batampos.co.id – Seperti telah diprediksi, langkah Komjen Pol Idham Azis sebagai kapolri berjalan mulus. Melalui fit and proper test kemarin (30/10/2019), Komisi III DPR secara bulat menyetuji Idham sebagai kapolri baru menggantikan Jenderal Tito Karnavian. Persetujuan tercapai secara aklamsi.
’’Secara aklamasi menyetujui Saudara Komjen Pol Idham Azis menjadi kapolri,” kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery yang kontan disambut tepuk tangan hadirin.
Kesepakatan untuk aklamasi dicapai dalam rapat tertutup seluruh ketua kelompok fraksi (kapoksi) Komisi III DPR.
Dengan demikian, jelas Herman, masing-masing fraksi tidak perlu lagi membuat pandangan fraksi.
Keputusan tingkat pertama tersebut akan dibawa ke rapat paripurna hari ini (31/10/2019) untuk disahkan menjadi keputusan resmi DPR.
’’Setelah ini kami bersurat ke pimpinan DPR untuk dibawa dalam paripurna besok (hari ini, red),” ucap Herman Hery.
Fit and proper test berlangsung lancar mulai pukul 14.20. Pantauan Jawa Pos (grup Batam Pos) wakil rakyat lebih banyak bertanya seputar visi-misi dan pandangan Idham seputar tugas-tugas kepolisian.
Komjen Idham Azis saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Foto: Hendra Eka/Jawa Pos
Mulai dari strategi pemberantasan narkoba, terorisme hingga penanganan radikalisme. Pertanyaan juga menyangkut hubungan Polri dan KPK.
Idham Azis berjanji mempererat hubungan Polri dengan KPK. Termasuk juga Kejaksaan Agung.
Idham siap membangun komunikasi yang baik dengan kedua lembaga penegak hukum tersebut.
Dia menyadari hubungan KPK-Polri akhir-akhir ini dinilai kurang harmonis. Nah, ke depan, papar dia, persoalan apapun akan bisa diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang aktif.
’’Harus aktif duduk bersama. Komunikasi harus dilakukan secara humanis,” ujar alumnus Akpol 1988 itu.
Di luar fit and proper test, Idham juga menanggapi pertanyaan wartawan seputar kasus penyidik KPK Novel Baswedan.
Dia mengisyaratkan akan melanjutkan pengusutan kasus tersebut. Setelah dilantik, paparnya, dia akan segera menunjuk kabareskrim baru untuk mengungkap kasus Novel Baswedan.
Kabareskrim baru akan diberi waktu untuk mengungkap tuntas kasus penyiraman air keras tersebut.
’’Tunggu dilantik. Saya segera tunjuk kabareskrim baru. Saya beri beri dia waktu untuk segera mengungkap kasus itu. Insya Allah hari Jumat nanti,” kata Idham Azis seusai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang Komisi III DPR, kemarin.
Terkait tidak ditanyakannya kasus Novel Baswedan, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyampaikan, forum fit and proper test bukanlah rapat kerja pengawasan polri.
Menurut Arsul, yang dibahas adalah sesuatu yang bersifat makro. Berkaitan dengan visi-misi dan agenda Idham Azis sebagai kapolri ke depan.
’’Forum ini tidak tepat membahas kasus per kasus,” elak Arsul.
Disampaikan, pertanyaan tentang perkembangan kasus per kasus ada forum tersendiri. Yaitu dalam rapat kerja DPR bersama kapolri.
Nah, itu baru dilakukan setelah Komjen Pol Idham Azis telah menjalankan tugas sebagai kapolri ke depan.(mar/idr/jpg)
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo mengendus adanya penyalahgunaan program tol laut oleh perusahaan swasta di beberapa rute di daerah.
Imbasnya, perusahaan tersebut dapat melakukan monopoli harga barang-barang kebutuhan di wilayah tertentu.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas terkait kemaritiman dan investasi di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (30/10/2019). Jokowi mengaku mendapat keluhan dari daerah.
”Akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barangnya dikuasi oleh swasta tertentu. Saya belum dapat ini swastanya siapa,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, kasus tersebut membuat tol laut menjadi tidak berarti. Sebab, keberadaannya yang diharapkan dapat menurunkan harga di daerah tidak tercapai maksimal.
”Tapi kalau dikuasai oleh satu perusahaan ya munculnya beda lagi. Kita beri fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki,” imbuhnya.
Dia menambahkan, kasus tersebut akan mengurangi manfaat bagi masyarakat.
Aktivitas bongkar muat kapal tol laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo mengendus adanya penyalahgunaan program tol laut oleh perusahaan swasta di beberapa rute di daerah. Foto: Suryanto Putramudji /Radar Surabaya/JPG
Padahal, berdasarkan penuturan kepala daerah yang masuk ke dirinya, tol laut cukup sukses dalam menekan inflasi dan menurunkan harga hingga 30 persen.
Jika sudah ditemukan buktinya, politisi senior Golkar itu memastikan akan menindak secara hukum.
”Kita nanti liat hukumnya. Saya tanya ahli hukum, kalo itu betul dilakukan ada pelanggaran apa, atau memang kita yang salah,” kata dia.
Luhut menambahkan, sejumlah upaya untuk memaksimalkan tol laut sudah disiapkan. Salah satunya dengan membangun sentra industri baru di daerah.
Sehingga mobilitas kapal tidak terpaku di Jawa. Sementara itu, selain tol laut, sejumlah persoalan disinggung Jokowi terkait persoalan Kemaritiman dan Investasi.
Salah satunya soal upaya peningkatan produksi migas dan percepatan implementasi mandatori biodiesel B20 ke B100 untuk mengurangi impor bahan bakar minyak.
Sementara yaang berkaitan dengan investasi, Presiden meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa potensi investasi. Khususnya terhadap produk yang dapat mensubstitusi barang impor.(far/jpg)
batampos.co.id – Jumlah pelanggan gas bumi sektor indus-tri dan komersial PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Kota Batam tumbuh sekitar 10 persen tahun ini.
Pertumbuhan itu didorong peningkatan infrastruktur gas yang dilakukan PGN bersama pemerintah, serta bukti bahwa energi baik itu lebih efisien dibandingkan energi lainnya.
Sales Area Head PGN Batam, Wendi Purnomo, mengatakan, tahun lalu jumlah pelanggan gas bumi sektor industri dan komersial mencapai 80 pelanggan.
Namun, per September 2019 jumlahnya naik menjadi 88 pelanggan. “Ada penambahan 8 pelanggan,” kata Wendi, Rabu (30/10).
Wendi mengatakan, efisiensi menjadi alasan utama mengapa pelaku industri dan usaha komersial memilih menggunakan gas bumi.
Menurut dia, gas bumi lebih hemat dibandingkan bahan bakar lain seperti solar ataupun elpiji. Untuk sektor industri, tingkat efisiensi bisa mencapai 20 persen hingga 30 persen.
Sementara untuk sektor komersial seperti restoran, hotel, usaha laundry, dan lainnya bisa menghemat biaya bahan bakar antara 40 persen hingga 50 persen jika memakai gas bumi.
Selain efisiensi, lanjut Wendi, rata-rata pelanggan memilih beralih ke gas bumi karena alasan kemudahan.
Petugas di Stasiun Gas PGN di Panaran, Batam, mengecek tekanan gas untuk memastikan distribusi aman dan lancar, beberapa waktu lalu. Foto: Suparman/batampos.co.id
Sebab dengan menggunakan gas bumi, pelanggan cukup membuka kran saat hendak menggunakan gas bumi.
Berbeda jika menggunakan solar atau elpiji. Para pelaku usaha harus melakukan penyetokan solar atau tabung gas elpiji.
Selain itu, mereka juga harus sering mengganti tabung gas saat isinya habis. Juga menyiapkan gudang penyimpanan gas untuk cadangan atau stok.
“Jadi lebih repot. Kalau pakai gas bumi simple, mudah, dan murah,” katanya.
Selain dari segi jumlah pelanggan, jumlah volume pemakaian gas bumi di Batam dari sektor industri dan komersial juga meningkat.
Jika tahun lalu hanya mencapai 62 BBTUD, tahun ini meningkat menjadi 70 BBTUD.
”Jadi ada peningkatan sekitar 11 sampai 12 persen. Karena lebih efisien, industri berani meningkatkan kegiatan produksinya,” kata Wendi.
Melihat tingginya minat pelanggan menggunakan gas bumi, PGN terus berupaya memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas alam di Batam juga makin luas.
Tahun 2020 mendatang, PGN akan membangun jaringan gas bumi di wilayah Seipanas, Batam.
Jaringan gas ini nantinya akan memenuhi permintaan gas untuk sektor komersial di wilayah itu.
”Panjangnya sekitar tujuh kilometer. Di sana sekarang sedang tumbuh sektor komersial seperti hotel dan restoran,” katanya.
Jika pelanggan sektor industri dan komersial naik, maka tidak demikian dengan pelanggan rumah tangga.
Sebab program gas rumah tangga atau jargas sifatnya penugasan dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.
“Kebetulan tahun ini tidak ada penugasan. Jadi, jumlah pelanggannya tidak naik,” kata Wendi.
Wendi menyebut, saat ini ada sekira 4.600 pelanggan gas rumah tangga di Batam. Namun, pihaknya sudah melakukan pendataan calon penerima program jargas sebanyak 4.000 rumah tangga.
Hanya saja, ia belum bisa memastikan kapan program sambungan baru jargas ini akan direalisasikan.(jpg)
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Bahkan kenaikannya hingga 100 persen. Kebijakan ini dianggap akan membebani Pemda karena harus menambah anggaran untuk peserta penerima bantuan iuran atau PBI.
Kepastian kenaikan tarif ini termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi, Kamis (24/10/2019) lalu.
Penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019.
Kenaikan tersebut berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja yang berlaku mulai 1 Januari 2020.
Sehingga tarif iuran per 1 Januari nanti menjadi Rp 42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp 110 ribu per bulan untuk kelas II, dan Rp 160 ribu per bulan untuk kelas I.
Khusus untuk penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kenaikan iuran ini telah berlaku sejak Agustus 2019.
Namun, selisih tarif baru dengan yang lama akan ditanggung pemerintah pusat dari Agustus hingga Desember 2019.
Selanjutnya, mulai 1 Januari 2020, PBI menjadi tanggung jawab Pemda masing-masing.
Keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini menuai protes dari masyarakat. Termasuk sejumlah masyarakat Batam.
“Kalau pekerja yang bergaji tak ngaruh. Kami yang mandiri ini pasti berat. Dari Rp 25 ribu (kelas III) naik jadi Rp 42 ribu. Kalau dikali lima orang sudah Rp 200 ribu lebih per bulan. Kalau kelas II dan I bisa lebih dari Rp 500 per bulan,” ujar Asna, pedagang sayur di Pasar Sagulung, Batam, Rabu (30/9/2019).
Hal senada disampaikan Usman, tukang ojek yang biasa mangkal di Pelabuhan Sagulung, Batam.
Petugas BPJS Kesehatan memberikan penjelasan kepada warga yang sedang mengurus JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Batam, beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan 100 persen. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Kenaikan iuran BPJS ini membebani masyarakat di tengah situasi ekonomi belum cukup stabil.
“Ini bukan waktu yang tepat. Ekonomi masih lesu seperti ini sangat memberatkan. Kebutuhan hidup ini bukan hanya iuran BPJS. Yang lain lebih banyak. Ini mencekik leher kami masyarakat bawah,” protes Usman.
Jika memang kenaikan ini tetap diberlakukan, maka sebagian masyarakat seperti Usman mengaku akan memilih untuk berhenti menjadi peserta BPJS Kesehatan.
“Ya, mau gimana lagi. Pasrahlah kalau sakit. Karena untuk makan minum sehari-hari saja susah,” kata Usman.
Bukan hanya warga, pemerintah daerah juga menanggung beban besar karena ada puluhan ribu warga yang biaya iurannya ditanggung Pemda.
Di Kota Batam misalnya, ada 36 ribu warga penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dari Pemko Batam.
Dengan tarif lama saja, setiap bulan Pemko Batam harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 918 juta untuk 36 ribu peserta PBI kelas III yang besaran iurannya per orang Rp 25.500.
Sehingga dalam setahun menghabiskan dana sekitar Rp 11 miliar. Dengan kenaikan iuran menjadi Rp 42 ribu, maka beban Pemko Batam melalui Dinas Kesehatan menjadi berlipat. Setiap bulannya mulai Januari 2020 Pemko Batam harus mengeluarkan Rp 1,5 miliar untuk 36 ribu peserta PBI.
Sehingga dalam setahun anggarannya membengkak menjadi Rp 18 miliar lebih. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam, Didi Kusmarjadi, membenarkan kenaikan iuran memang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran saat ini.
Sebab, ketetapan kenaikan baru diketok 24 Oktober lalu, sehingga belum masuk usulan anggarannya di RAPBD 2020.
“Jadinya kami harus utang dulu ke BPJS karena pembahasan tak ada usulan di APBD 2020,” kata Didi, Rabu (30/10/2019).
Didi mengatakan, waktu penyusunan anggaran 2020 beberapa waktu lalu, belum ada kepastian soal kenaikan tarif iuran BPJS.
“Jadi, masih menggunakan angka yang lama. Meskipun belum ketok palu tetap saja tidak bisa diubah, karena waktunya sudah mepet,” jelasnya.
Namun begitu, pihaknya bersama BPJS sudah memiliki kesepakatan terkait kenaikan iuran BPJS ini.
Dinkes menawarkan sistem paket, untuk menghindari tunggakan pembayaran iuran. Sebab, jika terlambat dibayarkan, bisa berdampak pada mereka penerima bantuan iuran.
“Anggaran yang diajukan kan masih berpatokan lama, Rp 11 miliar lebih. Jadi menyesuaikan dulu,” ujarnya.
“Kalau mampunya hanya untuk mengakomodir sampai pertengahan tahun, sisanya kami usulkan di APBD Perubahan 2020,” katanya lagi.
Didi menambahkan, jaminan kesehatan warga miskin ini merupakan prioritas. Saat ini ada 36 ribu warga miskin yang ditanggung Pemko Batam.
Pihaknya tidak bisa mengurangi jumlah peserta PBI karena acuan data dari Kemensos.
Kepala Dinsos-PM Batam, Hasyimah, membenarkan acuan data PBI tetap 36 ribu. Pihaknya belum menerima revisi data PBI dari Kemensos.
“Apa ada pengurangan atau seperti apa kami belum tahu. Karena mereka yang menentukan berdasarkan daftar yang sudah ada di sistem,” ujarnya.
Masih Bisa Dianggarkan
Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho, menilai Pemko Batam masih bisa mengusulkan penambahan anggaran untuk iuran peserta PBI terkait naiknya tarif BPJS Kesehatan.
“Ini kan sudah disosialisasikan sejak beberapa waktu lalu. Jadi, jangan lagi ada alasan tidak siap dari segi anggaran,” katanya.
Menurut Tumbur, jika validasi data PIB sudah ada dan Ranperda APBD 2020 belum diketok menjadi Perda, maka usulan anggaran masih bisa dimasukkan.
“Menurut saya masih bisa. Meski memang Pemko saya yakin sudah ada antisipasi terkait ini,” katanya.
Sementara anggota DPRD lainnya, Aman, mengatakan validasi data PBI ini masih perlu dilakukan.
“Harus jelas siapa dari puluhan ribu penerima itu. Jangan hanya menyebut angka tapi harus bisa dibuktikan semua. Jangan-jangan sudah banyak yang pulang kampung,” katanya.
Menurutnya, berangkat dari data yang valid, maka tidak akan sulit untuk melakukan penganggaran PBI ini.
“Jadi intinya datanya dulu disiapkan. Diperbarui dan penerimanya harus jelas semua,” katanya.
Anggota DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan, menambahkan kenaikan besaran iuran tarif BPJS menjadi kebijakan pemerintah pusat.
Daerah dalam hal ini Pemko Batam tentu harus menyesuaikan penganggaran sesuai dengan tarif yang baru.
“Karena berlaku di 2020, sedangkan kita masih menggunakan tarif lama tentu harus ada pos anggaran yang menutupi,” jelasnya.
“Bisa saja nanti di APBD perubahan 2020 kita akan masukan dan pembayaran iuran tetap kepada 40 ribu penerima bantuan,” ucapnya lagi. (yui,eja,ian,rng)
batampos.co.id – Cupid Event Organizer (EO) menggelar Ocarina Fun Weekender di kawasan Mega Wisata New Ocarina, Batam Center, Sabtu-Minggu (2-3/11/2019) mendatang.
Ajang ini dipastikan meriah karena mendatangkan artis ibu kota, artis lokal hingga pertunjukan menarik lainnya.
Artis ibu kota yang direncanakan hadir adalah Riri dan RCT Family, sedangkan artis lokal atau yang disebut ”Batam Local Heroes” di antaranya Veritas, Jody, Yulia, Dibi Star Band, Ennoia Band, DJ Alfiandi, DJ Dava, VJ Taqu dan Little Drum Show by Brandon, Jozsua dan Deano.
Direktur Cupid EO, They Manvia, mengatakan, ajang ini sengaja digelar untuk menyemarakkan liburan warga yang berkunjung ke kawasan Mega Wisata New Ocarina.
Pertunjukan para artis akan dimulai pukul 13.00 WIB hingga 22.00 WIB.
”Ocarina Fun Weekender baru perdana digelar. Semoga ini bisa berkelanjutan dan memberi hiburan kepada pengunjung lebih luar biasa lagi,” ujar They kepada Batam Pos kemarin.
Selain menikmati Ocarina Fun Weekender, para pengunjung masih bisa menikmati segala fasilitas yang ada di kawasan tersebut.
Bahkan untuk harga tiket di hari H masih normal seperti biasa, yakni Rp 15 ribu per orang.
Sejumlah warga saat menikmati permainan 360Madnes yang memacu undrenaline di Mega Wisata Ocarina. Mega wisata Ocarina menjadi tempat rekreasi untuk mengisi liburan baik bagi warga Batam maupun wisatawan. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
”Ocarina Fun Weekender digelar tanpa mengurangi satu pun hiburan dan fasilitas, semua bisa dinikmati,” imbuh They.
Menurut dia, Ocarina Fun Weekender juga dimeriahkan dengan zumba oleh Zen Evi, Salsation dengan Sei Betty Givo, Foam Party, dan masih banyak aktivitas kreatif lainnya.
Aktiftas kreatif dibuka untuk siapa saja yang ingin menunjukan bakat, mulai dari muda-mudi hingga pelajar.
”Event ini juga diisi dengan bazar kuliner dan stand sponsor,” jelasnya.
“Diperkirakan total stan ada 30. Untuk aktivitas kreatif bisa mendaftar gratis, mereka bisa menunjukkan bakat di depan pengunjung, ini kesempatan emas,” terang They.
Sementara itu, Direktur Mega Wisata Ocarina, Yunyta, mengatakan, dengan tiket masuk yang hanya Rp 15 ribu, pengunjung dapat menikmati seluruh fasilitas.
Bahkan, setiap tiket memiliki voucher yang dapat ditukar di kios makan yang telah ditentukan.
Tidak hanya itu, khusus anak-anak bisa mendapat dua wahana permainan secara gratis, yakni gajah terbang dan kuda pusing.
”Cukup menambah Rp 10 ribu, pengunjung sudah bisa menikmati makanan atau minuman, pilihannya juga banyak,” jelas Yunyta.
Menurut dia, di lokasi tersebut pengunjung bisa menikmati 16 wahana permainan dengan harga tiket terjangkau, yakni Rp 10 ribu-Rp15 ribu.
Di antaranya, sepeda single, becak mini, becak Sanghai, happy rocking bus, kuda pusing, gajah terbang, park train, climbing net, bom-bom car, spin tower, sky runner, madnes 360, dan lainnya.
Selain wahana, area Ocarina juga dilengkapi berbagai permainan dari mulai ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, hingga outdoor gym.
Tak hanya anak-anak, taman ini juga cukup menyenangkan untuk pengunjung dewasa yang ingin bersantai karena banyak perpohonan.
”Bahkan kami menyediakan 30 gazebo untuk bersantai yang bisa dinikmati secara gratis,” pungkas Yunyta.
Ocarina Fun Weekender juga didukung Dinas Kebudayaan & Pariwisata Batam, BP Batam, New Ocarina, Telkomsel, PCP Express, Abm Otomotif, LPK & Home Schooling Global Lentera Kasih.
Kemudian D’master Laundry, Sekolah Monte Sienna, Gojek, Limaduabelas Musik, Kyan’s coffee, Manulife, Bank Danamon, Mitsubishi, Mega Auto Finance, Cantiqa Kemiri, Shannen, Sanford, Hydrococo, abc nu green tea, waroeng roemah oesman, Batam Pos, batampos.co.id, Batam Tv, 100.7 Batam fm, dan 101.6 Zoo FM.(she)
batampos.co.id – Posmetro Batam menggelar Metro Forum di Lim Cafe Batam Center, Selasa (29/10/2019) dengan narasumber Candra Ibrahim.
Candra merupakan salah satu bakal calon Batam 2 (Wakil Wali Kota Batam) dan Natuna 1 (Bupati Natuna) pada Pilkada 2020 mendatang.
Nama Candra Ibrahim sebenarnya mulai mencuat dan cukup diterima serta populer di kalangan milenial.
Candra yang kini menjabat Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepri ini, juga mulai banyak disebut dan layak diperhitungkan.
Moderator Metro Forum yang juga General Manager Posmetro, Haryanto, membuka sesi dialog dengan menyebutkan banyak masyarakat dan termasuk peserta dialog di sini bertanya.
Nantinya Candra Ibrahim akan maju di Batam atau Kabupaten Natuna, tempat kelahirannya.
Mendengar pertanyaan itu, Candra Ibrahim yang juga Direktur Utama Batam Pos itu menjawab, ketika sudah banyak pertanyaan seperti itu, artinya promosi yang telah ia dan tim lakukan selama ini sudah mulai terlihat hasilnya.
Namun ia menjelaskan, kemana akan berlabuh, tergantung situasi politik saat ini.
”Karena politik itu dinamis, kita ingin mengalir saja,” tuturnya.
Candra Ibrahim (tujuh dari kiri/berdiri) bersama pimpinan Posmetro Batam dan peserta Metro Forum di di Lim Cafe Batam Center, Selasa (29/10/2019). Foto: Rengga Yuliandra/batampos.co.id
Apakah Batam atau Natuna? Ia mengaku, tergantung kans yang paling masuk akal. Dan itu bisa dilihat pada saat pendaftaran terakhir.
”Yang jelas saat ini kami turun di semua segmen di Batam dan Natuna,” jelasnya.
“Kita bergerak, diskusi termasuk juga memasang baliho dan spanduk di dua wilayah tersebut,” ujarnya lagi.
Bagaimana awal terjun ke dunia politik? Ia menjawab berawal dari dorongan dan usulan mahasiswa asal Natuna.
Mereka meminta agar Candra Ibrahim kembali ke Natuna untuk memberikan sumbangsih dan pikiran atau tenaga untuk membangun kampung halamannya.
”Mereka (mahasiswa Natuna, red) mengaku prihatin dengan Natuna yang sudah 20 tahun tapi perkembangannya tidak seperti yang diharapkan,” kata Candra menirukan ucapan mahasiswa.
Saat itu, Candra menjawab apakah keinginan ini datang dari mahasiswa saja. Mereka menjawab dukungan Candra ke Natuna ini juga dari berbagai tokoh masyarakat di Natuna.
”Akhirnya kami berkumpul dengan tokoh Natuna dan keluarlah pernyataan seperti itu. Kalau bisa pulang lah untuk membangun kampung,” katanya.
Seiring berjalan waktu, kemudian ia berdiskusi dengan teman-teman PWI Kepri menyampaikan niat tersebut.
Dari situlah muncul beberapa aspirasi kenapa tidak di Batam saja. Sementara ia sendiri dianggap paham dengan kondisi Batam.
”Dari diskusi ringan itulah muncul dua opsi maju di Kabupaten Natuna dan Kota Batam,” ungkap Candra.
Dukungan maju di Pilkada Natuna juga disampaikan beberapa tokoh penting di Kepri. Seperti dari Gubernur non aktif Nurdin Basirun.
Saat itu Nurdin mengatakan, kalau Candra ingin pulang ke Natuna akan siapkan partainya.
Selanjutnya disambut lagi Sekretaris Gerindra Kepri, Onward Siahaan bahwa Candra sebagai salah satu calon dan tokoh muda yang berpotensi. Termasuk juga dukungan dari Ketua DPD PKB Batam, Jefri Simanjuntak.
”Kembali lagi ke pertanyaan awal, kemana saya akan berlabuh. Makanya saya menjawab tergantung dinamika politik,” tuturnya.
”Apabila memang peluang itu ada di Batam, maka saya akan berada di Batam. Tapi jika peluang itu di Natuna saya akan balik kampung,” ucapnya.
”Bagaimana jika tidak ada peluang sama sekali? Saya akan kembali ke habitat saya, wartawan dan pimpinan di salah satu sebuah media. Saya bergerak betul-betul tanpa beban,” sambungnya.
Dia mengatakan, ada beberapa pemimpin daerah yang berasal dari kalangan wartawan. Misalnya, mantan Wakil Wali Kota Surabaya sebelumnya pernah menjadi Pemred Jawa Pos, Wakil Wali Kota Bengkulu juga pernah menjabat Pemred Bengkulu Ekspres.
Termasuk maju di legislatif yang tak terhitung jumlahnya.
”Jadi, ketika ada kesempatan itu kenapa tidak kita ambil,” tuturnya
Lantas apa modal yang ia miliki? Candra menjawab sebagai orang non partai, modal yang harus dimiliki adalah popularitas dan elektabilitas yang tinggi.
Sebab tanpa dua ini sangat tidak mungkin seseorang yang akan maju di kontestan pemilukada bakalan menang.
”Makanya saya berpikir, karena tak punya partai maka kita akan menciptakan popularitas dan elektabilitas ini,” paparnya.
“Sehingga nantinya ketika ada survei nama kita akan muncul dan barulah kita bisa menawarkan ke partai politik. Inilah modal saya,” jelasnya.
Metro Forum tersebut diisi dengan masukan dan tanya jawab. Beberapa masukan seperti yang disampaikan Emerson yang mengatakan insan pers orang yang terbuka.
Suka belajar dan bertanya. Jika seorang pemimpin itu sifatnya terbuka, suka belajar dan bertanya tentu akan menjadi modal penting di dalam pembangunan sebuah daerah.
”Saya ingin ketika Bang Candra dipercayakan untuk memimpin daerah, sifat dari insan pers ini bisa tetap diimplementasikan,” ucapnya.(rng)
batampos.co.id – Pengembang di Batam berharap penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan tidak berlangsung lama.
Karena dalam RUU tersebut, ada aturan terkait Hak Guna Bangunan (HGB) bagi orang asing.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, mengatakan, terkait soal kepemilikan properti asing, dimana bila dipermudah akan meningkatkan pertumbuhan pemasaran properti di Batam.
”Kepemilikan properti asing dibuat makin mudah. Kami sudah bicara dengan Pak Sofyan (Sofyan Djalil, Menteri ATR/BPN) sebelumnya mengenai aturan kriteria kepemilikan properti untuk orang asing,” kata Achyar, Rabu (30/10/2019).
“Kami coba cari jalan agar lebih friendly. Syukur beliau masih tetap jadi Menteri ATR/BPN,” jelasnya lagi.
RUU mengenai pertanahan ini sudah dibahas sejak 2016. Achyar selalu mengikuti perkembangannya dan mengatakan ada kemajuan soal pembahasan RUU ini.
Dalam rancangan terbaru tersebut, HGB dapat diberikan khusus bagi rumah susun atau apartemen.
Ilustrasi. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Sedangkan warga asing tetap tidak dapat memiliki HGB untuk rumah tapak.
Selain HGB, RUU pertanahan ini membahas persoalan lainnya, yakni mengenai batasan harga properti untuk orang asing yang diyakini akan semakin murah.
”Aturan mengenai harga apartemen dan rumah tapak ada semua disitu yang disesuaikan perdaerah,” ujarnya.
Ia mencontohkan, harga minimal untuk apartemen di Batam yang bisa dimiliki orang asing saat ini, yakni Rp 750 juta per unit.
Dengan RUU tersebut, harga tersebut bisa saja diturunkan sehingga menambah insentif baru yang diharapkan menjadi alat promosi yang menarik bagi warga negara asing (WNA).
Baru setelah itu, ia juga berharap, WNA tidak perlu me-ngurus izin tinggal atau harus kerja di Indonesia baru bisa membeli properti.
”Kalau di Malaysia, izin tinggal bisa diurus kalau sudah beli rumah,” jelasnya.
“Kita malah berbalik. Padahal tak perlu jadi pekerja, yang penting duitnya masuk ke kita,” paparnya lagi.
Sedangkan Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana (Apersi) Kepri, Wirya Silalahi, mengatakan, hal yang paling penting untuk mempermudah penjualan properti baik ke pihak asing maupun lokal yakni mempermudah perizinan.
”Jika izin yang waktunya hanya perlu satu minggu, jangan pernah dibuat berbulan-bulan. Pengembang itu juga butuh kepastian,” jelasnya.
Beberapa perizinan yang masih dikeluhkan pengembang yakni lambatnya penerbitan surat perjanjian (spj), surat keputusan (skep), fatwa planologi, izin mendirikan bangunan (IMB) dan lainnya.
”Pengurusan perizinan harus lebih mudah. Birokrasinya harus dipotong biar cepat. Properti kita tergantung dengan itu,” ungkapnya.(leo)
batampos.co.id – Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi menegaskan petugas yang memperjualbelikan obat jentik nyamuk itu bukanlah dari Dinas Kesehatan Kota Batam.
Sebab, obat Abate atau obat untuk membunuh jentik nyamuk Aedes Aegypti tidak diperjualbelikan.
”Itu bukan petugas kami, karena Dinkes tidak memperjualbelikan Abate. Kemarin juga ada laporan seperti itu,” ujar Didi.
ilustrasi
Menurut dia, Abate bisa didapatkan secara gratis di Pukesmas-Pukesmas se-Kota Batam. Petugas Dinas Kesehatan yang turun ke lapanganpun tak pernah memperjualbelikan obat tersebut.
”Abate tersedia gratis di Pukesmas terdekat,” jelas Didi.
Didi mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap orang yang mengatasnamakan dari dinas terkait dan memperjualbelikan bubuk abate.
Petugas Dinkes yang turun langsung ke lapangan biasanya disertai identitas yang jelas.
”Jika ada lagi, masyarakat diharapkan melapor ke saber pungli, karena itu sudah pungli,” pungkas Didi.(she)
batampos.co.id – Kekosongan blangko KTP elektronik (e-KTP) dari pusat dalam beberapa bulan terakhir dikeluhkan warga Batam.
Ada puluhan ribu warga yang sudah merekam e-KTP namun tak bisa dicetak. Padahal, e-KTP sangat penting untuk pengurusan berbagai dokumen lainnya.
Ironisnya, surat keterangan (suket) pengganti sementara e-KTP, juga sulit didapatkan. Padahal, kewenangan penerbitan suket sudah dilimpahkan ke kecamatan.
Namun, masih banyak oknum-oknum pegawai di kecamatan yang mempersulit pengurusan suket itu.
”Saya banyak laporan, masih ada pegawai yang sengaja mempersulit atau menghambat proses pembuatan surat keterangan pengganti sementara e-KTP itu,” ungkap Kepala Disdukcapil Batam, Said Khaidar, Selasa (29/10/2019).
Menindaklanjuti keluhan warga itu, Said mengaku sudah mengambil langkah cepat dengan langsung menandatangani semua suket yang masih kosong.
”Langsung tiga rim (1.500 lembar) saya teken tiga hari lalu. Saya ambil alih langsung,” tegasnya.
Blanko E-KTP hingga saat ini masih kosong. Guna mengatasi hal itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Said Khaidar, menandatangani 1.500 lembar surat keterangan penganti KTP. Foto: Cecep Mulyana/ batampos.co.id
Setelah selesai menandatangi ribuan lembar suket kosong, Said mengaku langsung membagikannya ke setiap kecamatan yang membutuhkan.
”Saya distribusikan dengan catatan, tak boleh ada lagi yang namanya mempersulit pelayanan ke masyarakat terkait suket itu,” ujarnya.
“Ini bukan kabar bohong, tapi ini saya dengar sendiri dari masyarakat yang mengeluh ke saya, mereka dipersulit,” tegasnya lagi.
Ia juga meminta camat yang pegawainya ”nakal” dan suka mempersulit pengurusan suket, agar ditertibkan.
Jangan ada lagi warga yang dipersulit mengurus suket karena bisa menghambat urusan lainnya. Apalagi, blangko e-KTP yang ditunggu dari pusat belum juga turun.
Said juga berjanji akan menindak pegawainya di Disdukcapil jika mempersulit masyarakat dalam mendapatkan suket.
”Sebenarnya itu merupakan surat yang sangat mudah dan simpel untuk dibuat,” katanya.
“Saya berharap masyarakat datang, duduk dua menit, setelah itu suket sudah bisa diterima di tangan pemohon. Itu yang saya mau,” jelasnya.
Namun kata dia, kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan proses mendapatkan suket ribet dan sulit.
Ia meminta semua pegawai di Disdukcapil mengubah cara pelayanan ke masyarakat. Budaya mempersulit warga dengan alasan tak jelas sudah harus dicampakkan jauh-jauh.
Pelayanan harus diberikan lebih cepat, mudah, dan tidak bertele-tele. Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto, mengapresiasi gebrakan Kadisdukcapil.
“Kami dukung, demi pelayanan masyarakat yang simpel tanpa bertele-tele,” ujarya.
“Suket kosong yang ditandatangani Kadisdukcapil itu juga sudah ada bertuliskan bahwa pengurusan suket gratis tanpa dipungut biaya,” kata dia lagi.
Ia sangat mendukung Kadisdukcapil dalam upayanya memberikan contoh ke pegawainya dan ke semua yang ada di kecamatan agar tak mempersulit masyarakat.(gas/ian)
batampos.co.id – Anggota Komisi I DPRD Kota Batam meminta Pemko Batam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor.
Ada beberapa titik yang perlu dimaksimalkan, salah satunya adalah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Seitemiang yang semestinya bisa dikelola Pemko Batam.
”Kalau saya berharap TPU Seitemiang dikelola oleh Pemko,” kata anggota Komisi I, Muhamad Fadhli, Rabu (30/10/2019).
“Di sana banyak uang yang masuk, yang saya dengar setiap hari selalu saja ada yang meninggal. Kenapa ini tidak dimaksimalkan. Toh selama ini juga orang yang berduka juga bayar,” kata dia lagi.
Menurut Fadhli, dalam setahun, potensi uang ratusan juta bisa didapatkan dari TPU Seitemiang.
Dari situ lanjutnya bisa menutupi sebagian defisit anggaran yang hampir setiap tahun dialami Pemko Batam.
Sejumlah warga berziarah di TPU Seitemiang, Sekupang, beberapa waktu lalu. Ketersediaan lahan makam di TPU tersebut kian menipis. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah memaksimalkan pendapatan dari parkir tepi jalan. Saat ini, menurutnya, banyak parkir siluman yang hanya menguntungkan orang-orang tertentu tanpa ada kontribusinya ke PAD Pemko Batam.
”Lihat sistem perparkiran kita. Potensinya sangat tinggi, tetapi realisasinya sangat rendah,” jelasnya.
“Ini yang perlu dibenahi. Hanya menguntungkan sebagian kecil oknum yang bermain,” ujarnya lagi.
Politikus PPP tersebut, meminta agar pengelolaan parkir dinolkan atau tidak dipungut biaya sama sekali.
”Dinolkan saja dulu, jangan dipungut retribusi dan kemudian mari kita sama-sama melakukan pembinaan,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Jefri Simanjuntak, juga menilai bahwa sistem perparkiran di Batam masih sangat jauh dari yang diharapkan.
Ia berharap Dishub terus melakukan pembenahan dan melakukan perbaikan.
Menurutnya, potensi parkir sangat tinggi tetapi penerimaan tidaklah signifikan.
Ia berharap ada keseriusan dari Dishub untuk melakukan penataan parkir. Minimnya realisasi PAD dari parkir pinggir jalan harusnya tidak terulang di 2020 mendatang.
”Ini harus ditata. Potensi parkir di Batam itu sangat besar. Tetapi realisasinya selalu minim,” ujarnya.(ian)
