batampos.co.id – Puluhan warga RT 01 dan 06 RW 18 Bengkong Telaga Biru diundang Ketua DPRD Batam Nuryanto untuk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan lahan tempat mereka diami selama ini dengan pemilik lahan, BP Batam, BPN dan stakeholder lainnya, Selasa (20/2).

RDP ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan kepemilikan lahan serta solusi untuk pihak perusahaan sebagai pemilik PL (pengalokasian lahan) dengan masyarakat setempat.

Dalam pertemuan penuh kekeluargaan itu, disimpulkan bahwa pemilik PL adalah PT Bintang Persada Nusantara yang diperoleh dari BP Batam sejak tahun 2008. Namun masyarakat mengklaim mereka telah tinggal di lahan tersebut sejak tahun 2001 silam dan pernah meminta untuk mendapatkan PL dari BP Batam tapi tak diberikan.

Bertahun-tahun masyarakat berusaha untuk mencari solusi untuk membeli lahan tersebut dari pemilik PL tapi perusahaan belum bersedia karena harga yang ditawarkan hanya Rp 200 ribu per meternya.

Karena masyarakat ngotot untuk memiliki lahan tersebut seutuhnya, mereka lalu mengadukan hal tersebut ke DPRD Batam dan difasilitasi dalam RDP. Nuryanto berusaha menjembatani kedua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan satu solusi yakni berusaha memfasilitasi pemilik PL agar mendapatkan lahan pengganti agar masyarakat dapat memiliki lahan yang telah sah milik PT BPN tersebut.

“Saya akan berusaha untuk jembatani agar BP Batam mau memberikan lahan pengganti untuk PT BPN. Tapi saya minta agar semua pihak menahan diri dengan tetap menjaga suasana kondusif karena masih ada ruang untuk menyelesaikan ini,” ujar Cak Nur, sapaan akrab Nuryanto diakhir RDP tersebut.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta BP Batam untuk prioritaskan penyelesaian masalah lahan warga Bengkong Telaga Biru agar semua pihak mendapat kepastian dan terayomi.

“Kepentingan saya adalah menyelesaikan masalah atau urusan masyarakat. Jadi sebagai wakil rakyat saya akan berusaha agar masalah ini teratasi,” pungkasnya.(spt)

batampos.co.id – Belum adanya keputusan penundaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) ditanggapi pimpinan DPRD Batam. Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan, apapun yang menjadi keputusan DPRD, sifatnya kolektif kolegial atau kesepakatan DPRD Batam.

“Kalau itu (penundaan PPJU) saya putuskan pribadi, berarti DPRD saya sendiri dong,” kata Nuryanto, Selasa (19/2/2019).

Menurutnya, permintaan penundaan PPJU oleh Pemko Batam beberapa waktu lalu sudah disposisikan ke dinas terkait, yakni komisi II masalah anggaran dan komisi I menyangkut aspek hukum. Hanya saja, laporan pembahasan dari dinas terkait belum diberikan ke pimpinan.

“Makanya saya menunggu, karena aturannya seperti itu. Apapun hasil pembahasan di komisi nanti kita rapimkan (Rapat Pimpinan), sehingga menjadi keputusan bersama lembaga DPRD Batam,” tuturnya.

Nuryanto menambahkan, pentingnya dilakukan pembahasan di komisi karena penundaan kenaikan tarif PPJU ini telah tertuang di Perda. Secara teknis DPRD harus mengkaji, sehingga hal ini tidak melanggar aturan. Apalagi penundaan dilakukan untuk kedua kali.

“Artinya dasar DPRD sepakat dan tidak sepakat, setuju tidak setuju harus ada rekomendasi dari komisi terkait. Kalau aku ngomong pribadi gak ada persoalan kenaikan tarif PPJU ditunda,” ucapnya.

Bahkan Nuryanto menilai, bukan hanya ditunda, melainkan lebih pada revisi perda. Tarif PPJU dikembalikan ke angka awal, hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang belum membaik dikhawatirkan akan sangat memberatkan kebutuhan masyarakat Batam.

“Lagian TDL (Tarif Dasar Listrik) Batam juga sudah dinaikan Pemprov. Dari segi pendapatan, saya pikir tak masalah,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyebutkan, hingga kini Pemko Batam belum menerima tanggapan DPRD Batam terkait penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang pajak daerah. Dalam aturan ini termuat kenaikan-kenaikan pajak daerah termasuk PPJU, sejatinya Perda itu seharusnya diterapkan Januari lalu setelah sebelumnya juga sempat ditunda.

“Saya cek, belum ada pembahasan usulan kita, agar kenaikan ditunda. Artinya belum ada jawaban dewan,” ungkap Amsakar Achmad.

Hingga saat ini, tarif PPJU masih tarif lama yakni industri 3 persen sementara sektor lain, termasuk perumahan 6 persen. Sementara, dalam Perda 7 tahun 2017 disebutkan Industri tetap 3 persen, fasum fasos tetap 6 persen, sementara perumahan naik 1 persen jadi 7 persen, dan bisnis dan jasa naik jadi 8 persen.

“Kenaikan akan terjadi dengan sendiri jika tidak disetujui atau tanpa restu DPRD. Sampai surat itu dibalas. Kalau seandainya nanti tidak ada jawaban sampai waktu tertentu, kita harus mengikuti Perda yang disepakati sebelumnya,” tegasnya. (rng)