Jumat, 1 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11570

Pemkab Natuna Terapkan Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai

0
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menunjukkan sertifikat geopark nasional.

batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, tahun ini pemerintah daerah mulai menerapkan aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Aplikasi tersebut merupakan upaya meningkatkan produktivitas pegawai dan bertujuan agar pendapatan pegawai berbasis kinerja.

”Aturan ini untuk mendorong pegawai lebih kreatif dan fokus dalam pelaksanaan tugas harian, mendukung tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” katanya Minggu (6/1/2019).

Aplikasi tersebut katanya, menetapkan waktu produktif jam kerja pegawai yang harus dipenuhi. Akan terdapat pemotongan jika target jam produktif tidak dapat dipenuhi dengan persentase tertentu.

Ngesti juga menerangkan, bahwa dalam pelaksanaan tugas, para pejabat Eselon IV sebagai pimpinan langsung berhubungan dengan staf teknis dibawahnya, harus terus memperhatikan pergerakan pelaksanaan tugas staf, pembagian tugas dan aktivitas serta melakukan evaluasi secara berkala.

Kepada para staf teknis sambungnya, diharapkan agar tidak menunggu arahan pimpinan, karena selama ini terdapat berbagai tugas rutin dapat dilakukan secara inisiatif tanpa menunggu arahan pimpinan.

”Kreatif ini penting untuk menambah data aktivitas yang akan berhubungan dengan nilai pendapatan dan penghasilan pegawai,” jelasnya.

Kepada seluruh aparatur pemerintah daerah katanya, agar berupaya meningkatkan profesionalisme kerja dan menjaga netralitas menyongsong pelaksanaan Pemilu 2019.

Tentu sikap netralitas dari seluruh aparatur akan memberikan dampak positif bagi menjamin terciptanya hak demokrasi rakyat. Hal ini juga akan sangat berpengaruh pada mutu pelayanan.

”Peringatan keras bagi seluruh aparatur, dalam berbagai praktek politik, berdasarkan regulasi Aparatur Sipil Negara, terdapat sanksi tegas mengikat, baik berupa peringatan bahkan sampai pemberhentian,” tegas Ngesti. (arn)

KPU Bocorkan Pertanyaan, Pemaparan Visi Misi Dibatalkan

0

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan acara pradebat yang direncanakan digelar 9 Januari. Keputusan itu diambil KPU lantaran kedua pasangan calon (paslon) tidak mencapai kesepakatan soal acara pradebat sosialisasi visi dan misi tersebut.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ingin acara itu dihadiri paslon, sedangkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf tidak sepakat. TKN tetap menginginkan kegiatan tersebut dihadiri tim kampanye saja.

Karena tidak ada kesepakatan, KPU menyerahkan keputusan kepada tim paslon masing-masing untuk mengadakan sosialisasi sendiri-sendiri tanpa difasilitasi KPU. ”Mereka bisa mengadakan sekali atau dua kali,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

Batalnya acara pradebat membuat kecewa kubu Prabowo-Sandi. Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyatakan, seharusnya KPU tetap pada rencana awal untuk menyediakan forum penyampaian visi dan misi.

”Saya sayangkan. Sebab, ini banyak ditunggu oleh masyarakat,” ujar Sandi.

Menurut dia, masyarakat ingin mendengar langsung visi dan misi yang disampaikan paslon.

”Sebagai penyelenggara pemilu, KPU mestinya memfasilitasi,” imbuhnya.

Sandi yakin, jika kegiatan tersebut difasilitasi KPU, masyarakat akan lebih menaruh perhatian. Sebab, dua pasangan calon hadir bersamaan untuk menyampaikan visi-misi dan program masing-masing. Jika penyampaian visi dan misi dilakukan sendiri-sendiri, justru hasilnya berbeda.

”Kalau kami tidak mendapat jangkauan yang sejauh dan seefektif itu. Jangankan visi-misi kami sebagai penantang, visi-misi petahana saja mereka (masyarakat, red) enggak mengerti,” ujarnya.

Meski begitu, Sandi memastikan pihaknya tetap memaksimalkan kesempatan yang masih ada. Berikutnya, dia bersama Prabowo akan melakukan persiapan untuk menghadapi debat pada 17 Januari. ”Kami akan dapat brief full dari BPN, juga dari Bapak SBY,” ucapnya.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda Sari, menyayangkan keputusan KPU membatalkan pemaparan visi misi itu. Menurut Imelda, KPU seharusnya mengabulkan permintaan BPN. Sebab, superstar dalam sebuah pilpres adalah calon presiden.

“Kita ini milih presiden bukan timses. Superstar itu capres dan cawapres,” terangnya, kemarin.

Tugas KPU, kata dia, adalah menjadi fasilitator agar rakyat tahu apa yang akan dilakukan para capres jika menang.

“Agar visi misi paslon diketahui rakyat. Bukan malah dibatalkan acara visi misi tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, TKN Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Ma’ruf tidak mempersoalkan pembatalan pradebat oleh KPU. Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tetap melakukan sosialisasi.

Pria kelahiran Yogyakarta itu menyebutkan, yang dibatalkan hanya acara formal yang difasilitasi KPU. Sedangkan penyampaian visi dan misi kepada masyarakat tetap bisa dilakukan. ”Setiap saat akan kami sampaikan,” katanya.

Selain TKN, tim kampanye daerah (TKD) juga akan ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan, para caleg diharapkan menyampaikan visi dan misi Jokowi-Ma’ruf kepada publik.

Hasto menambahkan, saat ini pihaknya menyiapkan debat publik. Dia menegaskan, Jokowi-Ma’ruf sudah siap mengikuti agenda tersebut.

”Debat tidak menjadi persoalan karena problematika bangsa bisa dijawab Pak Jokowi,” paparnya.

Begitu juga Ma’ruf. Dia merupakan sosok ulama yang lahir dari bawah. Selalu bersentuhan dengan masyarakat dan mengetahui apa yang diinginkan rakyat. Jadi, Ma’ruf juga sangat berpengalaman dan paham betul tentang persoalan bangsa.

Setelah KPU membatalkan acara pemaparan visi-misi, muncul tagar #JKWTakutPaparkanVisiMisi di media sosial. Timses Joko Widodo-Ma’ruf Amin membantah capres dan cawapresnya itu tidak memaparkan visi misi karena takut.

“Tidak benar Pak Jokowi takut pemaparan visi dan misi,” kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, Minggu (6/1).

Menurut Ace, dalam proses pemaparan visi dan misi, sifatnya tidak ada interaksi dan dialog dengan panelis. Sehingga pihaknya ingin proses pemaparan visi dan misi itu dilakukan dengan debat sehingga semua pihak bisa mendalami secara lebih substansial program apa yang akan dilaksanakan para kandidat Capres tersebut.

Justru dengan debat, kata Ace, timses Jokowi menilai kualitas dan penguasaan visi-misi bisa terlihat dengan baik. Pemaparan visi dan misi tidak akan hanya jadi sekadar retorika dan jargon.

Ace balas menyerang kubu Prabowo-Sandiaga dengan menyebut dokumen visi misi yang diserahkan ke KPU sangat berantakan. Prabowo-Sandiaga dianggap tidak siap dengan visi misi mereka.

“Penjabaran bersifat sangat umum dan tidak tajam baik di bagian pilar maupun program aksi. Tidak ada tawaran dan langkah konkret yang akan dilakukan,” ungkap politikus Golkar ini.

Sementara itu, cawapres Ma’ruf Amin juga menepis batalnya pemaparan visi misi ini karena pihaknya takut. Menurut dia, jumlah debat yang disiapkan KPU sudah cukup.
“Itu kan katanya terlalu apa ya, terlalu banyak” ucap Ma’ruf di Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin.

Daftar Pertanyaan Dibocorkan

Selain membatalkan penyampaian visi dan misi capres, KPU juga akan memberikan daftar pertanyaan debat pertama kepada pasangan capres-cawapres. Rencananya, daftar materi pertanyaan debat capres akan diserahkan pada 10 Januari. “Sebetulnya lebih cepat dari tanggal 10 Januari perkiraan saya. Tanggal 10 Januari itu (daftar pertanyaan) sudah diberikan paling lambat,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Sabtu lalu.

Daftar pertanyaan ini akan diserahkan setelah panelis menyusun pertanyaan. KPU mengupayakan daftar pertanyaan selesai lebih cepat dari jadwal.

“Para panelis ada semangat untuk bisa menyelesaikan lebih awal, kami memberikan waktu yang penting tanggal 10 Januari sudah terformula,” kata Arief.

Keputusan KPU membocorkan pertanyaan debat menuai kritik banyak kalangan. Gagasan otentik pasangan capres-cawapres akan hilang karena sudah mengetahui daftar pertanyaan. Debat hanya seperti hafalan belaka.

Hal itu diungkapkan Direktur Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar, Minggu (6/1).

“Ya artinya dengan kisi-kisi itu, kita ini tidak memiliki gagasan otentik dari masing-masing paslon,” tambah Erwin.

Padahal, sambung Erwin, jika mengacu pada debat-debat capres di negara lain, gagasan otentik banyak keluar dari para kandidat.

Sehingga para panelis, kandidat lain maupun masyarakat bisa men-challenge gagasan tersebut. Hal ini seharusnya bisa menjadi catatan KPU

“Ruang orisinalitas sudah tidak ada, ini berarti KPU telah mengamputasi orisinalitas dari debat ini,” ujar Erwin.

Debat pasangan capres da cawapres bakal menjadi ilusif yang tak berguna nantinya.

“Menurut saya tidak usah ada debat, karena kalau para kandidat diberikan kisi-kisi itu jadi debat ilusif dan menurut saya itu diskusi palsu,” ungkap Erwin.

Erwin menambahkan, selain penyampaian visi-misi yang dibatalkan oleh KPU, adanya kisi-kisi itu juga semakin mengurangi makna debat dan perhelatan Pilpres saat ini.

“Ini membuat makna debat tak ada gunanya lagi. Ini kan debat akhirnya menjadi formalitas belaka,” kata Erwin. (bay/lum/c11/fim)

Imigrasi Tolak 392 WNA dan Cegah 193 WNI

0
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Sepanjang 2018, sebanyak 392 Warga Negara Asing (WNA) ditolak masuk Indonesia melalui daerah wilayah kerja Imigrasi Klas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam.

Tidak hanya itu, Imigrasi Batam juga menolak keberangkatan 193 orang WNI ke luar negeri dalam kurun waktu yang sama.

“Semua orang yang melintas (keluar masuk) ada yang boleh dan tidak boleh masuk, begitupun ada yang boleh dan tidak boleh keluar,” kata Kepala Kantor Imigrasi Klas I TPI Batam Lucky Agung, Kamis (3/1/2019).

Untuk penolakan WNA, Lucky tidak memberi alasan, termasuk dari negara mana saja mereka berasal.

Untuk WNI yang akan keluar negeri, ia mengaku karena diduga akan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nonprosedural.

Menurut dia, hal ini dilakukan guna keamanan yang bersangkutan, seperti terhindar dari Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO).

“Waktu saya tugas di Singapura, pernah bawa pulang jenazah, sesampai di rumah duka ternyata keluarga bilang bukan anaknya, ternyata identitas yang dipakai bukan punya yang bersangkutan (korban),” kata dia.

Ia menegaskan, yang akan keluar tidak ada yang berkaitan dengan dugaan terorisme. Berbeda dengan penangkalan yang dilakukan Imigrasi tahun lalu.

Imigrasi, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan terjadinya TKI nonprosedural. Karenanya keberangkatan mereka sudah ditangkal sejak hendak berangkat ke luar negeri.

Bahkan, dalam pembuatan paspor baru, Imigrasi sudah bisa melakukan pencegahan, dengan menolak pembuatan buku negara itu bagi WNI yang diduga akan menjadi TNI nonprosedural.

“Ini kewajiban moral, untuk melakukan pencegahan agar orang tidak menjadi korban TPPO,” kata dia.

Sementara data pelintas melalui Batam, imigrasi Batam mencatat keberangkatan mencapai 3.317.509 orang sedangkan kedatangan mencapai.

“Bayangkan, penduduk Batam sekitar 1 juta lebih. Angka ini (pelintasan) tiga kali lipat warga Batam,” pungkasnya. (iza)

Normalisasi Drainase Grya Batuaji Asri Bermasalah

0

batampos.co.id – Warga perumahan Grya Batuaji Asri tahap VI, kelurahan Seilangkai, Sagulung kecewa dengan proyek peningkatan drainase di lingkungan pemukiman mereka pada akhir tahun 2018 lalu. Pasalnya proyek dari Dinas Perkimta kota Batam yang dikerjakan oleh PT Raja Arthasuma Julio selaku kontraktor itu tidak sesuai harapan.

Pengerjaan drainase dinilai asal-asalan sebab setelah rampung air malah tergenang di dalam pemukiman warga. Padahal sebelum ada proyek tersebut air  mengalir lancar melalui drainase lama. Ini terjadi karena pemasangan box culver sebagai saluran drainase tidak rata dan asal-asalan saja.

Tidak itu saja yang lebih mengecewakan lagi adalah kerusakan dinding ataupun teras rumah warga dibiarkan begitu saja setelah pekerja ditarik dari lokasi kerja pada taggal 29 Desember lalu.

Rumah ibu Heni di blok S2 nomor 16 misalkan alami kerusakan pada bagian  samping rumah. Tembok samping rumah tepatnya di bagian teras rubuh karena penggalian drainase menggunakan alat berat. Kerusakan itu dibiarkan saja sampai, Senin (7/1) kemarin. “Sebelum tahun baru sudah tak ada lagi pekerja. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya sudah protes kami. Ibu Heni sempat marah-marah karena teras rumahnya rusak. Orang proyek katanya mau ganti tapi sampai hari ini tak datang-datang lagi,” ujar Siti, warga di blok S, kemarin.

Ketidak puasan warga dengan proyek tersebut diakui warga sudah dirasakan sejak awal proyek berjalan. Penggalian dan pembongkaran drainase lama menggunakan alat berat dianggap tidak masuk akal sebab merusak bangunan rumah hingga masjid. “Dari awal sudah tak betul. Masa gali drainase kecil ini pakai alat berat. Protes memang kami tapi katanya mau dibenarin lagi kalau ada yang rusak,” kata Edi, warga lainnya.

Saat proyek berjalan, pengerjaan tidak berjalan maksimal. Dimulai dengan pemasangan box culver yang tidak rata sampai pada penempatan pekerja yang sangat sedikit hanya empat sampai enam orang saja. Proyek tanpa plang itupun sempat mangkrak sekitar sebulan.

“Sepertinya asal-asalan. Banyak tak beres. Sempat sebulan lebih mobil sampah tak masuk karena jalan jadi sempit karena proyek ini,” kata Atai, warga blok T.

Pantauan di lapangan, tak ada lagi aktifitas pengerjaan di lokasi proyek. Beberapa warga terlihat masih sibuk membersihkan ataupun membenahi halaman rumah mereka dari sisa-sisa tanah galian ataupun material yang ditinggalkan pekerja. “Beginilah kondisinya. Mau tak mau kami harus benahi sendiri karena pekerja sudah tak ada lagi,” ujar Atai.

Kadis Perkimta Kota Batam Eryudi Afriadi saat dikonfirmasi mengaku sudah mengetahui keluhan warga tersebut. Pihaknya akan kembali koordinasi dengan pihak kontraktor untuk kembali membereskan proyek tersebut. “Rumah warga yang rusak akan diperbaiki kembali. Kami akan panggil kembali kontraktornya,” ujarnya, kemarin.

Proyek tersebut diakui Eryudi sudah rampung 100 persen namun adanya keluhan warga itu termasuk aliran air yang tersendat pihaknya akan tinjau kembali.

“Yang bermasalah tentu harus dibenahi lagi. Nanti kami cek kembali,” ujarnya. (eja)

Polda Kepri Amankan Jukir di Jembatan Barelang

0
Juru parkir (kenakan masker) yang diamankan polisi.

batampos.co.id – Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum mengamankan dua orang juru parkir di Kawasan Jembatan Barelang, Minggu (6/1/2019) sore.

Tindakan ini merupakan respon dari Polisi atas laporan masyarakat yang mengunjungi kawasan tersebut. Dari penelusuran dilakukan polisi, jukir-jukir tersebut menarik pungli sebesar Rp 10 ribu setiap kali parkir.

Terkait penangkapan ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Hernowo.

“Iya, nanti akan kami serahkan ke Dishub ” katanya, Senin.

Ia mengatakan kasus ini merupakan atensi Kapolda Kepri. Karena adanya informasi masyarakat, adanya pungutan liar parkir melebihi batas kewajaran. “Kasusnya ditangani subdit jatanras,” ungkapnya.

Dari pantauan Batam Pos dua orang jukir Kawasan Jembatan Barelang diperiksa polisi di ruangan jatanras. Sekitar pukul 11.00 polisi membawanya kedua orang jukir tersebut untuk diserahkan ke Dishub Kota Batam. (ska)

Minta Dukungan Penuh BP Batam dan Pemko Batam

0

batampos.co.id – Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kota Batam semakin mantap untuk terlibat dalam penataan Batam. Di tahun ini perusahaan dan BUMN yang tergabung dalam TSP Kota Batam akan tetap berbuat untuk Batam lewat program CSRnya.

“Program TSP di tahun ini sudah ada. Dan beberapa perusahaan yang sudah gabung TSP akan tetap menyalurkan CSRnya. Karena memang mereka selama ini juga aktif kok,” kata ketua TSP Kota Batam, Johanes Kennedy, Senin (7/1).

Kennedy mengatakan, program TSP tahun ini akan tetap menggandeng pemerintah baik Bp Batam dan Pemko Batam. Di mana program TSP ini memang tak bisa lepas dari urusan kepemerintahan.

“Misalnya untuk pembangunan rest area atau penataan objek wisata, maka tetap pemerintah harus dilibatkan. Karena merekalah yang punya tanah dan wilayah,”katanya.

Menurutnya, penataan objek wisata dan pembangunan taman di Kota Batam memang menjadi fokus TSP. Selain meningkatkan kunjungan wisata, ini juga untuk memperindah estetika perkotaan di Batam.

“Misalnya pertamanan. Masih banyak titik atau pinggir jalan yang layak untuk ditata. Dan seperti PGN sudah ada taman yang dibangun di Batam Center,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan PGN Batam Amin Hidayat mengatakan, taman yang berada di sekitar simpang Rosedale itu sudah selesai dibangun. Bahkan saat ini menunggu taman tersebut diresmikan.

“Taman yang kita bangun di sana memang sudah selesai. Dan kemungkinan dalam waktu dekat akan diresmikan,” katanya beberapa waktu lalu.

Amin juga mengatakan, bahwa memang pembangunan taman itu dibuat untuk memperindah Batam. Dan ia berharap taman hijau di pinggir jalan semakin banyak di Batam. Ini untuk memperindah Batam sebagai daerah perbatasan. Untuk menambah kesan Batam yang hijau nan asri dan ramah lingkungan.

“Kita juga ingin Batam ini lebih indah dan lebih hijau. Tertata rapi dan akan terlihat lebih indah di mata masyarakat lokal terutama internasional,” katanya. (ian)

Pasokan Menipis, Harga Ikan Melambung

0
Stok ikan menipis di lapak penjual ikan di pasar Botania 1, Batam Centre, Batam. (Bobi/JawaPos.com)

batampos.co.id – Ikan laut segar di pasaran Batam mulai langka akibat tingginya gelombang laut di wilayah Kepri, beberapa hari terakhir. Tak hanya langka, harga ikan juga turut melambung. Seperti di Pasar Tos 3000 Jodoh, tak banyak terlihat jenis ikan segar.

Adapun di lapak-lapak yang masih memiliki persedian ikan segar, harganya melambung. Seperti ikan tongkol putih yang biasanya dibandrol sekitar Rp 28 ribu per kilogram (kg) kini naik menjadi Rp 34 ribu per kg. Ikan kembung dari Rp 37 ribu naik menjadi Rp 42 ribu per kg, ikan selar dari Rp 43 ribu naik jadi Rp 46 ribu per kg.

”Ini sudah murah, tanya yang lain mana ada segini. Lagi pula yang segar sekarang susah,” ujar Amin, pedagang ikan di Pasar Tos 3000 Jodoh, Minggu (6/1/2019).

Menurut dia, langka dan mahalnya harga ikan segar disebabkan musim angin utara. Dimana gelombang tinggi sehingga menyebabkan nelayan jarang melaut.

”Risiko melaut di cuaca seperti ini cukup tinggi. Makanya banyak nelayan yang tak melaut,” sebut Amin lagi.

Di Pasar Pujahabari Nagoya, harga ikan-ikan tersebut lebih tinggi. Misalnya, ikan tongkol putih dijual di kisaran Rp 36 ribu-Rp 38 ribu per kg, ikan selar Rp 50 ribu per kg, ikan kembung Rp 45 ribu per kg. ”Ikan segarnya langka dan harganya mahal,” ujar Koko, pedagang ikan di Pasar Pujabahari.

Sementara itu, di sejumlah pasar di wilayah Batuaji dan Sagulung, terpantau ikan laut segar juga alami kelangkaan. Senada, sejumlah pedagang disini juga menyebutkan kelangkaan stok ikan laut karena cuaca ekstrem dan gelombang laut yang terjadi beberapa minggu belakangan ini.

Menurut Wildan, penjual ikan di Pasar Fanindo Batuaji, kelangkaan ikan laut membuat harganya naik. Seperti ikan gembung dari Rp 38 ribu per kg, kini dijual Rp 40 ribu- Rp43 ribu per kg, ikan kakap besar dijual Rp 35 ribu dari semula Rp 30 ribu per kg, ikan mata besar Rp 31 ribu dari sebelumnya Rp 27 ribu per kg, ikan patin Rp 35 ribu dari semula Rp 30 ribu per kg.

”Kenaikan sejak semalam. Angin kencang, banyak nelayan tak melaut,” tutur Wildan.

Dia mengatakan dua hari belakangan ini para pedagang hanya menyetok ikan air tawar. Itupun juga tidak sebanyak pada hari-hari biasa.

Palingan nyetok lele saja,” ucapnya.

Kondisi serupa juga dialami beberapa pedagang ikan di Pasar Sagulung. Ismail, penjual ikan di Pasar SP Plaza menyebutkan sudah dua hari ini stok ikan laut menipis. ”Ikan laut langka, harganya juga naik” jelasnya.

Cuaca buruk memicu nelayan untuk tidak melaut sementara waktu ini. ”Kalau cuaca sudah bagus, pasokan ikan kembali stabil, harganya juga normal lagi,” ucapnya.

Kondisi sama juga terjadi di Pasar Tiban Center, Sekupang. Pasokan ikan laut segar menipis sejak dua minggu lalu, atau sebelum tahun baru hingga sekarang. Akibatnya berimbas pada harga jual yang melambung.

Seperti dijelaskan Irwan, 35, pedagang ikan di Pasar Tiban Center mengaku ikan mulai langka sejak pertengahan Desember 2018 lalu hingga hari ini stok ikan masih belum stabil.

”Sejak 15 Desember lah hingga hari ini, pasok ikan laut segar tak pernah stabil, Dampaknya harga ikan naik,” jelasnya.

Dia menyebutkan, misal harga ikan gembung dijual Rp 40 ribu-Rp 45 ribu per kg dari sebelumnya Rp 38 ribu per kg, ikan selikur sekarang dijual Rp 33 ribu per kg dari Rp 28 ribu per kg, serta ikan kakap besar sekarang Rp 35 ribu-Rp 38 ribu per kg dari semula Rp 30 ribu per kg. ”Hampir semua jenis ikan naik, tapi yang paling mahal ikan gembung,” ujarnya.

Diakuinya banyak konsumen yang mengeluhkan kenaikan harga ikan laut segar beberapa pekan terakhir ini. Namun ia terpaksa menjual dengan harga tinggi, karena dari pemasok juga sudah mahal. (she)

Antisipasi Kejahatan Jalanan, Polisi Gelar Patroli Setiap Malam

0
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Mengatisipasi tindak premanisme dan kejahatan jalanan lainnya maupun aksi balapan liar, petugas Satuan Sabhara Polresta Barelang menggelar razia di sejumlah titik rawan setiap malam. Di antaranya di Kecamatan Sekupang, Lubukbaja dan Batuampar, Batuaji, Sagulung, Bengkong, serta di Kecamatan Batam Kota.

Kasat Sabhara Polresta Barelang Kompol Firdaus mengatakan, razia ini dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya tindak kejahatan dan mengamankan aktivitas masyarakat pada malam hari. Sehingga, situasi Kamtibmas di Kota Batam tetap terjaganya dan kondusif.

”Tempat-tempat umum yang diindikasikan ada kejahatan akan kita lakukan razia. Khusus di kawasan Jodoh Batuampar dan Lubukbaja akan kami pantau secara khusus,” ujarnya, Minggu (6/1/2019).

Dari razia itu, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang tengah melintas dan dicurigai. Pemeriksaan itu meliputi pemeriksaan badan pengendara serta pemeriksaan ke dalam jok motor. Hal ini, untuk mengantisipasi adanya senjata tajam maupun obat-obatan terlarang yang dibawa oleh pengendara tersebut.

”Jika kita temukan senjata tajam maupun barang terlarang, maka yang bersangkutan akan kita bawa ke Polresta Barelang untuk diproses lebih lanjut ke Satreskrim Polresta Barelang maupun Sat Narkoba Polresta Barelang,” katanya.

Tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas, pihaknya juga membubarkan masyarakat yang masih berkumpul hingga larut malam dengan meminum minuman keras. Terhadap sekelompok orang yang ngumpul itu, pihaknya melakukan pembinaan dan pendataan terhadap sekelompok orang itu dan meminta untuk langsung membubarkan diri.

Pihaknya mengimbau masyarakat Kota Batam juga berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, serta segera melapor bila menemukan tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan.

”Selanjutnya kami masih akan terus melakukan razia ke lokasi lain. Dengan demikian, semoga dapat menghilangkan perilaku negatif dan tetap terjaganya situasi Kamtibmas di Kota Batam,” ujarnya.

Sementara itu, jajaran Polsek Batuaji juga rutin menggelar giat cipta kondisi (cipkon) di sejumlah lokasi di Batuaji. Kegiatan tersebut juga untuk mengantisipasi tindakan kriminal, terutama warga yang membawa senjata tajam (sajam), balap liar, narkoba, dan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan roda dua untuk antisipasi 3C (curat, curas, curanmor).

”Tingkat kriminal di Batuaji cukup tinggi. Untuk meminimalisir kejahatan kita gelar patroli setiap malam,” ujar Kapolsek Batuaji, Kompol Syafruddin Dalimunthe, kemarin (6/1/2019).

Dia mengatakan, pihaknya sudah menyebar anggota puntuk berpatroli menyisir lokasi-lokasi yang rawan tindak kejahatan. Di wilayah Batuaji sendiri, lokasi rawan terdapat di Taman Makam Pahlawan, Jalan Marina City dan Seitemiang.(egi/une)

Rumah Sakit Diberi Waktu 6 Bulan untuk Selesaikan Akreditasi untuk Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

0

batampos.co.id – Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat HK.03.01/MENKES/18/2019 mengenai perpanjangan kerja sama rumah sakit (RS) dengan BPJS Kesehatan. Rumah sakit yang belum memiliki sertifikat akreditasi diberi waktu enam bulan untuk memastikan dapat sertifikat tersebut.

Menurut data yang dimiliki Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), ada 1.969 rumah sakit di seluruh Indonesia yang telah memiliki akreditasi. Sedangkan untuk RS yang belum terakreditasi jumlahnya mencapai 856 RS, empat di antaranya ada di Batam.

Sementara 64 rumah sakit sudah habis masa berlaku akreditasinya. Akreditasi dari KARS memang harus diperpanjang pertiga tahun sekali.

Humas Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Anjari Umarjianto menjelaskan, tanggungjawab RS untuk akreditasi tidak ha­nya dibebankan kepada rumah sa­kit atau PERSI saja. Namun duku­ngan dari seluruh sektor dibutuhkan.

Dia mencontohkan RS tipe D yang kerap mengalami kendala untuk akreditasi. ”Bagi RS yang kelas D yang terbatas sumber daya (financial, red) bisa disubsisdi. Kalau RSUD disubsidi pemerintah, sedangkan RS swasta tidak ada yang bantu,” tutur Anjari, Minggu (6/1/2019).

Tantangan lainnya menurut Anjari, rumah sakit harus memenuhi syarat dan standar sebelum melakukan akreditasi. Setiap rumah sakit yang beroprasi setidaknya harus melengkapi syarat perizinan analisis dampak lingkungan (Amdal), sumber daya manusia, kelengkapan dokumen tanah dan bangunan syarat lain.

Sedangkan standar yang harus dimiliki rumah sakit antara lain pelayanan gawat darurat hingga pelayanan jenazah.

”Akreditasi menilai itu semua. Kalau dari awal sudah memenuhi itu, sebenarnya lebih ringan,” ungkapnya.

Yang menghambat lainnya mengenai antrean. Di Indonesia sendiri ada 2.700-an rumah sakit. Setiap tiga tahun, mereka memperbarui akreditasi. ”Tenaga akreditasi tidak banyak,” ujarnya.

Sehingga, ada rumah sakit yang sudah terakreditasi tapi belum menerima sertifikat atau sedang disurvei. Padahal per 31 Desember lalu, syarat bermitra dengan BPJS Kesehatan adalah adanya sertifikat itu. Akibatnya RS yang tidak bisa menunjukkan sertifikat akreditasinya tidak bisa melayani pasien jaminan kesehatan nasional (JKN).

Meski demikian, menurutnya PERSI mendorong agar setiap rumah sakit untuk melakukan akreditasi. ”Akreditasi ini sebenarnya kebutuhan karena untuk melindungi pasien, tenaga medis, maupun rumah sakit sendiri,” tutur Anjari.

Sementara itu Ketua Eksekutif KARS dr Sutoto menuturkan, penilaian akreditasi hingga penerimaan sertifikat bisa cepat. Syaratnya RS harus siap.

”Misalnya RS tidak punya pengolah limbah (IPAL ). Padahal dalam akreditasi RS harus punya punya IPAL,” ungkapnya.

Dia menjelaskan menurut UU lingkungan hidup, membuang limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) kalau tidak sesuai aturan bisa dituntut pidana 1 hingga 3 tahun dan denda Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar. ”Pemilik RS menganggap IPAL terlalu mahal dan tak perlu,” imbuhnya.

Lalu berapa lama proses akreditasi jika seluruh persyaratan lengkap? Sutoto menegaskan proses tersebut sebenarnya tidak lama. Hanya seminggu saja. Hanya pada Desember lalu, pengajuan akreditasi membeludak. Sehingga waktu yang dibutuhkan lama.

”Tak kurang dari 200 RS selama sebulan,” ungkapnya.

Salah satu rumah sakit yang mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes adalah RS Husada Utama di Surabaya. Menurut Direktur RSHU Prof dr R Hariadi SpOG (K), akreditasi rumah sakitnya telah habis pada 26 Oktober 2018. Pihaknya telah meminta perpanjangan akreditasi dari 11 Oktober.

Melihat kesiapan perpanjangan akreditasi RSHU, Hariadi optimistis akan lolos akreditasi.

”Karena memang tidak ada banyak perubahan. Semua rekomendasi dari KARS sudah kami lakukan semua,” katanya.

Sementara di Batam ada empat RS yang tidak bisa melanjutkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan karena belum terakreditasi. Keempat RS tersebut masing-masing RS Graha Hermine di Batuaji, RSIA Griya Medika, RSIA Frishdy Angel, dan RS St Elisabeth di Seilekop, Sagulung. (ika/lyn)

6.160 Orang Kembali ke Batam

0
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2019 menggunakan KM Kelud membeludak di Pelabuhan Batuampar, Minggu (6/1) siang. Kemarin, tercatat 3.160 penumpang turun di Batam dari Medan sekitar pukul 12.00 WIB. Sedangkan penumpang yang berangkat dari Batam menuju Medan tercatat 1.590.

Sementara itu, di Pelabuhan Domestik Sekupang, tercatat 3.000 orang turun di Batam kemarin. Ribuan penumpang tersebut berasal dari berbagai pulau di wilayah Kepri, seperti Tanjungbalai Karimun dan Tanjungbatu, serta dari daerah-daerah di Provinsi Riau, seperti Dumai dan Tembilahan.

”Untuk penumpang yang berangkat menuju ke Belawan, Medan sudah mulai menurun sampai 50 persen jika dibandingkan dengan keberangkatan sebelum Natal dan Tahun Baru 2019 lalu. Tapi hari ini (kemarin, red) jumlah penumpang yang turun di Batam mencapai 3.160 penumpang,” sebut Manager Operasional PT Pelni Cabang Batam Dicky Dermawandi kemarin.

Kemarin merupakan puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2019 dengan menggunakan KM Kelud. Namun, Selasa (8/1) besok masih diperkirakan jumlah penumpang yang turun di Batam masih tinggi. Diperkirakan, masih ribuan penumpang dari Medan tujuan Batam kembali akan memadati Pelabuhan Batuampar.

”Untuk kedatangan (kapal Pelni, red) masih ada juga tanggal 10 Januari sampai 12 Januari.

Tapi hari ini (kemarin, red) merupakan puncaknya (arus balik, red),” jelasnya.

Ia menambahkan, sehari sebelumnya atau Jumat (4/1) lalu KM Kelud berangkat dari Tanjungpriok ke Batam dan melanjutkan lagi ke Belawan. Akan tetapi, pada keberangkatan kali ini (kemarin, red), kapal dari Batam ke Belawan dan balik lagi ke Batam tanpa melalui Jakarta lagi. Menurut dia, penambahan jadwal pelayaran dilakukan untuk mengantisipasi membeludaknya penumpang dari Belawan menuju Batam.

”Kita dilakukan pemadatan jadwal dari Belawan menuju ke Batam. Nanti, setelah sampai Belawan, kapal ini kemudian balik lagi ke Batam dan berangkat ke Belawan pada Selasa besok sampai Sabtu (12/1). Setelah itu (Sabtu 12/1, red), kapal baru berangkat menuju Tanjungpriok,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolsek Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) AKP Syaiful Badawi mengatakan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal maupun kejahatan terhadap para penumpang kapal, pihaknya selalu menempatkan personel di pelabuhan untuk melaksanakan pengamanan dan pengawasan.

”Jika ada kapal yang mau berangkat maupun kapal yang datang, kita lakukan pengecekan dan pemeriksaan seluruh barang bawaan penumpang,” kata Badawi di Pelabuhan Batuampar, kemarin.

Pengecekan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pihaknya selalu memberikan imbauan kepada para penumpang kapal, baik yang akan berangkat maupun yang datang agar selalu berhati-hati dan waspada terhadap barang bawaannya maupun barang berharga lainnya.

”Saya meminta kepada semua pihak yang ada di pelabuhan untuk sama-sama menjaga suasana kondusif di pelabuhan. Informasikan pada kita jika melihat sesuatu yang mencurigakan,” katanya.

Selain pengawasan dan pemeriksaan, petugas juga mencari informasi dari masyarakat maupun dari tenaga bongkar muat di pelabuhan. Hal ini dilakukan, untuk mengetahui apakah ada barang terlarang yang dibawa para penumpang yang akan masuk ke Batam.

”Sejauh ini, sejak mudik lbiur Natal dan tahun baru hingga arus balik, kami belum menemukan barang-barang terlarang. Tapi kami akan terus perketat pengamanan sampai arus balik ini,” imbuhnya.

Penumpang Berangkat Masih Ramai

foto: batampos.co.id / peri irawan

Sementara itu, sebanyak 3.000 penumpang masuk ke Batam melalui Pelabuhan Domestik Sekupang, kemarin. Pantauan Batam Pos arus balik di Pelabuhan Domestik Sekupang, baik itu yang datang ke Batam maupun yang bertolak dari Batam masih cukup ramai.

Kepala Operasional Loket Penjualan Tiket Batam Jet, Jefri memperkirakan jumlah penumpang yang tiba di Batam pada arus balik kemarin sekitar 3.000 orang.

”Masih ramai karena besok (hari ini, red) mereka sudah kembali kerja setelah cuti libur Natal dan tahun baru,” ujarnya.

Arus balik kemarin didominasi penumpang dari Dumai. Tercatat sebanyak tujuh kapal, dua kapal Batam Jet dan lima kapal Dumai Line mengangkut penumpang dari Dumai dan pulau-pulau yang disinggahinya.

Tidak hanya itu, selain warga yang datang ke Batam, penumpang yang berangkat melalui Pelabuhan Domestik Sekupang juga terlihat masih ramai.

Adapun untuk harga tiket tidak ada kenaikan selama libur Natal dan tahun baru. Hanya saja ada, jika hari biasanya perusahaan pelayaran memberikan diskon, maka selama mudik hingga arus balik Natal dan tahun baru program diskon dicabut.

”Kalau hari biasanya ada diskon. Penumpang hanya dikenakan biaya tiket Rp 350 ribu. Tapi sekarang (selama mudik hingga arus bali, red) kembali normal, harga tiket Rp 420 ribu. Namun itu juga masih diberi potongan Rp 20 ribu. Jadi penumpang cukup membayar Rp 400 ribu,” bebernya. (gie/cr2)