Sabtu, 16 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11527

Kunjungan Wisatawan Dongkrak Pajak Daerah

Putut A
-
0
Kunjungan Wisatawan Dongkrak Pajak Daerah
Turis asal China berfoto bersama di Nongsa

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kini tak lagi mengandalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Seiring kemajuan pariwisata Kota Batam, sektor pajak andalan kini beralih pada pajak hotel dan restoran.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah mengungkapkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak mencapai Rp 147,3 miliar dari target Rp 1,35 triliun, atau sekitar 11 persen.

Adapun, capaian realisasi PAD paling besar bersumber dari Pajak Restoran sebesar Rp 18,48 miliar atau 16,5 persen dari target Rp 111,9 miliar. Selanjutnya, disusul Pajak Hotel sebesar Rp 22,3 miliar atau sebesar 16,02 persen dari target sebesar Rp 138,7 miliar.

”Secara realisasi, PAD dari pajak hotel dan restoran terlihat stabil,” ujar Azmansyah, Minggu (3/3).

Diakuinya, pajak hotel dan restoran merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektivitas penerimaan pajak Kota Batam dalam beberapa waktu terakhir. Terlebih, tingkat kunjungan wisata yang cukup tinggi juga dinilai berimbas positif terhadap naiknya pajak dari dua sektor tersebut.

Untuk pajak hiburan, terealisasi Rp 6,58 miliar atau sebesar 16 persen dari target Rp 40,9 miliar. Disusul Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Rp 27,6 miliar atau 14,17 persen dari target Rp 195 miliar. Sedangkan Pajak BPHTB naik dibandingkan bulan lalu yakni Rp 46,85 miliar dari target Rp 380 miliar.

Sementara pajak lainnya yang masih rendah pencapaiannya ialah pajak mineral bukan logam yang baru Rp 128,5 juta atau 3,8 persen dari target Rp 3,36 miliar.

Selanjutnya, pajak parkir Rp 1,5 miliar dari target Rp 13 miliar dan PBB-P2 yang baru 3,74 persen atau Rp 6,1 miliar dari target Rp 165 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam Ardiwinata menyambut baik naiknya capaian sektor pajak hotel dan restoran di Kota Batam. Menurutnya, kenaikan kunjungan wisatawan memang diharapkan punya efek domino, tak hanya untuk PAD Batam namun juga pergerakan ekonomi di masyarakat.

”Kita optimistis, ke depan jumlah wisatawan akan terus meningkat sehingga semua sektor dapat merasakan manfaat pembangunan infrastruktur Batam yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan pariwisata,” kata Ardiwinita, usai menyambut 896 wisatawan mancanegara (wisman) asal Tiongkok di Palm Spring, Nongsa, Minggu (3/3) malam.(rng)

Polisi Tangkap Andi Arief

Putut A
-
0
Polisi Tangkap Andi Arief
Politikus Partai Demokrat Andi Arief ditangkap polisi usai menggunakan narkoba (Istimewa)

batampos.co.id – Politikus Partai Demokrat Andi Arief diciduk Direktorat 4 Bareskrim Polri diduga karena kasus narkoba. Dia ditangkap di sebuah hotel di bilangan Slipi, Jakarta, Minggu (3/3/2019), dengan seorang wanita.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun JawaPos.com, Andi diketahui sempat membuang sabu beserta bong ke dalam kloset. Namun, barang bukti berupa bong berhasil diamankan dengan bantuan pihak hotel.

Saat penangkapan, Andi pun terlihat jelas dalam kondisi habis menggunakan barang haram tersebut. Kabarnya dia pun menolak untuk melakukan tes urine.

Sejumlah foto pun beredar. Mulai dari kamar hotel tempat Andi menginap hingga Andi yang berada di dalam sel tahanan.

Dikonfirmasi mengenai penangkapan Andi karena narkoba, Kabareskrim Polri Komjen Idham Aziz membenarkannya. “Ya, benar,” kata dia singkat saat dikonfirmasi awak media, Senin (4/3). (JPC)

Sepekan Tiga Warga Batuaji Terjangkit DBD

Putut A
-
0
Sepekan Tiga Warga Batuaji Terjangkit DBD
ilustrasi

batampos.co.id – Demam Berdarah Dangue (DBD) masih mewabah di Batuaji. Masih banyak masyarakat yang terjangkit penyakit akibat sengatan nyamuk aedes aegepty itu. Sepekan ini sedikitnya ada tiga anak yang harus dilarikan ke rumah sakit karena positif DBD.

Satu anak perempuan dari kelurahan Tanjunguncang dan hingga saat ini masih dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Batuaji. Dua anak lainnya dari perumahan Sierra kelurahan Bukit Tempayang. Satu diantaranya masih dirawat di rumah sakit umum daerah. (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji.

“Dua orang di tempat kami (perumahan Sierra). Satu orang masih dirawat sampai hari ini,” kata Febby, warga perumahan Sierra saat dijumpai di Puskesmas Batuaji, Senin (4/2).

Mewabahnya penyakit berbahaya ini diakui Febby karena lingkungan yang tak sehat. Selain kesadaran masyarakat yang masih minim akan pentingnya hidup sehat, kerusakan fasilitas penunjang perumahan juga menjadi penyumbang terbesar bagi mswabahnya DBD ini. Sistem drainase yang bermasalah misalkan terlalu kecil ataupun tersumbat menjadi sarang bagi nyamuk karena digenangi air sepanjang waktu.

“Di tempat kami drainase memang tak lancar jadi digenangi air terus. Bisa jadi itu yang menyebabkan DBD mewabah di sana,” ujar ibu dua anak itu.

Lingkungan yang tak sehat ini menjadi kekuatiran serius bagi masyarakat di sana. Jika sang buah hati demam atau panas, orangtua langsung panik dan segera dilarikan ke rumah sakit atau puskesmas.

“Seperti saya hari ini. Panas anak saya tadi pagi makanya langsung ke sini. Alhamdulilah setelah diperiksa negatif. Anak saya demam biasa,” ujar Febby.

Pihak Puskesmas Batuaji saat dikonfirmasi mengakui penyakit DBD masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat di Batuaji saat ini. Masyarakat dihimbau untuk lebih peduli lagi dengan kebersihan lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya.

“Iya masih tinggi (DBD). Februari kemarin agak naik memang. Datanya saya tidak ingat pasti. Saya dan staff (pemegang data pasien) lagi di Dinas (Dinkes) mau bahas masalah ini juga. Memang harus diwaspadai semua lapisan masyarakat,” ujar Kepala Puskesmas Batuaji Fitriati

Untuk melawan penyebaran DBD ini, masyarakat harus aktif menjalankan program 3 M Plus yakni mengubur, menutup dan menguras wadah yang berpotensi digenangi air serta menggunakan alat pengamanan seperti lotion anti nyamuk dan kelambu saat tidur. (eja)

Kebun Jambu Marina Dibabat Habis Sebab ….

Putut A
-
0
Kebun Jambu Marina Dibabat Habis Sebab ….
foto: batampos.co.id / eusebius sara

batampos.co.id – Kawasan wisata terpadu Marina mulai kehilangan daya tarik sebagai tempat wisata ataupun rekreasi. Kebun jambu marina yang selama diminati wisatawan lokal ataupun manca negara, kini, sirna.

Kawasan kebun agrowisata ini berpindah tempat sehingga seluruh pohon jambu yang berada di seberang Harris Resort Marina Waterfront itu ditebang. Taman-taman sejuk yang ada dalam perkebunan tersebut kini berubah jadi tandus dan gersang.

Informasi yang didapat di lapangan, perkebunan jambu itu rencananya akan ditata ulang untuk dijadikan kebun binatang oleh pemilik lahan. Sementara perkebunan jambu berpindah tempat di dekat gerbang masuk Marina dari arah Tanjungriau.

Meskipun mengusung konsep yang sama, namun perkebunan jambu ini belum sesejuk dan secantik sebelumnya. Rimbunan pepohonan jambu belum terlihat sebab pohon jambu baru ditanam kembali.

“Butuh waktu setahun juga untuk bisa seperti yang dibawah dulu (kebun lama),” ujar Nurhali, petugas di kebun jambu yang baru, Senin (4/3/2019).

Untuk sementara perkebunan agrowisata ini mengandalkan hiburan lain untuk tetap menggaet minat pengunjung. Salah satunya adalah kuda dan becak sebagai fasilitas permainan di dalam perkebunan ini.

Kenapa pindah lokasi? Pengelola perkebunan agrowisata ini menuturkan, masa kontrak lahan dengan pemilik lahan telah selesai.

“Di bawah itu lahan perusahaan. Dilihat mungkin ramai selama ini makanya mereka mau bangun kebun binatang. Tempat baru ini punya Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sama sistem sewa pakai juga,” ujar Nurhali.

Aldi pekerja lain di lokasi perkebunan Marina menuturkan, semenjak kebun jambu Marina “digusur” jumlah pengunjung menurun drastis. Itu karena daya tarik kawasan perkebunan sudah tak ada lagi.

“Ini berbicara di perkebunan ya. Memang berkurang. Tak tahu kalau di pantai dan perhotelan. Dulu orang ramai karena ada ikonnya (pepohonan jambu). Sekarang memang berkurang pohon jambu masih kecil. Tunggu mungkin jambu-jambu yang baru ditanam ini besar kali baru ramai lagi,” katanya.

Indri seorang pengunjung menuturkan, hal yang sama. Perubahan lokasi dan hilangnya pohon jambu mengurangi minatnya untuk bertandang ke sana. Itu karena situasi perkebunan belum serimbun dan sesejuk sebelumnya.

“Orang cari yang bisa ngadem dan sejuk. Kalau begini agak susah apalagi bawa anak kasian panas-panasan,” ujarnya. (eja)

Pengen Punya Kemaluan yang Tak Bikin Malu, 4 Remaja Telan Pestisida yang Dikira Pil Pembesar

Putut A
-
0
Pengen Punya Kemaluan yang Tak Bikin Malu, 4 Remaja Telan Pestisida yang Dikira Pil Pembesar
ilustrasi

batampos.co.id – Ingin punya kemaluan besar, empat remaja pria berusia 12 hingga 14 tahun malah meninggal dunia.

Penyebabnya, mereka menelan pil beracun yang mereka kira adalah pil pembesar kemaluan.

Dilansir dari Daily Mirror pada Jumat (1/3/2019) keempat remaja lelaki itu menelan phostoxin pestisida yang mematikan setelah mengira pil itu mempunyai efek memperbesar kemaluan mereka.

Insiden tragis itu terjadi di Mokoallong, Lesotho, Afrika Selatan. Masih belum jelas bagaimana bocah-bocah itu menemukan informasi yang menyesatkan tentang pil yang biasanya digunakan untuk melindungi komoditas pertanian dari kerusakan oleh serangga dan tikus.

Hingga saat ini belum jelas siapa yang memberitahu mereka kalau pil beracun itu dapat memperbesar organ lelaki mereka. Anak laki-laki kelima yang selama segera dilarikan ke rumah sakit.

Anak laki-laki yang selama ini memutuskan untuk menelan pil itu nanti malam setelah makan malam. Salah satu nenek bocah lelaki itu, Marankolo Molibeli mengatakan, para tetua desa terkejut dengan kejadian itu.

Molibeli mengatakan, dia tidak mendapat kesempatan untuk menginterogasi bocah yang masih hidup. Anak-anak itu dilaporkan dilarikan ke rumah sakit setelah salah satu penduduk mencium bau phostoxin.

Dua dari mereka berhasil mengatakan beberapa kata sebelum mereka meninggal di klinik. “Cucu saya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dan kami mengetahui bahwa yang keempat meninggal pada hari berikutnya,” paparnya. (*)

Ada Pilot Gadungan, Ketahuan setelah 20 Tahun Terbangkan Pesawat

Putut A
-
0
Ada Pilot Gadungan, Ketahuan setelah 20 Tahun Terbangkan Pesawat
Temuan ini juga menjelaskan mengapa Chandler memilih untuk tidak dipromosikan naik pangkat jadi kapten pada tahun 2005, karena ia harus menyerahkan sertifikasinya (Mail&Guardian)

batampos.co.id – 20 tahun menerbangkan pesawat, barulah ia ketahuan tak memiliki lisensi.

Akhirnya ia diminta mengundurkan diri dari SAA awal tahun ini.

Pria itu telah menerbangkan pesawat komersial selama lebih dari 20 tahun dengan lisensi palsu, Mail & Guardian melaporkan via News24 pada Sabtu (2/3/2019).

SAA dilaporkan menemukan bahwa lisensi pilot transportasi maskapai William Chandler telah dipalsukan. Ini dilaporkan setelah penyelidikan atas insiden pada penerbangan yang ia uji coba.

Mail & Guardian melaporkan bahwa insiden yang melibatkan Penerbangan SA206 dari Bandara Internasional OR Tambo ke Frankfurt, Jerman, terjadi pada bulan November di wilayah udara Swiss.

Menurut koran itu, Chandler adalah pilot pengawas (co-pilot) dalam perjalanan tersebut dan memiliki kontrol pada saat kejadian. Juru Bicara SAA, Tlali Tlali mengatakan, penyelidikan atas insiden tersebut mengarah pada penemuan bahwa lisensi Chandler palsu.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat, Tlali mengonfirmasi ini dengan mengatakan, Chandler telah membuat pernyataan palsu kepada maskapai dan mengklaim bahwa ia memenuhi syarat dan memiliki Lisensi Pilot Transportasi Penerbangan (ATPL), ketika ia hanya memiliki Lisensi Pilot Komersial.

“Ini adalah persyaratan dari SAA bahwa semua pilot memperoleh lisensi ATPL dalam waktu lima tahun dan mereka bisa bekerja sebagai pilot di SAA. Ini terkait dengan status Petugas Pertama Senior dan membentuk bagian dari kondisi kerja mereka sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengaturan Pilot SAA. Setiap pilot yang gagal mendapatkan lisensi ini, akan dipecat, “kata Tlali.

Temuan ini juga menjelaskan mengapa Chandler memilih untuk tidak dipromosikan naik pangkat jadi kapten pada tahun 2005, karena ia harus menyerahkan sertifikasinya. Chandler dilaporkan bergabung dengan SAA sebagai pilot pada tahun 1994. Maskapai ingin Chandler membayar kembali uang yang ia hasilkan dengan curang, termasuk tunjangan. (*)

Panitia Sediakan 73 Pusat Layanan Tes SBM PTN

Putut A
-
0
Panitia Sediakan 73 Pusat Layanan Tes SBM PTN

batampos.co.id –  Para pendaftar berlomba-lomba mengakses sistem pendaftaran Ujian Tes Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBM PTN) di https://pendaftaran-utbk.sbmptn.ac.id sejak dibuka 1 Maret lalu. Sebab, mereka khawatir lokasi tes mereka jauh dari daerah tempat tinggal lantaran tempat tidak mencukupi.

Ketua Panitia Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Ravik Karsidi menuturkan, masyarakat tidak perlu khawatir. Pihaknya sudah menyiapkan pusat layanan tes yang cukup. Yakni, ada 73 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Setiap tempat dan tanggal itu ada 20 sesi. Masing-masing sesi juga sudah kami sampaikan kuotanya. Jadi, ya menyesuaikan saja,” terang Ravik saat dihubungi Jawa Pos (grup Batam Pos), kemarin.

LTMPT memperkirakan UTBK SBM PTN akan diikuti sekitar 1,8 juta peserta.

“Saya kira dengan 73 pusat layanan tes itu cukup,” imbuhnya. DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar adalah kota-kota besar dengan kuota peserta terbanyak.

Univeristas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan Univeristas Pembangunan Nasional Veteran menjadi lokasi tes di Jakarta. Sedangkan, Surabaya akan digelar di Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, dan Institut Teknologi Sepuluh November. Sementara, kuota paling sedikit ada di Ambon, Maluku.

Yakni, Univeritas Pattimura dan Universitas Darussalam.Ravik mengatakan, peserta juga bebas memilih lokasi tes UTBK SBM PTN di luar daerah tempat tinggal. Misalnya, ada siswa asal Surabaya yang kebetulan sedang menghadiri acara keluarga di Denpasar, Bali.

“Boleh saja nanti tes di Denpasar. Sambil liburan setelah tes gitu ya boleh. Kami memberikan kemudahan sebetulnya,” kata Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta itu.
Selain itu, sistem pembayaran host-to-host ke bank mitra LTMPT juga menjadi masalah. Hari Sabtu (2/3) dan Minggu (3/3) sistem pendaftaran tutup sementara. Padahal, saat itu tercatat sekitar 90 ribu pendaftar yang sudah mencetak kartu peserta, Jumat (1/3) malam. Dan pembayaran harus dilakukan 1 x 24 jam setelah itu.

“Kami koordinasi dengan bank mitra dulu. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan nanti,” ujar dia. Bagi siswa yang sudah mencetak kartu peserta namun belum membayar, lanjut Ravik, bisa melakukan log-in kembali untuk menyelesaikan pembayaran setelah sistem kembali dibuka hari ini.

Berdasarkan draf petunjuk teknis pembayaran hanya disediakan tiga pilihan bank. BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Dari pilihan itu, BNI menyediakan fasilitas pembayaran paling banyak.

Bisa langsung melalui teller di bank, ATM, SMS banking (Syntax), SMS banking (Menu), Keagenan, mobile banking, dan internet banking.Sementara itu, pembayaran melalui Bank Mandiri dapat dilakukan dengan ATM, ATM bersama/Link/Prima, SMS Banking, internet banking, dan datang langsung ke teller. Sedangkan, BTN menyediakan fasilitas paling sedikit. Yakni, melalui ATM, internet banking mobile/web, dan loket bank BTN.

Untuk lebih lengkapnya, pendaftar bisa mengunduh draf petunjuk teknis pembayaran melalui https://ltmpt.ac.id/.

Kemudian, pilih menu “Biaya UTBK” di kolom sebelah kiri. Lanjut, klik “Tata Cara Pembayaran”. Dari situ pendaftar bisa memilik petunjuk teknis bank mitra mana yang diinginkan.

Ravik mengimbau agar peserta tidak terlalu panik. Pendaftaran UTBK SBM PTN gelombang 1 masih panjang hingga 24 Maret mendatang.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanaan yang ditimbulkan. Saya berharap para peserta bisa sabar dan tenang. Proses masih panjang,” tandasnya. (han)

Jukir Tanpa Karcis Pungut Uang hingga Larut Malam

Putut A
-
0
Jukir Tanpa Karcis Pungut Uang hingga Larut Malam
Seorang juru parkir sedang mengatur kendaraan | Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Keberadaan juru parkir (jukir) di pusat keramaian dan kawasan pertokoan kembali dikeluhkan. Kali ini, datang dari pemilik usaha atau pengelola rumah toko (ruko). Pasalnya, mereka merasa dirugikan sebab kehadiran jukir dinilai mengurangi minat masyarakat untuk berbelanja di tempat usaha mereka. Terlebih, jukir tersebut tak bisa menunjukkan karcis parkir setiap kali memungut retribusi kepada pemilik kendaraan.

Rusdi, salah seorang pemilik toko di deretan Ruko Tunas Regency Sagulung mengaku sangat terganggu semenjak ada jukir di depan tempat usahanya. Pasalnya, pengunjung ataupun pelanggan mereka jadi bekurang.

Menurutnya, pengunjung lebih memilih ke Pasar Fanindo dibanding tempatnya berjualan, karena di pasar tersebut bebas parkir.

”Kayak rumah makan seperti saya inilah paling terasa dampaknya karena sekarang persaingan ketat. Kalau pengunjung merasa tak nyaman atau terkendala dengan jukir ini, tentu akan cari tempat makan lain,” kata Rusdi yang memiliki rumah makan di kompleks Pertokoan Tunas Tegency, Minggu (3/3).

Senada disampaikan Ulfa, pemilik kedai kelontong di kompleks pertokoan yang sama. Menurutnya, kehadiran jukir ini berdampak pada omset penjualannya karena pengunjung semakin sepi.

”Ini sangat mengganggu. Banyak pelanggan yang komplain. Datang belanja bentar saja langsung diminta uang sama jukir,” ujarnya.

Penolakan terhadap jukir ini sebenarnya masih berlanjut hingga saat ini. Namun, karena diklaim telah disetujui oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, pemilik toko tidak bisa berbuat banyak.

Karena itu, mereka berharap agar Dishub Batam rutin mengawasi jika memang jukir tersebut resmi. Sebab, belakangan ini aktivitas para jukir dinilai tak beraturan. Selain menunggu hingga larut malam, jukir juga tidak menyediakan karcis parkir.

”Mereka menjaga areanya banyak, tapi tak pakai karcis,”” sebutnya.

Terlebih, kata dia, pengunjung yang pindah lokasi meskipun masih dalam satu kawasan dan deretan toko, juga tetap dimintai uang parkir lagi.

”Ini yang repot, padahal masih satu kompleks loh,” keluh Ulfa.

Batam Pos menanyakan status resmi atau tidaknya jukir tersebut ke Dishub Batam. Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan. Telepon maupun pesan singkat yang dikirimkan ke jajaran pejabat Dishub Batam juga belum direspons. (eja)

Jamaah Calon Haji Harus Menanggung Biaya Visa Progresif Haji

Putut A
-
0
Jamaah Calon Haji Harus Menanggung Biaya Visa Progresif Haji
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Kebijakan biaya visa progresif untuk calon jemaah calon haji (JCH) yang pernah berhaji berlaku sejak tahun lalu. Bedanya tahun lalu dibayarkan oleh indirect cost hasil pengelolaan dana haji. Sedangkan tahun ini biaya visa progresif 2.000 riyal (sekitar Rp 7,6 juta) ditanggung JCH.

Kepala Biro Hukum, Data, dan Informasi Kementerian Agama (Kemenag) Mastuki menuturkan beberapa alasan sehingga biaya visa progresif tahun ini ditanggung JCH.

Diantaranya adalah tahun lalu pemerintah Arab Saudi menerapkan visa progresif saat masa operasional haji sudah berjalan.’’Sehingga tidak ada waktu untuk mensosialisasikan kepada jemaah. Karena jemaah sudah selesai melunasai BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji, red),’’ katanya, Minggu (3/3).

Sehingga tahun lalu Kemenag memutuskan biaya visa progresif diambilkan dari komponen indirect cost yang diambil dari hasil pengelolaan dana haji.

’’Selain itu kenapa biaya (visa progresif tahu ini, red) dibebankan ke Jemaah? Karena tahun lalu jadi temuan (audit, red) BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan, red),’’ jelasnya.

Tentunya Kemenag tidak ingin kejadian serupa terulang kembali tahun ini. Akhirnya diputuskan biaya visa progresif ditanggung oleh JCH masing-masing. Keputusan ini juga sudah disepakati bersama dengan Komisi VIII DPR.

Mastuki menjelaskan visa progresif dibebankan kepada JCH yang sudah pernah berhaji. Besaran biaya visa progresif tahun ini masih sama seperti tahun lalu, yakni 2.000 riyal per jemaah. Kemenag sampai saat ini belum melansir nama-nama JCH yang diperkirakan terkena ketentuan biaya visa progresif. Padahal Kemenag sudah mengeluarkan daftar JCH berhak lunas BPIH 2019.

Pengamat haji dari Pusat Pengakjian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidatullah Jakarta Dadi Darmadi mengatakan, kebijakan visa progresif adalah ketentuan internal Arab Saudi. Sehingga masyarakat Indonesia hanya bisa menjalankannya saja.

’’Tidak apa-apa Kemenag memutuskan biaya visa progresif itu dibebankan ke jemaah,’’ katanya.

Hanya saja dia berharap Kemenag segera menyampaikan nama-nama yang dipastikan atau berpotensi terkena biaya visa progresif tersebut. Sehingga ada kesempatan bagi JCH untuk mempersiapkan finansial sebelum masa pelunasan BPIH benar-benar dibuka.

’’Jangan sampai ada JCH yang kaget kenapa ada biaya tambahan sebesar Rp 7 jutaan itu saat pelunasan,’’ jelasnya.

Menurut Dadi saat ini merupakan waktu yang pas untuk menyampaikan ketentuan visa progresif tersebut. Sebab masa pelunasan BPIH belum dibuka.

Meskipun belum ada data resmi dari Kemenag, Dadi mengatakan JCH yang bakal terkena biaya visa progresif pasti ada. Meskipun jumlahnya tidak besar, kebijakan ini sendiri sudah berjalan sejak 2016 lalu. Hanya saja untuk Indonesia baru diterapkan sejak 2018.Seperti diketahui besaran BPIH tahun ini ditetapkan sebesar rata-rata Rp 35,2 juta.

Sedangkan untuk biaya di masing-masing embarkasi, masih menunggu keluarnya Keputusan Presiden (Keppres). Kemenag merencanakan pelunasan dimulai sejak 5 Maret depan. Namun tetap menunggu keluarnya Keppres oleh Presiden Joko Widodo. (wan)

Nilai Bantuan Bedah Rumah Meningkat

Putut A
-
0
Nilai Bantuan Bedah Rumah Meningkat
ilustrasi

batampos.co.id – Kementerian PUPR memutuskan untuk menaikkan nilai batuan stimulan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadata (BSPS). Program ini juga dikenal dengan bedah rumah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.

Kebijakan ini termuat dalam Keputusan Menteri PUPR No. 158 tahun 2019. Besaran nilai bantuan BSPS ditingkatkan untuk dua kategori yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS).

Untuk PKRS,  nilai bantuan dinaikkan dari sebelumnya Rp 15 juta menjadi Rp 17,5 juta per unit. Dengan rincian dari Rp 15 juta untuk belanja bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang.

Sementara khusus PKRS di  pulau-pulau terpencil dan pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat nilai bantuan ditingkatkan menjadi Rp 35 juta  per unit  dengan rincian Rp 30 juta untuk bahan bangunan serta Rp 5 juta untuk ongkos tukang.

Sementara untuk PBRS dari semula Rp 30 juta dinaikan menjadi Rp 35 juta terdiri dari komponen bahan bangunan Rp 30 juta dan ongkos tukang Rp 5 juta.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan dalam program ini pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong.

“Nantinya tukang yang mengerjakan juga bisa diberikan upah jika memang diperlukan. Dengan demikian mereka tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya untuk upah kerja tukang,” terangnya, Minggu (3/2).

Beberapa kriteria penerima BSPS adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah atau sudah memiliki dan menempati satu-satunya rumah namun tidak layak huni.

Kemudian yang bersangkutan belum pernah memperoleh dana BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya, penghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi dan bersedia berswadaya membentuk kelompok dengan penyataan tanggung renteng.

Khalawi menjelaskan, BSPS diberikan berdasarkan readiness criteria yang diusulkan dari Bupati/ Walikota dan  Kementerian/Lembaga. Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi RTLH yang ada di desa/kelurahan.

”Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan.  legalitas tanah calon penerima bantuan juga tidak boleh dalam masa sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” kata Khalawi.

Dalam kurun 4 tahun (2015-2018), program BSPS telah meningkatkan menjadi rumah layak huni sebanyak 494.169 unit.  Tahun 2019, program BSPS ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp 4,28 Triliun. (tau)

1...11,52611,52711,528...14,324Halaman 11,527 dari 14,324

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000

Play sound