batampos.co.id – Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat upaya digitalisasi terhadap pasar tradisional yang ada di berbagai daerah. Upaya tersebut dilakukan demi menjaga daya saing pasar rakyat di tengah masuknya perdagangan digital yang mulai banyak digemari masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Tahun 2018 di Hotel Arya Duta, Jakarta, kemarin (12/12). Jokowi menilai, sudah sewajarnya pasar tradisional untuk turut memanfaatkan teknologi.
Dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi jual-beli daring misalnya, konsumen yang biasa berbelanja di pasar tradisional akan mendapat kemudahan dengan bertransaksi melalui aplikasi.
“Kalau tersambung, semua produk yang ada di pasar bisa lang-sung dipesan dan sampai ke rumah dalam waktu tidak lebih dari 30 menit,” tuturnya.
Oleh karenanya, Jokowi menginstruksikan Menteri Perdagangan dan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membangun ekosistem yang bisa mempertemukan keunggulan teknologi dengan pasar. Misalnya dengan mendorong dan melatih para pengelola pasar menyediakan pilihan metode pembayaran nontunai bagi para pelanggan.
Presiden meyakini, jika hal itu terealisasikan, pasar tradisional bisa bersaing. Pasalnya, berdasarkan hasil pantauannya di lapangan, harga komoditas di pasar jauh lebih murah dibandingkan dengan produk supermarket.
“Hanya memang manajemennya perlu kita perbaiki bersama-sama,” tandasnya.
Meski demikian, bukan berarti skema offline ditinggalkan. Sebaliknya, offline juga ditingkatkan. Caranya dengan melakukan revitalisasi terhadap pasar rakyat. Yakni dengan menata dan membangun pasar yang bersih, tidak bau, dan tertata.
“Saya kira memang konsumen menghendaki yang seperti itu,” tuturnya.
Di era kepemimpinannya, kata dia, sampai 2017 saja sudah bangun 2.660 pasar di seluruh Tanah Air. Di 2018, dibangun sekitar 1.500. Belum lagi pasar di desa yang telah dibangun 6.500 pasar.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, membangun pasar modern sangat mungkin dilakukan. Saat ini sendiri, sudah mulai tumbuh kebiasaan pembayaran secara nontunai. Meskipun baru di beberapa toko saja. Jika dilatih, dia yakin bisa diterapkan oleh pedagang lainnya.
Bahkan, lanjutnya, di Pontianak, sudah ada contoh pasar yang mulai menyediakan aplikasi untuk menginformasikan harga komoditas secara real time.
”Setiap pagi keluar harga komoditi, pedagangnya, di pasar mana,” ujarnya.
Enggar mengatakan, dirinya sudah meminta kepada pemerintah kota Pontianak untuk bisa diadopsi dan ditularkan ke pemerintah daerah lainnya. Saat ini, proses penyebaran ke daerah sudah mulai berlangsung.(far/jpg)
batampos.co.id – Hari kedua pameran Polibatam Creative Politeknik Negeri Batam di Atrium Mega Mall Batam Center diserbu pengun-jung, Sabtu (15/12). Selain pameran, kegiatan juga diisi talkshow dengan menghadirkan tiga narasumber.
Salah satu tema talkshow tentang perfilman dengan pembicara dari Zeetamind yakni J Yatmoko. Pria yang akrab disapa J menjelaskan pentingnya kedisiplinan dalam memproduksi film. Bahkan untuk film pendek atau live sekaligus.
”Tak hanya disiplin, konsisten juga perlu agar film yang dihasilkan sesuai dengan keinginan,” ujar J dihadapan puluhan peserta talkshow.
Meski sudah banyak memproduksi sebuah film pendek, J mengaku terus belajar. Karena menurutnya belajar itu penting apalagi untuk mengembangkan ide film dan mengikuti seperti apa kemajuan zaman.
”Gali terus potensi dengan belajar. Berteman dengan orang yang memiliki ilmu dan bisa saling bertukar pikiran. Karena orang yang expert (ahli, red) pun masih terus belajar,” ungkap J.
Di sisi lain, untuk membuat sebuah film lebar atau pendek ada aturannya. Musik yang dipakai untuk film tak boleh asal ambil karena punya hak cipta. Kecuali, si pembuat film sudah meminta izin kepada si pencipta lagu atau musik.
”Kalau bisa bikin film itu, suara dan musiknya itu milik sendiri atau minta izin,” jelasnya.
Mahasiswi Poltek Batam, Jurusan Multimedia Jaringan Karyawan, Elpera mengaku materi yang diberikan J sesuai dengan jurusannya. Ia pun jadi tahu bagaimana cara membuat dan kendala apa saja yang harus dihadapi dalam memproduksi film.
”Ini menjadi motivasi saya juga untuk membuat film ke depannya. Paling tidak saat ini saya sudah mulai paham kunci cara membuat film,” ujar Elpera, mahasiwi semester 3.(she)
batampos.co.id – KM Aventador berbendera Mongol terbakar di perairan Batuampar, Batam Sabtu (15/12). Kebakaran ini diduga akibat adanya ledakan di bagian generator kapal. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Lima orang kru kapal berhasil diselamatkan oleh Polisi Perairan, TNI AL dan KPLP begitu mengetahui adanya ledakan. “Benar, kejadiannya sekitar pukul 08.00,” kata Direktur Polisi Perairan Polda Kepri Kombes Benyamin Saptan, Sabtu (15/12).
Benyamin mengatakan, kapal tersebut terbakar saat Anak Buah Kapal (ABK) menghidupkan generator listrik. Namun setelah generator listrik dihidupkan, terjadi ledakan.
“Lalu api muncul dan membakar dek 2,” ucap Benyamin.
Upaya pemadaman, sudah dilakukan oleh 5 orang kru kapal. Namun, api terus membesar dan membakar habis bagian dek nomor dua. “Nakhoda kapal memanggil bantuan melalui stasiun VTS chanel 16 ke kapal Airud, KPLP, KRI dan TUG Boat. Selang tak berapa lama kami datang, dan memadamkan api,” tuturnya.
Benyamin mengatakan telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan meminta keterangan dari lima orang kru kapal yakni Ari Sahputra, Didik Junianto, Satrio Nur, Saripudin dan Yusdiansyah.
“Agennya telah kami hubungi, saat terbakar itu kapal dalam keadaan tanpa muatan,” ucap Benyamin. (ska)
batampos.co.id – Pemko Batam mengamankan 164 spanduk berisi penolakan wali kota Batam menjabat kepala BP Batam ex officio. Bahkan Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan rencana merangkap jabatan sebagai pimpinan BP Batam adalah pernyataan dari pusat.
“Tanya siapa yang bikin itu spanduk. Jangan tanya saya,” kata Rudi usai peresmian Plaza HBC di Sungai Harapan,” Sabtu (15/12).
Menurutnya jika tidak suka dengan keputusan pusat sampaikan saja, jangan malah menyebarkan sesuatu yang belum ada keputusan resminya.
“Yang gentle saja. Siapa pasang akui saja. Yang jelas pemasangan spanduk itu tak ada izin,” sebutnya.
Rudi juga irit bicara mengenai jabatan rangkap wali kota dan pimpinan BP Batam. Berdasarkan hasil rapat terbatas yang digelar Presiden bebera-pa waktu lalu BP Batam akan dijabat wali kota Batam.
“Belum waktunya. Saya lagi fokus infrastruktur, pariwisata dan memikirkan bagaimana ekonomi bisa membaik,” ucapnya.
Sementara itu pasca pemberitaan terkait peleburan BP Batam dan Pemko Batam, beredar spanduk dukungan terhadap Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo.
Seperti yang terlihat di gedung tua yang berada di samping kantor Jasa Raharja. Terlihat spanduk dengan tulisan menolak kepala BP Batam dirangkap jabatan politik (wali kota). Tulisan lainnya berisi mengenai kemunduran pengelolaan BP Batam harus tetap maju.
Pertahankan Pak Lukita.
Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum, Satpol PP Batam, Iman Tohari menga-takan sedikitnya 164 spanduk telah ditertibkan selama dua hari ini.
“Hari ini (kemarin, red) ada 87 spanduk dan sebelumnya ada 77 spanduk, ” kata dia.
Penertiban ini dilakukan karena telah mengganggu ketertiban umum serta tulisan mengandung unsur provokatif. Selain itu informasi keberatan juga diterima dari pemilik gedung tempat spanduk terpasang.
“Mereka keberatan gedungnya digunakan untuk pasang spanduk tersebut,” ujarnya. Spanduk tersebut ditertibkan di enam titik, di antaranya, Simpang Kara atau dekat Perumahan Duta Mas, Simpang Frengki, Bandara dan Batam Center.
“Karena sudah mengganggu ketertiban umum dan di tulisannya mengandung unsur provokatif makanya kami tertibkan,” jelas Tohari. (yui)
batampos.co.id – Polemik penumpukan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) juga berimbas kepada pemilih yang akan memilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang.
Komisioner KPU, Sudarmadi mengatakan jika e-KTP yang menumpuk merupakan pemilih pemula atau mereka yang belum pernah merekam tentu belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Namun khusus yang lama-lama harusnya mereka sudah masuk dalam DPT karena pendataan tidak membutuhkan e-KTP.
”Ada kemungkinan masuk atau tidak di DPT,” sebutnya.
Ia menjelaskan pasca penetapan DPT hasil perbaikan yang kedua, masih ada empat tahapan lagi untuk pemutakhiran DPT jelang pemilihan berlangsung. Mereka yang belum terdaftar bisa masuk ke dalam DPT tambahan dan daftar pemilih khusus (DPK).
”Untuk DPK ini ada tiga tahap. Jadi nanti mereka yang mungkin saja e-KTP-nya belum diambil bisa masuk di tahap ini. Masih ada beberapa bulan ke depan,” ujarnya.
Sudarmadi menjelaskan saat melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan, pihaknya juga menemukan banyak e-KTP yang belum diambil oleh pemiliknya. ”Bahkan ada yang bertahun-tahun tidak diambil,” sebutnya.
Menurutnya selama ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam sudah melakukan yang tahapan pendistribusian hingga tingkat kelurahan, namun memang minat warga yang tidak ada. Akibatnya e-KTP menumpuk di kantor camat.
”Selama ini kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan soal ini. Agar e-KTP cepat diambil mereka bahkan membuka layanan hingga ke kelurahan,” ujarnya.
Kepala Disdukcapil Batam, Said Khaidar mengakui masih berusaha agar e-KTP bisa diambil oleh pemiliknya.
Petugas merapihkan KTP warga yang sudah jadi. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
”Ya kalau dari KPU silakan saja. Mungkin memang benar saat mereka menemukan e-KTP yang belum diambil. Tapi kami tetap berkomitmen tumpukan ini segera berkurang,” jelasnya.
Menurutnya, tim yang ada saat ini terus mencari cara bagaimana agar e-KTP sampai ke tangan pemiliknya. Semua pihak sudah dikerahkan untuk menyelesaikan tumpukan ini.
”Selain yang menumpuk, kami juga harus menyelesaikan e-KTP yang belum tercetak,” ujarnya.
Sekretaris Camat Sekupang Delferi menambahkan, e-KTP yang saat ini menumpuk merupakan yang sudah merekam dari tahun lalu. Pihaknya beberapa bulan lalu sudah mendistribusikan e-KTP ke kelurahan agar mempermudah warga dalam mengambil.
”Kalau kami antar ke rumah masing-masing warga mau berapa banyak petugas yang akan turun. Sedangkan yang menumpuk jumlahnya ribuan,” imbuhnya.
Untuk itu, dia meminta peran RT/RW untuk menginformasikan kepada warganya untuk bisa mengecek e-KTP di kelurahan maupum kecamatan.
”Ya paling tidak mereka lapor. Kalau pernah mengajukan permohonan. E-KTP saat ini ada di kecamatan. Jadi ayo cek, syaratnya kan cuma bawa resi saja,” imbaunya.
Ribuan e-KTP di Sagulung Belum Diambil
Ribuan keping e-KTP milik warga yang sudah siap dicetak masih menumpuk di Kecamatan Sagulung. Menurut Staf Operator cetak e-KTP Kecamatan Sagulung, Daud me-ngatakan e-KTP yang menumpuk tersebut merupakan milik warga yang merekam pada awal 2018. Sebagian juga ada yang dari 2017.
”Masih ada seribu lebih yang belum diambil. Ada yang menumpuk di kantor camat ada juga di kelurahan,” ujar Daud saat ditemui, Rabu (12/12).
Dia mengatakan kemungkinan e-KTP yang tidak diambil itu lantaran pemiliknya sudah tidak berada di Batam lagi. ”Tapi ada yang tidak ambil karena nggak sempat juga karena belum butuh. Pas butuhnya keteteran datang ke kantor minta e-KTP mereka,” katanya.
Daud mengaku pihak kecamatan sudah berupaya untuk mendistribusikan e-KTP tersebut. Mulai dengan membagikan ke setiap kelurahan sampai memanggil RT/RW agar menyampaikan ke warga yang sudah merekam bahwa e-KTPnya sudah siap dicetak. ”Di SMS juga masih belum ada yang ambil,” jelasnya.
3.644 e-KTP di Batuaji
Sementara itu, jumlah KTP elektronik (e-KTP) milik warga Batam yang belum diambil pemiliknya ternyata cukup banyak. Kecamatan Batuaji ada 3.644 e-KTP yang terbagi di empat kelurahan, Rabu (12/12).
Kasi Pelayanan Deni Rasyid mengatakan masing masing kelurahan tersebut adalah Buliang 1.336, Kibing 873, Tanjunguncang 835, Tempayan 505, dan di Kecamatan Batuaji ada 95. Ia mengaku tidak tahu persis mengapa ribuan e-KTP itu tak kunjung diambil oleh pemiliknya. Ada dugaan pemilik pindah keluar Batam. Namun, belum bisa dipastikan.(cr1/une/yui)
Lukita D Tuwo. foto: batampos.co.id / dalil harahap
batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengaku pasrah dengan rencana pemerintah pusat melebur BP Batam dengan Pemko Batam. Bahkan Lukita dan para deputi BP Batam siap mundur dari jabatannya jika pemerintah melanjutkan rencana tersebut.
Hal ini disampaikan Lukita di hadapan para pegawai BP Batam saat senam gabungan di lapangan parkir BP Batam, Jumat (14/12). Lukita berharap para pegawainya tetap bekerja seperti biasa, sambil menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
“Jika (merger, red) ini terealisasi, maka kami ingin bertemu teman-teman, sekalian pamitan. Untuk saat ini semangatlah bekerja,” kata Lukita, kemarin.
Lukita juga menyampaikan agar para pegawainya tidak resah karena BP Batam akan tetap ada. BP Batam tidak akan dibubarkan.
Hanya saja, kemungkinan BP Batam akan dilebur dengan Pemko Batam sehingga jabatan kepala BP Batam akan dirangkap wali kota Batam.
“Pimpinan datang silih berganti beberapa kali. Namun apapun yang terjadi, karyawan BP Batam harus tetap profesional,” pesannya.
Menurut Lukita, saat ini pemerintah pusat tengah menyusun aturan dan payung hukum untuk memuluskan rencana penggabungan BP-Pemko Batam. Termasuk soal aturan yang membahas tentang posisi wali kota Batam yang akan rangkap jabatan karena secara ex-officio akan menjabat sebagai kepala BP Batam.
“Pemerintah pusat akan menyusun peraturan dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan,” katanya.
Pada Kamis (13/12) malam lalu, Lukita menyampaikan akan menggelar jumpa pers di Batam pada Jumat (14/12). Namun rencana tersebut dibatalkan. Ia menjanjikan akan menggelar jumpa pers pada Senin (17/12) mendatang. Sebab kemarin Lukita harus segera ke Jakarta menemui Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Deputi V BP Batam Bambang Purwanto juga mengaku siap jika memang harus meninggalkan jabatannya saat ini. Seperti halnya Lukita, pria yang masih aktif di institusi Polri ini mengaku pasrah dengan apapun keputusan dari pemerintah pusat me-nyangkut masa depan Batam dan masa depan karirnya di BP Batam.
“Saya tidak terkejut. Biasa saja. Saya ini polisi yang dipekerjakan di BP Batam. Jika suatu saat saya tak dipakai lagi, saya akan kembali ke institusi,” ucapnya.
Kadin Surati Presiden
Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam menyurati Presiden Joko Widodo terkait rencana peleburan BP Batam-Pemko Batam. Khususnya terkait jabatan kepala BP Batam yang nantinya akan dirangkap wali kota Batam.
“Kami tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi pimpinan BP Batam. Kita hanya ingin semua berjalan sesuai ketentuan,” kata Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk, Jumat (14/12/2018).
Menurut Jadi, jika benar wali kota Batam merangkap jabatan kepala BP Batam, maka hal itu melanggar UU Nomor 14/2013 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut tegas disebutkan kepala daerah dilarang rangkap jabatan. “Presiden itu kekuasaannya di atas undang-undang, namun harus melak-sanakan UU, bukan melanggar undang-undang,” katanya.
Tetapi Presiden bisa saja menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengubah pasal dalam UU tersebut. Hanya saja, penerbitan Perppu itu harus karena kondisi mendesak dan genting.
“Pertanyaannya apakah Batam kondisi mendesak dan genting?” tanyanya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Nyat Kadir mengatakan, pernyataan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang akan menempatkan wali kota Batam sebagai pimpinan BP Batam sudah tepat.
“Kalau menurut saya itu solusi yang paling tepat. Selama ini banyak kebijakan yang hendak dibuat pusat tetapi tidak jalan. Misalnya format KEK dan sebagainya,” katanya.
Menurut Nyat Kadir, pada dasarnya Komisi VI DPR RI dari dulu memang ingin mengakhiri dualisme kewenangan di Batam. Paling tidak diharapkan pusat membagi wilayah kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam.
“Dan mungkin inilah jalan yang paling terbaik, yaitu penyatuan manajemen. Dari dulu Komisi VI selalu ingin dualisme selesai. Kalau tidak akan tetap menjadi duri dalam daging. Dan ini menjadi isu penghambat investasi,” ujarnya.
Mantan wali kota Batam ini juga mengaku tidak setuju jika BP Batam dibubarkan. BP Batam harus tetap ada dan fokus mengurus investasi. Tetapi posisinya di bawah kendali wali kota Batam. “Ini untuk memudahkan semua hal baik perizinan dan pembangunan. Misalnya masalah lahan, izin planologi dan sebagainya di BP Batam tetapi IMB di Pemko. Jadinya rumit dan butuh waktu panjang,” katanya.
Amanat Baru Rudi
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan kemungkinan Wali Kota Muhammad Rudi akan mempunyai amanah baru menjadi Kepala BP Batam. Hal ini disampaikan Amsakar saat berziarah di Makam Zuriat Nong Isa di Nongsa, Jumat (14/12).
“Kalau itu terjadi, maka Batam akan di bawah satu kendali. Beberapa persoalan aset yang terbengkalai, Insya Allah akan selesai,” kata Amsakar.
Demikian juga dengan persoalan kemasyarakatan yang selama ini tak bisa dijalankan karena tumpang tindih kewenangan, Amsakar menilai akan segera menemui titik terang. Dan, investor yang akan masuk Batam akan mudah karena cukup lewat satu pintu.
“Itu yang dimaksud Presiden untuk menyatukan dua institusi dalam satu kendali,” ucapnya.
Namun, Wali Kota Batam Muhammad Rudi masih enggan mengomentari pernyataan Amsakar itu. Ia juga tak mau menanggapi saat ditanya kesiapannya mengemban amanat baru itu.
“Sudah terlalu jauh nih, belum, nanti saja. Ada waktunya nanti insya Allah, jika Allah izinkan kami akan sampaikan,” kata Rudi di lokasi yang sama. (leo/ian/iza)
batampos.co.id – Kabupaten Kepulauan Anambas menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ini setelah Anambas masuk sebagai kabupaten peduli hak asasi manusia 2017. Penghargaan ini diberikan kepada Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra di Jakarta, belum lama ini.
Wan Zuhendra mengatakan, penghargaan yang diberikan tersebut sekaligus meningkatkan predikat pada tahun sebelumnya. “Kita dari peduli menjadi sangat peduli,” ujarnya saat dihubungi Rabu (12/12).
Ia menjelaskan, terdapat parameter penilaian yang menjadi capaian sehingga Anambas memperoleh penghargaan dari Dirjen Hak Asasi Manusia itu. Beberapa hal di antaranya kelompok hak atas kesehatan, pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
Termasuk hak perempuan dan anak, khususnya penanganan terhadap sejumlah kasus yang bersinggungan dengan anak.
“Termasuk dalam mendukung upaya penegakan hukum. Mudah-mudahan prestasi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” ungkapnya.
Penilaian sudah dilakukan sesuai dengan aturan. Di mana tim penilai sudah turun kelapangan beberapa waktu lalu. “Hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kepri ini menerima penghargaan itu,” ungkapnya.(sya)
batampos.co.id – Dua perusahaan Asing dipastikan akan masuk ke Batam dalam waktu dekat. Satu perusahaan dari Jepang dan satu perusahaan dari Tiongkok. Bahkan perusahaan asal Jepang sudah tandatangan kontrak investasi di salah satu kawasan industri di Batam.
“SUdah dipastikan dalam waktu dekat akan ada perusahaan yang masuk. Tinggal koordinasi dan registrasi di system OSS nya saja,” kata Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing alias Ayung, Kamis (13/12).
Ayung mengatakan perusahaan asal Tiongkok ini bergerak dalam bidang home appliance. Akan memproduksi berbagai alat-alat perlengkapan rumah tangga seperti blender, juicer, rice cooker dan sebagainya. Ditanya mengenai nilai investasinya, Ayung tidak menjawab.
“kalau nama perusahaanya tidak usah dulu ya. Tetapi yang jelas investasi asing itu besar dan yang jelas mempekerjakan ratusan tenaga kerja,” katanya.
Ia mengatakan bahwa perusahaan asal Tiongkok ini dipastikan hengkang dari Cina dan akan pindah ke Batam karena ada pengaruh perang dagang Amerika dengan Tiongkok.
Sementara perusahaan asal Jepang yang sudah menandatangani kontrak dengan salah satu kawasan industri adalah perusahaan elektronik. Belum terdaftar di OSS tetapi sudah pasti akan beroperasi.
“Kalau yang dari Jepang ini, sudah pasti akan beroperasi. Kita tunggu saja. Ini hasil dari road show kita dengan BP Batam ke Jepang,” katanya
Meski demikian, Ayung juga tidak mau menyebut nama perusahaanya. Ia berharap perusahaan ini akan segera beroperasi sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan berkontribusi untuk perekonomian Batam.
“Kita pro aktif dan sistem jemput bola. Kita melakukan roadshow ke Jepang dan memperkenalkan dan promosi Batam ke merek,” katanya.
Dengan masuknya perusahaan ini, maka akan bertambah perusahaan yang akan masuk ke Batam. Sebelumnya, perusahaan i phone, Pegatron menyatakan akan hijrah ke Batam.
“Jadi sebenarnya masih banyak potensi perusahaan dari Tiongkok yang bisa kita datangkan ke Batam. Nah di sinilah peran aktif pemerintah untuk mendatangkan mereka ke Batam. Dan kita menyambut baik kalau memang semakin banyak perusahaan yang datang ke Bata,” kata Plt Ketua Apindo Batam, Rafki, Rabu (12/12).
Rafki mengatakan, rencana masuknya Pegatron dan perusahaan lainnya harusnya menjadi awal kebangkitan industri manufaktur di Batam. Saat ini ada beberapa perusahaan elektronik yang sudah berniat untuk menanamkan modalnya di Batam.
“Perang dagang antara Amerika dan Tiongkok ini sudah sejak Juli lalu. tetapi kenapa hanya ke Malaysia dan Vietnam yang banyak masuk. Ini harus menjadi pekerjaan kita semua,’ katanya.
Menurutnya, saat ini pemerintah bersama pengusaha harus sama-sama meyakinkan calon investor untuk masuk ke Batam. Caranya adalah dengan menjanjikan pengurusan izin yang singkat dan investasi yang aman dan nyaman.
“Bagaimana kita meyakikan investor bahwa di Batam itu aman dan nyaman. Termasuk izin yang mudah dan murah,” katanya.
Menurut Rafki, rencana masuknya Pegatron harus bisa menjadi acuan Batam untuk mendatangkan PMA lainnya. Di mana nanti management Pegatron akan bercerita kepada temannya di Tiongkok mengenai kemudahan berinvestasi di Batam.
“Kalau Pegatron ini berhasil dan merasakan mudahnya berinvestasi di Batam, maka akan lebih mudah menjaring investor lainnya. Kita tegaskan lagi, bahwa pemerintah harus lebih pro aktif ke sana,” katanya.
Sementara itu, anggota komisi I DPRD Batam, Tumbur M Sihaloho mengatakan, perang dagang Amerika dan Tiongkok memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Banyak bidang industri yang berpeluang untuk didatangkan ke Batam mulai dari lektronik, permesinan, turbin, alat berat dan sebagainya.
“Caranya adalah dengan meyakinkan Tiongkok bahwa iklim investasi di Batam itu sangat kondusif. Tetapi yang terjadi sejak ada perang dagang ini, investor masuk ke Malasysia dan Vietnam,” katanya.
Ia berharap pemerintah harus meyakinkan Pegatron, yang sudah berencana investasi di Batam. Dengan demikian nantinya pihak Pegatron akan bercerita ke investor di Tiongkok mengenai Batam.
“Kalau investor yang masuk kita layani dengan baik, maka mereka akan bercerita ke pengusaha lainnya. Makanya harus diberikan yang terbaik terutama masalah perizinan,” katanya. (ian)
Petugas PGN tengah melakukan pemeliharaan berkala terhadap jaringan gas bumi milik PT Interpak Industries Batam foto: batampos / rifki
Peran gas bumi sebagai sumber energi baik memang tidak terpisahkan bagi sektor industri yang merupakan tiang utama pertumbuhan ekonomi Batam. Interpak, salah satu industri milik pribumi di Batam sudah merasakan dampak positifnya, dimana waktu produksi lebih efisen dan output lebih produktif.
RIFKI SETIAWAN LUBIS, BATAM
PT Interpak Industries Batam merupakan perusahaan domestik yang didirikan oleh seorang pengusaha asal Pulau Bintan, Kepulauan Riau bernama Nurman pada tahun 2001. Interpak bergerak di sektor industri daur ulang karton yang kemudian diproses menjadi produk karton kemasan, satu-satunya di Batam.
Saat ditemui Rabu (5/12/2018) di pabrik Interpak yang berlokasi di Kawasan Industri Puri Industrial Park 2000, Batam, General Manager Interpak Edyson Heryanto Manurung tengah berada di ruang produksi meninjau proses pengeringan karton.
Ruang produksi milik Interpak cukup besar. Di dalamnya ada delapan mesin cetak, dua mesin penggiling dan dua mesin pengering yang menggunakan gas bumi sebagai sumber energinya.
Saat itu, tiga orang terlihat lalu lalang memasukkan troli berisi karton basah ke dalam mesin pengering. Sedangkan di sudut lainnya, puluhan karyawan lainnya tengah mencetak karton yang sudah kering menjadi produk packaging (kemasan,red).
Interpak mulai menggunakan gas bumi yang didistribusikan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) sejak Agustus 2018.
“Interpak masih relatif baru menggunakan gas bumi. Namun saya merasakan ada hematnya,” kata Edyson memulai perbincangan mengenai bagaimana awalnya Interpak mulai menggunakan gas bumi.
Sejak awal berdiri, Interpak memakai kayu bekas yang dibakar sebagai sumber energi untuk proses pengeringan karton. Kayu bekas ini dikumpulkan dari seluruh Batam yang kemudian diangkut oleh truk-truk menuju pabrik.
Jika diurutkan secara kronologis, maka proses produksi daur ulang karton dimulai dari mengubah karton bekas menjadi bubur dengan air yang bertekanan tinggi. Kemudian mencetak bubur karton menjadi wadah yang mudah dibawa, namun kondisinya masih basah. Setelah itu, karton didiamkan di rak sebagai tahap pengeringan pertama. Selanjutnya adalah mengeringkannya di dalam mesin pengering. Dan setelah itu memasuki proses akhir yakni proses pencetakan.
“Penggunaan kayu bekas ini memakan biaya Rp 50 juta hingga Rp 52 juta perbulan,” katanya lagi.
Ia mengaku banyak kendala saat menggunakan kayu bekas. “Kadang-kadang kayu yang datang itu busuk atau ukurannya besar. Maka saya harus potong agar bisa dapat potongan pas supaya bisa masuk ke dapur pembakaran,” ucapnya.
Proses pengeringan karton dengan menggunakan kayu bakar ini bisa memakan waktu sekitar 2,5 hingga 3,5 jam. Dan dalam rentang waktu tersebut, hanya 12 troli berisi karton-karton basah yang dapat dikeringkan dalam satu waktu. Dan, proses pengeringannya terkadang tidak merata sehingga harus diawasi selama 24 jam penuh.
“Jika ada masalah pada mesin atau tengah dimaintenance, maka karton-karton tersebut harus dijemur dibawah sinar matahari. Dan biasanya kering dalam waktu 21 jam,” jelasnya.
Mengapa prosesnya begitu lama ?. Karena matahari hanya bersinar selama 12 jam per hari, sehingga harus menunggu keesokan harinya untuk pengeringan karton selanjutnya.
“Terkadang karton yang dijemur juga terkena kotoran burung. Kalau sudah seperti itu, kustomer bisa komplain karena ada dampaknya di produk,” ujarnya.
Jika hujan turun, maka karyawan akan lari pontang-panting mengambil karton-karton yang dijemur tersebut masuk kembali ke pabrik, agar tidak hancur menjadi bubur karena terkena hujan.
“Kalau hujan saya benar-benar menangis. Terbayang kalau petani jemur padi, kena hujan jadi basah. Nah kalau disini, kena hujan jadi bubur,” ungkapnya.
Bahkan tahun lalu, Interpak belum bisa memenuhi pesanan dari pelanggan meskipun sudah beroperasi selama 24 jam dalam waktu seminggu.
Kendati begitu, perusahaan lokal ini tetap menjaga mutu produknya sehingga tetap mampu bertahan di tengah kerasnya persaingan industri di Batam.
“Ini selalu menjadi problem kami sebelum menggunakan gas bumi dari PGN,” imbuhnya.
Setelah menggunakan gas bumi, ada perubahan besar yang terjadi. Dari sisi biaya, Interpak menjadi hemat. Jika sebelumnya, biaya untuk sumber energi bisa mencapai Rp 52 juta perbulan, maka dengan gas bumi hanya Rp 42 juta hingga Rp 44 juta Perbulan. Untuk harga jual gas, PGN menjualnya seharga 9 dolar Amerika per Metric British Thermal Unit (MMBTU) dengan pasokan ke Interpak mencapai 337 MMBTU per bulan.
Sedangkan dari sisi produksi, Interpak bisa mengatur waktu produksi agar lebih efisien dan stabil. Hal tersebut bisa dilakukan karena mesinnya sekarang menggunakan gas bumi sebagai sumber energi untuk proses pengeringan. Selain itu, proses pengeringannya juga sangat merata.
“Sekarang mesin pengering pakai rel gravitasi. Troli berisi karton dimasukkan ke dalam mesin dan setelah kering akan mendorong keluar troli yang ada di depannya. Begitu terus berulang,” paparnya.
Disamping efisien, juga lebih fleksibel. Pegawai Interpak dapat mengatur debit udara serta tekanan gas bumi untuk mengatur waktu pengeringan yang konstan bagi tiap satu troli. Dampaknya sangat positif, karena sekarang dalam sebulan, Interpak bisa memproduksi sekitar 140 ton produk kemasan dari karton.
“Jadi bisa diatur apakah mau dikeringkan setiap enam atau delapan atau tiap 10 menit keluar troli. Makanya sekarang ini, lebih efisien waktu dan konstan. Kalau dulu saya tak bisa atur waktunya,” ucapnya.
Edyson benar-benar bersyukur dengan manfaat yang diperoleh dari penggunaan gas bumi ini. Manfaat terbesar memang diperoleh dari segi efisiensi waktu. Interpak sekarang bisa memenuhi permintaan pelanggan dengan baik dan cepat.
“Dari segi waktu, dulu untuk memperoleh 12 troli butuh waktu paling lambat 3,5 jam. Tapi jika ada masalah di mesin, bisa sampai 21 jam karena dijemur di bawah matahari. Sekarang untuk 12 troli bisa keluar paling lambat 1,5 jam,” ucapnya sambil bersyukur.
Edyson juga mengaku bangga karena meskipun berada di tengah hegemoni perusahaan asing di Batam, Interpak sebagai industri milik pribumi malah semakin berjaya setelah menggunakan gas bumi yang didistribusikan oleh PGN. Sebagai bukti, Interpak malah mampu membeli satu pabrik lagi di kawasan industri yang sama untuk ekspansi usahanya.
Selain itu, Interpak juga mampu menjadi pemasok tunggal produk kemasan dari karton bagi sejumlah perusahaan asing di Batam.
Mutu produknya pun sudah diakui ditambah dengan kecepatan produksi membuat pelanggan-pelanggannya menaruh kepercayaan penuh kepada perusahaan lokal ini.
Interpak sekarang memiliki pelanggan-pelanggan besar dari sektor industri di Batam, khususnya perusahaan asing, yakni WIK Coffe Maker, Philips, Schneider, TEC, Rubycon, Ciba Vision dan perusahaan asal Taiwan yang akan segera masuk ke Batam pada tahun depan, Pegatron.
Pada umumnya, produk kemasan karton dari Interpak dibutuhkan sebagai packaging pada produk output dari mitra-mitra asingnya. Sebagai contoh, produk setrikaan Philips menggunakan kemasan karton dari Interpak.
Dari nama-nama perusahaan asing yang menjadi rekan Interpak, nama Schneider dan Pegatron merupakan nama besar dalam dunia industri.
Schneider merupakan perusahaan manufaktur asing dari Jerman yang memiliki nilai ekspor kedua terbesar selama berinvestasi di Batam sebesar 1.420.206.722,00 dolar Amerika.
Sedangkan Pegatron adalah perusahaan pembuat komponen iPhone dari Taiwan yang akan segera berinvestasi di Batam dengan nilai investasi Rp 14 triliun dan akan memberikan lapangan pekerjaan kepada sekitar 10 ribu orang karyawan.
“Interpak merupakan rumah bagi sekitar 360 karyawan. Ada apa-apa dengan perusahaan ini, akan banyak yang menangis. Makanya kami selalu berusaha untuk menjaga relasi yang baik dengan mitra-mitra Interpak,” tegasnya.
Edyson juga menyatakan bahwa pihaknya telah mendapat pesanan dalam jumlah besar dari salah satu kliennya di Batam. Namun, kliennya tersebut menginginkan agar produk kemasan dari karton tersebut diekspor ke luar negeri.
“Sayangnya kami belum memiliki pengalaman soal itu. Makanya kami hanya memproduksi, kemudian menjualnya dengan harga Batam kepada rekanan kami di Batam dan kemudian mereka saja yang mendistribusikannya ke luar negeri,” katanya.
Peran sentral gas bumi juga dirasakan oleh pengelola kawasan industri di Batam. Salah satunya adalah Kawasan Industri Batamindo (KIB) di Mukakuning, Batam. KIB sudah menggunakan gas bumi sejak November 2005.
KIB ditempati oleh 68 perusahaan baik dalam maupun luar negeri dengan karyawan sebanyak 45 ribu orang.
“Iya, alasannya karena gas alam lebih ekonomis, efisien, dan juga ramah lingkungan,” ujar Manager General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, Tjaw Hoeing atau biasa disapa Ayung, Jumat (7/12/2018) di KIB.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri menjelaskan, awalnya Batamindo menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Namun butuh biaya besar untuk mencukupi kebutuhan listrik di kawasan tersebut karena harga bahan bakar solar yang terus meningkat. “Akhirnya beralih ke gas yang dipasok PGN,” katanya.
Pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) milik Batamindo memiliki kapasitas awal 7 Megawatt. Sejak menggunakan gas, kapasitasnya ditingkatkan menjadi 125 Megawatt. Kapasitas yang cukup besar ini membuat PLN Batam pernah membeli listrik dari Batamindo saat mereka kekurangan daya, ketika ada perawatan di sumur gas Grissik, Sumatera Selatan beberapa tahun lalu.
“Saat ini, listrik yang kami hasilkan hanya dikonsumsi di dalam kawasan industri Batamindo saja,” papar pria yang akrab disapa Ayung ini.
Ia mengaku Batamindo masih setia pada PGN untuk memasok gas ke kawasan industri yang ia kelola. Dalam sehari, power plant milik Batamindo mengkonsumsi gas rata-rata 11,800 MMBTU/hari.
“Kontrak di Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PGN Batam selama lima tahun dan untuk harga sudah tertulis dalam kontrak tersebut. PGN sangat bagus dalam melayani” ungkapnya.
Selama menjadi pelanggan PGN Batam, Ayung mengatakan puas, meski aliran gas PGN pernah berhenti dua hingga tiga jam beberapa waktu lalu, akibat perbaikan pipa di sekitar Panaran.
“Ada juga penjatahan gas karena adanya proses pemeliharaan dan perbaikan namun aliran tidak berhenti total. Itu terjadi awal November 2017,” ungkapnya.
Selain Batamindo, hampir semua kawasan industri di Batam sudah dialiri gas bumi. Antara lain, Kawasan Industri dan pusat bisnis Panbil, Kawasan Industri Tunas, Latrade Industrial Park, Kawasan Industri Kabil, Kawasan Industri Executive, Kawasan Industri Cammo, Kawasan Industri Taiwan, Kawasan Industri Bintang, dan masih banyak lagi.
Peran sentral gas bumi tersebut juga turut berkontribusi terhadap perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi di di Batam. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pengelola investasi, sejak 12 Juli 2018 hingga awal November lalu, total investasi yang masuk ke Batam mencapai Rp 5,5 triliun, terdiri dari penanam modal dalam negeri (PMDN) dengan nilai investasi Rp 4,3 triliun dan penanam modal asing (PMA) dengan nilai investasi Rp 5,5 triliun.
Salah satu investor lokal yang akan segera beroperasi di Batam adalah PT Energi Unggul Persada. Perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group ini tengah membangun pabrik penyulingan minyak kelapa sawit dengan investasi sebesar Rp 1 triliun di Kabil, Batam.
Sedangkan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri menyatakan bahwa kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi pada triwulan ketiga 2018 tumbuh 12,19 persen, menguat dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 8,96 persen.
“Mereka yakin berinvestasi di Batam, karena infrastruktur dan utilitas sudah lengkap dan memadai, termasuk ketersediaan gas alam beserta jaringan distribusinya,” kata Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera.
Dalam skala pertumbuhan ekonomi, Batam juga semakin membaik meskipun pada tahun 2017 sempat terjerembab karena melambatnya perekonomian global. Berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri pada triwulan kedua 2018, pertumbuhan ekonomi Kepri stabil di angka 4,51 persen. Lebih baik dari tahun sebelumnya di periode yang sama dengan angka 1,06 persen.
Sales Area Head PGN Batam Amin Hidayat menyebutkan gas yang dipasok ke kawasan industri itu tidak hanya digunakan untuk pembangkit listrik. Banyak juga tenant di kawasan industri itu yang menggunakan gas alam untuk proses produksi. Baik sebagai bahan bakar, pemanas, maupun bahan baku produk.
PGN juga telah memasok gas bumi untuk 4.842 pelanggan di wilayah Batam, terdiri dari 93 industri dan komersial, 29 pelanggan kecil, serta 4.720 pelanggan rumah tangga. Gas bumi tersebut dialirkan melalui pipa sepanjang 223,57 kilometer (km).
Industri pada umumnya merupakan pelanggan dengan tingkat konsumsi gas yang cukup besar. PGN berharap di Batam nanti muncul industri seperti PT Pupuk Sriwijaya di Palembang yang konsumsi gasnya sangat besar. Selain untuk pembangkit listrik, gas juga jadi bahan baku utama pembuatan pupuk.
Amin mengatakan PGN telah memiliki peranan menjaga keberlangsungan kebutuhan energi serta kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Batam.
Sehingga PGN akan menyusun rencana ekspansi dan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta keberlangsungan usaha.
“Tujuan akhir dari rencana itupun tak lain adalah menyajikan harga gas yang lebih baik kepada pelanggan mulai dari segmen rumah tangga, pelanggan kecil, transportasi termasuk segmen industri jasa dan komersial serta industri manufaktur dan pembangkit listrik yang berkesinambungan dari sisi ketersediaan pasokan gas serta pengoperasian infrastruktur gas bumi yang handal,” ungkapnya.
Sebagai catatan, sepanjang kuartal pertama 2018, PGN tercatat menyalurkan volume distribusi sebesar 836 MMscfd atau pertama 2017.Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan konsumsi gas dari sektor Industri.
Untuk semakin menjaga kepercayaan pelanggan, PGN juga melakukan langkah antisipasi dan optimasi ketika pemasok gas PGN dari Grissik Sumatera Selatan, PT Conoco Philips Grissik Line (CPGL) melakukan pemeliharaan.
Langkah-langkah antisipasi dan optimasi tersebut yakni dilakukan di sistem jaringan dengan membuat manajemen gas dengan skema memaksimalkan jumlah gas yang ada di line pack sehingga dapat meminimalisir dampak dari berhentinya proses produksi sumur selama dua hari.
“Perusahaan memastikan kebutuhan gas untuk wilayah Batam tetap tercukupi dengan tetap menyalurkan gas untuk pembangkit listrik, industri, pelanggan komersil dan rumah tangga di wilayah Batam, dengan melakukan sistem kuota sehingga seluruh pelanggan dapat tetap beroperasi” ucap Amin.(leo)
batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, berencana mengusulkan sebanyak dua ribu lebih tenaga honorer, untuk direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019 mendatang.
“Kalau dari segi data kami sudah sangat siap,” kata Kepala Disdik Batam, Hendri Arulan, Kamis (13/12).
Ia menjelaskan menurut informasi tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi prioritas dalam perekrutan PPPK. Saat ini masih ada ratusan K2 yang sudah lolos pasca tes yang dilakukan beberapa waktu lalu.
“Sebagian kan sudah diangkat jadi PNS dan sisanya ini belum dan masih berkerja sebagai honorer,” jelas pria kelahiran Dabo, Lingga ini.
Untuk itu, pihaknya masih menunggu regulasi perekrutan PPPK ini. Menurutnya tentu ada aturan- aturan yang akan dilalui sebelum perekrutan dilakukan.
“Angka pastinya kan masih belum ada. Yang jelas kalau diminta mengusulkan tentu kami sanggup,” ucap pria yang pernah berprofesi sebagai tenaga pengajar ini.
Dia menambahkan selain itu, saat pelaksanan tes menjadi K2 beberapa waktu lalu, ada banyak sekali honorer yang gagal. Ke depan apakah yang sudah tes ini juga termasuk prioritas untuk diusulkan atau seperti apa pihaknya juga masih menunggu.
“Yang belum K2 apakah harus dites dulu biar jadi K2 atau langsung. Ini juga kami lagi tunggu surat resminya dari pusat,” tambahnya.
Hendri menyebutkan saat ini jumlah honorer yang ada mencapai dua ribu lebih. Seandainya Pemda diberikan kuota yang banyak seluruh honorer akan diajukan untuk diangkat menjadi PPPK. “Namun kalau pusat yang tentukan dan itu memprioritaskan K2 tentu yang ratusan ini yang akan diajukan,” bebernya.
Lanjutnya, sebelumnya, Disdik Batam juga telah diberikan kesempatan untuk menambah jumlah guru melalui perekrutan CPNS. Disdik membuka 204 formasi untuk calon ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Batam.
“Tes kan sudah selesai. Tinggal menunggu hasilnya dari Panselnas saja,” imbuhnya
Ia berharap ASN yang lolos nanti bisa bekerja dan menghadirkan inovasi- inovasi untuk kemajuan dunia pendidikan di Batam. Sehingga bisa bersaing di level nasional dan internasional. “Ya mudah- mudahan yang terpilih nanti memang yang terbaik,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Batam, Rustam Efendi menyambut baik prekrutan PPPK ini. Menurutnya ini merupakan salah satu cara tenaga guru bisa meningkatkan standar dalam proses belajar dan mengajar dan kesejahteraan mereka tentunya.
“Kebutuhan guru itu kan banyak. Kalau bisa semua bisa jadi PNS. Nah kami berharap PPPK ini langkah yang baik bagi tenaga honorer selain perekrutan CPNS, terutama mereka yang sudah lama mengajar,” ujarnya.(yui)
