batampos.co.id – Penarikan retribusi parkir di luar kawasan parkir berbayar terus disoroti. Di Batuaji dan Sagulung, penarikan retribusi parkir oleh jukir pada lokasi-lokasi yang ramai terus bertambah dari waktu ke waktu. Ini dipertanyakan masyarakat sebab klaim Dishub Batam bahwa target retribusi parkir tahunan tidak terpenuhi dianggap tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

”Kalau dilihat kenyataan di lapangan, seharusnya tercapai (target retribusi parkir, red). Satu komplek pertokoan bisa tiga empat jukir. Pindah parkir harus bayar lagi karena toko sebelah ada jukir lain lagi,” ujar Dharmansyah, warga Batuaji saat dijumpai di kompleks pertokoan Tunas Regency, Sagulung, kemarin.

Keberadaan jukir di kompleks pertokoan banyak ditolak pemilik toko atau pelaku usaha yang halaman toko atau tempat usahanya ditempatkan petugas parkir. Alasan penolakan mereka karena keberadaan jukir tersebut dianggap penghalang usaha mereka.

Pemilik toko di deretan Ruko Tunas Regency, Sagulung misalkan, belakangan ini berseteru dengan jukir yang telah menjamur sejak dua bulan belakangan ini. Mereka menolak jukir karena dikomplain pelanggan mereka. Apalagi keberadaan jukir tersebut juga tidak teratur. Dalam satu kawasan yang sama terdapat banyak jukir sehingga pelanggan atau pengunjung harus bayar dobel jika berpindah ke toko lainnya. Apalagi jukir juga tidak menyediakan karcis parkir.

”Inilah alasan kenapa kami tolak. Entah kemana uang itu nanti. Masya-rakat komplain karena tak jelas jukir ini. Karcis tak ada, bisa saja uang ini dipakai buat kepentingan pribadi mereka. Kalau pelanggan komplain kami (pemilik toko) tentu komplain juga. Ini mempengaruhi usaha kami. Orang malas datang ke sini lama-lama,” tutur Supardi, pemilik salah satu toko di Tunas Regency.

Sejak awal, sambung Supardi, sebenarnya mereka menolak jukir karena dianggap bisa menghambat usaha mereka. Namun karena diinformasikan bahwa penempatan jukir itu atas kebijakan Dishub Batam, maka mereka tak bisa menolak. Namun belakangan ulah para jukir itu malah meresahkan sehingga mereka bertekad menolak jukir di sana.

”Pengelolah tempat hiburan di sebelah kemarin berantam sama petugas parkir itu. Ya itu tadi masalahnya, pelanggan mereka komplain karena ada jukir di mana-mana di sepanjang ruko ini,” tuturnya.

Senada disampaikan pengu-saha atau pemilik ruko di simpang Pasar Sagulung. Mereka merasa tak nyaman dengan hadirnya sejumlah jukir di depan pertokoan mereka. Alasannya sama, jukir enggan menyediakan karcis parkir, sehingga harus membayar lagi jika berpindah ke halaman ruko lain.

”Sudah gitu kadang siluman juga jukir ini. Orang datang parkir tak kelihatan, tapi saat keluar baru nongol sambil sodorkan tangan. Ini kan tak betul. Kendaraan orang hilang atau rusak nanti kami yang punya toko juga yang dikomplain,” ujar Hendi, pemilik toko di kawasan itu. (eja/ian)

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menegaskan bahwa juru parkir (jukir) yang tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan saat parkir termasuk kategori pungutan liar (pungli). Dengan demikian, pihak kepolisian dan Saber Pungli berhak menangkap jukir yang tidak memberikan karcis kepada warga yang sedang parkir di pinggir jalan.

”Ya, memang jelas, parkir harus ada karcis. Kalau tidak ada, maka itu pungli sehingga bisa masuk pidana,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura, Rabu (7/11).

Nyanyang mengatakan, saat ini banyak pengaduan mengenai banyaknya oknum jukir yang tidak memberikan karcis. Untuk itu, ke depannya masalah perparkiran ini akan terus dilakukan penataan. ”Jadi masih akan terus dievaluasi. Bagaimana mengenai parkir ini makin tertata. Tetapi intinya kalau tidak ada karcis tak usah dibayar dan bisa dilaporkan ke polisi,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Pansus Perda Parkir DPRD Batam, Udin P Sihaloho. Ia menegaskan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir di Kota Batam, jelas disebutkan bahwa retribusi parkir harus dilengkapi karcis. Jika tidak ada karcis maka warga tidak perlu membayar parkir.

”Jadi tegas bahwa memang kalau tidak ada karcis tetapi masih pungut retribusi maka itu adalah pungli. Dan memang bisa ditindak pidana itu,” kata Udin.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Rustam Effendi juga mengatakan bahwa juru parkir dilengkapi dengan karcis parkir.
Dimana operasional parkir juga terbatas. ”Kalau memang tak ada karcis memang tidak usah dibayar. Itu ketentuan yang ada, dan memang itu masuk pungli,” sebutnya.

Rustam mengatakan, beberapa kali pihaknya sudah melakukan penertiban dan razia terhadap oknum jukir yang bekerja tidak sesuai ketentuan. Terakhir adalah penangkapan beberapa jukir di kawasan Nagoya yang memungut retribusi parkir di atas jam 22.00 WIB.

”Kita terus melakukan razia dan akan tetap melakukan razia. Kita juga berupaya terus menata dan memperbaiki sistem perparkiran di Batam,” terangnya.(eja/ian)