batampos.co.id – Terlepas dari berbagai kekurangan yang dimilikinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga penegak hukum yang masih punya kredibilitas tinggi di mata publik hingga saat ini. Kini, lembaga antirasuah itu lumpuh setelah para pimpinannya menyerahkan tanggung jawab dan pengelolaan ins-titusi kepada Presiden, Jumat (13/9).

Keputusan itu diambil para pimpinan sebagai reaksi atas rencana revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan penetapan Irjen Firli Bahuri, mantan Deputi Penindakan KPK, sebagai ketua baru periode mendatang.

Menurut pimpinan KPK yang sekarang dan para pegawainya, Firli dianggap telah melakukan pelanggaran etika berat saat menjabat sebagai deputi penindakan. Ia bertemu dengan pihak yang sedang diperiksa KPK di luar gedung KPK.

”Kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami menunggu perintah, apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai bulan Desember,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Jumat (13/9).

Agus menyebut pernyataan itu merupakan keputusan pimpinan yang telah dipertimbangkan secara matang.

Lantas bagaimana kerja-kerja pemberantasan korupsi yang bergulir sekarang ini di KPK? Agus juga menye-rahkan hal itu kepada Presiden. Dia menunggu Presiden memberikan arahan.

”Mudah-mudahan kami diajak bicara Bapak Presiden untuk menjelaskan kegelisahan pegawai kami dan juga isu-isu yang sampai hari ini (kemarin, red) kami nggak bisa menjawab,” imbuh dia.

Keputusan pimpinan itu merupakan imbas dari situasi pemberantasan korupsi yang kian memprihatinkan beberapa hari belakangan. Agus menyebut situasi yang paling mencemaskan adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK di DPR saat ini. Sampai sekarang, KPK sama sekali belum dilibatkan dalam pembahasan RUU krusial itu.

”Rasanya pembahasannya (RUU KPK) seperti sembunyi-sembunyi,” ungkapnya.

Agus menyebut pihaknya sejatinya sudah menghadap ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, untuk meminta draf RUU KPK secara resmi. Namun, draf itu urung ditembuskan ke KPK hingga kemarin.

Sejurus dengan penyerahan mandat itu, formasi pimpinan KPK dipastikan tidak utuh lagi sampai masa akhir jabatan mereka Desember mendatang. Sebab, terhitung Senin (16/9) pekan depan, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak lagi menjadi bagian dari KPK.

Saut memilih mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.

Surat pengunduran diri Saut, kemarin, beredar di kalangan internal pegawai KPK. Dalam surat itu, Saut menyampaikan beberapa hal terkait pengunduran dirinya. Alasan pe-ngunduran diri Saut adalah perihal pemilihan pimpinan baru yang dianggap mengakomodir calon-calon bermasalah serta revisi UU KPK.

Di sisi lain, situasi di gedung KPK dari siang hingga sore kemarin sempat tegang. Itu lantaran aksi demonstrasi di depan gedung KPK yang dilakukan massa berbagai elemen berujung ricuh. Massa yang tidak jelas dari mana asalnya itu beberapa kali merangsek masuk ke pelataran lobi gedung untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK. Mereka juga melempari batu ke arah gedung.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menanggapi santai keputusan pimpinan KPK Saut Situmorang yang mengundurkan diri dari jabatannya. Jokowi menilai langkah tersebut sebagai hak setiap orang. ”Ya, itu hak setiap orang. Untuk mundur dan tidak mundur adalah hak pribadi seseorang,” ujarnya singkat.

Firli Ketua KPK

Seperti sudah diprediksi, langkah Irjen Firli Bahuri melenggang mulus sebagai ketua KPK periode 2019-2023. Dia terpilih secara aklamasi oleh Komisi III DPR Jumat (13/9) dini hari pukul 01.30. DPR beralasan pemilihan Firli karena dalam proses voting yang bersangkutan mengantongi suara terbanyak, yaitu 56 suara.

Itu artinya, semua anggota Komisi III DPR yang total berjumlah 56 orang kompak memilih Firli Bahuri. Untuk mencapai aklamasi pun terbilang singkat. Hanya butuh waktu lima menit. ’’Tadi semua fraksi sepakat. Ini bentuk penghargaanlah karena suaranya terbanyak,” kata Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin seusai rapat pemilihan pimpinan KPK di Ruang Rapat Komisi III DPR.

Azis menyampaikan, Firli dinilai sosok yang tepat memimpin KPK. Sebagai sosok yang berlatar belakang Polri, dia dinilai memahami anatomi penegakan hukum. Jenderal bintang dua itu juga dua kali menjabat kapolda. Yaitu Kapolda NTB dan Kapolda Sumatera Selatan.

’’Dengan pengalaman kepemimpinan ini dia akan mengendalikan situasi di internal KPK. Tidak seperti sekarang ini,” imbuh politisi Golkar itu.

Sebelumnya, Komisi III menggelar rapat pemilihan secara terbuka. Dari 10 calon pimpinan (capim) yang mengikuti fit and proper test dipilih lima orang dengan suara terbanyak. Proses itu berlangsung mulai pukul 00.00. Lima orang suara terbanyak adalah Firli Bahuri (56 suara), Alexander Marwata (53 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Nawawi Pomolango (50 suara) dan Lili Pintauli Siregar (44 suara).

Lima capim lainnya gagal terpilih. Yaitu Sigit Danang Joyo dengan perolehan 19 suara dan Lutfi Jayadi Kurniawan sebanyak 7 suara.
Adapun tiga capim lainnya sama sekali tidak memperoleh suara. Yaitu I Nyoman Wara, Johanes Tanak, dan Robby Arya.

DPR mengklaim hasil pilihan pimpinan KPK periode 2019-2023 tersebut merupakan komposisi yang ideal. Sebab terdiri dari unsur kepolisian, hakim, mantan komisioner KPK, dan akademisi.

’’Saya kira ini adalah komposisi yang sangat ideal,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik.

Diakuinya, hasil pemilihan pimpinan lembaga antirasuah itu tidak lepas dari realitas politik yang berkembang di Komisi III. Komisi III punya kesamaan pandang atas komposisi pimpinan KPK tersebut.

“Namun tidak berarti kami sudah berkompromi sebelumnya. Semua pilihan diserahkan ke masing-masing fraksi,” dalihnya.

Terkait dengan kontroversi yang berkembang di publik, Erma menyampaikan hal itu adalah sesuatu yang wajar. Apalagi, kata dia, banyak kepentingan yang berkelindan di tubuh KPK. Sehingga suara pro dan kontra masih terus.

Erma bilang, kontroversi yang berkembang di luar itu sudah tuntas di tingkat panitia seleksi (pansel) KPK. Nah, saat ini dia optimistis lima anggota KPK terpilih bisa menegakkan keadilan. Itu terlihat dari kekompakan dan kesamaan pandang atas pemberantasan tindak pidana korupsi.

’’Apalagi semua sepakat dengan revisi UU KPK. Jadi sudah kloplah,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Bagaimana terkait independensi KPK? Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, independensi KPK bukan dinilai dari lembaga. Namun dari tindakan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengomentari terpilihnya petinggi KPK yang baru.

’’Harapannya agar bekerja dengan baik dalam memberantas korupsi,’’ katanya di Jakarta, kemarin.

Merespons adanya gelombang penolakan terhadap pimpinan KPK yang terpilih, JK mengatakan, proses seleksi sudah dilakukan sesuai prosedur. (mar/wan)