batampos.co.id – Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) XI di Kota Batam resmi ditutup di Taman Kawasan Wisata Alam Mukakuning, Kamis (8/8/2019).
Salah satu fokus kegiatan ini adalah menjadikan Batam sebagai city forest atau hutan kota yang hijau dan asri.
“Ini akan menjadikan Batam ke depan sebagai tujuan wisata agrowisata dan ekowisata,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam Ardiwinata.
Saat ini, lanjutnya, Batam telah memiliki beberapa destinasi wisata yang berkaitan dengan agrowisata maupun ekowisata.
Seperti, taman buah di Marina, Tebing Langit di Sekupang, Hutan Matakucing dan seba-gainya.
Menurutnya, dengan banyaknya objek wisata hijau dan asri semacam itu, maka pilihan wisatawan semakin beragam untuk menikmati pariwisata di kota ini.
Kepala Disbudpar Batam Ardiwinata (tengah) bersama peserta HKAN XI saat penutupan kegiatan, Kamis (8/8/2019). Foto: disbudpar batam untuk batam pos
”Sehingga wisatawan tidak bosan, misalnya yang suka wisata alam dan petualangan, destinasi yang dituju Batam juga punya,” tutur mantan Kabag Humas Pemko Batam tersebut.
HKAN 2019 ini diikuti 1.100 peserta. Tak lupa, penanaman bakau di sejumlah tempat di Batam jadi salah satu yang dilakukan selama acara ini.
Menurut Ardi, dengan banyaknya peserta yang hadir di acara tersebut, secara otomatis mengenalkan pariwisata Batam sekaligus menambah jumlah kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan Nusantara.
“Dengan banyaknya yang datang, mereka menginap di hotel dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” ujarnya.
Ardi mengaku, sejumlah kegiatan nasional maupun internasional sudah dilaksanakan tahun ini.
Terlebih, saat ini upaya untuk menghidupkan kembali Batam sebagai pusat acara Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE).
“Wali Kota terus mempercantik kota Batam agar menjadi tujuan kegaiatan baik secara nasional dan internasional,” kata dia.
Selain itu, dengan banyaknya kegiatan seperti penanaman pohon ini sekaligus memperbaiki lingkungan di daerah ini.
Dengan begitu, daya tarik wisatawan khususnya dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia semakin nyaman.
“Kita sangat mendukung kegiatan ini, ke depan kita semua harus menjaga Batam tetap asri, aman dan nyaman demi kebaikan semua,” ujarnya.(yui)
batampos.co.id – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bicara blak-blakan soal jatah menteri di kabinet pemerintahan baru yang akan datang di Kongres V di Bali, Kamis (8/8). Di hadapan Presiden Joko Widodo, wakil presiden terpilih KH Ma’ruf Amin, dan para ketua umum parpol, Megawati terbuka meminta jatah menteri yang banyak kepada Jokowi.
“Ini di dalam kongres partai, Presiden, saya minta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri terbanyak,” ucap Megawati. Spontan para kader PDIP bersorak.
Megawati cerita, banyak yang datang kepadanya meminta jatah menteri di kabinet. Salah satu argumentasinya karena PDIP sudah menang di banyak daerah, sehingga jatah menteri bisa dibagi.
“Sudah, nanti saya kasih cuma empat ya. Ya emoh….. Tidak mau, tidak mau, tidak mau!” teriak Megawati lalu tersenyum.
Kader PDIP lalu ikut teriak, “Tidak mau!! Tidak mau!!”
“Iya dong, orang enggak dapat aja minta,” timpal Megawati.
Pernyataan Megawati ini langsung dijawab Jokowi yang juga menyampaikan sambutan usai pidato Ketum PDIP tersebut. Jokowi mengatakan, selama ini, jumlah menteri yang dimiliki PDIP selalu yang terbanyak.
KETUA DPD PDI Perjuangan Kepri Soerya Respationo (tiga dari kiri) membacakan sumpah pelantikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat Kongres V di Bali, Kamis (8/8/2019).
“Mengenai menteri, tadi Bu Mega menyampaikan, ya jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, tapi PDIP empat, kan empat-nya juga sudah dua kali,” ujar Jokowi.
“Jadi, nanti kalau yang lain 3, PDIP berarti?” kata Jokowi.
“Enam,” jawab kader yang lain.
“Belum tentu juga,” jawab Jokowi sambil tertawa.
Namun, Jokowi memastikan bahwa jumlah menteri dari PDIP akan terbanyak. Ia menjamin hal tersebut.
“Tapi yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya,” tutur Jokowi
Megawati Terpilih Kembali
Megawati Soekarnoputri kembali dipilih secara aklamasi oleh pengurus DPD dan DPC se-Indonesia sebagai ketua umum PDI Perjuangan untuk masa periode 2019-2024.
Pengukuhan Megawati sebagai ketum PDIP dilakukan dalam Kongres V PDIP di Denpasar, Bali, Kamis (8/8).
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali untuk memimpin partai berlambang banteng moncong putih itu.
Menurut Puan, struktur PDIP di daerah solid meminta Megawati untuk kembali menjadi ketua umum. Puan menyebut Megawati terpilih kembali secara aklamasi.
“Ya, sudah terpilih lagi secara aklamasi, disetujui bahwa Ibu Ketua Umum sebagai Ketua Umum kembali di masa mendatang,” jelasnya.
Megawati mengatakan, seharusnya dia membacakan dulu pertanggungjawaban sebagai ketua umum periode 2014-2019. Akan tetapi, prosesi itu tidak dilakukan lantaran seluruh utusan DPD dan DPC se-Indonesia sudah sepakat memilih dirinya kembali menjabat sebagai ketua umum.
“Ternyata tidak perlu karena seluruh utusan menyatakan diterima secara aklamasi dan diketok,” tutur Megawati.
Megawati seolah tidak kaget ketika dirinya kembali diminta memimpin PDIP. Pada Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta sebelumnya, kata Mega, 34 DPD provinsi di Indonesia sudah mengusulkan dirinya kembali menjadi ketua umum.
“Usulannya meminta saya kembali sebagai ketum,” katanya.
Megawati mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan para kader PDIP. Dia berharap dapat mengemban jabatan sebaik mungkin.
Setelah dipilih, Megawati langsung diambil sumpah jabatan di hadapan para kader.
Sumpah jabatan itu diucapkan Megawati di hadapan Ketua DPD Kepulauan Riau Soerya Respationo, Ketua DPD Bali Wayan Koster, Ketua DPC Solo FX Hadi Rudyatmo, hingga Ketua DPD Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Pembacaan sumpah jabatan itu juga dilakukan di hadapan para kader partai berlambang banteng bermoncong putih itu. (*)
batampos.co.id – Rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam menjadi sorotan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Salah satu yang dituding jadi penyebab minimnya capaian adalah rendahnya tarif retribusi maupun tarif sewa laya-nan atau jasa yang diselenggarakan Pemko Batam.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyinggung perihal tarif parkir pinggir jalan Batam yang murah. Hal lain, ia juga mengatakan tarif sewa rusun sudah lama tidak disesuaikan.
”Parkir ini, sudah berapa lama jadi masalah (capaian tak tercapai). Kita masih Rp 2 ribu (tarif parkir mobil) kan? Daerah lain masih ada yang Rp 2 ribu enggak? Lalu pajak parkir, 15 menit tak boleh dipungut, makanya (pendapatan) turun drastis,” ucap Rudi di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (8/8).
Sementara soal tarif sewa rusun, ia mengungkapkan bahwa Pemko Batam memberikan subsidi besar. Menurutnya, tarif sewa rusun merupakan tarif lama atau bertahun-tahun tidak berubah.
”Masih harga berapa puluh tahun lalu. Rusun-rusun lain sudah di atas kita, yang milik Pemko masih tarif rendah. Ke depan kami ingin subsidi tidak terlalu besar,” imbuhnya.
Seorang juru parkir sedang mengarahkan pengendara kendaraan roda empat saat hendak parkir. Foto: Cecep Mulyana /batampos.co.id
Rudi menolak jika pihaknya disebut akan menaikkan tarif untuk sejumlah pendapatan. Menurutnya, hal ini merupakan penyesuaian agar tidak terjadi pembengkakan subsidi.
”Untuk rusun saya sudah surati DPRD untuk pemberitahuan, kami sudah ada aturannya. Kalau yang parkir, kita minta restu DPRD. Kalau mereka sepakat kita jalankan tapi kalau tunda tunggu perubahan Perda itu sendiri,” paparnya.
Selain itu, Rudi menyampaikan, yang bisa dilakukan adalah menekan potensi kehilangan pendapatan. Kini pihaknya sedang menggenjot penerapan sistem online pendapatan, seperti pemasangan tapping box pada pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan dan pajak hotel.
”Untuk tapping box nanti Bank Riau Kepri, mereka nambah (alat). Secara umum, sewaktu-waktu saya mau ada sistem terbaru, semua pendapatan bisa kita tahu,” paparnya.
Pemko Batam mengajukan tarif progresif atas parkir khusus di mal maupun lokasi lain yang menerapkan sistem parkir tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Jefri Simanjuntak mengungkapkan, dalam pe-ngajuan Pemko Batam, sistem tarif yang diajukan adalah pada satu jam pertama. Khusus motor, dikenakan tarif Rp 1.000 lalu pada jam kedua Rp 2.000. Sedangkan, mobil sedan pada satu jam pertama Rp 2.000 dan selanjutnya Rp 4000.
”Setahu saya ini yang diajukan, kenaikan tarif pada jam kedua,” kata dia di Kantor DPRD Batam, Senin (5/8).
Untuk diketahui, yang kini diterapkan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, khusus motor yakni dua jam pertama Rp 1.000 sementara untuk setiap satu jam berikutnya Rp 500. Sedangkan, untuk mobil sedan dua jam pertama Rp 2.000 lalu setiap satu jam berikutnya Rp 1.000.
Jefri menyebutkan, sejauh ini pengajuan tersebut belum dibahas. Menurut dia, pada prinsipnya, Pemko Batam sah-sah saja mengutarakan keinginan tersebut. Namun, keputusan tetap bermuara pada kesepakatan dengan DPRD Batam. ”Dan keputusan di DPRD ini sifatnya kolektif kolegial, bukan keputusan pribadi,” ucap dia ketika dimintai pendapatnya soal pengajuan tersebut.
Target Pajak Dinilai Tidak Realistis
Nota Keuangan tentang Ranperda Perubahan APBD 2019 menyebutkan total pendapatan APBD perubahan 2019 Kota Batam mengalami penurunan 2,90 persen. Apabila dinominalkan, maka pendapatan yang telah diproyeksikan pada APBD 2019 tidak dapat terealisasikan sebesar Rp 81,8 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Batam Rohaizat mengatakan, turunnya total pendapatan di APBD perubahan 2019 ini, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpe-ngaruh pada belanja publik. ”Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, bagaimana kemampuan perangkat daerah untuk mengoptimalisasi potensi daerah yang menjadi pundi-pundi pendapatan daerah,” kata Rohaizat, kemarin.
Terkait hal ini, lanjutnya, Fraksi PKS dalam Ranperda APBD perubahan 2019 meminta pos pendapatan yakni pendapatan dari hasil pajak daerah ditetapkan lebih realistis sesuai kondisi perekonomian Batam saat ini.
”Kami tidak melihat sedikit atau ba-nyaknya penurunan target dari pajak daerah, namun kami melihat realistis atau tidak target tersebut dengan kondisi prekonomian Batam saat ini,” ucap Rohaizat.
Sebagai contoh, bila dibandingkan dengan tahun 2018 lalu, dimana Pemko Batam pada APBD-P 2018 menargetkan pajak daerah sebesar Rp 937, 5 miliar, dan dari laporan realisasi APBD tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 hanya terealia-lisasi sebesar Rp 845,6 miliar.
”Dimana kalau kita bandingkan target APBD-P 2019 de-ngan realisasi anggaran pada APBD 2018 terdapat selisih sebesar Rp 206,2 miliar. Kami berpendapat nilai tersebut bukan sedikit dan mudah dicapai di tengah kondisi ekonomi yang ada pada saat sekarang ini,” bebernya.
Selanjutnya, untuk pajak restoran ikut mengalami rasionalisasi sebesar 0,35 persen atau Rp 391,3 Juta, serta pajak hiburan juga tidak luput dari rasionalisasi target yaitu sebesar 5 persen atau Rp 2,46 miliar. Dimana pemaparan di dalam nota keuangan bahwa rasionalisasi dilakukan dikarenakan belum terlaksananya secara penuh sistem online pajak.
”Sejauh mana penerapan sistem online pajak berjalan dan data restoran serta tempat hiburan yang telah dipasang sistem online pajak juga harus diperjelas lagi,” ungkap dia.
Selanjutnya, dalam pandangan fraksinya ia melihat penururan target terbesar dari seluruh sumber pendapatan daerah terjadi pada hasil ret-ribusi daerah mengalami rasionalisasi 28,85 persen atau sebesar Rp 40,8 miliar. Bila melihat data yang disajikan di dalam laporan hasil audit BPK 2018, realisasi anggaran dari pos retribusi daerah cukup berat untuk mencapai target hingga akhir tahun anggaran nanti.
Beberapa sumber retribusi terbesar retribusi daerah 2018 lalu, pencapaiannya banyak yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Terlebih, jika melihat kondisi Kota Batam yang dinilai ekonominya masih lesu.
”Rasionalisasi-rasionalisasi ini tentu tidak akan terjadi jika perhitungan target awal realistis dengan kondisi saat ini,” pungkasnya. (iza/rng)
batampos.co.id – Krisis ketersediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berpotensi terjadi di akhir tahun 2019. Pasalnya, meski tahun anggaran 2019 baru sampai bulan Agustus, stok blangko e-KTP yang tersedia di kantor pusat sudah menipis. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, kelangkaan blangko e-KTP tidak hanya terjadi di bebe-rapa daerah. Namun juga di pusat.
“Di pusat juga hampir habis,” ujarnya di Jakarta, Kamis (8/8).
Dari 18 juta keping blangko e-KTP yang diproduksi tahun ini, 17,6 juta di antaranya sudah didistribusikan ke daerah sejak Januari lalu. Dengan demikian, stok blangko yang ada di pusat hanya tersisa 400 ribu saja. Jumlah tersebut, dipastikan tidak mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun mendatang.
Selain untuk perekam e-KTP yang masuk usia 17 tahun, blangko e-KTP juga diperlukan untuk berbagai kepentingan. Mulai dari warga yang hendak mengubah alamat tinggal, status perkawinan, hingga perubahan pekerjaan. Apalagi, di tahun politik, minat masyarakat untuk merekam cukup tinggi mengingat menjadi salah satu syarat memilih.Dia menjelaskan, pengadaan blangko e-KTP pada tahun ini memang menurun. Yakni hanya 18 juta keping. Jumlah itu selisih cukup jauh bila dibandingkan dua tahun sebelumnya.
foto: batampos.co.id / dalil harahap
Pada tahun 2017 dialokasikan sebanyak 20 juta keping dan tahun 2018 yang mencapai 28 juta keping.Penurunan tersebut, lanjut Zudan, bukanlah inisiatif dari pihaknya. Melainkan disebabkan oleh ketersediaan pagu anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan. Zudan mengaku tidak bisa memproduksi melampaui dana yang disediakan.
“Pagunya hanya untuk sejumlah itu,” imbuhnya.
Kekosongan blangko e-KTP sebelumnya dilaporkan terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos (grup Batam Pos), kasus tersebut di antaranya terjadi di Kota Batam Kepulauan Riau, Sragen Jawa Tengah, Bontang Kalimantan Timur, hingga di Lhoksemawe Aceh. Sebagai gantinya, warga terpaksa diberikan Surat Ketera-ngan (Suket).
Sebagai solusinya, Dukcapil tengah berupaya meminta penambahan anggaran ke Kementerian Keuangan. “Kita usulkan anggaran tambahan,” kata pria asal Sleman tersebut.
Jumlah yang diusulkan adalah anggaran untuk 11 juta keping tambahan. Dengan tambahan 11 juta keping, diharapkan stok blangko e-KTP bisa diamankan hingga awal tahun 2020. (far)
batampos.co.id – Masyarakat Batuaji, terutama yang bermukim di Perumahan Puri Buana Mas, Kelurahan Buliang, Batuaji, sangat menyambut baik dengan pembangunan sekolah baru di wilayah mereka, yakni Sekolah Dasar (SD) Negeri 008.
Hanya saja, masyarakat setempat mengharapkan pembangunan sekolah tersebut tidak menimbulkan dampak lain, seperti banjir. Untuk itu, mereka mengharapkan pembangunan SDN 008 yang kini mulai tahap penimbunan, agar dibuat saluran drainase.
Pasalnya, sampai saat ini pengerjaan lahan sekolah itu masih fokus hanya penimbunan saja.
Pantauan Batam Pos di lokasi penimbunan, Kamis (8/8), tampak terlihat para pekerja sibuk mendatarkan tumpukan tanah yang diangkut menggunakan mobil lori. Dan di lokasi pun sudah disediakan alat berat untuk meratakan tanah yang diangkut dari luar kompleks.
Bahkan, belasan truk tanah pun lalu lalang mengangkut tanah untuk menimbun lahan kosong tersebut.
”Kita tahunya ada pembangunan di lingkungan kita, apalagi pembangunan sekolah baru. Tapi diperhatikan juga keluhan warga soal parit dari penimbunan lahan itu,” kata Adrian, warga sekitar, Rabu (7/8) siang.
Lokasi penimbunan lahan pembangunan gedung SD Negeri 008 Batuaji, dekat Perumahan Puri Buana Mas, Kelurahan Buliang, Batuaji. Foto diambil Kamis (8/8). foto: batampos.co.id / Azis Maulana
Dia juga mengatakan, penimbunan lahan kosong itu sudah berlangsung hampir dua minggu. Dan, memang sejauh ini masih fokus penimbunan. Tapi entah kapan dilakukan pembuatan drainase, karena lokasi penimbunan itu sangat dekat sekali dengan Perumahan Puri Buana Mas.
”Jadi yang kami inginkan jangan menunggu banjir baru dibuat paritnya. Dan itu tak ada gunanya nantinya,” ujarnya lagi.
Warga lainnya, Arif, juga mengatakan hal senada. Dia menyebutkan bahwa lahan kosong tersebut akan dibangun sekolah dasar.
”Harusnya dibuat dulu gorong-gorong atau paritnya supaya aliran air saat hujan terkonsentrasi melalui gorong-gorong ke sungai. Jadi tidak meluber lagi ke dapur warga nantinya,” terangnya.
Sementara itu, Camat Batuaji Ridwan mengaku belum menerima keluhan warga tersebut. Tetapi akan cek ke lapangan.
”Saya belum dapat laporan soal keluhan warga sekitar. Tetapi akan kita cek nantinya seperti apa masalahnya,” ujarnya Ridwan singkat. (cr1)
batampos.co.id – Kondisi taman internet yang berada di Alun-alun Engku Putri Kota Batam, sangat memprihatinkan.
Jangankan berharap mendapat koneksi internet gratis, sarana dan prasarananya pun sudah tidak layak pakai.
Dari pantauan batampos.co.id, Jumat (9/8/2019), fasilitas taman internet banyak yang rusak.
Ada sekitar tiga titik taman yang rusak parah. Mulai dari listriknya putus hingga modemnya rusak.
Kondisi taman internet yang berada di ALun-alun Engku Putri Kota Batam. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
Otomatis rusaknya modem tersebut, masyarakat tidak bisa menggunakan internet gratis di taman yang berada tepat di belakang gedung Pemko Batam tersebut.
Tak hanya itu, sebagian tempat duduk di taman internet juga hilang dan cat tiang sudah banyak yang mengelupas.
Pemandangan itu sangat kontras dengan keadaan di sekitar Alun-alun Engku Putri. Eko warga Kota Batam yang kerap beraktivitas di sekitar taman tersebut, mengaku tidak pernah menggunakan akses internet di lokasi tersebut.
Hampir seluruh bagian dari taman internet ini rusak. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
“Saya ada kerjaan di sekitar sini dan sering main,” ujarnya.
Eko mengaku pernah beberapa kali mencoba mengkoneksikan smartphonenya ke internet gratis yang ada di taman internet di Alun-Alun Engku Putri.
“Tak bisa nyambung, sudah rusak kayaknya,” kata dia lagi.
Hal ini sangat disayangkan oleh Eko. Seharusnya taman internet tersebut seharusnya dapat digunakan masyarakat atau wisawatan saat berkunjung ke Alun-alun Engku Putri.
“Meski paket internet sekarang sudah murah, tapi ada baiknya Pemko Batam dapat memperbaiki fasilitas ini,” ujarnya.
“Apalagi di Alun-alun ini juga banyak wisatawan yang datang,” katanya lagi.(nto)
batampos.co.id – Kasus penganiayaan dengan terdakwa pengusaha valuta asing Batam, Amat Tantoso, memasuki sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (8/8). Amat dijerat dua pasal sekaligus, yakni pasal 351 dan 355 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman maksimal penjara selama 12 tahun.
Jaksa Penunutut Umum (JPU) Rumondang Manurung menyebutkan, sesuai pasal 315 KUHP terdakwa bisa diancam pidana penjara maksimal lima tahun karena melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
Sementara pasal 355 menyebut, jika penganiayaan menyebabkan luka berat dan direncanakan sebelumnya, maka terdakwa bisa terancam penjara maksimal 12 tahun.
Menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum Amat Tantoso, Nur Warodat me-ngatakan, pasal alternatif yakni pasal 351 ayat 1 KUH Pidana merupakan pasal yang meringankan. Sementara yang memberatkan adalah dakwaan primer yakni pasal 355 KUH Pidana tentang penganiayaan berat.
“Karena itu kami akan menyampaikan eksepsi dalam sidang lanjutan pada Selasa (13/8) minggu depan,” kata Nur, Kamis (8/8).
Nur mengatakan, nantinya pihaknya akan menyampaikan secara terang soal kronologi kasus penikaman yang dilakukan kliennya. Menurut dia, kliennya itu tidak pernah merencanakan penganiayaan maupun penikaman terhadap korbannya, Hong Koon Chen alias Kevin, seorang warga negara Malaysia, pada Rabu (10/4) lalu.
“Itu bukan karena perencanaan sebagaimana dakwaan pertama jaksa. Karena jelas motivasi utamanya adalah meminta penandatanganan cek yang saat itu terutang oleh si korban sebesar Rp 7 miliar. Kebetulan ternyata sejak awal, korban itu sudah menipu terdakwa dan rekening korban ternyata sudah tutup sejak 2017,” terangnya.
Bukti lain bahwa kliennya tidak merencanakan penganiayaan, kata Nur, adalah saat kejadian Amat membawa serta anak dan istirnya.
Amat Tantoso
“Karena kebetulan saat itu situasinya mendadak, sehingga terjadi tindakan spontanitas penikaman ke korban,” katanya.
Saat ini terdakwa berstatus tahanan rumah. Menurut Nur, pertimbangannya antara lain karena dalam kasus ini sebenarnya yang sangat dirugikan adalah pihak terdakwa. Tak hanya kerugian materi, terdakwa juga merasa nama baik usaha jual beli valuta asing (valas) miliknya ikut tercemar.
“Sehingga saat ini terdakwa sedang berupaya mempertahankan usahanya itu,” ujarnya.
Sementara jajaran Polresta Barelang telah menetapkan Hong Koon Cheng alias Kevin sebagai buron alias DPO. Kevin masuk DPO setelah statusnya menjadi tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan.
Kasat Reksrim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya keterlibatan Kevin dalam penggelapan ini. Dari pengumpulan bukti-bukti dan dilanjutkan dengan gelar perkara penetapan tersangka, polisi akhirnya menetapkan Kevin sebagai tersangka, menyusul Mina yang merupakan karyawan terdakwa Amat Tantoso.
“Memang benar saat ini dia (Kevin, red) sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Saat ini, kami masih melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan,” ujarnya, kemarin.
Ditanya soal upaya penjemputan paksa Kevin di negaranya, Andri mengaku belum ada rencana untuk itu. Sebab pihaknya harus berkoordinasi dengan kepolisian di negara jiran tersebut.
“Yang jelas, kami akan tetap melakukan pencarian dan dalam tahap awal ini yang bersangkutan sudah masuk dalam DPO,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus penikaman oleh Amat Tantoso terhadap korbannya, Kevin, berawal pada dugaan penipuan berkedok pinjaman senilai Rp 30 miliar antara pelaku dengan korban. Pada Rabu (10/4) lalu, karyawan Amat, Mina, melaporkan bahwa Kevin melakukan pembayaran pinjaman senilai Rp 7 miliar dengan cek. Namun cek tersebut belum ditandatangani Kevin.
Saat itu, Mina mengaku sedang bersama korban di sebuah restoran di bilangan Jodoh. Tanpa menunggu panjang, Amat mendatangi lokasi Mina dan Kevin. Me-nurut versi terdakwa, saat itu ia meminta Kevin untuk menandatangani cek senilai Rp 7 miliar itu. Namun Kevin menolak.
Setelah terlibat adu mulut, Amat yang sudah naik pitam mengambil pisau milik pengawal pribadinya. Saat itulah Amat menikam pinggang Kevin. Menurut polisi, saat ini Kevin sudah kembali ke negaranya, Malaysia. (gas)
PT. Adhya Tirta Batam (ATB) menyerahkan hewan kurban untuk masjid di tiga kampung tua. Kegiatan ini adalah bagian dari program Corporate Social Responsibilies (CSR) ATB peduli sosial kemanusiaan, dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah.
Hewan kurban yang diserahkan berupa 3 ekor sapi. Direksi ATB bersama jajaran manajer dan karyawan turun langsung menyerahkan 3 ekor sapi tersebut di 3 masjid berbeda. Diantaranya Masjid At Taqwa (Nongsa), Masjid Nurul Huda (Tanjung Riau) dan Masjid AT Taubah (Duriangkang).
“Semoga dengan penyerahan hewan kurban ini, bisa memeriahkan perayaan Idul Adha. Semoga juga memberikan keberkahan bagi warga,” ujar Direktur Teknik ATB, Paul Bennett, Kamis (8/8/2019).
Menurut Paul, penyerahan hewan kurban tidak hanya sekedar untuk menuntaskan program tanggungjawab perusahaan. Lebih dari itu, ATB ingin bersilaturahmi lebih dekat dengan masyarakat, terutama yang tinggal dekat dengan waduk.
“Program CSR ini adalah sarana kami bersilaturahmi ke masyarakat. Lokasinya pindah-pindah setiap tahunnya, agar kami bisa bertatap muka dengan sebagian besar masyarakat,” jelasnya.
Silaturahmi ATB dengan masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan perusahaan ini. ATB rutin menyerahkan hewan kurban dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2018, ATB telah menyerahkan 26 ekor sapi sebagai hewan kurban. Tahun ini, perusaan kembali menyerahkan 3 ekor sapi di 3 lokasi berbeda.
Direktur Teknik ATB, Paul Bennett (kemeja batik cerah) menyerahkan hewan kurban kepada pengurus masjid Nurul Huda, Tanjung Riau. ATB menyerahkan 3 ekor sapi sebagai Kurban kepada masjid di 3 kampung tua yang berdekatan dengan waduk yang dikelola perusahaan.
Dalam setiap kesempatan tersebut, jajaran Direksi ATB turun langsung untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Juga memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat sekitar waduk tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga keberlangsungan air di Batam.
Daerah Tangkapan Air di waduk Sei Harapan merupakan salah satu yang membutuhkan perhatian serius. Beberapa bulan lalu terjadi penggiliran suplai bagi masyarakat yang dialiri melalui waduk tersebut. Salah satu alasannya adalah karena curah hujan rendah.
Selain itu, sedimentasi juga membuat elevasi waduk menyusut drastis. Sehingga daya tampungnya terus berkurang. Sedimentasi semakin sulit dikendalikan karena kondisi hutan di daerah tangkapan air semakin susut.
“Dukungan dari warga sangat besar pengaruhnya. Dalam kesempatan ini kami menghimbau, mari kita sama-sama jaga daerah tangkapan air, supaya waduk bisa terjaga,” jelasnya.
Kabar gembira juga diberikan kepada masyarakat Tanjung Riau dalam kegiatan tesebut. Paul mengungkapkan, pemerintah akan segera melakukan pekerjaan program pengerukan waduk. Dia berharap, setelah pengerukan selesai, maka kapasitas waduk akan bertambah sehingga potensi terjadinya penggiliran bisa diminimalisir.
Direktur Keuangan ATB, Asriel Hay menyerahkan hewan kurban kepada pengurus masjid At Taqwa, Nongsa. ATB menyerahkan 3 ekor sapi Kurban di 3 kampung tua yang berdekatan dengan waduk yang dikelola perusahaan.
“Semoga kami juga bisa terus menjaga kualitas pelayanan,” imbuhnya.
Direktur Keuangan ATB, Asriel Hay, juga turut menyerahkan hewan kurban di Masjid At Taqwa, Kampung Tua RW 06 Nongsa Pantai.
“Mudah-mudahan kehadiran ATB bisa membawa rasa kepedulian kepada warga Kampung Tua baik dari sisi distribusi air, maupun kegiatan sosial,” ucap Asriel.
Di kesempatan ini, Asriel berpesan untuk selalu menjaga lingkungan, terutama di area waduk yang ada di Batam. Mengingat Batam hanya mengandalkan waduk tadah hujan untuk menampung air baku.
Raja Arifin RW 06 Nongsa Pantai mewakili 90 KK mengatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada ATB yang telah peduli kepada warga Nongsa Pantai.
“Alhamdulillah hari ini kami menerima hewan kurban sapi dari ATB, kami ucapkan terimakasih mudah-mudahan ATB kedepan bisa sukses dan makin jaya dan kegiatan ini bisa terus terlaksana,” harap Raja Arifin.
Pengurus Masjid AT Taubah Haji Supif juga terimakasih sebesar-besarnya kepada ATB karena telah memberikan hewan kurban. Dia juga berharap ATB kembali menggalakkan program-program religi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya kegiatan safari Ramadhan yang sempat diselenggarakan ATB.
“Karena sebelumnya sudah ada, buka puasa bersama antara ATB dengan warga. Untuk meningkatkan silaturahmi, kami harap program itu ada lagi. Sering-seringlah tengok kami yang di kampung ini,” ujarnya.
Warga Tanjung Riau yang menerima kurban dari ATB mendoakan perusahaan ini semakin jaya, dan pelayanannya semakin meningkat.
“Kami doakan ATB maju dan makin jaya lagi,” ujar Ketua Pengurus Masjid Nurul Huda, Thalib.
Kepala UPT Puskesmas Tanjung Riau, Solekan, hadir mewakili Lurah Tanjung Riau. Solekan mengucapkan terimakasih kepada ATB atas program CSR yang diselenggarakan perusahaan. Dia juga mendoakan agar pelayanan ATB semakin baik kedepannya.
“Kami doakan ATB semakin maju kedepannya. Sehingga keluhan air diselesaikan semakin cepat oleh ATB,” tuturnya. (Corporate Secretary)
Seorang pria yang bekerja di sebuah supermarket di Inggris mengalami kesulitan untuk berpergian ke luar negeri karena tidak bisa membuat paspor. Ini terjadi karena kantor imigrasi di sana menolak untuk menerbitkan paspor atas nama lelaki itu karena dinilai memiliki nama belakang yang dinilai bisa menyinggung perasaan.
“Saya memang memutuskan untuk mengganti nama saya menjadi FU-Kennard beberapa tahun lalu,” kata Kenny Fu-Kennard, 33, pria asal Inggris seperti dilansir Mirror, Rabu (7/8).
FU adalah singkatan dalam bahasa Inggris untuk kata yang mengandung makian atau ujaran tidak senang terhadap seseorang.
Kennard mengaku sengaja mengubah namanya itu sebagai lelucon. Dia pun tidak mengalami masalah saat mengurus surat izin mengemudi. Sehingga, dia mengaku kaget saat mengetahui kantor imigrasi tidak bisa menerbitkan paspor atas namanya.
“Saya ditolak dengan alasan nama saya bisa menimbulkan ketersinggungan atau dinilai vulgar,” kata dia.
Kennard mengaku telah mengajukan komplain soal ini namun pemerintah tetap tidak mengubah putusannya.
Petugas imigrasi mengatakan, dia bisa memprotes hal ini lebih jauh dengan menghubungi wakil rakyat dari daerahnya.
“Jadi, saya menulis surat ke MP Scott Mann dan dia menjawab petugas berwenang untuk menolak,” kata Kennard.
Dia mengaku terkejut urusan nama ini bisa menjadi seperti ini. Kennard mengaku merasa seperti tahanan di Inggris karena tidak bisa berpergian ke luar negeri.
Uniknya, ini bukan pertama kali Kennard mengubah namanya. Pada usia 16 tahun, dia pernah mengubah nama menjadi Coco Kenny. Namun, dia mengubah namanya lagi setelah bergabung di militer. Seusai bergabung di militer, dia kembali mengubah namanya lagi sekadar untuk bersenang-senang.
“Hidup terlalu singkat untuk menjadi orang membosankan. Saya menilai FU-Kennard adalah nama yang mengandung lelucon. Namun, tidak semua orang memahami lelucon ini,” kata lelaki asal Cornwall, Inggris, ini. (*)
batampos.co.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan meluasnya titik panas (hotspot) dan beresiko menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, polusi bahkan kekeringan.
Berdasarkan hasil pemantauan selama dua minggu terakhir (25 Juli sampai 5 Agustus 2019) sedikitnya BMKG mengidentifikasi terdapat 18.895 titik panas di seluruh wilayah Asia Tenggara dan Papua Nugini.
Deputi Meteorologi BMKG, Mulyono R. Prabowo, mengungkapkan, informasi titik panas tersebut dianalisis oleh BMKG berdasarkan citra Satelit Terra Aqua (LAPAN) dan Satelit Himawari (JMA Jepang).
Peningkatan jumlah titik panas ini, menurutnya diakibatkan kondisi atmosfer dan cuaca yang relatif kering sehingga mengakibatkan tanaman menjadi mudah terbakar.
“Kondisi tersebut perlu diperhatikan, agar tidak diperparah dengan maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian dengan cara membakar,” kata Prabowo dalam pernyataannya, kemarin.
Oleh karena itu, BMKG terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BNPB, Pemerintah Daerah (BPBD), dan masyarakat luas.
Satgas Karhutla Provinsi Riau melakukan upaya pemadaman gambut yang terbakar di Jalan Air Hitam, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Jumat (2/8/2019) lalu. Foto: MHD Akhwan/Riau Pos/jpg
Agar terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan, bahaya polusi udara dan asap, potensi kekeringan lahan dan kekurangan air bersih.
Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan BMKG, ada tren titik panas meningkat di berbagai wilayah ASEAN.
Sejak 25 Juli 2019 terpantau sebanyak 1.395 titik meningkat menjadi 2.441 pada tanggal 28 juli 2019.
Kemudian titik panas mulai menurun pada tanggal 29 Juli 2019 menjadi sebanyak 1.782 titik, dan menjadi 703 titik pada tanggal 1 Agustus 2019.
Jumlah titik panas meroket kembali menjadi 3.191 pada tanggal 4 Agustus 2019.
“Titik panas tersebut terkonsentrasi di wilayah Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, bahkan juga terdeteksi di Serawak (Malaysia), Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Filipina,” jelas Prabowo.
Ia menjelaskan, pada musim kemarau, pola angin dominan berasal dari arah Tenggara, hal ini mendorong arah penyebaran (trayektori) asap melintasi perbatasan wilayah Indonesia (transboundary haze).
Kondisi tersebut telah diantisipasi dalam bentuk informasi peringatan dini berupa monitoring sebaran asap dan prediksi zona kemudahan terbakar, dengan menggunakan Fire Danger Rating System (FDRS) sampai 7 hari ke depan untuk wilayah ASEAN.
Dalam sistem tersebut lanjutnya, terdapat peta prakiraan tingkat kemudahan terjadinya kebakaran berdasarkan unsur cuaca untuk wilayah Asia Tenggara.
Prabowo menyebut dalam seminggu ke depan, setidaknya 6 hingga 12 Agustus 2019 wilayah Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Thailand, Malaysia, dan sebagian kecil Myanmar, Vietnam, Laos masuk kategori diprediksi “Sangat Mudah” mengalami kebakaran.(tau/jpg)
batampos.co.id – Rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam menjadi sorotan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Salah satu yang dituding jadi penyebab minimnya capaian adalah rendahnya tarif retribusi maupun tarif sewa laya-nan atau jasa yang diselenggarakan Pemko Batam.
