyadap dan melaksanakan operasi tangkap tangan meski belum ada dewan pengawas.

Masinton mengatakan, KPK tetap bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya terkait penyelidikan, penyidikan, penuntutan, koordinasi, dan supervisi.

Dia juga menyebut lembaga antirasuah itu tetap bisa melakukan penyadapan, yang biasanya menjadi bekal dalam melakukan operasi tangkap tangan.

“KPK tetap bisa melakukan OTT. Itu kan berdasarkan bekal penyadapan, penyadapan tetap bisa dilakukan melalui mekanisme pengawasan, melalui dewan pe­ngawas,” kata anggota Panitia Kerja revisi UU KPK ini.

Masinton menuturkan, selama belum ada dewan pengawas maka penyadapan dilakukan seizin komisioner KPK. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum revisi.

“Karena itu kami meminta kepada Bapak Presiden agar pemberantasan korupsi tetap lanjut. Tidak dikebiri, tidak diamputasi. Jadi, Perppu adalah jalan agar KPK bisa tetap memberantas korupsi,” katanya.(jpg)

batampos.co.id – Pemerintah sangat serius menyikapi aktivitas pegawai negeri sipil (PNS) di media sosial terkait ujaran kebencian, radikalisasi, hingga terlibat politik praktis.

Tim kerja akan dibentuk untuk mengawasi cuitan maupun komentar para abdi negara tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, menegaskan, PNS harus memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Serta, patuh kepada pemerintahan yang sah.

“Itu merupakan salah satu lan­dasan prinsip nilai dasar profesi aparatur sipil negara,” ucap pejabat berumur 58 tahun itu.

Dia meminta untuk segera dibentuk tim yang akan meng-urusi dan mengawasi masalah tersebut.

Bima mengakui, saat ini, banyak oknum PNS yang terlibat isu ujaran kebencian, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi, hingga terlibat politik praktis.

“Tim atau satuan tugas yang terdiri dari lintas kementerian atau lembaga yang memiliki fungsi mengawasi dan membina PNS agar selalu dapat mengamalkan prinsip nilai dasar serta landasan profesi PNS lainnya,” bebernya.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun, mendukung pembentukan tim tersebut.

Setidaknya, kata dia, keberadaan tim pengawas dapat mencegah politisaasi PNS pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

“Bersama BKN, efektif per Desember 2019, Kemendagri resmi menerapkan e-Mutasi bagi seluruh instansi daerah,” jelasnya.

“Hal ini untuk mencegah proses mutasi yang sarat politis pasca terpilihnya kepala daerah,” katanya lagi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Rosarita Niken Widiastuti, menyatakan mendukung penuh rencana itu.

Bentuk dukungan diwujudkan dengan menyiapkan kanal aduan, serta sosialisasi di saluran media elektronik milik pemerintah.

“Seperti TVRI (Televisi Republik Indonesia),” jelasnya.

Usulan tersebut ditanggapi Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Setiawan Wangsaatmaja.

Kementeriannya akan segera menyusun landasan hukum dan kerangka tim kerja. Sebelum tim kerja terbentuk, tentu perlu menerima masukan dari beberapa pihak.

“Pemerintah optimis dapat kembali mengawal profesi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” terangnya.(han/jpg)

batampos.co.id – Hampir semua negara di dunia, tampaknya, harus berjuang menghadapi ancaman resesi.

Merujuk laporan teranyar Dana Moneter Internasional (IMF) bertajuk World Economic Outlook (WEO) Oktober 2019, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi global mayoritas dalam tekanan.

IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi kelompok emerging markets dan negara berkembang terkoreksi menjadi hanya 3,9 persen pada akhir tahun ini.

Sebelumnya, pada April, IMF menurunkan target pertumbuhan ekonomi 0,2 persen dari prediksi awal pada Januari 3,5 persen menjadi 3,3 persen.

Penasihat ekonomi sekaligus Direktur Departemen Riset IMF, Gita Gopinath, menuturkan, target tersebut merupakan angka paling rendah sejak krisis keuangan global.

’’Meningkatnya hambatan perdagangan dan ketegangan geopolitik terus melemahkan pertumbuhan ekonomi global,’’ ujarnya dalam laporan yang terbit Selasa (15/10/2019) lalu.

Indonesia diperkirakan hanya tumbuh 5 persen pada tahun ini. Proyeksi itu sejalan dengan Bank Dunia yang baru-baru ini juga memperkirakan angka pertumbuhan yang sama untuk Indonesia.

Tahun depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diramal sedikit lebih tinggi, yaitu 5,1 persen, dan terus meningkat hingga 5,3 persen pada 2024.

Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, menuturkan, pertumbuhan ekonomi tahun ini memang diperkirakan di kisaran 5 persen.

Di bawah target pemerintah, sesuai dengan proyeksi World Bank dan IMF.

’’Perlambatan pertumbuhan disebabkan banyak faktor. Utamanya faktor eksternal, penurunan harga komoditas, serta ketiadaan kebijakan terobosan yang dapat mengurangi dampak turunnya harga komoditas,” jelas Piter, Rabu (16/10/2019).

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus fokus meningkatkan permintaan domestik.

’’Jadi, kita bisa memanfaatkan pasar domestik untuk memacu konsumsi dan investasi. Caranya bagaimana, yaitu dengan menyinergikan kebijakan moneter fiskal dan sektor riil,” imbuhnya.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, memandang realisasi pertumbuhan ekonomi bisa lebih rendah daripada yang diproyeksikan.

’’Kalau lembaga internasional merevisi pertumbuhan, realisasinya bisa jauh lebih rendah dari 5 persen,” jelasnya.

“Untuk Indonesia bisa ke 4,8 sampai 4,9 persen,’’ ujarnya lagi. Terlebih, kinerja neraca perdagangan terus mengalami defisit.(dee/ken/agf/wan/c7/oki/jpg)