batampos.co.id – Adanya komitmen fee ternyata masih merajalela di kalangan pemerintah daerah.

Dalam dua hari terakhir, KPK mengamankan hingga dua bupati. Setelah bupati Muara Enim, giliran bupati Bengkayang, Kalimantan Barat, yang menjadi tersangka kasus suap.

Bahkan, suap ini menyeret juga dua dinas Bengkayang. Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap proyek di lingkungan Pemkab Bengkayang.

Tidak hanya satu instansi, Suryadman disebutkan meminta fee melalui dua kepala dinas sekaligus.

Yakni Kepala Dinas PUPR Bengkayang Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Agustinus Yan. Aleksius alias AKS ikut ditetapkan tersangka bersama Suryadman sebagai penerima.

Suryadman, Aleksius, dan Agustinus Yan (YN) diamankan KPK Selasa (3/9) bersama ajudan bupati Risen Sitompul, staf Dinas PUPR Bengkayang Fitri Julihardi, dan Sekda Bengkayang Obaja.

Baca Juga: Pak Presiden Jangan Lemahkan KPK

Dari pihak swasta, KPK mengamankan satu orang, yakni Rodi. Total ada tujuh orang yang diamankan dan dibawa ke KPK secara bertahap mulai Selasa malam hingga Rabu pagi.

Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang Rp 336 juta dalam bentuk pecahan 100 ribu.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menjelaskan, diduga Suryadman meminta sejumlah uang atas pemberian anggaran Penunjukan Langsung tambahan APBD Perubahan 2019.

Tambahan anggarannya masing-masing Rp 7,5 miliar untuk Dinas PUPR dan Rp 6 miliar untuk Dinas Pendidikan.

Pada 30 September 2019, Suryadman memanggil Aleksius dan Agustinus kemudian meminta uang masing-masing Rp 300 juta.

“Uang tersebut diduga diperlukan untuk SG untuk menye-lesaikan masalah pribadinya,” jelas Basaria.

Baca Juga: Diperiksa KPK di Batam, Bupati Lingga: Emang Kalian Di sini Ngapain? Ngak Ada Apa-apa Kok

Pasca permintaan tersebut, Aleksius menghubungi beberapa rekanan dan menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung.

Syaratnya, mereka harus memenuhi setoran di awal. Satu paket pekerjaan penunjukan langsung dimintai sentoran Rp 20-25 juta.

Dengan kata lain, minimal sekitar 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yaitu Rp 200 juta.

Aleksius menerima setoran dari tiga pihak swasta. Sebesar Rp 120 juta dari Bun Si Fat, Rp 160 juta dari Pandus, Yosef, dan Rodi, serta Rp 60 juta dari Nelly Margaretha.

Setoran tunai itu diterima Aleksius pada Senin (2/9), Seluruh pihak swasta tersebut ditetapkan sebagai tersangka, namun baru Rodi yang berhasil diamankan dan diperiksa di Gedung Merah Putih.

Baca Juga: KPK Ultimatum Pejabat Pemprov Kepri

Kadispendik Agustinus juga belum diamankan.

“Empat orang berikutnya itu memang tidak ada di sini. Masih ada tim kami di lapangan yang mencari bukti-bukti selanjutnya,” lanjut Basaria.

Melihat intensitas OTT kepala daerah belakangan, Basaria meminta agar kepala daerah keluar dari lingkaran setan komitmen fee terkait pekerjaan proyek pemerintah.

Masyarakat otomatis rugi karena pembangunan infrastruktur menggunakan uang pajak mereka tidak bisa maksimal.

“Kualitas pekerjaan proyek yang dikerjakan kontraktor akan berpengaruh akibat fee yang diminta penyelenggara negara,” tegasnya,

Sementara itu, kasus suap Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan, dan suap distribusi gula PTPN III Persero masih berlanjut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, KPK kini tengah menelusuri pemberian komitmen fee kepada Bupati Muara Enim Ahmad Yani.

Baca Juga: Peta Berubah Sebab KPK

“Diduga sebelumnya ada pemberian Rp 13,4 miliar,” jelas Febri, kemarin.

Barang bukti 35 ribu dolar AS itu juga merupakan hasil penukaran uang Rp 500 juta di money changer.

Kasus PTPN III Persero, lanjut dia, masih menyisakan tersangka yang belum diamankan. Sebelumnya, sudah ada tiga nama yang ditetapkan sebagai tersangka.

Yakni Dirut PTPN III Persero Dolly Pulungan (DPU), Direktur Pemasaran PTPN III Persero I Kadek Kertha Laksana, dan pemilik PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi (PNO). (deb/jpg)

batampos.co.id – DPR sedang sibuk membahas beberapa rancangan undang-undang (RUU). Salah satunya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Namun, pembahasan peraturan baru itu harus disinkronkan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena keduanya sangat berkaitan.

Khususnya soal pasal pemidanaan. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, pembahasan RUU PKS sudah panjang. Judul pada peraturan itu juga menjadi perdebatan panjang.

“UU ini kalau hanya administratif tidak cukup, karena perilaku di lapangan yang luar biasa itu butuh pemidanaan,” terangnya, Rabu (4/9/2019).

Menurut dia, dalam RUU tersebut dicantumkan sembilan kategori kekerasan seksual yang masuk kategori pidana.

Dua kategori sudah ada dalam KUHP, yaitu pasal perkosaan dan pencabulan. Selain itu ada juga eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, dan kekerasan lainnya.

Politikus PKB itu mengatakan, dalam membahas peraturan baru itu, pihaknya menemukan kesulitan dalam membahas pasal pemidanaan.

“Apakah kami berhak membahas ketentuan pemidanaan?” papar dia.

Sebab, ada dua pasal yang tercantum dalam RKUHP. Hal itu lah yang perlu dilakukan pendalaman.

Ace Hasan Syadzily, wakil ketua Komisi VIII mengatakan, dengan adanya sembilan kategori kekerasan, maka ada pula sembilan jenis pemidanaan.

Pasal itu tentu harus disinkronisasi dengan RKUHP. Menurut dia, RUU PKS adalah UU lex specialis, sedangkan RKUHP ialah lex generalis.

Jadi, RUU PKS mengacu ke RKUHP.Politikus Partai Golkar itu me-ngatakan, UU lex specialis tidak boleh bertentangan dengan UU induk, dalam hal ini RKUHP.

Dalam melakukan sinkronisasi RUU, Komisi VIII akan melakukan rapat koordinasi dengan Komisi III. Khususnya terkait materi kesusilaan.

“Koordinasi akan dilakukan secara intens, sehingga RUU PKS bisa segera diselesaikan dan disahkan,” ungkap Ketua DPP Partai Golkar itu.

Ketua Komisi VIII M Ali Taher Parasong mengatakan, pembahasan RUU PKS perlu dilakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan konsepsi.

“Ini menjadi ranah penting, karena kita masuk dalam sistem hukum Indonesia. Bukan sekedar hukum yang parsial,” terang dia.

Dia pun menegaskan bahwa tidak boleh ada UU lex specialis bertentang dengan lex generalis.

Meski perlaku khusus, tapi tidak boleh bertentangan dengan UU yang bersifat umum.
Ali Taher menambahkan, persoalan gelombang sosial sekarang sangat besar.

Maka persoalan jangka pendek juga harus diatasi. Persoalan penindakan terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan yang sedang berlangsung juga harus diperhatikan, supaya negara ini memberi rasa aman kepada warganya.(lum/jpg)