batampos.co.id –  Hingga akhir September nanti, pertumbuhan ekonomi Kepri diperkirakan akan mencapai 4,6 persen hingga 5 persen (yoy). Dan secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kepri untuk tahun 2019 diperkirakan mencapai 4,8 persen hingga 5,2 persen (yoy).

“Adapun faktor pendorongnya antara lain peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Kepri yang hingga Juni 2019 telah mencapai 1,4 juta wisman atau tumbuh 15,93 persen (yoy),” kata Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Fadjar Majardi, Selasa (24/9/2019).

Selain kunjungan wisman, faktor pendorong lainnya yakni komitmen pemerintah dalam meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur di Kepri.

“Selain itu juga, dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bansos seperti stimulus bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dapat berperan dalam menjaga daya beli masyarakat,” katanya lagi.

Sebenarnya menurut Fadjar, salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan yakni masuknya investasi baru akibat dampak perang dagang antara Amerika dan China.

“Nah ini sekarang ada perang dagang ang menyebabkan barang-barang China dikenakan tarif saat masuk ke Amerika. Dan jumlahnya terus bertambah,” ungkapnya.

Sehingga banyak perusahaan China yang memutuskan untuk relokasi pabriknya ke tempat lain agar bisa masuk ke pasar Amerika tanpa dikenai tarif tambahan. Tapi sayang, hingga saat ini belum ada satupun perusahaan China yang masuk ke Indonesia. Banyak yang memilih Vietnam sebagai lokasi barunya dengan alasan berbatasan negara, gaji yang kompetitif dan insentif yang menarik.

Selain itu, momen perang dagang bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengekspor produk-produknya lebih banyak ke China.

“Sebenarnya dampak perang dagang itu bisa positif. Kita diuntungkan karena produk kita bisa menggantikan produk China ke Amerika. Kita harus bisa manfaatkan itu. Kemudian, relokasi pabrik juga harus bisa diambil,” jelasnya.

Tapi, memang keputusan relokasi bukan sesuatu yang mudah. Apalagi negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam gencar merayu investor China dengan kebijakan karpet merahnya.

“Dan tanah di sana milik pemerintahnya. Kalau di Indonesia kan harus beli,” ungkapnya.

Di sisi lain, kebijakan jemput bola investasi juga harus dilakukan, seperti yang dicontohkan Sat Nusapersada yang mampu menggandeng Pegatron dari Taiwan.”Sat Nusa itu jemput bola cari rekan dari luar negeri. Mereka cocok dengan Pegatron. Investor seperti ini harus didukung keberlangsungannya agar bisa jadi endorser di luar negeri,” paparnya.

Faktor lainnya yang dapat menahan pertumbuhan ekonomi Kepri tahun ini yakni pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksi oleh IMF hanya tumbuh 3,2 persen (yoy), lebih rendah jika dibandingkan tahun 2017 dan 2018 yang tumbuh sebesar 3,8 persen (yoy) dan 3,6 persen (yoy). “Begitu juga dengan penurunan volume perdagangan yang menurun. Kondisi ekonomi global memang sangat berpengaruh kepada Kepri,” ucapnya.

Sedangkan ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid mengatakan iklim investasi di Kepri, khususnya Batam kalah menarik jika dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Ini menjadi kendala dalam meningkat

“Persoalan komitmen investasi tiap tahunnya mendapatkan minat yang cukup besar dari investor seluruh dunia. Namun ketika akan realisasi banyak kendala dan pertimbangan lain yang muncul dari investor sehingga tidak jadi realisasi,” paparnya lagi.

Ia menyarankan baik BP Batam maupun Pemko Batam agar terus menerus mendekati calon investor potensial agar yakin berinvestasi di Batam. Kondisi yang harus diutamakan yakni memberikan kenyamanan. Karena persoalan yang menjadi atensi investor yakni kondisi perburuhan di Batam.

Dari pihak BP Batam sendiri, mereka mulai melakukan kegiatan promosi ke luar negeri. Minggu lalu, BP Batam mempromosikan Batam di hadapan para pengusaha Australia dalam forum Indonesia Australia Business Summit (IABS) 2019 yang mengusung tema “IA-CEPA: Capitalizing Partnership Gaining Mutual Benefits” di Sydney, Australia.

Kegiatan itu digagas oleh Konsulat Jenderal RI Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane dan Indonesia Investment Promotion Centre di Sydney, bersempena dengan perayaan 70 tahun hubungan Bilateral Indonesia – Australia, Kedutaan Besar RI di Canberra.

Konferensi IABS dibuka oleh Gubernur New South Wales, Margaret Beazley yang menekankan pentingnya hubungan kedua negara dalam beberapa sektor, seperti pendidikan, konektivitas, Smart City, pertanian serta perdagangan.

Deputi 3 BP Batam, Dwianto Eko Winaryo berkesempatan untuk mengajak para pengusaha Australia untuk lebih banyak menanamkan investasinya di Batam.

“Kami, dengan tangan terbuka, mengundang para calon investor untuk melihat Batam secara langsung, baik sebagai destinasi investasi maupun pariwisata,” kata Dwianto.

Forum tersebut dibagi menjadi 3 bidang dan pembahasan yang berbeda, yaitu automative, vocational education and training serta infrastruktur dalam pengembangan industri pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Dwianto turut memberikan presentasi perkembangan terbaru terkait pembangunan di Batam sebagai persiapan untuk pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dalam sesi plenary ke-3 yang bertema “Infrastructure in the Development of Industries in Tourism and Special Economic Zones”. Beberapa di antaranya adalah konsep pengembangan pelabuhan Batu Ampar, desalinasi air, serta light rail transit (LRT).

Konferensi tersebut diakhiri dengan One on One Meeting bersama pengusaha Australia maupun diaspora yang tertarik dengan sektor usaha agribisnis, pengembangan infrastruktur dan manufaktur di Batam. Sejauh ini investasi Australia di Batam telah mencapa 111 juta dolar AS yang berinvestasi di sektor perlengkapan media, konektor pipa dari baja dan besi, katup dan industri pabrikasi kapal dan industri alat berat. (*)