Rabu, 20 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11524

Tak Ada Azan dan Sujud di Masjid Al Aqsa

0

Kumandang azan tak terdengar dari dalam Masjid Al-Aqsa. Tak terlihat pula sujud-sujud para jemaah di masjid tersebut saat waktu salat tiba. Selasa malam (12/3) itu, sejumlah warga Palestina mengumandangkan azan di jalan seiring ditutupnya kompleks Masjid Al-Aqsa oleh polisi Israel. Mereka juga melakukan salat di depan gerbang kompleks Masjid Al-Aqsa. Para jemaah itu berkumpul di Gerbang Al-Asbat, salah satu gerbang utama Al-Aqsa.

Mereka tetap akan melakukan salat di luar gerbang sampai pihak kepolisian membuka kembali gerbang-gerbang Al-Aqsa. Kabar itu disampaikan Kantor Berita Palestina (WAFA).
Pada hari itu, polisi Israel menutup gerbang-gerbang kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka juga menyerang para jemaah Palestina yang sedang beribadah. Pukulan, dorongan, bahkan tidak jarang tendangan dilayangkan kepada para jemaah. WAFA melaporkan dua orang terkena pukulan dan dilarikan ke rumah sakit, delapan orang juga ditahan, termasuk tiga perempuan.

Juru bicara Otoritas Wakaf Yerusalem Firas al Dibs mengatakan, Israel juga menyerang sejumlah tokoh agama, antara lain Direktur Masjid Al-Aqsa Omar Kiswani dan Sheikh Wasef al Bakri. Firas juga mengatakan, polisi Israel menangkap warga sipil.

“Setidaknya lima warga Palestina ditangkap sebelum ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Faris seperti dilansir dari Al Jazeera, Selasa (12/3/2019).

Sementara pada malam harinya, jemaah tetap menggelar salat Isya di pinggiran jalan tak jauh dari kompleks Masjid Al-Aqsa. Namun demikian, polisi Israel mengusir paksa para jemaah, tak jarang pengusiran tersebut disertai tembakan. Hal ini dilaporkan langsung oleh mitra Aksi Cepat Tanggap yang berada di Yerusalem lewat sejumlah rekaman video di lokasi kejadian.

Pemerintah Palestina pun mengecam tindakan represif Israel di situs-situs suci. Ketegangan Israel dan Palestina, khususnya di Yerussalem, meningkat pada beberapa bulan terakhir ini.

Akhir Februari lalu, masyraakat Palestina dan Yordania memprotes penutupan Gerbang Al-Rahma. Sejak itu, otoritas Israel melarang sejumlah warga Palestina, termasuk pejabat agama, memasuki Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis merupakan situs paling suci ketiga di dunia bagi umat Islam. [*]

KPK Cium Korupsi Lain di Proyek Kampus IPDN

0
ilustrasi

batampos.co.id – Penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) di Gowa, Sulawesi Selatan dan Minahasa, Sulawesi Utara terus berlanjut. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi di Jakarta pada Selasa (12/3). Kedua lokasi tersebut merupakan kantor BUMN besar. Yakni PT Waskita Karya serta PT Adhi Karya.

Keterangan tersebut disampaikan langsung Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (13/3). Menurut pria yang akrab dipanggil Febri itu, penggeledahan berlangsung sejak pukul 14.00 WIB sampai malam hari. Dia menyampaikan bahwa penyidik KPK menduga ada bukti-bukti yang harus dikumpulkan dari dua kantor BUMN tersebut.

”Terkait proyek pembangunan kampus IPDN,” imbuhnya.

Dari penggeledahan itu, penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Mulai dokumen sampai informasi elektronik.

”Dalam bentuk CD,” imbuh Febri.

Dia menyampaikan bahwa instansinya memandang barang bukti tersebut bisa membantu penyidik dalam membuktikan kasus dugaan korupsi yang tengah mereka tangani. Dia pun menuturkan, lembaga antirasuah langsung memelajari seluruh barang bukti yang ditemukan dua hari lalu.

”Hari ini, tim sedang memelajari lebih lanjut karena cukup banyak dokumen-dokumen yang disita dari sana,” terang dia. Pun demikian dengan bukti lain yang masih tersimpan dalam CD. ”Itu sedang dipelajari saat ini.” tambahnya.

Penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan kampus IPDN di Gowa dan Minahasa berjalan sejak KPK menetapkan pejabat Kementerian Dalam Negeri serta pejabat di PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya sebagai tersangka.

Mereka terdiri atas Dudy Jacom (pejabat Kementerian Dalam Negeri), Adi Wibowo (pejabat PT Waskita Karya), serta Dono Purwoko (pejabat PT Adhi Karya). Dari kedua proyek pembangunan kampus IPDN tersebut, lembaga superbodi menduga ada kerugian negara mencapai Rp 21 miliar. Itu diperoleh setelah mereka menghitung kekurangan volume pengerjaan kedua proyek tersebut.

Selain penggeledahan, KPK memastikan bakal memanggil saksi-saksi untuk menggali lebih dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Febri pun menyebut, kepada para saksi bakal diklarifkasi sejumlah temuan yang sudah berhasil diamankan oleh penyidik.

”Dikroscek beberapa informasi tersebut,” ungkap dia. Pihaknya menilai itu penting lantaran ada dugaan pembangunan kampus IPDN yang dikorupsi bukan hanya di Gowa dan Minahasa saja.

KPK mencium tindakan curang itu turut dilakukan dalam proyek pembangunan kampus IPDN di wilayah lain. ”Ada beberapa proyek kampus IPDN yang diduga dikorupsi,” kata Febri tegas.

Untuk itu, penyidik KPK terus bekerja supaya seluruh dugaan itu bisa dipastikan kebenarannya. Megingat proyek yang dikorupsi dalam kasus tersebut ada hubungannya dengan sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam hal itu, Febri menegaskan bahwa instansinya bakal bekerja sebaik mungkin.

”Harapannya bisa lebih sedikit atau bahkan bisa tidak terjadi ke depan,” ujarnya.

Dalam beberapa kesempatan pimpinan KPK juga kerap mengungkapkan bahwa korupsi yang ada kaitannya dengan fasilitas pendidikan harus ditindak tegas. Sebab, pendidikan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang mestinya terus dimaksimalkan perbaikannya.(syn)

Bobol Kafe, Pengangguran Ini Gasak 20 Botol Mikol dan Laptop

0

batampos.co.id – Bramuliar dibekuk jajaran Polsek Batuaji, akhir pekan lalu. Pria yang sudah hampir setahun menganggur ini merupakan pelaku pembobolan kafe di komplek ruko Waheng Center, Batuaji, Rabu (6/3/2019) lalu.

Aksi pembobolan ayah tiga ini mulanya berjalan mulus sebab dia dan Is salah satu rekannya yang masih buron beraksi saat penghuni kafe tengah terlelap tidur sekitar pukul 05.00 WIB.

Dia dan is berhasil bawa pulang 20 botol minuman beralkohol merk Chivas yang dikemas dalam tiga kardus serta satu unit laptop. Mikol dibawa oleh Is dan Laptop dibawa oleh Bramuliar ke rumah mereka masing-masing. Keduanya berencana akan menjual hasil curian tersebut, namun sebelum terjual Barmuliar malah didatangi polisi ke rumahnya. Dia tak bisa mengelak sebab aksi pembobolannya terekam kamera CCTv kafe.

“Lagian Laptop curian tadi masih ditangan dia jadi dia tak bisa ngelak,” ujar Kapolsek Batuaji Kompol Syafruddin Dalimunthe.

Is temannya sempat dikejar polisi ke rumah kediamnya namun Is duluan kabur sebelum polisi datang. “Sudah kami cari tapi belum dapat,” kata Dalimunthe.

Kepada wartawan, Bramuliar mengakui perbuatannya itu. Dia nekad membobol kafe karena terdesak membutuhkan uang untuk melunasi biaya ujian semester tiga anaknya yang masih sekolah.

“Anak saya tiga mau ujian (sekolah) semua. Mereka butuh uang pak, sementara tabungan saya sudah habis karena sudah hampir setahun menganggur pak. Saya akui saya salah dan saya menyesal pak,” kata Bramuliar.

Bramuliar mengaku sebelumnya dia adalah pekerja serabutan termasuk memasang pipa air. Namun setahun belakang tak ada proyek lagi sehingga dia di rumah saja. Dia berharap agar pihak kepolisian mau memaafkan perbuatannya itu.

“Kalau bisa sih Pak. Tapi kalau memang harus dihukum saya siap,” ujarnya. (eja)

Artidjo Pensiun, Koruptor Ramai-ramai Ajukan PK

0
Artidjo

batampos.co.id – Nama Artidjo Alkostar mungkin menjadi momok bagi para koruptor. Buktinya, setelah dia pensiun dari jabatan hakim agung pada Mei tahun lalu, para koruptor ramai-ramai mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), tahun lalu ada 24 terpidana kasus korupsi yang mengajukan PK.

”Trennya semakin marak napi kasus korupsi yang melakukan upaya hukum peninjauan kembali,” terang peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu (13/3).

Menurut Kurnia, fenomena tersebut patut diawasi. Meski PK adalah hak setiap terpidana, MA wajib selektif. Dia menyampaikan, KUHAP pasal 263 ayat (2) mengatur pengajuan PK dengan sangat jelas. Termasuk berkenaan dengan syarat yang wajib dipenuhi untuk mengajukan PK. Yakni soal novum atau keadaan baru, putusan yang keliru, serta kekhilafan hakim saat vonis dijatuhkan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, MA wajib menolak pengajuan PK tersebut.

Itu patut digarasibawahi, sambung Kurnia, sebab tidak jarang koruptor mengajukan PK tanpa memenuhi tiga syarat tersebut. Alih-alih menjadi upaya untuk memeroleh keadilan, koruptur malah kerap menggunakan PK sebagai jalan pintas.

”Agar terbebas dari jerat hukum,” imbuhnya. Medio 2007 sampai 2018, ICW mencatat ada 101 narapidana korupsi yang dibebaskan, lima putusan lepas, serta 14 dihukum lebih ringan dari putusan pengadilan.

Koruptor yang mengajukan PK kepada MA sepanjang tahun lalu bukan nama-nama sembarangan. Misalnya, mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Pariwisata Jero Wacik, mantan Ketua DPD Irman Gusman, serta mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Sebagian PK diajukan setelah Artidjo pensiun Mei tahun lalu.

ICW mencatat tiga poin penting. Pertama, meminta MA menolak setiap permohonan PK yang diajukan oleh koruptor. Kedua, meminta KPK turut mengawasi pemeriksaan PK yang diajukan koruptor. Ketiga, meminta Komisi Yudisial (KY) mengawasi perilaku hakim yang menyidangkan PK tersebut.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar juga punya catatan yang dia sebut sebagai faktor. Termasuk di antaranya ketiadaan Artidjo di kursi hakim agung MA. Fickar menjelaskan, nama Artidjo sudah tidak asing bagi para koruptor. Dia dikenal sebagai hakim agung yang galak kepada pelaku korupsi. Artidjo tidak pernah segan menghukum lebih berat pada koruptor yang mengajukan PK.

”Artidjo lebih banyak menghukum dari pada membebaskan. Terutama kepada koruptor. Maka begitu Artidjo pensiun, mereka (koruptor) ramai-ramai mengajukan PK,” katanya.

Karena itu, Fickar menegaskan bahwa MA harus selektif. ”MA harus ketat menyeleksi itu,” kata dia. Sebelum menyi-dangkan PK yang diajukan oleh para koruptor, sambung dia, MA wajib memastikan seluruh syarat terpenuhi. Jika tidak, jelas pengajuan PK wajib ditolak. Itu penting lantaran sidang PK para koruptor dinilai sebagai pertaruhan nama baik MA. (syn/oni)

ACT Mengajak Masyarakat Peka dan Peduli

0

batampos.co.id – Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) berkunjung ke redaksi Batam Pos, Rabu (13/3). ACT adalah sebuah lembaga nirlaba yang berge-rak di bidang kemanusiaan.

ACT Area 2 Indonesia, Ronio Romantika mengatakan, maksud kedatangan tim ACT ke Batam Pos adalah bersilaturahmi sekaligus mengenalkan ke masyarakat kinerja ACT.

Dijelaskannya, dalam skala besar mereka membantu penduduk Palestina yang sedang kesulitan. Sedangkan dalam skala kecil ACT hadir untuk membantu warga Indonesia di mana saja. Di Batam atau Kepri, ACT sudah hadir sejak tahun lalu.

”Kami sudah hadir di 25 provinsi di Indonesia. Di Batam sudah satu tahun dua bulan, dan sudah bergerak bersinegri dengan beberapa pihak untuk membantu masyarakat,” ujar Ronio yang datang bersama Anizul sebagai Head of Manager (HOM) Kepri dan Ilham Hafizd Rahman selaku Marcom ACT Kepri.

ACT memiliki motto cepat, tepat, dan tuntas. Kehadiran ACT juga untuk menuntaskan tantangan sosial di berbagai wilayah Indonesia. Seperti waktu bencana di Palu dan Lombok. Dalam sebulan, pihaknya berhasil mengumpulkan Rp 100 miliar untuk satu wilayah.

Tidak itu saja, mereka juga mendorong jiwa kesetiakawanan sosial seluruh warga Indonesia. Dalam kamus ACT, kedermawanan tak melulu soal uang. Tenaga dan bantuan sesuai keahlian juga masuk kedermawanan.

”Kami mengajak semua pihak untuk berkolaborasi, untuk peduli dengan sesama. Program kerja ini juga tak akan terlaksana tanpa relawan,” jelasnya.

Sementara, Marcom ACT Kepri Ilham Hafizd Rahman mengatakan, di Kepri sudah ada 100 lebih relawan yang membantu program kerja ACT. Pihaknya juga telah menyasar beberapa wilayah, seperti di hinterland.

”Di hinterland isunya macam-macam, seperti pendidikan moral dan air bersih,” ujarnya.

Dikatakannya, ACT juga telah membantu korban kebakaran dan puting beliung di Batam. Begitu juga dengan masyarakat yang sakit namun tidak ada biaya. Bagi yang sakit, pihaknya mencarikan donatur yang akan membantu biaya perobatan.

”Ini gerakan peduli dan kami mengajak semuanya untuk peduli. Untuk yang sakit, kami carikan donatur untuk membantu sampai tuntas,” pungkas Ilham.(she)

Ibu-ibu Jalasenastri Kunjungi Redaksi Batam Pos

0
F. sapna untuk batampos
Kunjungan Kerja Jalasenastri Ranting C Cabang 1 Korcab Pasmar Yonmarhanlan IV Tanjunpinang saat berkunjung ke Batam Pos, Rabu (13/03).

batampos.co.id – Organisasi Jalasenastri Ranting C Cabang 1 Korcab Pasmar Yonmarhanlan IV Tanjunpinang berkunjung ke kantor Redaksi Batam Pos, Rabu (13/3) pagi. Kunjungan para istri anggota TNI AL ini merupakan agenda kerja Jalasenastri yang sudah digagas tahun ini.

Dipimpin oleh Ketua Ranting C Cabang 1 Korcab Pasmar, Citra Heri Setiawan, kunju-ngan ibu-ibu Jalasenastri ini ingin bersilaturahmi sekaligus ingin mengenal lebih dekat media tentang dunia jurna-listik dan media Batam Pos. Selain itu, kedatangan mereka juga menyampaikan tentang program kerja Jalasenastri tahun ini.

”Dengan kedatangan kami ke Batam Pos, kami jadi tahu seperti apa media cetak, se-perti apa jurnalistik itu. Dari silaturahmi inilah kami juga tahu bahwa tugas wartawan itu tidak mudah, wartawan juga memiliki organisasi sendiri seperti misalnya PWI,” terang Citra Heri Setiawan.

Sementara Sekretaris Redaksi Batam Pos Umi Kalsum yang menyambut rombongan ibu-ibu tersebut menerangkan, Batam Pos memiliki bebe-rapa wartawan yang setiap hari bertugas di beberapa wilayah kecamatan untuk meliput berita dan melaporkannya ke kantor dalam bentuk tulisan atau reportase. Selain itu, wartawan Batam Pos juga mayoritas tergabung ke berbagai organisasi wartawan, seperti PWI maupun AJI.

”Kebetulan Ketua PWI Kepri saat ini adalah Direktur Utama Batam Pos, Candra Ibrahim. Inilah rutinitas setiap hari kami sebagai perusahaan media cetak. Begitu juga pengolahan berita sebelum terbit harus melalui beberapa tahap dari hasil penulisan wartawan disetor ke redaktur, dari redaktur berita itu diedit terus berlanjut hingga ke Pemred pengecekannya sebelum dicetak atau diterbitkan. Jadi itu wajib berita terlebih dahulu melalui proses ketat sebelum terbit,” terang Umi Kalsum.

Sebelum meninggalkan redaksi Batam Pos, Ketua Jalasenastri Ranting C Cabang 1 Korcab Pasmar Yonmarhanlan IV Tanjunpinang, Citra Heri Setiawan menyerahkan cendera mata ke Batam Pos.(gas)

Sampah Menumpuk di Drainase Sagulung

0
foto: batampos.co.id / yulitavia

batampos.co.id – Kesadaran sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di daerah Kecamatan Sagulung, masih tergolong rendah. Pasalnya, sampah plastik menumpuk dan menyumbat saluran drainase, seperti terlihat di jalan Kaveling Baru, Senin (11/3/2019).

Pantauan di lapangan, sampah plastik yang menumpuk hingga menyumbat drainase tersebut, tidak akan terjadi bila saja masyarakat di daerah itu punya kesadaran terhadap lingkungan. Menurut informasi yang didapat masyarakat sampah tersebut sudah hampir tiga bulan menumpuk.

Tumpukan sampah di drainase itu sudah dikeluhkan warga sekitar. Namun, sebagian lainnya tak perduli akan semua yang terjadi. “Kadang aneh aja lihat kayak begini, entah dari mana asalnya, sudah menumpuk gitu aja. Padahal itu ada tempat pembuangan sampah (TPS) pun dekat sini,” ujar Roma, warga yang kebetulan melintas di lokasi tersebut kemarin.

Terlihat jelas sebagian besar sampah yang menutup permukaan parit tersebut berupa styrofoam dan botol plastik air mineral.

“Padahal kita semua tahu, botol plastik benda yang memiliki dampak sangat buruk terhadap residu lingkungan,” kata Roma lagi.

Sampah-sampah dari botol plastik menjadi penyumbang bencana banjir, karena mampu menyumbat aliran air sehingga membuat air menjadi meluap.

“Parit ini kan aliran utama air di kawasan Batuaji dan juga Sagulung. Manti kalau hujan deras parit tersumbat maka air menguap ke jalan dan banjir. Kita juga yang rugi,” papar Anto, warga lainnya. (cr1)

Aksi Pemalakan Sasar Pelajar

0

batampos.co.id – Aksi pemalakan kembali terjadi di wilayah hukum Polsek Sagulung. Kali ini menyasar pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kawasan Sentosa Perdana (SP) Plaza, Sagulung, Sabtu (9/3) sekira pukul 20.00 WIB. Tak ayal, pelajar tersebut harus kehilangan ponsel-nya, setelah dirampas pelaku.

Menurut informasi yang didapat, saat korban yang didampingi orangtuanya langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Sagulung, Senin (11/03) pagi. Kepada pihak kepolisian, korban menceritakan peristiwa yang dialaminya.

Ia menuturkan, awal mulanya ia bersama rekannya pergi ke SP Plaza untuk membeli makan malam sambil nongkrong, tepatnya di samping lapangan futsal SP Plaza.

Tak lama kemudian, tiba-tiba datang tiga orang pelaku menghampiri mereka dengan menggunakan sepeda motor. Lalu pelaku mendekati korban dengan berpura-pura meminjam ponsel korban.

“Saya tak mau berikan, tetapi mereka memaksa, dan langsung main rampas,” ujar Ri, korban pemalakan.

Setelah berhasil merampas ponsel korban, ketiga pelaku langsung melarikan diri ke arah Batuaji.

“Mereka main rampas saja. Bahkan ponsel saya sempat dibanting. Dan saya pun sempat diancam agar tak melapor ke polisi. Saya masih ingat pelakunya,” jelasnya.

Sementara itu, orangtua korban menyayangkan kejadian kriminal yang kian marak di wilayah hukum Sagulung. Dia pun meminta pihak kepolisian agar turun untuk terus patroli malam, pasalnya hampir tiap malam dipastikan ada tindakan kriminal di sana.

Menanggapi hal tersebut Kapolsek Sagulung AKP Riyanto mengatakan perihal laporan kasus pemerasan terhadap pelajar yang terjadi pada Sabtu malam, saat ini sedang diselidiki oleh tim Opsnal.

“Akan kita selesaikan secara tuntas, dan masih tahap pengembangan,” ujarnya singkat. (cr1)

BKN Minta Pelamar PPPK Bersabar

0

batampos.co.id – Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian harap bersabar. Badan Kepegawaian Negara belum dapat mengumumkan hasil seleksi. Sebab, pemerintah daerah harus menyampaikan kembali usulan formasi menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran untuk gaji.

Hingga saat ini, hanya hasil seleksi formasi dosen dan tenaga kependidikan saja yang sudah diumumkan 1 Maret lalu. Pemda masih harus menyesuaikan anggaran keuangan daerah (APBD) masing-masing. Mengingat, alokasi belanja pegawai di tiap daerah tidak boleh lebih dari 50 persen dari total anggaran yang ada.

Makanya, masing-masing pemda harus mengatur ulang jumlah tenaga yang dibutuhkan. Khususnya, formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. ”Batas penerimaan usulan selambat-lambatnya hari ini (kemarin, red),” ucap Kabiro Humas BKN Muhammad Ridwan.

Secara sistem, lanjut dia, SSCASN sudah bisa me-ngumumkan hasil seleksi tersebut. Dengan catatan, pemda sudah memenuhi usulan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

”Hingga saat ini sudah 81 persen atau sekitar 294 pemda yang mengusulkan,” terangnya.

Ridwan mengimbau, supaya peserta tetap meng-update informasi melalui portal resmi BKN. Sehingga terhindar dari upaya penipuan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. (han)

903 Surat Suara Rusak

0
foto: batampos.co.id / yulitavia

batampos.co.id – Ratusan surat suara rusak ditemukan selama proses pelipatan kertas suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam. Saat ini semua surat suara rusak masih disimpan sebelum diplenokan.

Ketua KPU Batam Syahrul Huda mengatakan memasuki minggu kedua, sebanyak 1.598.753 surat suara telah berhasil dilipat oleh pekerja. Semua surat suara yang terlipat terdiri dari DPR-RI, DPD, Calon Presiden dan wakil dan sekarang tengah dikerjakan pelipatan surat suara DPRD Batam.

”Total kerusakan mencapai 903 surat suara. Ini nanti akan disortir kembali setelah semua selesai dilipat,” kata dia, Selasa (12/3).

Syahrul mengatakan jumlah yang terlipat baru 50 persen dari total surat suara yang diterima KPU Batam yang jumlahnya mencapai tiga juta lebih surat suara.

Ia memperkirakan semua surat suara ini akan selesai dalam waktu satu minggu ke depan, sebelum diplenokan bersama penyelenggara Pemilu.

Saat pleno nanti, ia akan kembali memeriksa kertas suara yang sudah dinyatakan rusak sementara ini. Menurutnya detail kerusakan harus dibahas bersama penyelenggara.

”Iya nanti kami cek lagi. Mana tahu dari yang rusak tersebut ada yang bisa digunakan kembali,” ujarnya.

Setelah proses pelipatan pihaknya juga akan menggelar pleno terkait total pemilih yang masih dalam daftar tambahan dan pemilih khusus Senin 17 Maret mendatang.

”Sekarang prosesnya masih berjalan. Jadi, warga yang ingin pindah memilih masih bisa,” lanjutnya.

Sebelumnya KPU mencatat 650 ribu pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan 2. Jumlah ini terus bertambah seiring masih ba-nyaknya warga yang belum terdata oleh KPU Batam. KPU menargetkan 75 persen untuk partisipasi pemilih tahun ini.

Kualitas Segel Dikeluhkan

Kualitas segel Pemilu 2019 yang akan digunakan pada Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 17 April mendatang dipertanyakan kualitasnya. Pasalnya di wilayah pegunungan tengah Papua, ditemukan segel Pemilu yang mudah sobek serta rusak saat dilepas dan ditempelkan, sehingga tidak dapat digunakan.

Kualitas segel Pemilu yang kurang bagus tersebut tidak hanya ditemukan oleh KPU Nduga, namun KPU Jayawijaya dan KPU Yalimo juga menemukan segel Pemilu dengan kualitas yang kurang bagus.

Sekretaris KPU Nduga, Bliher Simanjuntak mengakui untuk masalah logistik surat suara yang akan digunakan pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Nduga sudah selesai dilipat. Dimana saat ini pihaknya sedang melakukan penyortiran untuk 5 distrik.

Namun sayangnya, pihaknya menemukan stiker atau segel Pemilu yang rusak dan tidak dapat digunakan.

“Stiker atau segel ini tidak bisa digunakan sehingga memang harus ditarik oleh KPU Provinsi Papua maupun KPU RI untuk diganti. Masalahnya ini rentan sekali, karena tidak bisa ditempelkan,” ungkap Simanjuntak saat ditemui di Sekretariat KPU nduga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (12/3).

Segel Pemilu yang kualitasnya jelek ini menurut Simanjuntak dikhawatirkan bisa menjadi celah atau ruang terjadinya konflik. Bahkan lebih parah lagi, KPU bisa dituding atau dicurigai apabila terjadi kerusakan pada segel Pemilu. Oleh sebab itu, pihaknya sudah menyampaikan ke KPU Papua terkait segel Pemilu yang kualitasnya kurang bagus tersebut.

“Kami sudah mendapat informasi jika semua stiker atau segel yang ada di KPU kabupaten dan kota di Papua akan ditarik dan diganti,” tuturnya.

Kondisi yang sama juga ditemukan di KPU Jayawijaya. Dimana segel Pemilu yang sudah diterima, sulit untuk dilepas dan bahkan sangat mudah sobek.

Sekretaris KPU Jayawijaya, Joy Bukorsyom juga mengakui menemukan segel Pemilu yang sangat rapuh sehingga tidak bisa digunakan.

“Memang kita sudah mulai melakukan pelipatan surat suara. Namun saat dilakukan pengecekan, kami temukan segel yang tidak bisa digunakan karena sangat rapuh. Ini beda dengan Pemilu sebelumnya,” ungkap Joy Bukorsyom saat ditemui di ruang kerjanya.

Kualitas segel Pemilu yang kurang baik juga ditemukan KPU Yalimo.(yui/jo/nat)